Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berangkat dari latar belakang bahwa skema organisasi regional Asia Pacific Economic Cooperation- dengan berbagai multidiversitasnya-menyimpan sejumlah dilema. Dilema tersebut bermula dari adanya perbedaan pendekatan ekonomi politik yang diterapkan oleh dua kelompok negara anggotanya, yaitu "neo-liberalism" yang diterapkan oleh Negara Maju dan "Asian view" yang diterapkan oleh Negara Sedang Berkembang.Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengkaji apakah dilema-dilema yang ada di dalam APEC dipengaruhi oleh kedua pendekatan ekonomi politik tersebut. Adapun yang menjadi asumsi penelitian adalah bahwa pendekatan-pendekatan "neo-liberalism" dan "Asian view" telah menyebabkan timbulnya dilema-dilema di dalam APEC.Metode penelitian yang digunakan adalah studi atau penelitian komparatif, dengan pendekatan ekonomi politik. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara.Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini adalah memang terdapat sejumlah dilema/permasalahan di dalam APEC, yaitu {1} keanggotaan, (2) pencapaian tujuan-tujuan, (3) institusionalisasi, dan agenda (4). Setelah diadakan penelitian, terbukti bahwa dilema-dilema tersebut disebabkan oleh adanya dua pendekatan yang berbeda antara Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang.Akhirnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang implikatif antara penerapan pendekatan ekonomi politik "neoliberalism" Negara Maju dan "Asian view" Negara Sedang Berkembang dengan munculnya dilema-dilema di dalam APEC."

"Ekonom terkemuka dunia seperti Adam Smith dan Acemoglu serta Prof. Dr. Boediono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Presiden RI tahun 2009 – 2014 menekankan pentingnya peranan kelembagaan dalam pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Dalam hal ini, kelas menengah diharapkan dapat berperan sebagai kelas reformis dan penentu terciptanya kelembagaan politik dan ekonomi melalui dukungan terhadap demokrasi sebagai bentuk kelembagaan yang mengusung inklusivitas diantara keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, dukungan tersebut diamati melalui perilaku politik yang mencakup partisipasi memilih dan pilihan partai politik. Data makro menunjukkan bahwa secara nasional, proporsi kelas menengah tidak berpengaruh nyata terhadap angka partisipasi memilih di suatu wilayah. Begitupun dengan evaluasi dampak terhadap individu yang mengungkapkan bahwa peningkatan status ekonomi seseorang dari miskin ke kelas menengah tidak berpengaruh nyata pada perilaku memilih. Namun, berdasarkan wilayah, secara umum kelas menengah di daerah perdesaan dan luar Jawa lebih aktif dibanding di perkotaan ataupun Jawa. Dari sisi pilihan politik, terdapat hubungan non-linier (kurva U terbalik) antara proporsi kelas menengah dengan pilihan partai politik Islam. Semakin besar proporsi kelas menengah politik identitas semakin menguat, namun pada proporsi tertentu (sekitar 30%) politik identitas ini semakin melemah. Dengan demikian, masih tersisa harapan bahwa kelas menengah di Indonesia dapat mendukung kemajuan bangsa melalui kontribusinya dalam menguatkan kelembagaan politik dan ekonomi apabila proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan menghasilkan outcome yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik dan terpercaya.

---

World-renowned economists such as Adam Smith and Acemoglu as well as Prof. Dr. Boediono, Professor at Gadjah Mada University and Vice President of the Republic of Indonesia in 2009 – 2014 emphasize the importance of the role of institutions in economic growth and stability. In these terms, the middle class is expected to represent the reformist class and determine the achievement of political and economic institutions through support for democracy as an institutional form that promotes inclusivity among the diversity that exists in Indonesia. In this study, this support is observed through political behavior which includes voting participation and choice of political parties. Macro data shows that nationally, the proportion of the middle class has no significant effect on the voter turnout rate in a region. Likewise, the evaluation of the impact on individuals revealed that increasing a person's economic status from poor to middle class had no significant effect on voting behavior. However, based on region, in general, the middle class in rural areas and outside Java is more active than in urban areas or Java. In terms of political choice, there is a non-linear relationship (inverted U curve) between the proportion of the middle class and the choice of Islamic political parties. The larger the proportion of the middle class, the stronger the identity politics, but at a certain proportion (about 30%) this identity politics is getting weaker. Thus, there is still hope that the middle class in Indonesia can support the progress of the nation through its contribution to strengthening political and economic institutions if the election process takes place by statutory regulations, producing outcomes that are reflected in governance that performs well and is trusted."