Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan mengetahui tingkat konsentrasi geografi industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah selama periode 1990 -- 2000 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan data panel sembilan sub sektor industri pengolahan besar dan sedang.Hasil studi menunjukkan bahwa sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau di Jawa Tengah memiliki konsentrasi geografi tinggi dibandingkan tingkat nasional dan variabel persentase input yang diimpor, rata-rata upah tahunan tenaga kerja, indeks kompetisi, persentase produk yang diekspor, skala ekonomi dan intensitas penggunaan sumberdaya mempengaruhi tingkat konsentrasi geografi industri yang ditunjukkan dengan nilai Location Quotient."

"Letak Kecamatan Sukmajaya yang strategis mampu meningkatkan mobilitas penduduknya ke lokasi belanja yang berada di dalam wilayah dan di luar wilayah Kota Depok. Penelitian ini mengkaji mengenai tujuan lokasi belanja oleh penduduk wanita di Kecamatan Sukmajaya yang tinggal di Perumnas Depok II Tengah dan di permukiman tidak teratur di sekitar Perumnas Depok II Tengah berdasarkan kelompok usia penduduk. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan keruangan dan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan lokasi belanja oleh penduduk wanita yang tinggal di Perumnas Depok II Tengah dan yang tinggal di permukiman tidak teratur di sekitar Perumnas Depok II Tengah memiliki kecenderungan yang sama untuk setiap kelompok usia penduduk. Namun, perbedaan yang cukup jelas dapat terlihat pada alasan dan moda transportasi yang digunakan oleh penduduk wanita di Perumnas Depok II Tengah dan permukiman tidak teratur di sekitar Perumnas Depok II Tengah untuk ke tujuan lokasi belanja.

---

The strategic location of Sukmajaya District would increase the mobility of the resident to shopping locations within the region and outside the region of Depok. This study reviewing about the destination of shopping location by women resident in Sukmajaya for each age group of population that living in Perumnas Depok II Tengah and in non-regular settlements around the Perumnas Depok II Tengah. This research was conducted using the spatial approach and descriptive analysis. The results indicate that the destination shopping location by women resident who living in Perumnas Depok II Tengah and women resident who are living in non-regular settlements around the Perumnas Depok II Tengah are tend to have the same trend for each age group of population. However, the difference is quite clearly visible on the reasons and modes are used for the destination of shopping location by women resident in Perumnas Depok II Tengah and non-regular settlements around the Perumnas Depok II Tengah."

"Infrastruktur berupa Bandara Internasional Minangkabau dan keberadaan infrastruktur berupa transportasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dengan adanya keberadaan infrastruktur berupa bandara dan transportasi maka dapat memicu tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran kegiatan ekonomi dan menganalisis kegiatan ekonomi di sekitar Bandara Internasional Minangkabau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial. Kegiatan ekonomi pada wilayah penelitian di sekitar Bandara Internasional Minangkabau di dominasi oleh kegiatan ekonomi berupa perdagangan. Kegiatan ekonomi umumnya lebih banyak berada dan tersebar pada jarak 3 – 5 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Persebaran kegiatan ekonomi tersebut di pengaruhi oleh keberadaan kota Padang yang merupakan pusat kota sehingga memiliki daya tarik tersendiri, hal ini sesuai dengan teori Losch yang menytakan kegiatan ekonomi cenderung berada dekat dengan pusat kegiatan atau pusat kota. Selain itu ketersediaan sarana dan prasana transportasi juga ikut mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dan umumnya kegiatan ekonomi terdapat pada jaringan jalan primer. Pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi pada umumnya termasuk dalam kategori sedang. Perbedaan pendapatan pelaku ekonomi dipengaruhi oleh lokasi kegiatan ekonomi, ketersediaan sarana dan prasaran transportasi dan besar kecilnya suatu kegiatan ekonomi. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kegiatan ekonomi pada lokasi penelitian cenderung sedikit.

---

Infrastructure in the form of Minangkabau International Airport and the existence of a transport infrastructure are factors that can influence economic activity. With the presence of infrastructure such as airports and transportation, it can trigger the growth of economic activity in the vicinity. This study aims to determine the distribution of economic activity and analyze economic activity around the Minangkabau International Airport. The method used in this research are spatial analysis. Economic activity in the area of research around the Minangkabau International Airport is dominated by trade in the form of economic activity. General economic activity and more are scattered at a distance of 3-5 km from Minangkabau International Airport. Distribution of economic activity is influenced by the existence of the city of Padang which is downtown so it has its own charm, it is consistent with the theory that menyakan Losch economic activity tends to be close to the center or downtown activities. In addition, the availability of facilities and infrastructures of transport also affects the development of economic activity and economic activity generally present in the primary road network. Revenue perpetrators of economic activity in general, including in the medium category. Differences in income economic actors affected by the location of economic activity, the availability of transportation facilities and infrastructure and the size of an economic activity. Labor required by economic activity tends to be a little bit of research sites."

"Perjanjian vertikal merupakan perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat rantai produksi dan/atau distribusi yang berbeda. Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, pasal yang mengatur tentang salah satu jenis perjanjian vertikal adalah Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (UULPM) yang mengatur tentang Integrasi Vertikal. Dalam penerapan Pasal 14 UULPM terdapat kekosongan hukum dalam menetapkan sejauh manakah suatu pelaku usaha dapat melanggar Pasal 14 UULPM dari perhitungan pangsa pasarnya. Dalam PT Grab dan PT TPI melawan KPPU (PN Jakarta Selatan, 2020), Majelis Hakim mempertimbangkan batasan pangsa pasar dalam kasus integrasi vertikal yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan teori ekonomi dan doktrin rule of reason yang dianut dalam penegakan Pasal 14 UULPM. Pertimbangan demikian dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan datang sehingga diperlukan regulasi mengenai batasan pangsa pasar yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kerangka doktrin rule of reason. Pasal 3 dan Pasal 8 Vertical Block Exemption Regulation (VBER) Uni Eropa dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum mengenai integrasi vertikal. Pertama, terdapat safe harbour yang mana para pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar di bawah ketentuan dapat dikecualikan dari penegakan hukum sehingga terjamin kepastian hukum. Kedua, untuk pelaku usaha yang melebihi ketentuan batasan pangsa pasar, asesmen terhadap mereka tetap berpaku pada doktrin rule of reason ketimbang berpaku pada praduga ilegalitas karena batasan pangsa pasar dalam VBER hanya digunakan sebagai proksi untuk mengestimasi kekuatan pasar. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan batasan pangsa pasar dalam VBER dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan Integrasi Vertikal dan bagaimana implikasi ketentuan batasan pangsa pasar yang bersifat safe harbour tersebut dalam penegakan integrasi vertikal.

---

Vertical agreement is an agreement between two or more undertakings operating at a different level of production and/or distribution chain. In Indonesian Competition Law, Article 14 of Law No. 5 Year 1999 (UULPM) regulates Vertical Integration as one of many types of vertical agreement. A legal vacuum exists in the enforcement of Article 14 UULPM concerning the extent to which an undertaking can violate Article 14 UULPM, judging from the calculation of its market share. In PT Grab and PT TPI v. KPPU (South Jakarta District Court, 2020), the market share threshold for vertical integration which was opined by the Panel of Judges did not have appropriate legal basis. Furthermore, said threshold is also inconsistent with economic theories and the rule of reason doctrine that was adopted to enforce Article 14 UULPM. Such considerations may have legal uncertainty implications in the future so that there is an urgency to regulate market share threshold provision which can guarantee legal certainty within the framework of the rule of reason doctrine. Article 3 and Article 8 of the EU’s Vertical Block Exemption Regulation (VBER) can be taken into consideration in the enforcement of Vertical Integration. Firstly, the safe harbor nature of the provision ensures legal certainty so that undertakings with market shares below the threshold can be exempted from the law. Secondly, rule of reason is still applicable to assess the undertakings’ agreement whose market share exceeded the threshold, rather than assessing it under the presumption of illegality. This is because the threshold in VBER is only used as a proxy to estimate market power. The author uses juridical-normative method to analyze how can the market share threshold provision in VBER be considered to enforce Vertical Integration and how are the implications of said safe harbor provision in the enforcement of Vertical Integration."

"Adanya faktor skala ekonomi dalam pemilihan lokasi menyebabkan beberapa perusahaan yang sejenis memilih berada pada lokasi yang berdekatan, sehingga membawa dampak menurunnya biaya produksi perusahaan. Aglomerasi industri ini dapat menjelaskan mengapa suatu kota memiliki perusahaan yang jenisnya sama lebih dari satu, dan adanya kecenderungan bahwa kota akan berkembang di sekitar lokasi industri. Suatu kota industri yang besar terbentuk karena adanya aglomerasi ekonomi dalam produksi, dimana terdapat dua jenis aglomerasi ekonomi, yaitu localization economies dan urbanization economies.Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang mendasar antara industri dengan klasifikasi ISIC 2 digit dengan industri berdasarkan klasifikasi ISIC 3 digit. Sub-sektor industri di DKI Jakarta yang mengalami aglomerasi industri ialah subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit, Industri Kertas dan Barang-Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Industri Kimia dan Barang-Barang dari Kimia, Petroleum, Batu Bara, Karet, dan Barang dari Plastik, Industri Barang-Barang dari Logam, Mesin dan Perlengkapannya, Industri Pengolahan Lainnya. Sedangkan sub-sektor Industri Makanan, Minuman Serta Tembakau, Industri Kayu dan Barang-Barang dari Kayu, Termasuk Alat-Alat Rumah Tangga dari Kayu, Industri Barang-Barang Galian Bukan Logam, dan Industri Dasar Logam tidak mengalami aglomerasi. Pada golongan pokok industri teridentifikasi tidak terjadi aglomerasi industri."

"Tembakau (Nicotianae tabacum L) merupakan salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan di Indonesia. Salah satu penghasil tembakau di Indonesia adalah Kabupaten Temanggung. Tembakau yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung memiliki kualitas yang terbaik karena wilayah Temanggung yang cocok untuk penanaman tembakau. Faktor fisik dan penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung memiliki pengaruh terhadap kualitas tembakau. Kualitas tembakau dalam penelitian ini dinilai berdasarkan harga jual tembakau dengan melihat pengaruh kesesuaian lahan dan penggunaan lahan. Sebaran kualitas tembakau tinggi berada di lahan sesuai dan lahan cukup sesuai dengan jenis penggunaan lahan mayoritas lahan tegalan. Sebaran tembakau rendah berada di lahan sesuai marjinal dengan jenis penggunaan lahan sawah.

---

Tobacco (nicotianae tabacum L) is one of the agricultural commodities that developed in Indonesia. One producer of tobacco in Indonesia is Temanggung. Tobacco produced in Temanggung has the best quality because the area is suitable for tobacco. Physical factors and landuse in Temanggung has an impact on the quality of tobacco. Quality of tobacco based on the selling price of tobacco . Distribution of high quality tobacco has located in the Distribution of high-quality tobacco land is suitable and sufficient land in accordance with the majority of types of land use dry land. Low tobacco distribution is in accordance marginal land with the use of wetland types."

"Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah sebagai penghasil tembakau dengan kualitas baik Kualitas tembakau tersebut berdampak pada kualitas hidup petani Selain kualitas tembakau faktor lain seperti aksesibilitas luas lahan dan jalur distribusi pemasaran tembakau juga mempengaruhi kualitas hidup petani Masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pola keruangan kualitas hidup petani tembakau di tiga kecamatan ini Kualitas hidup yakni kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang di ukur secara objektif melalui beberapa indikator seperti pendapatan kesehatan pendidikan perumahan dan kesempatan kerja Kualitas hidup petani dibagi menjadi tiga kelas yakni rendah sedang dan tinggi Hubungan antara luas lahan dan jalur distribusi pemasaran tembakau terhadap kualitas hidup petani diuji dengan menggunakan metode Chi Square dimana hasil yang diperoleh yakni saling mempengaruhi namun hubungannya sangat rendah Hasil dari penelitian ini yaitu pola kualitas hidup petani tembakau di tiga kecamatan tersebut menunjukkan semakin tinggi wilayah semakin mudah aksesibilitas semakin luas luas lahan perkebunan tembakau serta semakin singkat distribusi pemasaran tembakau kualitas hidup petani makin tinggi Dan sebaliknya makin rendah wilayah semakin sulit aksesibilitas semakin sempit luas lahan perkebunan tembakau serta semakin panjang distribusi pemasaran tembakau kualitas hidup petani makin rendah.

---

Temanggung is one of regencies in Central Java as a producer of tobacco with good quality Impact on the quality of the tobacco farmers quality of life In addition to the quality of the tobacco other factors such as accessibility land use and tobacco marketing distribution also affects the quality of life of farmers The problem in this study how the spatial patterns of quality of life of tobacco farmers in the three districts Quality of life that a person s ability in meeting their needs is measured objectively through some indicators such as income health education housing and opportunity of work Quality of life for farmers is divided into three classes namely low medium and high Relationship between land area and distribution marketing of tobacco to the quality of life of farmers tested using Chi Square method whereby the results obtained interplay but the relationship is very low The results of this study of the pattern of life quality of tobacco farmers in the three districts showed the higher region the easier accessibility the broader tobacco plantation area and the shorter distribution of tobacco marketing is the higher the quality of life of farmers And conversely the lower the area the more difficult accessibility the narrower the tobacco plantation area and the length distribution of tobacco marketing is the lower the quality of life of farmers."