Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan.Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan.Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu.Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan.

---

The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles.

The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors.

This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied.

Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I.

In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved."

"Di era reformasi, demokrasi, transparansi, dan globalisasi serta untuk mendukung amanat undang-undang perpajakan dengan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem self assessment. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dituntut efektif yang responsif terhadap lingkungan, akuntabel, dapat merefleksikan dan mentransformasikan amanat undang-undang, azas-azas perpajakan dan tuntutan reformasi_ demokrasi, transparansi dan globalisasi tersebut. Untuk memenuhi tuntutan ini, organisasi Kantor Petayanan Pajak pada posisi yang sangat sulit, dilematis, dan paradoks kompleks, di satu pihak hams melakukan intesitikasi di pihak Iain tidak boleh menggangu kegiatan usaha, investasi dan perekonomian, di satu pihak harus melakukan ekstensitikasi di lain pihak pegawai pajak harus menghindarkan kontak Iangsung dengan wajib pajak dikawatirkan penyalahgunaan wewenang, di satu pihak kantor pajak tidak boleh menekankan kepada pemerikasaan di pihak lain masih banyak wajib pajak yang melakukan penyelundupan pajak.Dari hasil analisis dan kajian, KPP Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan tugasnya kurang efektif, hal ini teriihat masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor, terlambat dalam menyampaikan SPT, menunggak pembayaran, tidak mencapai target, wajib pajak kurang puas terhadap pelayanan sehingga mengajukan keberatan yang hasil keputusannya sebagain besar dikabulkan, wajib pajak kurang mendapatkan penyuluhan dan kesutitan dalam mendapatkan informasi perpajakan.Untuk menganalisis efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng. Penelitian menggunakan kerangka kerja 7'S yang dirumuskan oleh McKinsey, yang mencakup structure, strategy, systems, stafli skilfs, style, dan shared values.Untuk meningkatkan efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng, ada beberapa faktor yang harus segera dibenahi dan perlu ditingkatkan terutama adalah sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya, harus ada seorang administrator untuk membantu mengkoordinasikan dan menggerakan serta mengerahkan semua elemen-elemen, harus ada seorang profesional dalam pengelolaan dokumentasi, harus segera membuat sisdur dan urjab sebagai pedoman kena para pegawai, serta melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi, strategi penyuluhan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan sistem pelayanan terpadu dengan membuat prosedur yang jelas, sederhana dan cepat sehingga wajib pajak puas. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka akan menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat banwa pajak bukan Iagi merupakan beban, tetapi merupakan kewajiban, sehingga penerimaan pajak akan meningkat tanpa membuat resah tetapi masyarakat puas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan penagihan dan bagaimana perkembangan dan pencairan tunggakan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur dan kualitas dari piutang pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Bagian terakhir dari pembahasan adalah mengenai kendala-kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan penagihan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melaui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder yang didapatkan penulis baik dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari saldo piutang pajak yang masih tinggi serta kualitas piutang pajak dalam kategori macet masih cukup tinggi. Kendala dari internal Direktorat Jenderal Pajak terutama di bidang Informasi Teknologi dimana data piutang pajak belum terintegrasi antara KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih diperlukan proses rekonsiliasi secara berkala.

---

The objective of the study is to discover the implementation of tax collection activities and the progress of tax arrears disbursements in LTO One. The study also aims to determine the age and quality of tax receivables in LTO One. The last part discusses the constraints and efforts to address the issues arising from tax collection activities in LTO One.

The research method used is qualitative method. Types and sources of data used are primary data obtained from interviews with tax officials as well as secondary data that the author obtained from both LTO One documents along with data, text, and statistical data taken from online or printed media.

Based on the research results, it can be concluded that the tax collection activities are done well but not optimal, observed from the increasing balance of tax receivable and the relatively high amount of the tax receivable with bad quality. Internal constraints of the Directorate General of Taxation (DGT), especially in the area of Information Technology where the tax receivables data have not been integrated between Tax Offices, Regional Tax Offices, and the DGT Head Office, requiring a periodical reconciliation process."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan nasional. Salah satu caranya adalah dengan membentuk KPP Large Taxpayer Officer (LTO) yang bertugas untuk mengelola pengadministrasian pelayanan pajak wajib pajak besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis pelaksanaan tugas pokok KPP LTO.Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi KPP LTO dalam menjalankan tugasnya. Secara detail tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor eksternal & internal pelaksanaan tugas KPP LTO yg memberlkan kekuatan & kelemahan serta peluang & ancaman; (2) mengetahui isu strategis apa saja yang dapat dirumuskan; (3) rekomendasi perencanaan strategis bagi KPP LTO. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, Digunakan tinjauan teoritis, perencanaan strategis dan ilmu perpajakan yang berisikan SWOT Matrix.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan unit analisis KPP LTO. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu: (1) pengumpulan data primer, melalui wawancara dengan para responden, (2) melalui pengumpulan data sekunder, malalui literature dan laporan-laporan.Metode pengambilan sampel digunakan metode expert survey dengan sampel yang ditentukan secara sengaja. Untuk menemukan kelemahan dan kekuatan KPP LTO digunakan analisis SWOT.Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sebagai berikut : (1) peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan melalui peningkatkan citra Direktorat Ienderal Pajak dan pengembangan administrasi LTO; (2) peningkatkan produktivitas aparat perpajakan ; perbaikan struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan pengawasan Serta perbaikan dalam manajemen SDM ; (3) peningkatan kepatuhan wajib pajak ; (4) penciptaan budaya kerja yang sesuai tujuan organisasi, yaitu budaya kerja yang mendukung KPP LTO mencapai tujuan, yaitu integritas dan disiplin, transparansi, akuntabilitas, meritokrasi.

---

ln order to increase state revenue from tax sector, hence Indonesian government required improving national taxation administration. One of them is formulated of KPP, Large Taxpayer Officer (KPP LTO), which is worked to manage administration tax service for large taxpayer. To execution of that duty, which is needed strategic planning of execution fundamental duty of KPP LTO. This Research aimed to formulate strategy planning of KPP LTO in running its duty. In detail this research is aimed: (1). Knowing external and internal factors of execution duty of KPP LTO which giving weakness and strength and also threats and opportunities; (2). Knowing any kind strategic issues that can be formulated; (3) strategic planning recommendation for KPP LTO.

To answer research problems, used of theoretical evaluation, strategic planning and taxation science, which comprises SWOT matrix. This research use descriptive method, with analyze unit KPP LTO. While data collecting method that is: (1) primary data collecting, through interview with all responders, (2) through data secondary collecting, with reports and literature. Method intake of sample used by expert survey method with determined sample intentionally. To find weakness and strength of KPP LTO is used SWOT analysis.

This research is produced strategic planning as follows: (1) improvement trust of society to taxation administration through the make-up of Directorate General Taxation image and LTO administration development; (2) improvement of taxations government officer productivity;(3) improvement of compliance of taxpayer; (4) creation of appropriate working culture as organizational vision, which that its supporting KPP LTO target, that are discipline and integrity, transparency, accountability, meritocracy."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Potensi penerimaan pajak dari High Net Worth Individual (HNWI) masih dapat dioptimalkan dikarenakan persentase penerimaannya masih lebih kecil dari WP Badan sehingga unit khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) HNWI memiliki peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan HNWI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan pemungutan PPh WP OP HNWI di KPP WP Besar Empat kurang efektif berdasarkan kerangka evaluasi teori efektivitas organisasi (Campbell, 1974). Keberhasilan program bernilai belum efektif dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Nonefektif dan beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha tidak menggambarkan HNWI. Keberhasilan sasaran belum efektif dalam pertumbuhan penerimaan PPh WP OP HNWI namun kepatuhan WP OP HNWI bernilai efektif. Kualitas input dan output juga cukup efektif dengan sedikitnya jumlah SP2DK dari Account Representative yang diusulkan pemeriksaan namun porsi pemeriksaan terhadap WP OP dari pemeriksa masih rendah. Porsi penerimaan PPh WP OP HNWI dari target masih rendah sehingga dinilai kurang efektif.

---

Potential tax revenue from High Net Worth Individuals (HNWI) can be optimized since the percentage of its revenue still lower than Corporate Tax revenue thus special unit administrating HNWI has a significant role. The aim of this study is to analyze the optimization of Income Tax collection from HNWI at the Tax Service Office (KPP) of the Large Tax Office Four (LTO 4). This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The results indicate that the collection of Income Tax from Individual Taxpayers from HNWI at the LTO 4 is less effective based on the evaluation framework of organizational effectiveness theory (Campbell, 1974). The success of the program is deemed not yet effective due to the presence of non-effective Taxpayers and some Business Field Classifications that do not depict HNWI. The success of the objectives is not yet effective in the growth of income tax revenue from WP OP HNWI but effective in the compliance of WP OP HNWI. The quality of input and output is also quite effective with a small number of proposed SP2DK (Tax Audit Reports from Account Representative) for examination but the proportion of tax audit by Auditor is still remaining low to the HNWI. The proportion of Income Tax revenue from WP OP HNWI compared to the target is still low, hence considered less effective."

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk selanjutnya dianalisis apakah ada hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tersebut dengan jumlah penerimaan pajaknya.Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.2. Dengan mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat ditetapkan oleh pemerintah.Menurut beberapa ahli diketahui bahwa pajak merupakan salah satu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend, kedua fungsi tersebut dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak diwilayahnya, untuk selanjutnya akan mendaftatkan Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP).Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey method). Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa sumber yaitu kuesioner yang berupa wawancara tertulis dan ataupun langsung, studi dokumentasi dan studi literatur. Sampel diambil sebanyak 100 responden yang mengisi dan atau bersedia diwawancarai yang dipilih secara acak melalui buku tarpon wilayah Jakarta Timur.Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No. 1512000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.1 dan ayat (3) huruf a UU No. 1712000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis.Pembahasan dalam penelitian ini lebih diutamakan pada analisis pengaruh variabel-variabel bebas yang berupa (1) Jumlah Penghasilan subjek pajak, (2) Tingkat Pendidikan subjek pajak, (3) Jumlah Penduduk di wilayah Jakarta Timur serta (4) Sistem dan Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian dilakukan analisis terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.Alat analisis yang digunakan adalah program software Statistical Package for Social Scientist (SPSS). Melalui analisis statistik ini dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri disertai dengan seberapa tinggi tingkat pengaruhnya. Dari hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri. Secara parsial yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri adalah faktor jumlah penghasilan sebesar 93,3% untuk tingkat pendidikan pengaruhnya mencapai 85,3% sementara untuk jumlah penduduk sebesar 63,5%. Variabel sistem dan administrasi perpajakan menduduki peringkat terakhir dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri yaitu sebesar 57,7%.

---

Tax is acceptance backbone in a state to be used by government to defray activity of government. One of the defrayal source is from acceptance of domestic tax where people income tax is including in it. One of the condition for personal Taxpayer people in giving or obtain cash for the obligation of taxation of is registered themselves in Office Service of local Tax. Therefore, it is required to study the factors influencing the amount of personal Taxpayers which register themselves, and to study the relationship between Taxpayers registered amount with amount of the acceptances of its Tax.

The writer target in this research is

1. To know the factors that influencing the amount of Taxpayers registered to get NPWP

2. Given the level of influence of the factors, hence that could be formulate the possible policy alternatives handled by government.

According to some experts known that Tax are one of the fee to state (which can be forced) that is obliged for people to pay according to laws and regulations. As for Tax function, there are two functions that is budget function and regulator function, both the functions can be executed, if Taxpayer have fulfilled clauses. One of the clauses is the Taxpayer have to registered in Tax Office Service. And then, The Directorate General Tax office henceforth will give the certain number what is called Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

The Methodology Research used method of survey explanation. As for the data collecting of from some sources such as Questionnaire, documentation study and literature study.

Sample taken by counted 100 responders that filling and or held an interview with which selected at random from regional phone-call book East of Jakarta.

Peripheral that is used as this writing base is Section 2 UU No. 16 1 2000 concerning about the Giving of NPWP and Section 2 sentence (1) letter of a.1 sentence and .(3) letter of a UU No. 17 1 2000 concerning understanding of personal Tax subject is later; then related to result of research in the form of data collecting of responder from] admission filling of questionnaire, interview with related parties and also bibliography study so that this research will have the character of analytical descriptive.

Solution in this research is major in the analysis of influence of dependent variables which are (1) Amount of Salary of Taxpayers, (2) Level of Education of Taxpayers, (3) Amount of Residents in the region East of Jakarta and also (4) The System and Administration of Taxation in Office Service of local Tax. Then the writer doing analyze how to Taxpayers amount registering themselves also influence to the acceptance of Tax.

Analyzer used program what is called software Statistical Package Social for Scientist (SPSS). Through this statistical analysis known the factors that influence the amount of Taxpayers registering themselves accompanied how high this influence level. From the result and analysis obtained conclusion that above mentioned variable in the reality have an effect on to Taxpayers amount registering themselves. By separately, most dominant in the influence of to Taxpayers amount registering themselves is the factor amount of salary equal to 93,3% level. The influence of education factor reach 86,3% level. While the amount of residents influence equal to 63,5%. Factor of System and taxation administration occupy last level in the case of the influence of to Taxpayers amount registering themselves that is equal to 57,7%."