Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten."

"Hasil data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan salah satu modal dalam menakar kekuatan perekonomian bangsa nonpertanian dan dapat menjadi salah satu landasan dalam penentuan kebijakan perekonomian. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mencermati lebih dalam potensi Kabupaten Sragen dalam dua digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hasil analisis menyatakan bahwa kategori G, C dan I merupakan kategori dominan dalam hal jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Lebih dari 80 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori G dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 47, sisany dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 46 dan 45. Pada sisi jumlah usaha, aktivitas ekonomi untuk kategori C yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Sragen adalah kode KBLI 14, 10 dan 13. Sedangkan kode KBLI 10, 13 dan 14 merupakan kode lapangan usaha dominan penyerap tenaga kerja. Posisi dominan ke tiga yang ditempati oleh kategori I menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen terkait Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (kategori I) menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Lebih dari 95 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori I dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 56, sisanya dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 55."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari kebijakan fiskal terhadapfinancial deepening di Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode observasi tahun2002-2014 dan menggunakan uji kointegrasi dan error correction mechanism. Hasilestimasi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap financial deepening diIndonesia adalah positif dan signifikan, di mana semakin besar pembiayaan defisit APBNmelalui penerbitan Surat Berharga Negara, maka akan mendorong financial deepening diIndonesia

---

ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the effect of fiscal policy on financialdeepening in Indonesia. This study used observation period from 2002 till 2014 andused cointegration test and error correction mechanism. The estimation resultsshowed that the effect of fiscal policy on financial deepening in Indonesia is positiveand significant, which a growing number of financing the budget deficit throughissuance of Government Securities, will encourage financial deepening in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian iniadalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu,faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambatimplementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupawawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangkapengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhioleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunanbukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik saranaprasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarikminat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan).Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangankawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkanmengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahuipula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dariRumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan.Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangatmendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangkapanjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan olehpemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakatKota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untukpengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnyakoordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahanpertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakatpetani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknyaBapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknyakepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingandi pasar Batu, dan karakter penguasa.

---

AbstractThis thesis discusses the implementation of expenditure policy in BatuCity agropolitan area. The problems are examined in this research isimplementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, thecontributing factors for policy implementation, and the cumberer factors forpolicy implementation. This research conducted with using qualitative approachwith in depth interview, documentation study, and observation as collecting datamethod. The result showed that the implementation of expenditure policy in orderdevelopment of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes inthe vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism centerbased agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector butmore to the development of physical infrastructure and other facilities that werebuilt in order to attract tourists and investors (although the agricultural sectorcontinues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in thedevelopment of the Batu City agropolitan area, thus many have complained aboutthe Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also thatthere are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, theyare retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.Contributing factor in the implementation of expenditure policy in theBatu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supportingthe farming community, and public awareness of long-term benefits that can beobtained from the program activities provided by Governments for thedevelopment of agriculture because it is nature society Batu City is in theagricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordinationbetween agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a lesseffective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Visionfrom agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yetthe formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative VillageUnit which handles all the sectors, the many interests involved in the developmentof agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler."