Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tanggal 27 Mei 2006, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, akibat dari gempa bumi tersebut tercatat 428.909 orang kehilangan rumah tinggal. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan dua Kabupaten yang wilayahnya mengalami kerusakaan paling parah, di Kabupaten Bantul tercatat 245.073 rumah rusak, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 96.792 rumah rusak. Untuk menangani musibah Gempa Bumi di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2006, dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut tersurat prinsip dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY Berbasis Pada Komunitas. Berdasarkan dari Peraturan Gubernur tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memilih kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan menyerahkan sepenuhnya proses pendataan sampai dengan pencairan dana rekonstruksi kepada masyarakat. Menurut pemerintah Kabupaten Sleman, pembagian dana rekonstruksi akan sulit dikontrol oleh pemerintah karena masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membagikan bantuan yang mereka terima, kebijakan yang bersifat bottom up ini kemudian diwadahi dalam lembaga yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 13 informan yang sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapatkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: OMS adalah terobosan kebijakan yang dibuat Pemkab Sleman untuk meminimalisasi peluang munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat Posisi OMS bertanggung jawab kepada dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan masyarakat. Lembaga ini melaporkan hasil penilaiannya kepada pemerintah.Laporan ini dijadikan dasar bagi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan menerima bantuan dana rekonstruksi. OMS menjalankan sebagian peran Pemkab Sleman, yaitu dalam pendataan kerusakan rumah warga. OMS dirasa lebih mampu melakukan pendataan karena mereka mengetahui secara pasti letak rumah, status kepemilikan dan kondisinya setelah diguncang gempa. Pemberdayaan masyarakat terlihat dari beberapa indikasi. Pertama, para tukang menjadi pemain kunci karena penguasaan mereka dalam hal-hal teknis menyangkut bangunan rumah. Ke dua, individu-individu yang memiliki kecakapan administratif ditempatkan pada salah satu posisi penting dalam pokmas, Ke tiga, sejumlah keputusan penting pada tingkat lokal lebih banyak diselesaikan oleh warga sendiri tanpa banyak campur tangan dari pejabat pemerintah di atasnya. Gotong-royong dalam membangun rumah warga tidak dapat berjalan maksimal. Gotong-royong dijalankan pada rumah-rumah yang pemiliknya dipandang tidak mampu secara ekonomis dan tidak memiliki tenaga kerja. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari cepatnya proses pembangunan kembali rumah warga serta besarnya porsi dana mandiri (di atas 80 per sen) yang mereka gunakan dalam seluruh proses pembangunan rumah. Saran dari penelitian adalah sebagai berikut: OMS dapat dijadikan sebagai model pendataan korban bencana berbasis masyarakat, dapat diterapkan untuk daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Diperlukan patokan baku dalam menentukan kriteria warga penerima bantuan. Patokan baku menjadi penting, karena berimplikasi pada wilayah hukum positif. Lembaga RT, RW, dusun dan pemimpin formal di pedesaan dapat dioptimalkan kinerjanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan selain administrasi kependudukan. Perlu ada operasi pasar secara lebih intensif untuk menstabilkan harga yang melonjak akibat besarnya permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja pasca bencana. Komposisi keanggotaan OMS sebaiknya diisi oleh para tokoh masyarakat setempat seperti di Kecamatan Prambanan, sehingga akurasi pendataan akan lebih baik. Penyelesaian sengketa masalah, di Kecamatan Berbah mengenal system berlapis, dari RT keatas sampai Camat, dengan system penyelesaian berlapis, maka Kepala Desa dan Camat tidak terlalu terbebani masalah sengketa teknis lapangan. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian adalah beberapa informan tidak menjelaskan hal-hal relevan yang diketahuinya secara transparan. Ada kekhawatiran akan adanya masalah yang menimpa diri mereka jika ternyata di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

---

ABSTRAK

On May 27, 2006, Yogyakarta province was hit by a 5.9 Richter scale earthquake. It caused 428.909 people loose their houses. Bantul and Sleman districts are the most seriously affected areas. In Bantul district it was reported that 245.073 houses were damaged, while in Sleman district it was known that 96.792 houses were ruined into pieces. To handle such situation, Governor of Yogyakarta province issued a Governor Rule Number 23 2006, which states that the basic principles of Rehabilitation and Reconstruction of Housing in the region is a community-based one. According to the Governor Rule, local government of Sleman district decided the policy of rehabilitation and reconstruction in its area by giving people full authority to list the broken houses and eventually distribute reconstruction fund. Local government of Sleman district stated that the distribution of reconstruction fund will be difficult to control by the government because society has its own local wisdom in distributing aid they receive. This bottom-up policy was then manifested in an institution so-called Organisasi Masyarakat Setempat (Local Community Organization) (OMS).

This research utilizes qualitative approach, by using qualitative ? descriptive method. Data was collected by using techniques, such as interview, observation, and literary studies. Interview was conducted to 13 informants who are intentionally chosen based on logical frame of thinking and are relevant to the research topic. Referring to the analysis of research results, it is concluded that: OMS is a brilliant policy made by local government of Sleman district in order to minimize any conflict among members of the society. OMS holds responsibilities to two parties, namely government and society. This institution reports its assessment to the government.

This report becomes a data-base for the formation of local community groups that will eventually receive reconstruction fund. OMS plays some roles of Sleman local government, namely assessing damaged houses. OMS is considered as more able to do such assessment because they know exactly the house locations, their ownership statuses, and their condition after the earthquake. Community development can be seen at a number of indicators. Firstly, carpenters play key roles for their mastery of technical skills on building. Secondly, individuals with clerical skills are given special position in the local community groups. Thirdly, a number of important decisions at local level are mostly made by the community without any government?s intervention. Gotong-royong in building people?s houses cannot be effectively conducted. It is only the case for those are considered as economically incapable and for those are unemployed. Community?s self-reliance can be seen from the quickness of the housing reconstruction and the bigger portion of self-finance (above 80 per cent) they spend for building of their houses. This research recommends: OMS can be model for community-based victim of disaster assessment, and it can be practiced in other regions facing similar problems. It is necessary to have a fixed regulation in determining the criteria of those who receive aid. It is important for it implied to positive law. RT, RW, sub-village and rural informal leaders can be optimized their roles other than clerical things pertaining to population administration. It is necessary to do a more market intervention in order to stabilize the prices heightening caused by the inflation of demand in building materials and labors after the disaster. Composition of OMS membership is more better filled by local leaders like in Prambanan sub-district. It results in the data accuracy. Concerning conflict resolution, Berbah sub-district implements multi-layered conflict resolution, by encouraging resolution from the lowest level to the higher. By this system, the head of sub-district is not so much burdened by technical problems. Difficulty faced during the research is that a number of informants do not explain relevant things they know transparently. They are worried about any possible serious problems they will face if in fact there are things breaking the rule in the implementation of such policy."

"Secara realita masalah sosial merupakan fenomena yang selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan, baik dari segi fisik maupun non fisik bagi kehidupan masyarakat. Masalah sosial yang ada di masyarakat telah menjadikan sebagian masyarakat lain berempati dan berusaha memberikan bantuan. Lembaga Swadaya Masyarakat Afiliasi Masyarakat Peduli Bangsa terinspirasi adanya masalah sosial yang terjadi pascagempa bumi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 silam...."

"Sumber gempabumi di sumatera barat berasal dari laut dan darat. Gempabumi yang terjadi di darat dipengaruhi oleh pergerakan sesar aktif patahan semangko. Kabupaten Tanah Datar berada di dua segmen patahan aktif semangko sehingga memiliki intensites gempabumi yang tinggi. Pada penelitian ini, mengemukakan wilayah risiko pada Kabupaten Tanah Datar dengan variabel percepatan gerakan tanah, distribusi kepadatan penduduk, kekerasan batuan, jarak dari patahan dan lereng. Tingkat risiko diperoleh dari pembobotan yang dilakukan variabel - variabel yang digunakan dengan metode Proses Hierarki Analysis (PHA).Wilayah risiko terbagi menjadi lima klasifikasi yaitu sangat tinggi berada di Kecamatan Limo Kaum, tinggi di Kecamatan Tanjung Emas, sedang di Kecamatan Sungai Tarab, rendah di Kecamatan X Koto, dan sangat rendah di Kecamatan Lintau Buo Utara.

---

Earthquake source in western Sumatra originated from the sea and the land. The earthquake that occurred on land affected by the movement of active fault semangko. Tanah Datar in the two active semangko fault segments. so have a high earthquake intensity. In this study, suggests the risk areas in Tanah Datar with variable peak ground acceleration, population density, hardness of rock, the distance from fault and slope. Risk level is obtained from the weighted variables - variables used with the methods of Analysis Hierarchy Process (AHP). Risk region is divided into five classifications, that is very high in Limo Kaum Ditricts, high in Tanjung Emas Districts, medium in Sungai Tarab Districts, low in the X Koto Districts, and very low in the Lintau Buo Utara districts."

"Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Nur Hidayah merupakan rumah sakit yang mempunyai misi sosial, yaitu memberikan pelayanan kepada kaum dhu'afa dan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayan termasuk korban gempa...."

"Makalah ini memaparkan hasil pengembangan beberapa model acuan untuk menentukan jumlah stasiun pencatat percepatan gempabumi kuat pada tingkatan negara berdasarkan kondisi geografis, demografis, dan sosial-ekonomi. Beberapa model ini dapat digunakan dalam pengembangan lebih lanjut sistem pencatat gempa bumi kuat Indonesia. Dasar pengembangan model adalah sistem serupa di Selandia Baru, Jepang, Taiwan, Iran, Turki, dan Italia. Parameter jumlahstasiun pencatat yang diusulkan adalah jumlah stasiun per 1000 km2luas daratan, dan tiga buah model regresi eksponensial telah dikembangkan berdasarkan fungsi kepadatan penduduk negara, fungsiProduk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan fungsi Indeks Daya-Saing Global (GCI) kelompok Persyaratan Dasar. Berdasarkan tiga modelini, jumlah minimum stasiun pencatat yang dibutuhkan adalah sekitar 750 stasiun.

---

AbstractAn empirical study to develop benchmark models at country-level to assess the suggested number of earthquake strong-motion stations based on a framework encompassing geographic, demographic, and socio-economic parameters is reported. The models are to provide a working estimate of the required number of stations for improving the strong-motion instrumentation program of Indonesia. National earthquake strong-motion networks of New Zealand, Japan,Taiwan, Iran, Turkey, and Italy were used as the references.The parameter proposed is the number of stations in land area of 1,000 km2, and three models based on the exponential regression analysis are presented as functions of population density, Gross Domestic Product (GDP) per capita, and the Global Competitiveness Index (GCI) Basic Requirements Index. Using the models, it is suggested that Indonesia would require at least 750 stations."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan karakteristik dinamik dan respon seismik struktur pondasi mesin yang dimodelkan secara tunggal dan grup dengan perletakan fleksibel (base isolation-Elastomeric Bearing). Struktur pondasi secara keseluruhan terdiri dari dua bagian, yaitu tiga blok pondasi mesin pada bagian atas dan blok beton pada bagian bawah. Elastomeric Bearing disisipkan diantara blok pondasi mesin dan blok beton. Permodelan secara tunggal hanya memodelkan satu blok pondasi mesin dengan base isolation yang bertumpu di atas tanah yang dianggap rigid. Permodelan grup memodelkan keseluruhan bagian utama pondasi dengan mengikutsertakan efek pegas tanah (soil spring constant) di bawah blok beton. Eksitasi gempa berupa gempa megathrust, Kobe, yang disesuaikan dengan respon spektrum Indonesia. Respon seismik dari pondasi tunggal dan grup dibandingkan dengan memvariasikan properti base isolation dan konstanta pegas tanah dalam kondisi linier. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pegas tanah pada pondasi yang dimodelkan secara grup memperbesar respon seismik struktur.

---

This study discusses the comparison of dynamic characteristic and seismic response of machine foundation that is modeled as single and group system using flexible bearing (base isolation-Elastomeric Bearing). The whole structure of machine foundation consists of two main parts of block of machine foundation (the top part) and block of concrete (the bottom part). Elastomeric Bearing is inserted between those parts. The behaviour of single foundation is modeled as one single block of machine foundation with the base isolation, the soil is assumed as rigid material. While group behaviour is modeled by three block of machine foundation, base isolation, block of concrete and soil spring component. The earthquake excitation is megathrust earthquake, Kobe, that is matched to Indonesian response spectra. Seismic response is compared between two conditions above with variation of base isolation and soil spring constant with linear condition is considered. The soil spring provides the higher value of seismic response of structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan modal sosial (kebiasaan gotong royong, keberadaan kegiatan olah raga, jumlah kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa) terhadap proses pemulihan bencana gempa bumi yang diikuti tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 26 Septetmber 2018. Dengan menggunakan intensitas cahaya malam hari (data Suomi National Polar Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer Suite-SNPP VIIRS) dalam menilai waktu proses pemulihan aktivitas ekonomi dan PODES 2018, dilakukan analisis survival. Hasil analisis menunjukkan desa yang memiliki modal sosial yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencapai kondisi sebelum bencana terjadi/pulih.  Peluang desa terdampak bencana yang memiliki kegiatan olah raga lebih cepat 13,046 kali dibandingkan desa yang tidak memiliki kegiatan olah raga. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya peran positif institusi dan infrastruktur desa dalam mempercepat proses pemulihan desa terdampak bencana.

---

This study aims to analyze the relations of social capital ("gotong royong", the existence of sporting activities, the number of activities carried out by the Badan Permusyawaratan Desa) on the earthquake followed by tsunami and liquefaction disaster recovery process that occurred in Central Sulawesi on September, 26th 2018. By using the intensity of the night light (Suomi National Polar Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer Suite-SNPP VIIRS data) in assessing the time for recovery of economic activity and PODES 2018, a survival analysis was performed. The analysis shows that villages with higher social capital need a shorter time to reach their pre-disaster recovery. The chances of a village affected by the disaster having sports activities were 13,046 times faster than that of villages without sports activities. This research also indicates the positive role of village institutions and infrastructure in accelerating the recovery process of villages affected by disasters."