Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui Desentralisasi Piskal, dengan desentralisasi fiskal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi NAD sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Propinsi NAD. Jenis data yang digunakan adalaha data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari laporan APBD Propinsi NAD dan data primer didapat dari narasumber tetpilih melalui wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata (uji t).Berdasarkan basil analisis yang dilakukan, didapatkan penerimaan rata-rata pajak daerah meningkat secara signifikan setelah desentralisasi fiskal, peningkatannya sebesar 101,53%. Jenis pajak yang mendominasi selama enam tahun adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kontribusi rata-rata penerimaan sebelum desentralisasi sebesar 60,72% dan setelah desentralisasi 40,48%, kontribusi tertinggi pada tahun 2000/2001 sebesar 68,29%. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak tertinggi selama enam tahun diperoleh dari pajak bahan baker kendaraan bermotor (PBB-K13) sebesar 332%. Penerimaan pajak daerah sebelum desentralisasi maupun setelah desentralisasi didominasi oleh tiga jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terbadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : (a) Jumlah kendaraan bermotor, (b) Jumlah pemakaian bahan bakar minyak, (c) PDB per kapita Propinsi NAD. Penerimaan retribusi daerah di Propinsi NAD berdasarkan hasil analisis didapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal, di mana penerimaan setelah desentralisasi mengalami penuranan sebesar -24,52%. Pertumbuhan penerimaan obyek retribusi daerah di Propinsi NAD selama enam tahun di dominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan selama enam tahun sebesar -5,74%. Kontribusi penerimaan jenis retribusi daerah selama enam tahun di Propinsi NAD dominan dari retribusi pelayanan kesehatan, kontribusi rata-rata sebelum desentralisasi sebesar 58,46% dan setelah kebijakan desentralisasi sebesar 87,46%."

"Aspek keuangan adalah merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah terlebih-lebih dalam masa Otonomi, dimana pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian besar kewenangan dalam mendapatkan, mengelola sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki daerah. Guna membiayai serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dacrah maka Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber penerimaan terpenting karena merupakan kontribusi yang besar dalam PAD.Menilai bahwa peraturan umum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini (periode s.d tahun 1997) menyebabkan banyak pungutan yang tidak memadai hasilnya dan menghambat efisiensi ekonomi. Selain daripada itu bahwa dinilai daerah Propinsi mempunyai penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi cukup memadai, sedangkan sebaliknya daerah Kabupaten/kota dari pajak dan retribusi masih relatif kecil sehingga kurang mendukung perekembangan otonomi daerah oleh karenanya perlu peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber Pajak dan Retribusi yang potensial yang mencerminkan kegiatan ekonomi serta meniadakan jenis retribusi yang dinilai inefisiensi. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 34/2000 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 1957 dan Undang-Undang 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.Perubahan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah ternyata telah membawa dampak terhadap keuangan pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Dalam tahun pertama pemberlakuannya telah menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak sebesar Rp. 474 juta yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan tarif BBNKB dan-dari retribusi daerah sebesar Rp. 6.773,9 juta yang disebabkan oleh terpangkasnya sebanyak 10 jenis retribusi sehingga total penurunan penerimaan sebesar Rp. 7.247,9 juta pads t.a. 1998/1999. Namun demikian pada t.a. 2001 dampak negatif berubah rnenjadi positif seiiring telah terdapatnya penambahan jenis pajak dan retribusi Baru serta terdapatnya kenaikan tarif baru PKB, sehingga pada t.a. 2001 dampak UU telah menaikkan penerimaan dari pajak sebesar Rp. 12.232,6 juta sedangkan penerimaan dari retribusi masih minus sebesar Rp.5.375,7 juta. Sehingga total dampak UU telah menaikkan penerimaan sebesar Rp.6.856,9 juta.Berkurang dan atau bertambahnya penerimaan daerah dari jenis Pajak dan Retribusi sebagai dampak UU telah pula berpengaruh kepada Kemampuan rutin, kemandirian dan posisi fiskal daerah. Pada La. 1998/1999 pemberlakuan UU telah menurunkan kemampuan rutin dan sebaliknya pada t.a. 2001 kemampuan rutin menjadi meningkat Sedangkan terhadap kemandirian daerah, pemberlakuan UU telah menurunkan kemandirian daerah pada t.a. 1998/1999 dan menaikkan kemandirian daerah pada t.a 2001.Posisi fiskal daerah selama pemberlakuan UU adalah lemah yang ditunjukkan oleh nilai UPPAD yang selalu lebih kecil dari TSPAD dan dampak UU jika dilihat dari UPPAD telah melemahkan posisi fiskal daerah pada t.a. 1998/1999 dan menguatkan posisi fiskal daerah pada t.a. 2001. Namun demikian, keuangan, kemandirian, kemampuan rutin dan posisi fiskal daerah berkemungkinan akan lebih baik untuk masa yang akan datang, karena ternyata pada t.a 2001 pemberlakuan Pajak dan retribusi belum mengacu kepada UU 34/2000 yang artinya masih terdapat jenis pajak daerah yang telah menjadi kewenangan propinsi akan tetapi belum diberlakukan, jenis pajak tersebut adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan serta objek pajak kendaraan bermotor di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor diatas air."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pungutan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pelaksanaannya banyak peraturan daerah tentang pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemberian kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pembinaan dari pemerintah pusat agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan. Kota Bekasi sebagai salah satu Kota yang terus berkembang, memiliki potensi akan pajak daerah dan retribusi daerah yang terus tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas efektivitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi. Peneliti menemukan kegiatan pembinaan terhadap pemerintah Kota Bekasi belum mencapai efektif, hal ini dilihat dari masih kurangnya pemahaman dalam menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pungutan daerah.

---

Decentralization of fiscal gives authority and responsibility to local governments to explore and manage the financial resources of the region. Source of local finance which has a pivotal role in the implementation of fiscal decentralization is local levies that form in local taxes and user charges. In practice, many local regulations on local levies opposed to the legislation in national level. For that, granting authority in making the collection of taxes and charges to the local government must be accompanied by guidance from central government so that its implementation does not conflict with national legal provisions applicable, in the case this is done by the Directorate of Regional Tax and Retribution Ministry of Finance. Bekasi as one of grow up municipal, has the potential for local taxes and user charges that continue to grow. This study aims to provide an overview of the effectiveness of supervision activities undertaken by The Directorate of Regional Tax and Retribution in the Ministry of Finance to Bekasi Municipality. Researchers found that the supervision activities at the Bekasi Municipality has not been reached effectively, it is seen from the lack of understanding in producing local regulations in accordance with the laws and principles of local tax and user charges."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 s.d. 1999/2000.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti berdasarkan data sekunder. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif seberapa kuat hubungan antara tingkat inflasi dan nilai kurs dolar terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan.Dari perhitungan statistik, untuk variabel tingkat inflasi dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,614, nilai koefisien determinasi = 0,337, nilai t hitung= 1,346, dan persamaan regresinya Y = 56.774.386.202 - 216.095.061X1.Sedangkan untuk variabel kurs dolar dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,778, nilai koefisien determinasi= 0,606, nilai t hitung = -2,148, dan persamaan regresinya Y = 63.990.010.253 - 2.326.000.609X2.Sementara itu untuk korelasi berganda diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,786, nilai koefisien determinasi = 0,618, nilai F hitung = 0,618, dan persamaan regresinya Y = 63.542.613.756 - 53.042.097, 30X, - 2.017.337.218X2.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi dan nilai kurs dolar mempunyai implikasi negatif terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta akan turun jika tingkat inflasi dan nilai kurs naik.Saran yang dapat diberikan yaitu memperbaiki faktor-faktor internal dengan memperluas basis obyek pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selain itu mengurangi berbagai pengecualian pemungutan dari objek pajak hiburan yang diatur dalam Perda, melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak hiburan sampai dengan tahap penyitaan dan pelelangan dan memotivasi."

"Penelitian ini dan/atau karya ilmiah ini (tesis) dimaksudkan untuk mempelajari dan/atau mengkaji perkembangan penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta selama ini. Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui:1. Perkembangan tingkat kontribusi jenis-jenis sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode tahun 1983 s/d 2003.2. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterkaitan antara perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi DKI Jakarta, dalam periode tahun 1983 s/d 2003.3. Perkembangan penerimaan beberapa jenis-jenis pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta, dan tingkat kontribusinya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada khususnya dalam periode tahun 1995 s/d 2003.4. Memprediksikan atau memperkirakan nilai penerimaan sumber-sumber penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta ke depan dan/atau pada tahun 2004 s/d 2010.Berdasarkan pada hasil penelitian yang difakukan dapat dicatat bahwa, peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "paling tinggi". Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "Iebih tinggi" dan peranannya dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah.Peranan penerimaan retribusi daerah dalam pembentukan PAD Propinsl DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum" maupun "setelah" pelaksanaan otonomi daerah, tercatat "nomor 2 (dua) terbesar". Kemudian disusul berturut-turut oleh peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dart Dinas-Dinas, dan terakhir penerimaan laba BUMD. Akan tetapi peranan penerimaan retribusi daerah, peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dari Dinas-Dinas dan laba BUMDdalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "lebih rendah" dart pada peranannya dalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah.Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 2000 s/d 2003) berpengaruh secara "signifikan" meningkatkan perkembangan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" penerimaan PAD yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai PAD hanya sebesar 8,7% saja. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PORB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta.Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) berpengaruh "signifikan" terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenalkan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) hanya sebesar 9,0% saja.Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PDRB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) Propinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa, kondisi penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) dalam kondisi "un-bouyant".Kondisi tersebut juga dapat mengisyaratkan bahwa, sistim dan/atau kegiatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta selama ini, masih tercatat belum efektif dan belum efisien. Dimana gejala belum efektif dan belum efisiennya sistim dan/atau keglatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dapat terjadi karena adanya banyak gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dan/atau dapat juga karena adanya kecenderungan banyak terjadi kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut.Angka rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BIM-KB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan (PHI), Pajak Reklame (PRK) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "Iebih tinggi" dari pada angka rata-eta pertumbuhannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi hanya penerimaan PKB dan BBN-KB saja yang peranannya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah dan PAD Propinsi DKI Jakarta yang tercatat "meningkat" dari peranannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999 sebelumnya.Angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat relatif "lebih rendah" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat relatif "lebih tinggi" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999.Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa, guna meningkatkan secara "optimal" kemanfaatan perkembangan perekonomian regional Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini dicerminkan oleh perkembangan PDRB-nya, bags nilai penerimaan PAD, dan pada khususnya nilai penerimaan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah, disarankan pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menempuh kebijakan "melaksanakan pembaharuan" sistim dan/atau pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut.Dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan seminimal mungkin munculnya gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, serta menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Kemudian guna meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah ke depan, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta hendaknya "lebih memperhatikan" potensi-potensi sumber penerimaan pajak daerah baru, dan potensi baru tersebut diakui secara sah dalam ketetapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Spesifik."

"Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang efektif berlaku tanggal 28 Nopember 2000 Penghitungan pajak reklame adalah hasil perkalian antara tarip pajak sebesar 25 % dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan variabel-variabel (1) besarnya biaya pemasangan reklame, (2) besarnya biaya pemeliharaan reklame, (3) lama pemasangan reklame, (4) nilai strategis lokasi dan (5) jenis reklame. Dasar pengenaan pajak yang dalam Peraturan Daerah disebut Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan besarannya dengan Keputusan Gubernur Propinsi OKI Jakarta No.74 tahun 2000 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame dalam bentuk Tabel NSR yang terbagi menjadi 10 tabel NSR. Dari 10 macam tabel NSR tersebut terdapat perbedaan bentuk dan besarannya bahkan ada pemberlakuan tabel NSR minimum dan maksimum. Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah keadilan dan prinsip kepastian hukum telah diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame ?.Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum tetah diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah apakah prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum telah diterapkan dalam pemungutan pajak reklame khususnya penetapan dasar pengenaan pajak reklame ?.Kerangka teori yang digunakan berawal dari sistemperpajakan, kemudian teori prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dikaitkan dengan dasar pengenaan pajak reklame.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan mendistribusikan kuesoner dan wawancara dengan responden, pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dapatdisimpulkan sebagai berikut:1. Secara teori penetapan dasar pengenaan pajak belum atau tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.2. Dari hasil kuesioner, para responden seluruhnya setuju bahwa dasar pengenaan pajak reklame tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas disarankan agar:1. Segera merevisi Keputusan Gubernur Propinsi OKI Jakarta Nomor 74 tahun 2000 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak reklame sebelum wajib pajak mempertanyakan mengenai penerapan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar pengenaan pajak reklame.2. Nilai strategis lokasi ditetapkan berdasarkan nilai sewa lahan.3. Biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau ditetapkan koefisiennya saja.4. Tidak memberlakukan Dasar Pengenaan Pajak minimum dan Dasar Pengenaan Pajak Tetap."

"Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip ? prinsip yaitu tanggungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna ( effectiveness) dan daya guna ( efficiency ), serta pengendalian.Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber - sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Pinjaman Daerah dan d) Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari pajak dan restribusi daerah, laba hasil perusahaan daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan restribusi daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang - Undang No. 34 Tahun 2000.Dalam rangka memdukung penerimaan daerah di kabupaten Bekasi, pihak pemda telah melakukan penarikan pajak sesuai dengan UU tersebut diatas. Salah satu pajak daerah yang ditarik adalah pajak penerangan jalan. Pajak ini selanjutnya berubah menjadi pajak penggunaan energi listrik sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2000. Dari pajak penerangan jalan ini penerimaan yang diperoleh hampir sebesar 52,65 % dari total penerimaan pajak daerah.Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pajak penerangan jalan adalah adanya Beban pajak ini dapat mempengaruhi dunia industri sehingga menghawatirkan iklim usaha yang ada di kabupaten Bekasi, selain itu adanya Perubahan nomeklatur dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah lain berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya krisis listrik yang melanda Indonesia.Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan pelanggan rumah tangga."

"Skripsi ini membahas tentang perlakuan perpajakan (pajak daerah dan retribusi daerah) atas kapal pesiar asing. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi jenis- jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang dikenakan pada kapal pesiar asing jika ditinjau dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta mengeksplorasi faktor penghambat yang menyebabkan kapal pesiar asing tidak dapat dikenakan pajak daerah. Dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal inilah, penulis dapat mengetahui justifikasi pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah atas alat transportasi asing, dan menganalisis kemungkinan- kemungkinan pajak/retribusi yang dapat dikenakan guna meningkatkan penerimaan daerah.

---

This undergraduated thesis discusses the tax treatment (local taxes and levies) on foreign cruise ships. This study aims to explore the types of local taxes and levies imposed on any foreign cruise ships when viewed from the concept of regional autonomy and fiscal decentralization, as well as explore the inhibiting factors that lead to foreign cruise ships can not be subject to local taxes. From the concept of regional autonomy and fiscal decentralization, the authors can find the justification for the imposition of local taxes and levies on foreign transport, and analyze the possibilities of taxes / levies that may be imposed in order to increase local revenues."