Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri penyiaran, khususnya televisi, saat ini sedang mengalami perkembangan yang menarik, dengan semakin bertambahnya pihak yang ingin berpartisipasi di dalam bidang tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga membuka peluang bagi pertambahan partisipan di dalam industri penyiaran televisi, antara lain dengan memungkinkan adanya televisi lokal di daerah-daerah. Permasalahannya muncul karena keterbatasan terhadap sumber daya alam, khususnya spektrum frekuensi radio yang memegang peranan penting di dalam kegiatan penyiaran, karena berfungsi sebagai gelombang pembawa dari sinyal audio dan video sehingga siaran televisi dapat diterima di pesawat televisi para pemirsanya. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency, daerah kabupaten atau daerah lain yang bukan merupakan ibukota propinsi biasanya hanya memiliki kanal frekuensi sejumlah 6 sampai 7 kanal saja. Sedangkan ibukota propinsi memiliki kanal frekuensi sejumlah 14 kanal. Bagaimana cara pembagian atau peroleh sumber daya yang terbatas tersebut. Sementara untuk lembaga penyiaran televisi yang sudah ada saat ini saja, kanal frekuensi di wilayah non ibukota propinsi sudah tidak mencukupi.Selain rnasalah keterbatasan kanal frekuensi, masalah lain yang juga dialami adalah mengenai kewenangan pemberian perizinan yang tumpang tindih. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyebutkan bahwa pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio tidak berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang antara lain diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi berwenang untuk melakukan pembinaan di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, yang antara lain meliputi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio."

"Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengenai Konflik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah, konflik dan budaya politik. Pada penelitian ini, terlihat konflik dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu dimana kedua institusi tersebut tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh UU No. 22 tahun 1999. Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang awalnya diharapkan adanya demokratisasi dan mekanisme checks and balances antara DPRD dan Kepala Daerah. Dari tataran pelaksanaannya terjadi superioritas kekuasaan DPRD ingin mengusai Kepala Daerah, sehingga terjadi Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang seharusnya merupakan progress report menjadi kekuatan untuk memecat Kepala Daerah yang tidak sepaham dan sekepentingan dengan DPRD. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sering terlihat merupakan menjadi alat kekuatan antara DPRD dan Kepala Daerah. Dampak dari hal ini, dapat membuat kinerja Pemerintahan Daerah terganggu dalam konflik dan terjadi pada Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah. Terganggunya konsentrasi kerja Kepala Daerah tersebut bisa berakibat pembangunan daerah terhambat dan pelaksanaan otonomi daerah tidak menyentuh masyarakat secara luas.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketemukan fakta bahwa pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh DPRD terlihat faktor yang sangat berpengaruh yaitu ketidakjelasan Undang-Undang yang mengakibatkan kurangnya pemahaman anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap UU No.22 Tahun 1999, terutama di dalam menterjemahkan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah akibat krisis kepercayaan publik. Disamping itu juga, adanya kepentingan-kepentingan anggota Dewan baik yang bersifat individu dan kelompok sangat kental mempengaruhi keputusan DPRD terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Begitu juga, pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh DPRD memberikan dampak politik yang tinggi terhadap hubungan Gubemur dengan DPRD yaitu menciptakan konflik yang berkepanjangan di daerah Kalimantan Selatan, terganggunya pembangunan di daerah dan ketidakhormonisan kedua lembaga tersebut yang seharusnya menjadi mitra sejajar menjadi lawan yang sating berhadapan mengadu kekuatan masing-masing."

"Seperti halnya negara-negara maju yang telah memiliki coast guard, Indonesia juga sudah cukup lama mengidam-idamkan dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pembentukan Bakamla sangatlah penting, selain karena negara kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, juga wilayah laut kita sangatlah strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia melalui laut. Seperti di Selat Malaka, setiap tahun sekitar 50.000 kapal dagang melalui selat itu. Dengan ramainya lalu lintas laut di perairan itu, tentu perlu adanya jaminan keamanan. Nah, disinilah Bakamla memegang peranan penting dalam pengamanan laut di Indonesia Wilayah Laut Nusantara yang aman bukan saja jadi dambaan kita, tapi tentu juga sangat diinginkan oleh dunia internasional. Untuk itu armada yang kuat, besar, dan canggih yang didukung oleh aparat yang profesional harus diwujudkan sebagai tindak lanjut dibentuknya Bakamla RI. "

"ABSTRAKKelayakan gedung pemerintahan, khususnya perkantoran dan sekolah untuk pelayanan masyarakat dan infrastruktur sosial, harus terjaga dengan baik. Ketika gedung tersebut perlu direhabilitasi total, pemerintah terkadang harus menggabungkan proses pembongkaran dan dekonstruksi bangunan. Dalam siklus pengelolaan aset pemerintah, prosesnya mulai dari menghapus aset dari sistem akuntansi, memilih kontraktor pembongkaran bangunan, kemudian menghasilkan aset baru, dengan memilih kontraktor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, durasi proses aktual ini didapat lebih lama dari waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi manajemen dalam rangka memperbaiki proses penghapusan gedung pemerintah.Proses penelitian dimulai dari memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi kelancaran proses penghapusan aset gedung dan didapatkan faktor-faktor tersebut yaitu kelayakan gedung, kelengkapan data aset, akurasi hasil penilaian, jadwal pelaksanaanpembongkaran, pemaketan kegiatan lelang, evaluasi durasi pelaksanaan, evaluasi lingkup pekerjaan dan penerapan denda keterlambatan. Berdasarkan faktor dominan tersebut diusulkan dua strategi alternatif yaitu berdasarkan manajemen aset strategis danintegrasi dengan proses pengadaan jasa konstruksi.

---

ABSTRACTThe feasibility of government building, especially offices and schools as public service and social infrastructures, must be well maintained. When the building needs to be majorly rehabilitated, the government sometimes has to combine building demolition and deconstruction process. In the government asset management cycle, the processstarts from erasing the asset from the accountancy system, by selecting a building demolition contractor, then produce a new asset, by selecting other builder contractor. In the past few years, the duration of this actual process acquired longer than the planned time. Therefore, this research aims to develop the management strategy in order to improve the government building disposal process.The process of the research is started from obtaining the dominant factors that influence the smoothness of the building asset disposal process and the factors is the feasibility of the building, the completeness of the asset data, the accuracy of the assessment results, the demolition schedule, packaging of the auction, evaluation of demolition duration, evaluation of scope of work and the application of the fine delays. Based on these dominant factors, two alternative strategies are proposed based on strategic assetmanagement and integration with the procurement process of construction Services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dalam penelitian ini perguruan tinggi yang dipilih adalah Universitas Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah atas pemenuhan hak dasar bagi pemerintah dan perguruan tinggi. Penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif serta fakta-fakta yang diuraikan dalam penelitian ini didukung berdasarkan wawancara dengan narasumber. Adapun upaya kesehatan mental seperti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan akses pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, telah terdapat sistem rujukan dalam upaya kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder dan tersier. Pelayanan kesehatan mental yang disediakan oleh Universitas Indonesia dapat diakses melalui konselor di tiap-tiap fakultas, Klinik Satelit Makara UI, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI, dan pelayanan kuratif RS UI. Akan tetapi, pada praktinya Indonesia masih belum memiliki peraturan pelaksana yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Di pihak lain, UI masih belum memiliki kebijakan kesehatan mental bagi sivitas akademika UI dan tidak semua fakultas memiliki konselor.

---

This undergraduate thesis discusses the responsibility of the government and universities in providing access to mental health services in Indonesia. In this study, the university chosen was the University of Indonesia (UI). The purpose of writing this thesis is to provide an overview of government policies on the fulfillment of basic rights for the government and universities. The research for writing this thesis uses a juridical-normative approach using secondary data and qualitative data collection techniques with the facts described in this study are supported based on interviews with resourceful people. It is found later in the thesis that mental health efforts such as promotive, preventive, curative, and rehabilitative measures are access to mental health services provided by the government. Then, there has been a referral system in mental health efforts at the primary, secondary and tertiary levels. The mental health services provided by the University of Indonesia can be accessed through counselors in each faculty, the Makara UI Satellite Clinic, the Integrated Clinic of the Faculty of Psychology UI, and curative services at the UI Hospital. However, in practice, Indonesia still does not have to implement regulations that are used as guidelines for realizing mental health efforts in Indonesia. On the other hand, UI still does not have a mental health policy for UI academics and not all faculties have counselors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan jugadilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihakAfghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawabberdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices ofprotection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine andconventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party."

"ABSTRAKDoktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACTState responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims. "