Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang distribution, logistic dan chemical trading di Indonesia. PT. AKR Corporindo Thk merupakan produsen terbesar di Asia Pasitik dan No. 2 di dunia dalam menyediakan bahan baku Sorbitol dan turunannya.Selama tahun 2002 sampai dengan 2005, baik revenue maupun net profit yang diperoleh PT. AKR. menunjukkan kenaikan kinerja dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatan revenue dan net profit perusahaan tidak diikuti dengan peningkatan dari earning per share yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai EPS PT. AKA terus menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 259/lembar saham, Rp. 248/1embar di tahun 2004 dan Rp. 191/embar saham di tahun 2005. Perolehan nilai EPS dihitung berdasarkan net profit tahun berjalan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa.Adapun misi yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo yaitu berkomitnien untuk meningkatkan nilai stakeholder melalui pertumbuhan yang stabil dan pengoperasian bisnis yang excellent menjadi sejalan dengan apa yang dikatakan dalam ilmu corporate finance, dimana tujuan dan tugas manajemen dalam suatu perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan.Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk menganalisa kinerja PT. AKR dengan menggunakan metode EVA dan MVA serta memprediksi kebangkrutan perusahaan.

---

PT. AKR Corporindo Tbk is a public company which operates in distribution, logistic and chemical trading in Indonesia. PT AKR Cot Corporindo Tbk is the largest supplier for Sorbitol and derivatives starch in Asia Pacific and No. 2 in the world.

Since 2002 until 2005, both performance of PT AKR 's revenue and net profit have been increasing front year to year, however the incremental has not been followed with the increasing of earning per share. In contrary, the EPS of PT AKR has been declining from year to year since 2003 which was Rp. 259/share, Rp. 248/share in 2004 and Rp. 191/share in 2005. The computation of EPS was based on the net income divided by the weighted average number of ordinary shares.

PT. AKR Corporindo's mission which is committed to building stakeholder value through sustainable growth and operational excellence is harmonized with the corporate finance discipline, where the purpose and duty of the management was to maximize the wealth of the stakeholder by increasing the value of the firm.

The purpose of this thesis is to analyze the management performance of PT AKR by utilizing the method of EVA and MVA as well as to predict the financial distress by applying the Altman 's Z-Score. Altman's Z-Score method is utilized in order to predict the company's condition to the possibility of bankruptcy (financial distress). EVA method is the tool to measure how much value has been created for the shareholders while the MVA method is to analyze the company's successful of the post invested capital and how success that investment in the glare from investors? of view.

The result showed that company's Z-Score has been declining -since 2002 to 2005 which was finally staved in grey area where the company has the possibility of experiencing the financial distress. Z-Score has been decreased due to the increasing of the short term debt for the working capital improvement.

The result of EVA showed the negative value in 2002-2003 but their increased positively in 2004-2005 which indicates that the management has succeeded to create the value.

In the contrary, the negative EVA in 2007-7005 indicates that the company's invested capital was higher compare to the market value of company's equity. Nevertheless, the MVA has shown that the trend will positively growth and therefore indicates that investor' trust has been raised towards the ability of PT. AKR to create the added value of the investment."

"Akibat memburuknya kondisi perekonomian akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, perusahaan dan bank-bank harus memikirkan cara untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dari usahanya. Kondisi perekonomian seperti ini menyebabkan perusahaan dan bank-bank mengalami apa yang disebut dengan financial distress, yaitu berdasarkan definisi yang dikemukakan Stephen A. Ross dalam Buku Corporate Finance Sixth Edition; Financial distress is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firms is forced to take corrective action.Edward I. Altman telah mengembangkan suatu model yang dapat digunakan oleh Para analis keuangan untuk mengetahui kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu Z-Score Model, yang diterapkan pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur; perusahaan private dan perusahaan non manufaktur.Berdasarkan hasil pengujian terhadap Laporan Keuangan Bank-Bank yang telah dicabut ijin usahanya, didapatkan hasil test bahwa lebih dari 50% bank-bank tersebut tergolong bangkrut. Atas dasar hat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Z -Score Model Altman untuk perusahaan private dan manufaktur dapat diterapkan pada Laporan Keuangan Bank.Bank-bank yang telah tergolong bangkut tersebut oleh Bank Indonesia disebut sebagai bank bermasalah. Bank-bank ini mendapatkan pengawasan khusus dari Bank Indonesia dan diupayakari untuk dapat disehatkan kembali kondisinya, dengan berbagai cara seperti merger, akuisisi, mencari investor, dan lain-lain, selanjutnya apabila tidak bisa disehatkan kembali maka bank tersebut akan dilikuidasi.Z-Score Model yang dikembangkan oleh E.I. Altman ini masih perlu diteliti kembali khususnya untuk meramalkan kebangkrutan bank-bank, karena terdapat perbedaan yang mendasar dan kegiatan usaha perusahaan dengan perbankan. Di samping itu Z-Score Model dan Altman ini belum memasukkan unsur risiko, off balance sheet transactions dan prudential banking sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan.

---

Because of the deterioration of economic conditions since the government increased fuel prices, many companies included banks have been in trouble in its financial condition. To maintain the sustainability of its business, every company must have a good solution in order to deal with this problem. This condition complies with the definition made by Stephen A. Ross in his book Corporate Finance Sixth Edition stating that Financial distress is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firms is forced to take corrective action.

Edward I. Altman had developed Z-Score Model to predict firm's bankruptcy. He made two models for different company, that were Z-Score Model for manufacturing and non manufacturing companies and Z-Score Model for private company and non manufacturing company.

The result of testing Z-Score Model to Financial Statement from liquidated banks is that, more than 50% of these banks are proven to be bankrupt banks. Based on this empirical result, I conclude that Z-Score Model from Altman is a good model to predict bank's bankruptcy.

This finding is appropriate with the measures taken by Bank Indonesia as a Central Bank that classified these banks as insolvent banks. These banks, then, received special treatment from Bank Indonesia. In order to make financial condition of these banks was sound, banks and Bank Indonesia must have such solutions as searching new investor, adding up capital, merger, acquisitions, takeovers, etc. Bank Indonesia gave opportunity to bank as follows; if a bank cannot be restored or fail after acquiring special treatment, banks will be closed by Bank Indonesia.

Z-Score Model from E.I. Altman must have developed again because these models are designed for manufacture and non manufacture and private company. If these models are used to banking, many thing likes risk, off balance sheet transactions and prudential banking should be accounted in order to create a suitable models for bank's bankruptcy."

""ABSTRAK"The debtor must be insolvent rsquo; merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah ketaatan hakim terhadap asas tersebut dalam membuat putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research dan perbandingan hukum comparative law . Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi untuk mengukur kesehatan keuangan debitur dengan Altman Z-score sebagai model insolvency test. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 putusan pengadilan niaga, 2 putusan kepailitan tidak mempertimbangkan adanya asas ini, yaitu dengan dipailitkannya Telkomsel yang kondisi keuangannya masih solven serta tidak dipertimbangkannya status insolvensinya Garuda. Analisis ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menerapkan asas the debtor must be insolvent dalam putusan hakim niaga. Inkonsistensi penerapan terjadi karena asas tersebut tidak dijadikan sebagai syarat pengajuan proses kepailitan dan PKPU dalam undang-undang. Selain itu, asas juga masih sulit diterapkan oleh hakim karena belum diaturnya instrumen insolvency test yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan debitur. Untuk itu, asas tersebut harus diformulasikan secara tekstual dalam undang-undang sebagai sebuah syarat pengajuan permohonan agar hakim lebih terikat terhadap asas tersebut untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini harus dilakukan agar tercipta keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. "

---

""ABSTRACT" lsquo The debtor must be insolvent 39 is the principle of bankruptcy law that emphasizes bankruptcy is only able to be imposed to the insolvent debtor. The non regulation of the principle textually in UUKPKPU number 37 of 2004 encourages the judge not to consider it in making decision. This provides an opportunity for solvent debtor to be bankrupted. In particular, the issue discussed is the adherence of judges to the principle in making decisions. This method of research conducted was based on legal research and comparative law approach. Data were collected through the study of documents and conducting series of interviews, which were then qualitatively analyzed. The analysis was conducted by legal approach and economic approach to measure the financial health of the debtor with Altman Z score as the insolvency test instrument. Based on the analysis of four commercial court decisions, two bankruptcy decisions do not consider the existence of this principle that is with the bankrputcy status of Telkomsel with the solvent condition and not considered of Garuda insolvency status. This analysis shows the inconsistency in applying lsquo the debtor must be insolvent principle rsquo in the decision of commercial judges. The inconsistency of implementation occurs because the principle is not used as requirement for filing bankruptcy proceedings and moratorium in the law. In addition, the principle is also still difficult to apply by the judge because the insolvency test instrument that could be used to assess the financial condition of the debtor has not been regulated. For that reason, the principle should be formulated in a textual manner as a requirement for filing an application for judges to be more attached to the principle to be considered in making a decision. The changes to the provisions of this law should be taken to create fair equity for creditors and debtors."

"Tesis ini membahas mengenai permohonan pailit Perusahaan Efek (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) yang diajukan oleh salah satu kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Bapepam. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa permohonan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan Bapepam dalam upaya permohonan pailit Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya, serta bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hukum para kreditor PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia akibat putusan MA RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya adalah mutlak kewenangan eksklusif Bapepam, akan tetapi seyogianya terbuka kemungkinan dapat juga diajukan oleh kejaksaan dan kreditor. Pemenuhan nilai kepastian hukum dalam putusan MA RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Penjelasannya, tetapi keputusan tersebut relatif hanya memberikan kepastian kepada debitor saja dan Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor yang tidak bisa mendapatkan hak pemenuhan tagihan yang seharusnya dibayar oleh pihak debitor.

---

This thesis is to analyze a bankruptcy petition of Securities Company (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) filed by one of its creditors due to its business license revoked by Bapepam. In accordance with Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU states that a bankruptcy petition may, in the case debtor is a Securities Company, only be filed by Bapepam. This research is aimed at identifying how Bapepam implementsits power for the bankruptcy petition of Securities Company whose business license has been revoked, and how is the legal protection and certainty for the creditors of PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia in consequence of Decision of Supreme Court of RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Type of research applied in this research is normative juridical approach.

The result shows that a bankruptcy petition against the Securities Company whose business license is revoked absolutely is the exclusive power of Bapepam, however this does not rule out the possibility that attorney general and creditor may fill the petition. The fulfillment of legal certainty in the Decision of Supreme Court of RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 has complied with the provisions of Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU and its explanatory notes. However, it is relative due to gives only to Debtor, and the Panel of Judges by no means provides legal protection to the benefit of creditors fail to obtain right for the right of payment that should be made by the debtor."

"Karya Akhir ini membahas analisis laporan keuangan dari salah satu perusahaan industri baja di Indonesia, yaitu PT XYZ, dengan menggunakan metode analisis rasio, analisis prediksi kebangkrutan Altman Z Score, dan analisis DuPont untuk mendapatkan faktor utama penyebab potensi kebangkrutan pada perusahaan dan sebagai referensi untuk perbaikan kinerja perusahaan dalam lima tahun ke depan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya.

---

Focus of this research is to analyze performance of one of the steel company in Indonesia, stated here as PT XYZ, using financial ratio, Altman Z Scores bankruptcy prediction analysis, and DuPont analysis in order to find main factors that cause potential bankruptcy in the company and as a reference for companys performance improvement in the next five years. This research is quantitative with the use of data from internal resources and other official websites."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BUMN non jasa keuangan untuk dapat mengantisipasi kebangkrutan dan mendapatkan hasil antara Altman Z Score dan KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan dari tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya. Hasil yang didapatkan dengan metode Altman Z Score di tahun 2016 terdapat 4 BUMN yang diprediksi bangkrut, di tahun 2017 terdapat 7 BUMN yang di prediksi bangkrut, dan di tahun 2018 terdapat 6 BUMN yang diprediksi bangkrut. Adapun dengan metode KEP-100/MBU/2002 tidak ada perusahaan yang berada di kategori tidak sehat. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengambil keputusan di BUMN untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan performa perusahaan.

---

Focus of this research is to analyze performance of nonfinancial sector state owned enterprises (SOE's) in Indonesia using Altman Z Score's bankruptcy prediction analysis and The Decree No. KEP-100/MBU/2002 issued by Ministry of Stated Owned Enterprises of Indonesia on June 2002 in order to find main factors that cause potential bankruptcy in the company and as a reference for company's performance improvement. This research is quantitative with the use of data from company's financial report from 2016-2018. The result based on Altman Z Score shows that in 2016 4 SOE's are predicted bankrupt, in 2017 7 SOE's are predicted bankrupt and in 2018 6 SOE's are predicted bankrupt. Whilst using KEP-100/MBU/2002 there is no SOE predicted bankrupt. This study could be used by SOE's decision makers to tackle the challenge and improve company's performance."

"Sejumlah studi menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori zombie firm dalam satu dekade terakhir terutama pada masa pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan zombi memenuhi ciri-ciri perusahaan yang memenuhi kriteria kebangkrutan. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor perlu memperhitungkan kondisi ini sebelum melakukan strategi investasinya. Begitu pula, para manajemen perusahaan perlu untuk waspada akan kemungkinan perusahaan yang dipimpinnya masuk dalam kategori zombi sebelum mengambil langkah-langkah jenis pendanaan untuk pengembangan bisnisnya. Saat ini ada beberapa model identifikasi kebangkrutan yang lazim digunakan seperti Altman Z-score dan Merton Naïve Model. Kedua model tersebut memiliki keterbatasan dalam penggunaannya terutama adanya asumsi-asumsi dan kondisi yang melekat pada setiap model. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model zombie firm untuk kasus di Indonesia. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah apakah model zombie firm dapat menjadi alternatif untuk mengukur risiko kebangkrutan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia terhadap perusahaan-perusahaan non-finansial yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2020. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis dinamika risiko kebangkrutan berdasarkan model zombie firm serta untuk mengetahui kemungkinan sebuah perusahaan apakah akan keluar dari status zombi-nya di tahun-tahun mendatang. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi antara hasil perhitungan indikasi perusahaan yang memiliki risiko kebangkrutan zombie firm dengan model kebangkrutan Altman Z-score atau Merton Naïve Model. Hasil penelitian juga menggambarkan dinamika tren hubungan antara variabel zombie firm model terhadap kenaikan atau penurunan jumlah perusahaan yang terindikasi sebagai zombi. Pada akhir bagian pembahasan, dengan menggunakan Wilcoxon Sum Rank Test, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan perusahaan keluar dari status zombi untuk tahun-tahun tertentu.

---

Some studies show increment in terms of numbers of companies that entered the status of zombie firm in last decade, especially during COVID Period. Zombie firms fit all the criteria for a company that has a high risk of bankruptcy. This indicates that investors need to consider a company’s zombie status before doing their investment strategy in such a company. Company management also needs to be aware of their company to not fall to this status before doing a funding strategy type to expand their business. Currently, there are several models that can be used as default risk identification, such as Altman Z-score and Merton Naïve Model. However, both models have its own limitations and assumptions that are attached to each model. This research aims to analyze zombie firms’ model for Indonesia case. Main research question is whether zombie firm model can be used as alternative for identification of a company default risk. This research uses secondary data that is available for all non-financial sector companies, traded on Indonesian Stock Exchange since 2011 – 2020. In this research, we also analyze the dynamic of default risk based on zombie firms and the probability of whether a company can recover from its zombie status in future years. Result show that there are consistencies between zombie firm models against its comparing model: Altman Z-score or Merton Naïve Model. The results also show trend dynamic between zombie firm variables regarding increase or decrease numbers of identified zombies. At the end of discussion, by using Wilcoxon Sum Rank Test, results show some tendencies that companies recover in certain years."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Persoalan Kepailitan memang kerap kali menimbulkan perselisihan dimana pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan orang lain yang tidak memunaikan kewajibannya sesuai di perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Dalam penelitian ini, Penyelesaian melalui arbitrase internasional menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa lintas batas. Implementasi Konvensi New York menjadi faktor kunci dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di tingkat nasional. Proses kepailitan diawali dengan putusan arbitrase yang memberikan keputusan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. PT GM menentang putusan tersebut dan mengajukan peninjauan kembali di tingkat nasional, dengan argumen bahwa putusan arbitrase dilakukan dengan melibatkan pelanggaran terhadap hukum pasar modal Indonesia dan penyelundupan hukum. PT GM juga mencoba menggugat pembatalan putusan arbitrase berdasarkan hukum nasional Indonesia. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tingkat kasasi serta putusan arbitrase terhadap Kasus KT C dan PT GM dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum PT GM yang telah memenuhi kewajiban kepada KT C. Metode Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perbandingan Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Kasasi dan Putusan Arbitrase Dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan pailit yang diajukan oleh KT Corporation terhadap PT Global Mediacom Tbk. Hakim berpendapat bahwa KT Corporation tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa PT GM memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ditolak. Sebaliknya, putusan arbitrase International Arbitration Award No.16772/CYK menyatakan bahwa PT GM dihukum membayar sejumlah uang kepada KT Corporation berdasarkan pelanggaran perjanjian opsi dan beli. Kendala dalam eksekusi putusan arbitrase menimbulkan pertanyaan mengenai hambatan eksekusi dan perlunya reformasi atau perubahan dalam proses eksekusi internasional. Kemudian, Bentuk Perlindungan Hukum PT GM yang Telah Memenuhi Kewajiban kepada KT Corporation adalah PT GM dapat memanfaatkan putusan ini dalam upaya melindungi posisi hukumnya dan menegakkan hak-hak kontraktualnya.

---

Settlement through international arbitration illustrates the complexity and challenges of resolving cross-border disputes. Implementation of the New York Convention is a key factor in recognizing and enforcing international arbitral awards at the national level. The bankruptcy proceedings began with an arbitral award that provided decisions regarding the rights and obligations of each party. PT GM challenged the award and sought judicial review at the national level, arguing that the arbitral award involved a violation of Indonesian capital market law and legal smuggling. PT GM also sought to challenge the annulment of the arbitral award under Indonesian national law. The problems taken in this research are How is the comparison of the consideration of the Panel of Judges at the cassation level decision and the arbitration decision on the KT C and PT GM Case and How is the form of legal protection of PT GM that has fulfilled its obligations to KT C. The research method in this thesis is doctrinal research with explanatory research typology. In the cassation level decision, the Supreme Court rejected the bankruptcy petition filed by KT Corporation against PT Global Mediacom Tbk. The judge argued that KT Corporation could not prove simply that PT GM had a debt that was due and collectible, so the bankruptcy petition was rejected. In contrast, the International Arbitration Award No.16772/CYK stated that PT GM was ordered to pay a sum of money to KT Corporation based on the breach of the option and purchase agreement. The obstacles in the execution of arbitral awards raise questions regarding the obstacles to execution and the need for reform or change in the international execution process. Then, the form of legal protection for PT GM that has fulfilled its obligations to KT Corporation is that PT GM can utilize this decision in an effort to protect its legal position and enforce its contractual rights."