Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."

"Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Nasional yang senantiasa mengundang kontroversi sejak diluncurkan adalah kebijakan ujian nasional. Kontroversi ini salah satunya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ujian nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Mutu pendidikan Indonesia sendiri dilaporkan berkualitas rendah. Laporan PISA tahun 2003 menyatakan siswa Indonesia berkualitas rendah dalam kemampuan Baca, matematika, dan IPA untuk rata-rata usia 15 tahun (SLTP dan SLTA). Menurut lembaga penelitian internasional ini Indonesia masih rnenduduki urutan terendah dari 41 negara di dunia.Kebijakan ujian nasional mengundang banyak protes dan kritikan. Media massa sebagai saluran informasi masyarakat turut andil dalam polemik dan kontroversi yang terjadi. Dengan pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media, masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan ujian nasional dari proses konstruksi realitas yang dibangun media massa dengan menggunakan strategi pengemasan berita. Penggambaran media itu dapat dilihat dari berita yang ditampilkan semisal korban ujian nasional yang tidak lulus, demo menentang ujian nasional dan ekses lain dari ujian nasional baik positif maupun negatif.Salah satu media massa yang berperan aktif dan konsisten dalam pemberitaan mengenai kebijakan ujian nasional adalah Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah teks pemberitaan di surat kabar Kompas. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai dengan kebijakan media tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berfokus pada observasi data berupa teks dan wacana pemberitaan kebijakan ujian nasional serta dilakukan wawancara mendalam dengan wartawan peliput UN dalam memperoleh gambaran produksi suatu berita. Berpijak pada paradigma konstruktivisme dan perspektif konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann juga ringkasan mengenai konstruksi realitas dari Littlejohn, penelitian ini bertujuan menggambarkan konstruksi realitas yang ditampilkan media massa dalam mewacanakan kebijakan ujian nasional.Untuk membantu membedah konstruksi yang dibangun media terhadap pemberitaan atau wacana kebijakan ujian nasional digunakan salah satu metode dari analisis wacana yaitu model analisis framing dari Pan dan Kosicki yang mempunyai perangkat struktur seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.Dari hasil analisis ditemukan kecenderungan keberpihakan surat kabar Kompas terhadap pihak yang kontra terhadap ujian nasional. Dalam menentukan narasumber kompas cenderung memberikan porsi kepada partai politik tertentu dalam setiap skema beritanya. Pembingkaian terhadap ujian nasional yang dilakukan Kompas cenderung menampilkan ekses negatif dari kebijakan ujian nasional. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu wartawan peliput ujian nasional, ditemukan sikap pribadi yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut, ditemukan pula proses pembentukan pemberitaan sehingga tersaji untuk khalayak.Penelitian ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan media tersebut dan menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi hanya untuk menggambarkan proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terhadap kebijakan ujian nasional serta untuk menemukan pola pembingkaian dan kecenderungan ideologi dibalik konstruksi realitas yang disajikannya.Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi praktis pada pekerjaan yang berhubungan dengan media massa diantaranya pekerjaan Public Relation, selain itu diharapkan memberikan manfaat akademik dan manfaat praktik bagi masyarakat, media dan pemerintah dalam komunikasi melalui media massa."

"Talk about education, it can not be separated from education as a basic need of every human being. This has been a concern for all over the world. Seen from the declaration of human rights, article 26 as well as an important instrument of human rights, article 13 which emphasizes the right to education as a fundamental right for every human being, who shall be admitted to all people in the world and facilitated by the respective member governments. Indonesia as a country that actively participate in international activities, has contributed to ratify two international charter. From year to year education in Indonesia is felt more and more difficult to reach. Gross enrollment rate (GER) is the ratio of the number of students, regardless of age, who was the school at a certain level of education of the population age group in particular education level. Amid the still unequal access to education in Indonesia, the government issued a policy even more difficult for poor citizens to access the world of education policy or international school is still referred to as stubs international standard. At first glance, this looks like a policy of "promoting" education in Indonesia. However, when examined more deeply and see the fact that nearly 8 years of its implementation this would cause many new problems. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. It is therefore something that is important review the concept of this international school policy, and critiquing where the mistake of thinking the government in formulating policies of this international school. Including a review of the law on pre-existing education that should be the basis in the formulation of education policy. And based on the view that critical criminology is always suspicious of the possibility of marginalization and discrimination in state policies.In addition, based on the facts that there is important also to see how the issues that arise as a result of the pioneering international school policy or international schools is. Already extent problems arising out of this government policy. One is the potential and corrupt practices that have occurred."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

AbstractThis research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas evaluasi atas kajian kebijakan akuntansi pembiayaan bank dengan skema musyarakah pada PT TMK. Pada laporan magang ini dibahas proses penyusunan kebijakan akuntansi di PT TMK sesuai dengan PSAK yang berlaku dan benchmarking dua perusahaan di Indonesia. Laporan magang ini juga membahas tentang aktivitas magang di PT TMK dan bagaimana pelaksanaan magang tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran dan refleksi diri.

---

ABSTRACTThe focus of this report is to evaluate the accounting policy conducted by PT TMK on Musharaka financing scheme with Bank. Additionally, this report will discuss the overall process of preparing accounting policy in PT TMK based on relevant accounting standards and benchmarking two companies in Indonesia. This report will also discuss about internship activities in PT TMK and how the internship turns out to be an experiential learning and self reflection process."

"Tesis ini membahas mengenai isu pendidikan di Eropa yang saat ini sedang memfokuskan pada peningkatan kualitas dan inovasinya agar mampu bersaing secara kompetitif di seluruh dunia. Pada dasarnya kebijakan pendidikan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban pasar internal yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi saat itu, sehingga akhirnya Uni Eropa menciptakan kerangka kebijakan pendidikan yang berpusat pada dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya agar dapat memperkuat standar hidup warga Eropa yang cerdas, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan target “Strategi Eropa 2020” untuk menjadikan Eropa negara ekonomi berbasis pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan hubungan internasional, ekonomi dan budaya. Adapun teori yang digunakan sebagai instrumen analisis yaitu teori neo-institusionalisme (yang dikemukakan oleh William R. Scott) dengan tiga pilar elemen analisisnya, yaitu pilar normatif, regulatif, dan kultural-kognitif, serta teori modal manusia (yang dikemukakan oleh Garry S. Becker). Teori ini berkaitan dengan pencapaian produktivitas ekonomi melalui investasi modal manusia dalam program pendidikan dan pelatihan, serta sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.

---

This thesis discusses the issue of education in Europe which is currently focusing on improving its quality and innovation in order to be able to compete competitively around the world. Basically, education policy was formed with the aim of carrying out the obligations of the internal market which is very dependent on the current economic conditions at that time, in order the European Union created an educational policy framework centered on the economic, political, social and cultural dimensions in order to strengthen the standard of living of its citizens to be smart, sustainable and inclusive in accordance with the target of the "European 2020 Strategy " to make Europe as a knowledge-based economy. The methods used in this research are qualitative methods with an approach to international relations, economics and culture. The theory used as an instrument of analysis is neo-institutionalism theory (by William R. Scott) with three pillars of its analysis elements (normative, regulative, and cultural-cognitive pillars), and Human Capital Theory (by Garry S. Bcker). This theory deals with achieving economic productivity through investment in human capital in education and training programs, and human resources as labor."