Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan menjadi masalah serius di beberapa Negara berkembang. Keberhasilan berjalannya sistem self assessment, sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak Jika suatu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara relatif rendah, yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Mencari akar permasalahan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada menggalakkan penagihan, tetapi tidak mengimbanginya dengan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan "ala kadar"nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhimya akan merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap "tax phobia". Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapat Iayanan yang cepat, bersih dan memuaskan. Kualitas pelayanan mempunyai dimensi reliabilitas (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy) dan bukti fisik (Tangibles). Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjaga kepuasan Wajib Pajak. Demikian halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor, sebagai kantor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak terlepas dari masalah pelayanan.Penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dirnensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifikasi pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jumlah sampel dalam penelitian ini, berdasarkan rumus Slovin berjumlah 393 orang. Sedangkan jumlah responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penelitian ini berjumlah 186 orang. Menurut Sekaran, umumnya tingkat pengembalian kuesioner adalah rendah. Tingkat pengembalian sebesar 30 % dapat dipertimbangkan untuk diterima. Di dalam penelitian ini jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 186 prang (47,33%). Dengan tingkat pengernbalian kuesioner sebesar 47,33% maka jumlah responden dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan untuk menentukan anggota sampel penulis menggunakan Convenience Sampling.Kepuasan Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dibentuk oleh kelima dimensi pelayanan yaitu Reliabilitas, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti Fisik. Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh basil, Pelayanan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum memenuhi harapan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rata-rata harapan Wajib Pajak lebih besar dari rata-rata yang dirasakan Wajib Pajak untuk kelima dimensi kepuasan. Dari kelima dimensi Kepuasan Wajib Pajak, dimensi Empati mempunyai korelasi terbesar terhadap Kepatuhan Wajib pajak dan dimensi Reliabilitas mempunyai korelasi terkeeil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian Kepuasan Wajib Pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Low tax compliance is a matter of serious concern in many developing countries. The success of the self assessment system, depend on high and low of consciousness of people to tax. If level of tax compliance in one state is relative low, the first it is done by government is looking for solution why it happens. To looking for of the root problem which the better than incite the pressing a claim but not equal with satisfaction for servicing. The servicing is not done with careless because it will form the bad image, and at the last will inflicted a loss upon the government if the image will form "tax-phobia". The people as the taxpayers reserve the right, quickly service, clear, and satisfied. Dimension of service quality are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and tangibles. Raising the service quality must do continuous to keep the taxpayers satisfaction. Thus, in Bogor of Tax Office Service, as the public service office has direct relationship with the taxpayers are not apart from the service problem.

This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of taxpayers satisfaction on services to taxpayers compliance,

The total of samples in this research based on Slovin formula is 393 respondents. But, the totals of respondents who fill and return the questionnaires are 186 respondents. Base on Sekaran's opinion that the return rate of questionnaires is typically low. A 30% of response rate is considered to accept. In this research the total of respondents who return the questionnaires are 186 (47,33%), so the total of respondents in this research can be accepted. While to determine of samples, the researcher used the convenience sampling.

Taxpayers satisfaction in Bogor of Tax Office Service is composed from fives dimension of services which are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and Tangibles. As result of analysis from taxpayer?s satisfaction, the servicing in Bogor of Tax Office Services has not got good services to taxpayers. This is shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. From fifth dimension of services, the empathy dimension has greater correlation to taxpayer?s compliance and the reliability dimension has smallest correlation to taxpayer?s compliance. So, taxpayer?s satisfaction has influence very significant to taxpayer?s compliance."

"With the changes of the lax collection system from an official assessment system to a self assessment system in 1996, the inspection of the tax obligation of the tax payer become important in order to test the compliance and enforcement of tax regulations. In an effort to support the system and make good taxation procedures in the Great Jakarta, the implimentation of the self assessment system will entrust tax payers to count, calculate, pay and report the amount of tax due according to the taxation regulations.The statistical variables of this research consists of dependen and independen variables. The random variable is the frequency of tax inspection and the non-free variable is the compliance of the hotel as a tax payer with 4 (four) compliance dimensions being the self assessment system, book keeping, inspection and mass deposit.The research took place in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan. The method used in this reascarch was the survey of 34 samples of hotel tax payer listed in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan_ The tools used in this research to compiles the data was a questionaire given to hotel tax payers with 16 questions. The method of data analysis used to analise the relationship between the random and order variables is of the corellation of the simple regression linear formula, corellation coeffecience and hipotesis test (t-test) at a significant rate a = 5%.The results of this research shows that correlations using simple linear regression analysis, corellation co-efficience and t-tests, describe that inspection has given a positive influence to the compliance of hotel tax payers in implementing tax regulation of self assesment system, book keeping, inspection and mass deposit.Based on this research and to improve the compliance of hotel tax payers in implementing the tax regulations, it is recommend to South Jakarta Suku Dinas Pendapatan to improve the frequency of inspection especially to tax payers who have not been inspected before and increase the number of inspectors and improve the quality of the tax inspector in order to maximize their capabilities."

"Perubahan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang mengutamakan pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Pelayanan khusus dari aparat perpajakan yang terpilih dan berkualitas yaitu Account Representative (AR) dengan tujuan terwujudnya good governance dan customer satisfaction.Berawal dari tujuan tersebut diatas , penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hubungan antara kepuasan terhadap pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan objek penelitian atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 29 pada KPP BUMN.Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menguji variabel kepuasan yaitu bukti fisik, keandalan , daya tanggap, jaminan dan empati terhadap pelayanan yang tujuannya untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.Bahwa hasil penelitian terdapat hubungan yang erat antara kepuasan terhadap pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak, melalui pengukuran kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban formalnya yaitu penyampaian/pelaporan SPT dan penyetoran pembayaran pajaknya. Menarik diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak KPP BUMN relatif cukup sekedar pemenuhan kewajiban yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian diatas dibutuhkan tekad dan kerjasama yang erat diantara aparat perpajakan dengan melakukan pembinaan/bimbingan terhadap pemahaman perturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi kelalaian yang dilakukan Wajib Pajak.

---

The alteration of organization structure at State Owned Company of Tax Servicing Office with applying modern taxation administration system prioritizing prime services for fulfilling tax obligatory needs. Special sevices of selected and qualified taxation officers namely Account Representative (AR) with purposing to realize good governance and customer satisfaction.Initialized by the purpose above, this research was conducted to analyze the correlation between sevice satisfaction and taxpayers compliance with research object of Annual Notification Letter PPh and Income tax depositing article 29 at KPP BUMN.This research used survey method for examining satisfaction variable, namely physical evidences, reliance, response, guarantee and empathy on servicing with purposing for increasing taxpayers voluntary compliance.That the result of research was found closed relationship between service satisfaction and tax payers compliance, through examining the compliance of taxpayers for fulfilling a formal obligation, namely submitting/reporting SPT and depositing of tax settlement. It is interested to know that the taxpayers at KPP BUMN is relatively enough only for fulfilling obligation required by the prevailing laws and regulations.Based on the result of research above, it is needed willing and closed cooperation among taxation officers with conducting dissemination/ guidance regarding taxation regulation understanding and increasing supervision for decreasing negligence done by tax payers."

"Programs and activitities in reformation and modernization of taxation is conducted comprehensively covering aspect of software, hardware and humanware. Included in software reform is to repair organization chart and institution, also completion and moderation of operating system (start from recognition and spreading of taxation information, inspection, payment, service, and observation), so that to be more efficient and effective. Entirety of operation based on information technology and supported by cooperation with other institution. Revision of UU KUP and other related regulation, also applying of practice of good governance executed in context of strengthening justice and law, covering all operational steps and lines. There are three targets as speciffically will reach by administration of taxation reform in middle term, that are : (a) significant tax compliance, (ii) high-level of trust upon tax administration and high productivity of tax officer.These three target is selected to become the target of taxation administration reform according to study of condition and existence of Directorate General of Taxation and priority which will be reached in middle term.Based on those programs, it is important to test whether program applied by DJP to improve tax compliance reach its goal. This research will check aspect that are the parts of good governance, that is applying code of ethic for examiner in relation with tax compliance.Issue concerning ethics in service of public in Indonesia is not widely discussed as in developed countries, eventhough it is realized that one of weakness in service of public in Indonesia is the problem of morality. Ethics is often seen as less relevant element related service of public. Though, in literature concerning service of public administration, ethics is one of element which determine satisfaction of public served at the same time efficacy of organization service of public itself.Based on research result, known that there is significant influence statistically from code of ethics examiner to tax compliance of Taxpayer. Significance level that are obtained are integrity, objectivity, secrecy and competence. There are influences of applying integrity values, objectivity, secrecy and competence altogether in code of ethic toward tax compliance of Taxpayer (Sig. 0,000). Those four independent variables are able to explain 65,3% variance of tax compliance. This number mean there are 34,7% variance of tax compliance which is able to be explained by another variables beside four independent variables in this research.According to data-processing result in this research, it is found that application competence value in code of ethic have biggest influence to tax compliance compared to application of other values in code of ethic. Therefore, it is recommended, to improve tax compliance, DJP to put attention upon effort of human resource competence, especially tax examiner. Attention at this variable require to be given high priority, because as variable having biggest coefficient, applying of competence value will affect greatest to tax compliance, compared to other variables.

---

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan humanware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Revisi UU KUP dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktek good corporate governance dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.Terdapat tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, yaitu : (i) tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, (ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan (iii) tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Ketiga tujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas kondisi dan keberadaan Direktorat Jenderal Pajak saat ini serta prioritas yang hendak dicapai dalam jangka menengah.Berdasarkan program tersebut, menjadi penting untuk menguji apakah program yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah mengenai sasaran. Dalam penelitian ini akan diteliti aspek yang merupakan bagian dari good governance, yaitu penerapan kode etik bagi pemeriksa pajak dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat signifikasi pengaruh kode etik pemeriksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat signifikasi yang diperoleh dalam penelitan adalah integritas, obyektifitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Terdapat pengaruh penerapan nilai-nilai integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi secara bersama-sama dalam kode etik pemeriksa pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sig. 0,000). Keempat variabel independen tersebut mampu menerangkan 65,3% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya masih terdapat 34,7% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat diterangkan dengan variabel-variabel di luar empat variabel independen dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan nilai kompetensi dalam kode etik memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan penerapan nilai-nilai lain dalam kode etik. Karena itu direkomendasikan, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka Ditjen Pajak perlu menaruh perhatian pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, terutama pemeriksa pajak. Perhatian pada variabel ini perlu diprioritaskan, karena sebagai variabel yang memiliki koefisien paling besar, penerapan nilai kompetensi akan berdampak paling besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibandingkan variabel-variabel yang lain."

"Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ( KPP WP Besar Satu) memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak Besar di Indonesia. Wajib Pajak Besar perlu diberikan pelayanan terbaik , pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.. Kepuasan Wajib Pajak terhadap jasa pelayanan KPP WP Besar Satu ditentukan oleh tingkat kepentingan pelanggan sebelum memperoleh jasa pelayanan dibandingkan dengan hasil persepsi Wajib Pajak terhadap jasa pelayanan tersebut setelah Wajib Pajak merasakan kinerja pelayanan tersebut. Kesenjangan terjadi apabila pelanggan mempersepsikan pelayanan yang diterimanya lebih tinggi daripada desired service atau lebih rendah daripada adequate service kepentingan pelanggan tersebut.Permasalahan utama yang ingin dikaji berdasarkan ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana pengaruh kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ?2. Berapa tingkat pengaruh kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ?Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis dengan menggunakan skala pengukuran Service Quality ( Serqual) dari Parusaman,Zeithmall & Berry ( 1988).Responden terdiri dari seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Satu mulai tahun 2002 dan masih terdaftar sampai tahun 2007 yaitusebanyak 96 Wajib Pajak. Untuk menjelaskan kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa, maka digunakan kesenjangan ketiga dari teori gaps model of service quality Zeithmall, dengan dimensi : keraguan tugas pegawai, konflik pelaksanaan tugas, ketidaksesuaian pegawai dengan pekerjaan, ketidaksesuaian teknologi dengan pekerjaan, sistem pengawasan tidak tepat, kurangnya respon karyawan dan kurangnya nilai atau semangat tim kerja. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan digunakan service quality dari Zeithmall dengan 5 kriteria yaitu : tangible, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.Hasil temuan sebagai berikut : Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa di KPP Wajib Pajak Besar Satu tergolong pada tingkat rendah, sedangkan kualitas pelayanan KPP Wajib Pajak Satu tergolong pada tingkat baik. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesenjangan antara spesifikansi kualitas jasa dan penyampaian jasa terhadap kualitas pelayanan. Tingkat pengaruh kesenjangan antara spesifikansi kualitas jasa dan penyampaian jasa terhadap kualitas pelayanan KPP WP Besar Satu walaupun positif dan signifikan namun koefisien determinasi relative kecil, hal ini berarti kontribusi perubahan sebagian besar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPP WP Besar Satu melalui penurunan tingkat kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa maka perlu dilakukan hal-hal berikut : kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa perlu diatasi secara berkala agar kualitas pelayanan yang dimiliki KPP WP Besar Satu tidak mengalami penurunan. Upaya penurunan tingkat kesenjangan dapat dilakukan dengan perbaikan dan pembenahan pegawai yaitu dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan, pengukuran kinerja secara kesinambungan, pemilihan teknologi yang tepat, sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan meningkatkan semangat tim kerja. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan KPP WP Besar Satu ; penelitian ini hanya menjabarkan mengenai pengaruh kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa terhadap kualitas pelayanan KPP WP Besar Satu, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kesenjangan lainnya terhadap kualitas pelayanan KPP WP Besar Satu.

---

Large of Taxpayer Office One (Lto. One) giving best service to Large Taxpayer in Indonesia. Taxpayer require to be given best service, Better observation and service, so that can improve satisfaction and compliance of taxpayer. Satisfaction of Taxpayer to Lto One Service determined by level importance of customer before obtaining service compared to result of perception of Taxpayer to the service after Taxpayer feel service performance. Difference happened if customer of perception of higher accepted service it than service desired or lower than service adequate importance of customer.Especial problems wishing to be studied pursuant to problems scope shall be as follows:1. How influence of difference between specification of the quality of service and forwarding of service to quality of service of Large ofTax payer One?2. How much level influence of difference between specification of the quality of service and forwarding of service to quality of service of Large of Taxpayer Office One?Research use descriptive method to with approach qualitative and is quantitative. Analysis by using scale measurement of Service Quality (Serqual) of Parsuraman, Zeithmall & Berry (1988). Responder compose and entire Taxpayer which enlist at Large of Taxpayer Office One starting year 2004 and still enlist until year 2007 that is counted 96 Taxpayer. To explain difference between specification of the quality of service and forwarding of service, hence used third difference and theory of gaps model Zeithmall quality service of, with dimension : doubt of officer duty, conflict execution of duty, didn?t same officer with work, ketidaksesuaian of technology with work, imprecise observation system is lack of employees respon and lack of value or spirit of working team. To know level of quality service used by quality service of Zeithmall by 5 criterion that is : tangible, reliability, responsiveness, and assurance of empathy.Result of the following finding: Difference between specification of the quality of service and forwarding of service in Large of Taxpayer Office One pertained at is low level, while quality of service of Large of Taxpayer Office One pertained at good level. There are positive influence and difference significant between specification of the quality of service and forwarding of service to quality of service; Level influence of difference between specification of the quality of service and forwarding of service to quality of service of Large of Taxpayer Office One although positive and signifikan but coefficient of determination small relative, matter this means change contribution most influenced by other variable which do not check.To increase the quality of service of Large of Taxpayer Office One passing degradation of difference level between specification of the quality of service and forwarding of service hence require to be done by things following : Difference between specification of the quality of service and forwarding of service require to overcome periodically to be quality of service had by Large of Taxpayer Office One One do not experience of degradation. Strive degradation of Difference level can be conducted with repair and correction of officer that is performed of training and education, measurement of performance chronically , election of correct technology, appreciation system to employees have achievement, and improve the spirit of working team. So that can improve the quality of service of Large of Taxpayer Office One ; Research of ml only formulate to regarding influence of difference between specification of the quality of service and forwarding of service to quality of service of Tax Office Service Taxpayer One, Needing the existence of furthermore research about influence of other difference to quality of service of Large of Taxpayer Office One."

"The relation between taxation system and tax dispute constitutes an unpreventable phenomenon, there is an opinion saying that with more taxation disputes (objections) indicates the weakness of taxation system mainly Tax Laws and without support by good Tax Administration.

The submission of tax objection constitutes a reflection of dissatisfaction from Tax Payer against the stipulation of tax that must be carried out by Tax Payers as their obligation. That based on the existing data there are still sufficiently high figure of submission of tax objection, so that the writer has assumption that there are still many Tax Payers that have negative perception against the implementation of tax imposition.

In this investigation, the measurement of perception of Tax Payers against the implementation of tax imposition is taken from Four Maxims Theory from Adam Smith i.e., equality, certainty, convenience of payment and economy of collection. While perception of Tax Payer itself will cause a kind of behavior, where the variable of behavior is measured based on the level of submission of objection.

The result of investigation shows that four principles of Four Maxims Theory provide influence to Tax Payers for submitting tax objection. Or in other word, the application of the whole Four Maxims Theory continually will provide influence to the level of submission of objection.

Based on the above fact, the writer can make conclusion that if Government really applies this Four Maxims Theory in the implementation of tax imposition, it will provide positive influence to the perception of Tax Payers which means will cause smooth process of tax imposition in Indonesia so that ultimately will provide influence against State's income that is used to implement development program in our Country."

"ABSTRAKSebagai instansi yang memiliki tugas pokok menangani penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan memberikan layanan di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang pajak, sebagaimana yang diamanatkan oleh APBN, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan selalu meningkat. Dalam hal ini reformasi administrasi di bidang perpajakan menjadi hal yang sangat relevan. Wujud nyata reformasi administrasi perpajakan tersebut diantaranya dapat dilihat sejak akhir tahun 2003, dimulai perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menguji variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar Satu. Terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mengacu pada hasil penelitian ini, apabila dalam jangka panjang seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang berdampak pada penerimaan pajak yang diperkirakan juga meningkat pesat. Pemeriksaan pajak perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif pada upaya peningkatan penerimaan pajak

---

"

"Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dampak liberalisasi perdagangan dan kebijakan pajak ekspor terhadap performa ekspor UMKM di Indonesia. Sampel data yang digunakan adalah tahun 2000 hingga tahun 2011 dengan individu yang terdiri 15 sektor industri berdasarkan klasifikasi dua digit ISIC rev. 1968 menggunakan model Fixed Effect. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penurunan hambatan tarif yang dilakukan di era liberalisasi perdagangan tidak memberikan pengaruh terhadap performa ekspor UMKM Indonesia selama tahun penelitian sehingga kebijakan hambatan tarif tidak menjadi prioritas. Dampak nyata akan lebih terasa apabila dilakukan peningkatan pajak ekspor.

---

This thesis is one of the few studies conducted to analyze the impact of trade liberalization on export performance of MSMEs in the Indonesian. The sample data is used from 2000 to 2011 with individuals who comprise 15 industry classifications ISIC rev. 1968 with Fixed Effect model. It was found that reduction in tariff barriers in the era of trade liberalization do not give effect to the export performance of Indonesian MSMEs. The real impact will be felt through the increasing of export taxes."

"Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan kausal faktor Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk mengukur hubungan kausal yang terjadi diantara variabel yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserveable), melainkan diukur melalui indikator-indikatornya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Tindakan Penegakan Hukum di bidang Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dan menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dan besar dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama, akan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya. Perbedaan tersebut diindikasikan karena terdapat perbedaan Kualitas Pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama.

---

The purpose of this research was to analyze causal relationship of Corporate Taxpayer Consciousness, Modernization of Tax Administration System and Law Enforcement Acts in Taxation and their influence on Tax Compliance. This research was carried out toward Corporate Taxpayer in West Java II Regional Tax Office Directorate General of Taxes. Structural Equation Modelling (SEM) is applied to measure the causal relationship which may occur among unobserveable variables, instead it is measured by its indicators.The results found that Corporate Taxpayer Consciousness has no significant influence on Tax Compliance. Law Enforcement Acts in Taxation has a significant influence on Tax Compliance, and becomes a variable having the strongest and largest influence that affecting tax compliance. Modernization of Tax Administration System has no significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Pratama Tax Office, however it has a significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Madya Tax Office. The difference is indicated as there is a difference in service quality received by Corporate Taxpayer in Madya Tax Office and Pratama Tax Office"