Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."

"Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model.

---

Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector.

Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application."

"Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah. Dengan demikian, dana perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2018, tulisan ini meneliti dua hal, pertama adalah hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga mengidentifikasi apa yang menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Lebih jauh lagi, apakah hasil antara kelompok regional terdapat perbedaan. Tulisan ini menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan dana paling signifikan adalah DAU dan DAK. Tulisan ini juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini juga menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih menunjukkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari esai ini dapat memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah pusat di Indonesia dalam meninjau kebijakan keseimbangan fiskal dan menentukan sektor-sektor prioritas.

---

The fiscal balance funds are the funds from the central government for the local government, and it has become the main revenue for the local governance. As the main revenue, the fiscal balance funds could affect the local economic growth. By looking at the data from the period of 2011 to 2018, this essay investigates two things, first is the relationship between fiscal balance funds and the local economic growth. This essay also identifies what are the major determinants of local economic growth in Indonesia is. Furthermore, do the results differ across regional groups. The essay finds that the relationship between fiscal balance funds have positive effect on economic growth. With the most significant funds are the DAU and DAK. The results also confirm that increasing human capital would increase economic growth. This essay also finds that even though the results for regions vary, capital expenditure still shows positive effect for economic growth. The findings from this essay would have important policy implication for the central government in Indonesia in reviewing the fiscal balance policy and determining the priority sectors."

"Kesinambungan fiskal telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Banyak negara menderita karena hutang publik meroket. Dalam kasus Indonesia, Kuncoro (2011) telah meneliti keberlanjutan APBN pusat dan menyimpulkan bahwa APBN tidak sustainable. Terkait dengan itu, kami menggunakan (1) analisis dinamika utang, (2) analisis keberlanjutan fiskal dan (3) analisis dengan memamsukkan faktor ketidakpastian. Akhirnya, kita menyimpulkan pertama, faktor penyebab peningkatan utang pemerintah adalah depresiasi rupiah dan program bailout. Kedua, kami berpendapat bahwa utang pemerintah sustainable. Ketiga, risiko nilai tukar tidak akan menjadi risiko yang berpengaruh di masa depan.

---

Fiscal sustainability has become a concern around the world. Many countries suffer because public debt is rocketing. In Indonesia's case, Kuncoro (2011) has examined central budget sustainability and concluded that the state budget was very vulnerable. Associated with that, we used (1) debt dynamics analysis, (2) sustainability analysis based on life time budget constraint, and (3) analysis by introducing uncertainty. Finally, we justify that the factors causing an increase of government debt were rupiah depreciation and bailout program. Second, we argue that government debt is unsustainable. Third, exchange rate risk will not be an influential risk in the future."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar.

---

This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis indikator process, output, dan outcome dari kebijakan insentif fiskal terhadap implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis mengapa belum semua kebijakan insentif fiskal untuk KEK belum dapat memaksimalkan implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dilihat dari teori kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan insentif fiskal KEK Tanjung Lesung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sudut pandang paradigma post positivisme dengan metode pengumpulan data jenis kualitatif. Berdasarkan analisis atas data yang sudah dikumpulkan tersebut, didapatkan dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Untuk kesimpulan pertama, implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung belum berjalan dapat dilihat dalam indikator process, output, dan outcome dalam pelaksanaan implementasi kebijakan insentif fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) atau Pelaku Usaha (PU). Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, kebijakan insentif fiskal yang diimplementasi dalam KEK secara keseluruhan belum dapat memaksimalkan KEK Tanjung Lesung hal ini dapat diuraikan dari faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan insentif fiskal dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terkait implementasi insentif fiskal yang belum tercapai dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung. Sementara itu, untuk saran kedua diharapkan pihak pengelola juga meningkatkan infrastruktur KEK Tanjung Lesung dan kompetensi masyarakat sekitar sehingga dapat menarik investor asing dan pelaku usaha untuk dapat menamakan modal di KEK Tanjung Lesung.

---

This undergraduate thesis research has two objectives. The first objective is to analyze the process, output, and outcome indicators of fiscal incentive policies towards the implementation of the Special Economic Zone (SEZ) development in Tanjung Lesung. The second objective is to analyze why not all fiscal incentive policies for SEZs have been able to maximize the implementation of SEZ development in Tanjung Lesung, based on public policy theory and its influence on the implementation of fiscal incentive policies for SEZs in Tanjung Lesung. This research adopts a qualitative approach from the perspective of post-positivism paradigm with qualitative data collection methods. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn as answers to the research questions. Regarding the first conclusion, the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ has not been fully utilized, as indicated by the process, output, and outcome indicators in the implementation of fiscal incentive policies not being fully utilized by the Development and Management Agency or Business Actors. Meanwhile, for the second conclusion, fiscal incentive policies implemented in SEZs as a whole have not been able to maximize Tanjung Lesung SEZ. This can be attributed to the factors influencing the implementation of fiscal incentive policies in the development of Tanjung Lesung SEZ. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is for the central and local governments to provide support for the implementation of unachieved fiscal incentives in the development of Tanjung Lesung SEZ. Meanwhile, the second recommendation is for the management to improve the infrastructure of Tanjung Lesung SEZ and enhance the competencies of the surrounding community, in order to attract foreign investors and business actors to invest in Tanjung Lesung SEZ."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisa interaksi kebijakan moneter dan fiskal diIndonesia dalam dua periode sub-sampel yang ditandai dengan diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil darianalisa Vektor Autoregresi yang menyertakan lima variabel ekonomi makro ini(antara lain, tingkat pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, tingkat surplusfiscal, suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan kursRupiah atas Dollar Amerika Serikat) menunjukkan bahwa status independen BankIndonesia merubah interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sebagaimanahalnya dengan cara pembuat kebijakan tersebut terhadap performa variabel makroekonomi lainnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the monetary and fiscal policy interactionin Indonesia in the two sub-sample periods which was marked by the enactment ofAct Number 23 in 1999. Using a Vector Autoregression analysis whichincorporating macroeconomics variables, the results show that the independencestatus of the central bank of Indonesia which given by the new law changes theinteractions of monetary and fiscal policy, as well as the way the policymakersinfluencing the performance of targeted variables."