Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja terhadap kegiatan non usaha tani dan pengaruh pendapatan dari kegiatan non usaha tani tersebut terhadap struktur dan distribusi pendapatan rumah tangga tani.Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama data primer dari hasil survei langsung yang dilengkapi dengan data sekunder lainnya yang diperoleh dari BPS Kabupaten GunungkiduI. Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang ingin dijawab. Dalam menjawab hipotesis tersebut selain secara deskriptif yang didukung data-data juga dengan menggunakan model, yang terdiri dari tiga model. Model pertama dan kedua masing-masing adalah model penawaran tenaga kerja terhadap kegiatan non usaha tani oleh suami dan oleh istri. Balk model suami maupun model istri variabel dependennya adalah penawaran tenaga kerja yang menggunakan proksi jumlah jam kerja untuk kegiatan non usaha tani selama satu tahun. Variabel independen untuk kedua model tersebut juga sama yaitu iuas lahan yang dikuasai, tingkat upah pada kegiatan non usaha tani, umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur lebih dari 5 tahun, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, dan lokasi tempat tinggal. Model ketiga adalah model dengan variabel dependennya kontribusi pendapatan non usaha tani dan variabel independennya adalah leas lahan yang dikuasai.Dan hasil studi ini menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja suamiterhadap kegiatan non usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan yang dikuasai, tingkat upah, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun dan lokasi tempat tinggal. Sedangkan tingkat pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, tidak terlihat mempengaruhi secara signifikan model penawaran tenaga kerja suami terhadap kegiatan non usaha tani. Kemudian penawaran tenaga kerja istri terhadap kegiatan non usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan yang dikuasai, tingkat upah, umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun dan lokasi tempat tinggal. Sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, tidak terlihat mempengaruhi secara signifikan model penawaran tenaga kerja istri terhadap kegiatan non usaha tani. Efek negatif variabel luas lahan dan lingkal upah mcnyiratkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan non usaha tani di Kecamatan Wonosari hanya merupakan strategi bertahan hidup bukan sebagai perluasan kerja.Kegiatan non usaha tani telah mempunyai peranan penting, utamanya bagi petani gurem dalam meningkatkan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dilihat menurut ukuran luas lahan, semakin sempit penguasaan lahan maka semakin besar peranan kegiatan non usaha tani dalam penyerapan tenaga kerja dan semakin besar pula kontribusi pendapatan non usaha tarsi terhadap pendapatan rumah tangga. Tingkat upah pekerja dari rumah tangga tani tergolong masih rendah, terutama dari rumah tartgga petani gurem. Pendapatan dari kegiatan non usaha tani ternyata mampu meningkatkan pemerataan pendapatan rumah tangga tani. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya koefisien gini dari 0,45 menjadi 0,39 setelah adanya pendapatan non usha tani, sementara share dari 40 persen petani termiskin kontribusinya juga naik dari sekitar 13 persen menjadi lebih dari 16 persen."

"The main purpose of this research is to investigate the factors influencing the labor supply on the non-agricultural activities and the eject of income from non-agricultural activities to the structure and distribution of farmer household income. To reach the goals, three models are developed The first and second models are labor supply models of husband and wife, respectively. For both models, the dependent variables are labor supplies proxied by work-hours of non-agricultural activities per year. While the independent variables for both models are area of land used; wage level in non-agricultural, age, number of household member with age above and below 5 years, number of working household members, and location of the household The third model is a model with contribution of non-agricultural income as its dependent variable, while its independent variable is area of land used The data source for this research is taken from a primary survey, while the secondary data gathered from BPS in Gunung Kidul. The study shows that husband labor supply on non agricultural activities is ejected by the area of land used wage level. education level, number of household members, and household location. But, education level and number of working household members are not giving significant influence to husband labor supply on non agricultural sectors. Furthermore, wife labor supply is influenced by the area of land used wage level, age, education level, number of household members with age below 5 years, and household location. In the contrary, number of household members of age over 5 years and number of working household members aren 't seem to have significant effect on wife labor supply model on non agricultural activities."

"The main purpose of this research is to investigate the factors influencing the labor supply on the non-agricultural activities and the of income from non-agricultural activities to the structure and distribution of farmer household income.To reach the goals, three models are developed. The first and second models are labor supply models of husband and wife, respectively. For both models, the dependent variables are labor supplies proxied by work-hours of non-agricultural activities per year. While the independent variables for both models are area of land used, wage level in non-agricultural, age, number of household member with age above and below 5 years, number of working household members, and location of the household. The third model is a model with contribution of non-agricultural income as its dependent variable, while its independent variable is area of land used. The data source for this research istaken from a primary survey, while the secondary data gathered BPS in Gunung Kidul.The study shows that husband labor supply on non-agricultural activities is affected by the area of land used, wage level, education level, number of household members, and household location. But, education level and number of working household members are not giving significant influence to husband labor supply on non agricultural sectors. Furthermore, wife labor supply is influenced by the area of land used, wage level, age, education level, number of household members with age below 5 years, and household location. In the contrary, number of household members of age over 5 years and number of working household members aren 't seem to have significant effect on wife labor supply model on non agricultural activities."

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"Gagasan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa proses pembangunan di negeri ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada berbagai ketimpangan, baik ketimpangan antar wilayah maiipun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pembangunan tersebut yakni ketimpangan pada akses pendidikan, sarana perumahan dan sarana sosial lainnya. Salah satu kelompok masyarakat yang "kurang beruntung" dalam perjalanan bangsa yang sudah merdeka 61 tahun ini dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan penelitian ini untuk mencari kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal.Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Analisa deskriptif , Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil analisis menunjukkan bahwa Segi positif dari Program PKAT adalah telah berhasil meningkatkan pendapatan warga KAT, berhasil menciptakan terselenggaranya suatu kehidupan warga KAT untuk menetap dalam suatu lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang tertata rapi, sehat ke dalam Engkungan Rumah Tangga. Menurut hasil analisa ekspert dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal akan dapat terwujud apabila : Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, Kendala sumber daya manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, Perilaku utama adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, Strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintensifkan partisipasi warga KAT."

"Partisipasi masyarakat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat menarik untuk diteliti karena telah banyak program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak program yang telah dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan namun belum berperan optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya sebagai penonton dan berada di luar sistem yang ada.Dominannya peranan pihak-pihak di luar masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tetapi partisipasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.Penelitian ini menagunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan yang diwawancarai adalah anak dan dewasa yang dikelompokkan dari 4 wilayah yang mendapatkan dampingan secara intensif dan 3 wilayah yang tidak mendapatkan dampingan secara intensif (non intensif).Hasil analisis data dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pembuatan rencana program di Proyek Susukan relatif sudah cukup baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat mengetahui peran serta apa yang dibutuhkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak seluruh unsur yang ada di masyarakat turut dalam proses perencanaan.Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga turut andil dalam memberikan sumberdaya yang mereka miliki untuk keperluan program. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap program, masyarakat juga telah terlibat di dalamnya. Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan memberikan penilaian terhadap program yang berlangsung di Proyek melalui forum-forum diskusi atau menyampaikan langsung kepada pihak proyek.Partisipasi masyarakat dalam program proyek dipengaruhi oleh kebijakan Proyek yang mensyaratkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya disamping kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program yang ada. Selain itu faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpatisipasi adalah karena faktor komunikasi yang baik, faktor kesadaran, faktor penyuluhan dan pelatihan serta faktor kebutuhan dari masyarakat.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan mengurangi bantuan yang sifatnya karitatif sehingga akan terlihat motivasi masyarakat yang sesungguhnya apakah karena adanya bantuan atau karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"

"ABSTRAKTesis mengenai Pembinaan kelompok sadar kamtibmas oleh Babinkamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat bertujuan untuk menunjukan peran dari Babinkamtibmas untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan dengan fokus pada kegiatan Babinkamtibmas dalam pembinaan kelompok sadar kamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat.Untuk memperoleh data di lapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen.Seiring dengan adanya fenomena kehidupan masyarakat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi, maka tuntutan masyarakat terhadap polisi dalam memberikan pelayanan keamanan lingkungan semakin tinggi. Mencermati tuntutan masyarakat yang demikian, maka tugas polisi dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan warga masyarakat untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap di masa yang akan datang tidaklah semakin ringan.Polisi harus memberdayakan dirinya bersama masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab kepedulian masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan ini sangat signifikan untuk mencegah agar tidak berkembang menjadi suatu tindak kejahatan.Implementasi diwujudkan dengan dibentuk kelompok sadar kamtibmas, dengan kegiatan yang telah dilakukan sangat membantu tugas-tugas kepolisian. Dan dalam pembinaan terhadap kelompok sadar Kamtibmas dilakukan oleh seorang Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).Dalam pelaksanaan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas, telah terjadi interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas yang ditandai adanya hubungan sosial. Dan berlangsungnya suatu proses interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas ditentukan oleh faktor kontak sosial dan faktor komunikasi.Efektivitas tugas yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas telah meningkatkan peran serta anggota kelompok sadar kamtibmas dalam berpartisipasi untuk mencegah kejahatan di Iingkungannya. Kesadaran untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan kejahatan secara signifikan akan membantu operasional petugas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat. Sebab adanya kendala dan keterbatasan sumber daya yang terdapat dalam organisasi kepolisian dapat teratasi oleh warga melalui kepedulian terhadap situasi keamanan dan ketertiban lingkungannya."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia FISP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas, dan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan membahas Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikutPeranan manajerial Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses penyusunan proposal peminjaman modal usaha dan penyaluran pinjaman modal usaha, dan jugs berperan sebagai motivator dan pemandu dalam proses pengembalian pinjaman modal usaha tersebut. Peran manajerial yang demikian itu merupakan penjabaran peran pokok BKM sebagaimana yang diatur dalam Manual P2KP, yakni menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan. Kelemahan peran manajerial BKM ini adalah bahwa BKM kurang pandai dalam membantu KSM-menyusun perencanaan dan penentuan tujuan peminjaman modal; mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan; dan mengembangkan manajemen sumberdaya, terutama sumber daya KSM.Peran teknis Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai pemantau kegiatan usaha KSM. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya. Kelemahan peran teknis BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu dalam melakukan koordinasi yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan KSM; melakukan pemantauan kegiatan KSM; serta membantu menyusun dan menetapkan kegiatan KSM yang diprioritaskan.Peran sosiabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai motivator, fasilitator dan koordinator kegiatan usaha KSM. Kelemahan peran sosiabilitas BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu membantu KSM dengan kegiatan-kegiatan manajemen konflik, manajemen sumber daya, koordinasi dan pemantauan kegiatan KSM untuk mensosialisasikan kebijakan P2KP; penyediaan kotak saran dan menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan kedalam kotak saran sebagai media komunikasi dan motivasi.Faktor pendukung peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah kemampuan dan pengalaman berorganisasi para pengurus BKM, insentif untuk para pengurus BKM yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas administrasi BKM kebijakan P2KP yang menyatakan BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya, dan pengakuan terhadap eksistensi BKM, karena BKM dibentuk dari unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat setempat.Faktor penghambat peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah keterbatasan sumber daya manusia di kalangan anggota-anggota KSM, mentalitas KSM dan tradisi lokal yang kurang mendukung rasionalisasi, praduktivitas dan efisiensi peminjaman modal bergulir dari P2KP, keterbatasan alokasi dana taktis operasional yang diperlukan untuk memperlancar dan memperluas aktivitas BKM, dan keterbatasan waktu di kalangan pengurus BKM, karena para pengurus BKM mempunyai pekerjaan pokok, dan eksistensinya sebagai pengurus BKM masih dipandang sebagai partisipasi sosial."

"Kompleksitas masalah perkotaan telah menyebabkan tidak terakomodasinya kepentingan dasar warga kota. Sebagai reaksi atas model partisipasi demokratis kota Jakarta yang cenderung tidak inklusif serta fenomena ketidakadilan penataan ruang, gerakan akar rumput hadir untuk memperjuangkan hak atas ruang kota yang dimilikinya. Dalam rangka melengkapi studi-studi sebelumnya, penelitian ini berargumen; Pertama, kegiatan pengorganisasian yang berasal dari kelompok miskin kota guna mempertahankan ruang permukimannya tidak sekedar hanya dilihat sebagai hasil dorongan individual (survival), melainkan lebih bersifat politis. Kedua, pengorganisasian struktur gerakan yang berupa pengembangan jaringan menjadi faktor utama yang mendorong terciptanya mobilisasi dan dampak politis bagi suatu gerakan akar rumput kota. Penelitian ini mencoba menempatkan studi gerakan sosial kota dalam konteks analisa mikro-meso, dimana perubahan struktural kota merupakan implikasi dari aktivitas pengorganisasian yang dilakukan oleh antar aktor dalam mekanisme struktur gerakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen untuk mendeskripsikan dinamika pengorganisasian struktur gerakan mempertahankan kampung kota yang terjadi di kampung Tongkol Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

---

The complexity of urban problems has resulted in the inaccessibility of peoples’ basic interests. In reaction to the Jakarta’s democratic participation model that doesn’t inclusive enough and the phenomenon of spatial inequality, grassroots movements are present to claims their right to the city. In order to complement the previous studies, this study argues; First, the organizing activities that come from the urban poor communities to maintain their settlement are not only seen as the outcome of individual encouragement, but rather political. Second, structures’ movement organizing in the form of network development has become the main factor that encouraged the creation of mobilization and political impact for the urban grassroots movement. This study attempts to put the study of urban social movements in the context of micro-meso analysis, where urban structural change is the implication of the organizing activities undertaken by inter-actors in the mechanism of the movement structure. This study uses qualitative research methods, data collected through in-depth interviews, observations and document analysis to describe the dynamics of movement structures’ organizing that occurred in Kampung Tongkol, Ancol, Pademangan, North Jakarta as a part of citizens’ efforts to maintain their settlements."