Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji Peran Dana Bantuan Luar Negeri yang diberikan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh selama Darurat Militer (19 Mei 2003-18 Mei 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari yang diperoleh dari laporan program dan keuangan Partnership dan Yayasan TIFA yang dikeluarkan khusus untuk NAD pada tahun 2003 dan 2004. Data yang didapat dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, artikel dan Iaporan yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.Penulisan ini menggunakan sejumlah kerangka pemikiran. Diantaranya, konsep penyaluran bantuan Iuar negeri yang disalurkan ke dalam konflik internal yang diajukan Robert J Muscat, teori resolusi konflik yang diungkapkan Michael S Lund dan panduan yang dikeluarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) perihal dana bantuan Iuar negeri. Konsep ini nantinya akan menjelaskan bagaimana peran dan motivasi bantuan yang diberikan lembaga donor untuk konflik internal. Sedangkan teori resolusi konflik dan panduan OECD akan digunakan membantu penilaian terhadap bantuan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh.Hipotesa dalam penelitian ini adalah dana bantuan luar negeri yang disalurkan Partnership dan Yayasan TIFA ke NAD saat periode darurat militer memiliki peran yang efektif dalam rangka menurunkan eskalasi konflik internal.Dari basil penelitian ini menunjukkan bantuan dana luar negeri ke dalam wilayah konflik internal ternyata tidak hanya didasari niat ingin membantu meringankan beban rakyat yang terlibat konflik. Lembaga donor tersebut selain memiliki motivasi kemanusiaan, juga memiliki motivasi politik ataupun ekonomi di balik penyaluran bantuan. Adanya motivasi ini terlihat dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Partnership dan Yayasan TIFA untuk konflik Aceh. Kedekatan hubungan donor-pemerintah, waktu (timing) penyaluran bantuan dan peran proyek yang dilakukan di wilayah konflik tersebut juga mempengaruhi kondisi konflik itu sendiri."

"Keberadaan Jepang sebagai negara maju tidak disertai dengan kepemilikan wilayah yang strategis dan karena fenomena ildim saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, mendorong Jepang untuk bekerjasama dalam penelitian ildim. Terkait dengan hal itu kebijakan bantuan luar negeri Jepang yang berbentuk Technical Assistance diberikan kepada Indonesia pada tahun 2001 untuk membangun stasiun pengamatlSPD di Kototabang.Dalam menganalisa kerjasama tersebut, penulis menggunakan metode deskripsi yang mencoba menjelaskan kerjasama ini dengan menggunakan pengumpulan dana dan informasi melalui studi literatur, dokumen dan wawancara. Sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan atas kerjasama yang telah dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah dengan pendekatairi dan K.J: Halsti, yang rnenjelaskari bantuan luar negeri sebagai sate hal yang terkait dengan pernindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor pada negara penerima.Sehingga yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap kerja lama antar negara akan selalu didasari oleh perhitungan-perhitungan kepentingan. Dengan bantuan berupa technical assistance dalam pembangunan SPX) Kototabang, penelitian bidang iklim di Indonesia dapat lebih berkembang dengan suntikan teknologiltransfer teknologi dan dari sisi strategis menempatkan wilayah Indonesia dalam satu mata rantai penelitian iklim global."

"Bantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats."

"Tinjauan literatur ini membahas perkembangan praktik bantuan luar negeri Tiongkok dalam tiga periode, yaitu tahun 1950-1977, tahun 1978-2010, dan tahun 2011 hingga saat ini. Pembahasan pada setiap periode dibagi dalam tiga tema. Pertama, motif yang mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok. Kedua, model dan praktik bantuan luar negeri Tiongkok. Ketiga, posisi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap arsitektur bantuan luar negeri internasional. Terjadi perkembangan dalam sifat bantuan luar negeri Tiongkok yang ideologis pada periode pertama menuju pragmatis sejak periode kedua. Perkembangan kembali terjadi pada periode ketiga dengan reformasi bantuan luar negeri dan pembangunan CIDCA, serta AIIB. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa perkembangan bantuan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Tinjauan literatur ini menemukan konsensus mengenai fokus infrastruktur dalam bantuan luar negeri, prinsip Zhou Enlai yang menjadi fondasi bantuan luar negeri, motif ekonomi, model penggabungan bantuan luar negeri dengan investasi dan perdagangan sejak periode kedua, dan dampak bantuan luar negeri Tiongkok yang melemahkan daya tawar donor Barat pada periode kedua dan ketiga. Di sisi lain, tinjauan literatur ini menemukan perdebatan mengenai prinsip tanpa syarat bantuan luar negeri Tiongkok, dukungan dana sebagai bagian dari bantuan luar negeri, dan implementasi bantuan luar negeri dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Tinjauan literatur ini turut menemukan beberapa kesenjangan yang meliputi minimnya studi yang membandingkan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan minimnya pembahasan komprehensif mengenai CIDCA. Tinjauan literatur ini kemudian merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan penelitian lebih dalam mengenai CIDCA

---

The increased allocation of Chinese foreign aid since the 21st century has led to discussions about China as a new donor with a different approach from traditional donors. This Literature Review discusses developments in China's foreign aid practices in three periods, namely 1950-1977, 1978-2010, and 2011 to the present. This literature review looks at three discussions in each period. First, the model and practice of China’s foreign aid. Second, the position of China’s foreign aid to the international aid architecture. Third, the motives that influence China's foreign aid policy. This literature review identifies that the development of China’s foreign aid is influenced by domestic and international factors. In addition, this paper also identifies that China’s foreign aid nature in the first period was ideological and developed into a pragmatic one since the second period. The practice of China’s foreign developed again in the third period with reform of foreign aid and the establishment of CIDCA, and AIIB. This literature review found consensus regarding the focus of infrastructure on foreign aid, Zhou Enlai’s principles on which foreign aid was based, economic motives, the new model of foreign aid which mix foreign aid, investment and trade since the second period, and the impact of China’s foreign aid that weakened the bargaining power of Western donors in the second and third periods. On the other hand, this literature review found debates about the principle of unconditionality, budget support as part of foreign aid, and the implementation of foreign aid within the framework of South-South cooperation. This literature review also found several gaps including the lack of studies comparing the China’s foreign aid model with non-OECD donors and the lack of comprehensive discussion about CIDCA. This literature review then recommends further research on comparing China’s foreign aid model with non-OECD donors and deeper research on CIDCA.

"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka US-Indonesia Comprehensive Partnership. Paradigma realisme memandang bahwa bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Amerika, paradigma neoliberalisme memandang bantuan luar negeri akan lebih mudah mencapai tujuannya dengan adanya institusi yang terbentuk melalui kerangka kemitraan komprehensif, sementara paradigma konstruktivisme melihat bahwa bantuan luar negeri merupakan upaya konstruksi identitas Amerika pada Indonesia dan dunia internasional.

---

The focus of this final paper is to show how the three paradigms in International Relations Study see United States’ foreign aid to Indonesia in the US-Indonesia Comprehensive Partnership framework. Realism sees that foreign aid can be used as the tool to achieve United States’ national interests; noliberalism sees that foreign aid will be easier to achieve its goals with the existence of institution formed by comprehensive partnership platform; while constructivism sees that foreign aid as an attempt of United States’ identity construction to Indonesia and international world."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."

"Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan LDKPI Indonesia pada tahun 2019 yang mengindikasikan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam arsitektur kerja sama pembangunan internasional. Pembentukan LDKPI ini penting diteliti dengan dua pertimbangan. Pertama, Indonesia selama ini telah aktif menjalankan bantuannya melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan prinsip-prinsip universal terkait KSS. Kedua, terjadi perubahan bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui LDKPI. Dalam melakukan analisis, studi ini menggunakan teori reformasi bantuan luar negeri oleh Nilima Gulrajani yang menekankan enam indikator yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi bantuan luar negeri suatu negara. Enam indikator tersebut yaitu penghematan fiskal, persaingan dengan aktor lain, keterbatasan cakupan, kemunculan emerging markets, kegagalan donor, dan ideologi politik. Metode kualitatif digunakan oleh studi ini dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat solidaritas, serta kebutuhan Indonesia untuk melakukan penghematan fiskal merupakan faktor internal yang mendorong reformasi organisasi bantuan luar negeri Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai emerging market mendorong Indonesia untuk menjadi donor aktif khususnya dalam KSS serta keinginan untuk memperluas cakupan bantuan Indonesia melalui skema lain turut menjadi faktor internal. Adapun kegagalan donor tradisional dalam mendorong tercapainya MDGs dan persaingan Indonesia antara donor Selatan lainnya menjadi faktor eksternal bagi Indonesia untuk pembentukan LDKPI.

---

This study analyzes the factors that influenced the formation of Indonesia's LDKPI in 2019 which indicate Indonesia's desire to play an active role in the architecture of international development cooperation. The formation of this LDKPI is important to study with two considerations. First, Indonesia has been actively carrying out its assistance through the South-South Cooperation (KSS) scheme with universal principles related to SSC. Second, there has been a change in the form of foreign assistance provided by Indonesia through the LDKPI. In conducting the analysis, this study uses the theory of foreign aid reform by Nilima Gulrajani which emphasizes six indicators that encourage the reform of a country's foreign aid organization. The six indicators are fiscal savings, competition with other actors, limited scope, emergence of emerging markets, donor failures, and political ideology. Qualitative methods used by this study using a literature study approach. The results of this study indicate that Indonesia's political ideology, namely the 1945 Constitution and the spirit of solidarity, as well as Indonesia's need to make fiscal savings are internal factors that drive the reform of Indonesia's foreign aid organizations. In addition, Indonesia's position as an emerging market encourages Indonesia to become an active donor, especially in SSC and the desire to expand the scope of Indonesia's assistance through other schemes is also an internal factor. The failure of traditional donors in pushing for the achievement of the MDGs and Indonesia's competition between other Southern donors have become external factors for Indonesia to form the LDKPI."