Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan pertumbulan sarana prasarana dirasakan sangat panting bagi pembangunan dan pengembangan perekonomian. Karena peranan sarana prasarana yang ada di Indonesia dirasakan relatifnasih sangat kecil. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peranan sarana prasarana terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa peranan sarana prasarana terhadap industri manufaktur relatif sangat besar.Untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan sarana prasarana dan peranan pertumbuhan sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan industri manufaktur digunakan 6 (enam) buah variabel, yang terdiri dari 5 (lima) variabel bebas dan I (satu) variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan terdiri atas prasarana taransportasi, sarana listrik, sarana komunikasi, sarana pendidikan dan tenga kerja (sumberdaya manusia). Variabel terikat yang digunakan adalah industri manufaktur. Model yang dipergunakan untuk mengetahui peranan pertumbuhan sarana prasarana dan peranan pertumbuhan sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan industri manufaktur diadaptasi dari fungsi produksi Cobb Douglas yang telah mengalami ekstensifikasi.Sarana prasarana, industri manufaktur dan sumberdaya yang kits gunakan merupakan perpaduan dari data karat lintang (antar individu/cross section) yaitu 26 propinsi di Indonesia dan data runtun waktu (lime series) yaitu 19 tahun observasi maka metode estimasi yang digunakan merupakan metode estimasi panel data. Dimana metode panel data tersebut diestimasi dengan teknik fixed effect model. Sehingga diharapkan mampu menjelaskan pengaruh peranan pertumbuhan sarana prasarana terhadap pertumbuhan industri manufaktur.Hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan pertumbuhan sarana prasarana per kapita per tahun terhadap pertumbuhan industri manufaktur per kapita per tahun relatif lebih besar dan relatif lebih dominan dibandingkan dengan sumberdaya manusianya. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa industri manufaktur di Indonesia memiliki skala ekonomis yang semakin meningkat (increasing returns to scale). Besarnya peningkatan pertumbuhan nilai tambah prasarana transportasi, nilai tambah listrik, jumlah sambungan telepon, sarana pendidikan dan tenaga keda per tahun per kapita akan memberikan peningkatan pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur per tahun per kapita yang lebih besar. Dengan demikian telah terjadi kekurangan investasi (under investment) pads sarana dan prasarana di Indonesia. Hal lain yang ditunjukkan oleh studi ini adalah besar kecilnya peranan masing-masing sarana prasarana di tiap wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan hasil studi ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan.Studi ini berfokus pada pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan mengambil lokasi pada 8 provinsi di Pulau Sumatera. Tujuan studi : pertama, menentukan model estimasi pendapatan perkapita dengan input infrastruktur dasar (jalan, listrik, telepon) antar lokasi; kedua, mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan telepon terhadap pendapatan perkapita; dan ketiga, mengetahui jenis infrastruktur yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita.Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, digunakan metode ekonometri data panel : pooled regression, fixed effects dan random effects. Model diaplikasikan pada data 8 provinsi di Pulau Sumatera tahun 1983-2003. Dari ketiga metode estimasi data panel, model fixed effects lebih sesuai untuk estimasi, yang berarti terdapat perbedaan total factor productivity antar provinsi di Pulau Sumatera. Dari lima variabel input yang digunakan dalam model ini, empat variabel (investasi non infrastruktur, indeks pendidikan, telepon dan listrik) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita, sedangkan varaibel jalan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita.Pertumbuhan total factor productivity yang paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Lampung. Sedangkan provinsi memberikan pertumbuhan yang relatif sama. Sehingga pembangunan infrastruktur dibangun di Provinsi Riau atau Naggroe Aceh Darussalam akan memberikan dampak yang lebih besar dad provinsi lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang masih dibawah tingkat kebutuhannya.Studi menemukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dipengaruhi oleh pertumbuhan pertumbuhan infrastruktur telepon dan listrik, serta peningkatan investasi non infrastruktur dan indeks pendidikan."

"ABSTRAKKeberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah.Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut.Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian.Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan.Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif.Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT

The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area.

The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area.

The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people.

The research questions is as follow:

What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas?

What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality?

Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people?

The research process is as follow:

To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement.

To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location.

To communicate with the society life in the slum area to get the informations.

Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling.

The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis.

At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis.

Conclusions:

1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level.

2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry.

3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker."

"Pembangunan prasarana infrastruktur di Indonesia teiah berlangsung cukup lama dan investasi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Namun masih cukup banyak masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah dan lain sebagainya.Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor - faktor produksi yang diwakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, air, telepon dan pendidikan) dan institusi (jumlah PNS, proporsi penduduk perkotaan, belanja anggaran dan belanja rutin) mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalarn pengembangan infrastruktur dan institusi di Indonesia.Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2003 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskedastisitas.Hasil akhirnya adalah semua variabel bebas diatas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali listrik dan proporsi penduduk perkotaan."

"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh peran perempuan terhadap ekonomi nasional pasca krisis ekonomi tahun 1997. Besarnya peran perempuan tersebut kemudian mendorong pengelola program untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan usaha kecil. Meski demikian hingga saat ini program pemberdayaan yang ada belum berhasil mengembangkan dan mengatasi permasalahan seputar usaha kecil perempuan. Kegagalan program ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola dalam melihat akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu juga kurang diperhatikannya modal sosial sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program.Untuk mengetahui hubungan antara modal sosial, maka penelitian ini dilakukan pada Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari di kelurahan Jelambar Baru. Dari latar belakang persoalan seperti di atas, maka pertanyaan yang diajukan seputar, bagaimana peran modal sosial terhadap keberhasilan Proyek PPEPUK didua kelompok berhasil yakni melati dan lestari. Untuk menjawab rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar bisa menggambarkan peran modal sosial didua kelompok sekaligus mengidentifikasikan modal sosial yang berkembang dan menopang keberhasilan Proyek PPEPUK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa- dalam dinamika kelompok lestari dan melati ditemukan adanya unsur-unsur modal sosial dalam pelaksanaan kegiatan Proyek PPEPUK seperti kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan kedermawanan. Unsur-unsur modal sosial inilah yang kemudian menopang pelaksanaan Proyek PPEPUK di kelompok, sehingga saat ini kelompok usaha masih tetap berjalan. Namun yang menjadi kendala adalah tujuan dan strategi Business Development Service dalam Proyek PPEPUK tidak sesuai dengan karakter kelompok dampingan yang mayoritas ibu rumah tangga dan tidak memiliki pengalaman usaha, sehingga tidak sesuai dengan kondisi kelompok. Selain itu kegiatan Proyek PPEPUK tidak responsif gender karena hanya menekankan pada kebutuhan praktis semata yakni kebutuhan ekonomi, padahal permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dampingan tidak semata permasalahan ekonomi tetapi juga permasalahan jender yang menyebabkan kendala dalam menjalankan usaha secara maksimal.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dengan menawarkan kegiatan altematif yang responsif jender, dengan mengacu pada alur kerja Gender Analysis Pathway (GAO). Alur kerja GAD terdiri dari tiga tahap yakni tahap anatisis dengan melakukan analisis terhadap kesejangan jender yang terjadi dalam Proyek PPEPUK , Tahap reformulasi yakni tahap yang melakukan perubahan pada tujuan dan strategi pendekatan dari strategi BDS ke strategi community organizing dengan titik tekan pada membangun kesadaran kritis jender dalam kegiatan, selanjutnya adalah tahap rencana aksi yakni tahap kegiatan yang bentuk kegiatan tidak hanya pada kegiatan ekonomi tetapi juga kegiatan penyadaran gender dalam bentuk usaha. Ketiga tahap ini dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial didalam kelompok agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Proyek PPEPUK."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."