Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116543 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rusliandy
"Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18406
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agusthina Ouwpoly
"Hasil data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan salah satu modal dalam menakar kekuatan perekonomian bangsa nonpertanian dan dapat menjadi salah satu landasan dalam penentuan kebijakan perekonomian. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mencermati lebih dalam potensi Kabupaten Sragen dalam dua digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hasil analisis menyatakan bahwa kategori G, C dan I merupakan kategori dominan dalam hal jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Lebih dari 80 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori G dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 47, sisany dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 46 dan 45. Pada sisi jumlah usaha, aktivitas ekonomi untuk kategori C yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Sragen adalah kode KBLI 14, 10 dan 13. Sedangkan kode KBLI 10, 13 dan 14 merupakan kode lapangan usaha dominan penyerap tenaga kerja. Posisi dominan ke tiga yang ditempati oleh kategori I menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen terkait Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (kategori I) menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Lebih dari 95 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori I dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 56, sisanya dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 55."
Sragen: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2018
306 SUK 2:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sritua Arief
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984
330.959 8 SRI k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hilmy Agustian Atlantique
"ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap
financial deepening di Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode observasi tahun
2002-2014 dan menggunakan uji kointegrasi dan error correction mechanism. Hasil
estimasi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap financial deepening di
Indonesia adalah positif dan signifikan, di mana semakin besar pembiayaan defisit APBN
melalui penerbitan Surat Berharga Negara, maka akan mendorong financial deepening di
Indonesia

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the effect of fiscal policy on financial
deepening in Indonesia. This study used observation period from 2002 till 2014 and
used cointegration test and error correction mechanism. The estimation results
showed that the effect of fiscal policy on financial deepening in Indonesia is positive
and significant, which a growing number of financing the budget deficit through
issuance of Government Securities, will encourage financial deepening in Indonesia"
2016
T46161
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didik J. Rachbini
Jakarta: Granit, 2004
330 DID e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Solichin Abdul Wahab
Jakarta: Bumi Aksara, 1990
351.007 2 SOL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kaspuri
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.
Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T21005
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Neni Susilawati
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran pada
kawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu,
faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambat
implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangka
pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhi
oleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasis
pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunan
bukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik sarana
prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarik
minat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan).
Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangan
kawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkan
mengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahui
pula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dari
Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan.
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran pada
kawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangat
mendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka
panjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan oleh
pemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakat
Kota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untuk
pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnya
koordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahan
pertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakat
petani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis
pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknya
Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknya
kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingan
di pasar Batu, dan karakter penguasa.

Abstract
This thesis discusses the implementation of expenditure policy in Batu
City agropolitan area. The problems are examined in this research is
implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, the
contributing factors for policy implementation, and the cumberer factors for
policy implementation. This research conducted with using qualitative approach
with in depth interview, documentation study, and observation as collecting data
method. The result showed that the implementation of expenditure policy in order
development of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes in
the vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism center
based agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector but
more to the development of physical infrastructure and other facilities that were
built in order to attract tourists and investors (although the agricultural sector
continues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in the
development of the Batu City agropolitan area, thus many have complained about
the Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also that
there are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, they
are retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.
Contributing factor in the implementation of expenditure policy in the
Batu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supporting
the farming community, and public awareness of long-term benefits that can be
obtained from the program activities provided by Governments for the
development of agriculture because it is nature society Batu City is in the
agricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordination
between agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a less
effective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Vision
from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yet
the formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative Village
Unit which handles all the sectors, the many interests involved in the development
of agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T29755
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Hatta, 1902-1980
Djakarta: Gunung Agung , 1971
338.9 MOH e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Hatta, 1902-1980
Djakarta: Gunung Agung , 1971
338.9 MOH e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>