Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam organisasi khususnya yang berkecimpung dalam bidang bisnis, kekuatan persaingan dalam menembus pasar bukan ditentukan dari menarik tidaknya peluang pasar. Lebih jauh lagi titik beratnya ada pada kapabilitas organisasi yang diperoleh melalui informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Kapabilitas dalam gambaran masyarakat kemudian melekat dan membentuk suatu penilaian berupa reputasi, yang pada gilirannya akan berimplikasi kembali kepada organisasi. Harapan mengenai rreputasi yang sengaja diciptakan oleh organisasi kadangkala tidak sejalan dengan penilaian yang muncul pada persepsi publik.Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai reputasi PT Djarum yang terdapat dalam pemberitaan media cetak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti menaruh perhatian besar pada proses dan makna yang dimiliki masyarakat. Paradigma yang digunakan adalah interpretif dimana konsep struktur organisasi ditempatkan sebagai suatu rangkaian yang kompleks, hubungan semi otonomi yang mempengaruhi interaksi antar manusia. Dokumentasi berupa kumpulan berita di media eetak mengenai PT Djarum dipergunakan sebagai fokus utama pengumpulan data, selain wawancara dan observasi. Untuk mengurai makna terhadap issue pemberitaan di media cetak, peneliti menggunakan pendekatan semiotika.Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh PT Djarum, maka peneliti memperoleh berita-berita mengenai PT Djarum sejak tahun 2002 sampai 2004 dengan muatan berita yang bcragam. Pada tahap denotasi, peneliti memaparkan makna denotasi dcngan mengkatekorikan berita dalam masing-masing tahun. Tahun 2002 dari 14 berita yang diperoleh penulis, hanya memuat 2 issue utama.Tahun 2003 terdapat 33 berita dan 2 surat pembaca, yang memuat 7 issue utama. Dan tahun 2004 terdapat 13 berita ditainbah 2 surat pembaca dengan 6 issue utama. Dari keseluruhan issue tersebut, terlibat khalavak atau kelompok publik yang akan mempengaruhi perkembangan dan kcmajuan PT Djarum. Kelompok publik tersebut adalah karyawan, pemerintah, konsumen, petani, pengecer, LSM, komunitas lokal, kelompok independen, dan masyarakat luas. Pada tataran berikutnya, berita-berita yang telah dikategorisasikan menurut issue yang berhubungan dan menghadirkan kelompok publik potensial dalam tiap-tiap issue tersebut kemudian diinterpretasikan.Kesimpulan yang diperoleh dari basil penelitian tentunya menjawab tujuan penelitian. (1) Kategorisasi issue, yaitu : (a) Issue Iklan PT Djarum, (B) Issue Serikat Buruh, (c) Issue Tanggung jawab social, (d) Issue lobbying PT Djarum dengan Pemerintah, (e) Issue Inovasi Produk Rokok PT Djarum (f) Issue prestasi PT Djarum (g) Issue bauran pemasaran dan komunikasi. (2) masing-masing publik membentuk reputasi yang berbeda, dimana dalam organisasi reputasi yang dibentuk bergantung pada pengalaman masing-masing publik. (3) Reputasi berdasarkan pemaknaan terhadap kategori issue di media cetak, yaitu : (a) Nilai-nilai dasar organisasi menjadi akar reputasi yang baik, (b) Performa tiap brand merupakan implementasi bauran pemasaran dan komunikasi, (c) Inovasi merupakan keunggulan bersaing, (d) Terjebak dalam iklan kreatif yang bertentangan dengan tats cara clan tats krama periklanan, (e) Issue bunch yang negati f ketika di blow up oleh media akan berdampak buruk bagi reputasi.Adapun implikasi penelitian adalah (I) Implikasi akademis yaitu pergeseran konsep organisasi bisnis, menjadi konsep kapitalistik yang humanis, dan sensitivitas publik yang mudah berubah tidak dapat didefinisikan secara bake sebagai suatu sistem yang permanen. (2) Implikasi praktis yaitu riset tehadap media untuk memperoleh gambaran kualitas organisasi bisnis. Sedangkan rekomendasi penelitian adalah (1) Rekomendasi akademis yaitu pentingnya strategi teknis yang konkrit bagi upaya pembentukan reputasi organisasi, (2) Rekomendasi praktis yaitu (a) program yang konsisten nilai-nilai dasar organisasi, (b) Program komunikasi yang terbuka terhadap publiknya dan (c) Perlu banyak perhatian dan kemampuan ekstra dalam mengelola reputasi organisasi.Secara keseluruhan hasil penelitian, oleh peneliti dinyatakan telah memenuhi tujuan penelitian. Dan akhirnya, disadari atau tidak bahwa pengelolaan reputasi akan melibatkan kualitas dan adanya interaksi antara organisasi, publik internal dan ekstemal."

"Musik rock disebut sebagai bentuk dari budaya popular yang mengglobal,yang diidentikkan dan diperuntul-:kan bagi anak muda. Bahkan sekarang musik rock telah rnenjadi sebuah bagian dari identitas dan gaya hidup yang tak terpisahkan dari anak muda (pnda generasi atau zamannya) yang diterima dan eksis di belahan bumi mana pun. Fenomena tersebut muncul seiiring dengan berkembangnya aliran musik rock n roll kurang iebih 50 tahun yang lalu. Fenomena tentang musik rock sebagai musiknya anak muda hingga kini masih terus dipahami keterkaitannya dan melekat satu sama lain. Oleh karena itu daiam penelitian ini, dengan melihat kaitannya dengan kehadiran media rnassa, perrnasalahan yang muncul dan akan dijawab adalah bagaimana musik rock direpresentasikan oleh media cetak di Indoensia dalam icurun waktu 1977 - 2002.Adapun tujuan yang ingin dicapai daiam penelitian ini, setelah melihat bagaimana media massa mewacanakan pemberitaan tentang musik rock dan budaya anak muda, adalah juga berupaya untuk menguak ideologi apa yang berada di balik musik rock yang dari tahun 1950-an hingga kini masih digandrungi, digemari, dan bahkan menjadi identitas bagi anak muda.Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan atau perspektif yaitu cultural studies, berasal dari Birmingham School dan critical studies, berasal dari Frarzlgurt School, yang sama-sama berakar dari aliran Marxian. Dua pendekatan itu akan mengkaji dan menganalisis musik rock sebagai sebuah bentuk dari praktik budaya popular, budaya massal dan budaya industri yang telah mengglobal. Praktik-praktik budaya tersebut haruslah dihubungkan dengan hadimya media massa, yang dalam kacamata cuirurai studies dan crirical studies, ikut beroran mengkonstruksi pemaknaan musik rock dan budaya anak muda lewat konsep ideologi, hegemoni, dan wacana.Paradigrna penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis yang bersifat kualitatif dengan metode analisisnya critical discourse analyisis, yang melakukan texr anaivsis dan multi-level analysis secara inrertextuol. Adapun theoretical framework yang digunakan adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran Raymond Williams, Theodore W. Adamo, Louis Althusser, Antonio Gramsei, dan Stuart Hall. Sedangkan analythical framework yang dipergunakan mengacu pada critical discourse analysis-nya Norman Fairclough yang terbagi menjadi tiga dimensi yaitu, makro-struktur (sociocullurai pracrice), meso-struktur (discourse practice) dan mikro-struktur.Kesimpulannya bahwa musik rock dalam pemberitaannya pada media cetak di Indonesia dalam kurun Waktu 1977 - 2002 selalu dikonstruksi dan direpesesentasikan ke dalam makna sebagai sesuatu yang dinamis, penuh dengan jiwa perlawanan, pemberontakan dan sebagai bentuk dari gerakan anti~kemapanan atau counrer-cuirure. Media cetak dalam kurun waktu tersebut disimpulkan telah berhasil melanggengkan hubungan yang identik antara musik rock dan anak muda secara sistematis dan terstruktur. Musik rock yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, oleh media cetak di Indonesia dalam kurun waktu 1977 - 2002, dipandang sebagai bentuk dari perlawanau ideologis yaitu perlawanan terhadap penguasa politik. Pada akhirnya, ideologi yang bisa direpresentasikan oleh pemberitaan media cetak tersebuf adalah ideologi perlawanan terhadap "kekuasaan"."

"

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar. Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pernberitaan oleh media massa.

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidak pedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Asas tersebut dianut di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat di dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang. Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang. menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun tidak secara eksplisit .menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam pasal 66 Undang-undang No. 8. Tahun 1981 tentang Kitab. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana dikatakan:

'Tersangka atau terdakwa: tidak dibebani kewajiban pembuktian'

Sedangkan di dalam penjeiasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal. 66 KUHAP. tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga.tak bersalah.

Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Berbeda dengan di dalam sistem hukum yang digunakan di Amerika Serikat, banyak asas yang berkaitan dengan hak terdakwa dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusinya. Sehingga bukan saja tentang hak warga secara menyeluruh, akan tetapi hak warga yang disangka atau diduga telah melakukan kejahatan, diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan demikian merupakan ketentuan yang amat mendasar dalam kehidupan hukum negara tersebut. Amandemen pertama dari konstitusi Amerika menjamin tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, yang dapat dihubungkan dengan kebebasan pers.

"

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Masalah Penelitian:Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup belakangan ini kian banyak terungkap di lapangan baik berupa polusi udara, air maupun alam pada umumnya.Polusi udara yang terjadi pada waktu musim kemarau biasanya berupa kabut asap yang terjadi di Sumatera atau Kalimantan Barat.Selain peladang berpindah, yang biasanya dituding melakukan pembakaran hutan adalah pengusaha yang sudah mengantungi izin perkebunan kelapa sawit yang ingin melakukan land clearing secara mudah, murah dan cepat, sehingga bisa menanam benih kelapa sawit tepat waktu ketika musim hujan tiba.Belakangan ini fungsi media massa sebagai sarana hiburan semakin meningkat, terutama dengan munculnya berbagai stasiun televisi yang menambah khazanah media elektronik di tanah air.Di bidang lingkungan hidup dalam fungsinya sebagai sumber informasi media massa berperan untuk melakukan kontrol sosial (watch dog) terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup.Metode Penelitian: Dengan Content Analysis/Analisis Isi dan metode survey/kuesioner di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Jelambar.Tujuan Penelitian ini adalah:Untuk mengetahui peranserta media massa, khususnya media cetak terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan manfaat tulisan-tulisan di media massa tersebut terhadap masyarakat serta mengenai kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.Berdasarkan hasil dan pembahasan data yang diperoleh dan penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:1. Peran serta media massa, khususnya media cetak dalam penyebaran berita-berita/tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah lingkungan ternyata sangatlah kecil. Ini terlihat dari kecilnya persentase pemuatan tulisan mengenai masalah-masalah tersebut (tidak sampai 1%).2. Pemberitaan media massa belum memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari persentase responden yang membaca masalah lingkungan hidup hanya 13%. Sikap masyarakat belum banyak terpengaruh oleh pemberitaan media massa mengenai lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari responden yang menjawab dengan berbagai alasan untuk tidak menerapkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang diperolehnya dari media massa dalam kehidupan sehari-hari.Saran1. Insan Pers perlu mendorong media massa cetak untuk meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai lingkungan hidup. Dorongan pemerintah dalam era reformasi sulit diterapkan dalam era reformasi, karena pemerintah tidak mempunyai wewenang lagi sekuat seperti pada zaman Orba yang bisa mencabut SIUPP suatu Koran.2. Para Redaktur-sebagai pelaku utama pengambil keputusan-di ketiga media cetak tersebut perlu meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai masalah lingkungan di media masing-masing. Sehingga semboyan: think globally, act-locally benar-benar bisa diwujudkan.The Role of Mass Media in Socializing Environmental Aspect (Case Study in Three Newspaper published in Jakarta)Recently cases of environments pollution are increasingly uncovered in the field such as air pollution, water pollution as well as the nature in general.

Air pollution in the dry seasons usually known as cloud fog that occurs in Sumatera Island or West Kalimantan. The smoke fog usually occurs because of fired forests that cause air pollution in the neighboring countries such Malaysia and Singapore. Because of the air pollution by the smoke fog make the neighboring countries deliver a protest to Indonesian Government.

If we make an exploration, apparently the fired forest is caused by shifting cultivation that wants to make land clearing for their swidden agriculture areas.

Besides that, the next person that accused doing the forest fired are the entrepreneurs that hold approval to build palm field who want to do land clearing easily, chip and rapid, so they can engage in planting the palm seed on time when the rain season come.

While the pollution in the big city that occurs because of the smoke form the muffler of the vehicle that mixed with lead. Pollution of the vehicle is aggravated by the sum of the vehicle those own by the people.

As well as the pollution that occurs in the environment near industries that throws the wastewater to the rivers, to the ground or release to the nature without chemically treatment process. The more over is pollution from the waste of the household to the water bodies such as lake, dam, river, pond or water channel. Those because of the People?s manner that used the water bodies as place to defecation or used the water bodies as `huge septic tank' for their closet in the household.

Whereas in the other edges the people also used the water bodies as water resources for daily need. Recently the need of the environment conservation is felt increasing. Those because increasing of the sum of population of the people made bigger compression to the environment.

Problem Formulation

In the Article 3 of The Law No. 40/1999 about Press, enclosed that national press (mass media) have functions as:

1. As information resources

2. Education

3. Entertainment and

4. Social control.

Recently, entertainment function of mass media is increasing, mainly because of the establishment of new private television stations in the country.

Trend of uniting the education and information function lead to shape of new communication such as Infotainment and Edutainment. (Dahlan 1990:3-20). In the field of environment, int its function as information resources, mass media has important role to provide social control (watch dog) to the private sector those doing pollution or destroying the environment.

But in the context as watch dog, not all of the mass media play its role excellently. Maybe in the side of the management of the mass media less understand the meaning of the air pollutions problems, pollution of the physical or social environment, to be covered intensively.

The less understanding of environmental problems in the management of the mass media, make them not give suitable place for environment news.

Survey Methods:

- Content Analysis for environmental news those were enclosed in the Kompas, Republika and Sinar Harapan Daily Newspaper.

- Purpossive Sampling for wives in the slump area of Jelambar and exclusively area of Menteng.

Purpose of the survey:

- To identify the participation of mass media, especially printed newspaper on environmental problems and the benefit of the articles in mass media on society and about social awareness on environmental sustainability.

From the survey can be made conclusion that:

1. Participation of mass media especially printed mass media in spreading news/articles on environmental news very tiny. This can be seen from very little the percentage of contained in the publication on those issues.

2. Mass media coverage not yet gives bigger benefit on environmental sustainability. Those can be seen from the percentage of respondent only 13% reading environmental news. Society's attitude not yet influenced by newspaper coverage on environment. Those can be seen from the respondent that using various reason not to applicate their knowledge on environment they got from mass media on daily life.

Recommendations:

1. Mass media man need to push the mass media to increasing intensity of coverage on environmental news. Push from the government in reform era rather difficult to applicate, because the government has no power anymore as strong as Orba rezim that can banned license of a media.

2. Editors-as prime actor in decision making-in the three mass media need to increase the intensity of coverage on environmental issues in each media. So the motto: think globally, act locally can be realized."

"Ketika perusahaan memperluas kekuasaannya pada berbagai media yang berbeda, pengalaman empirik kerap menunjukkan bahwa kepemilikan silang justeru membuat informasi lebih serupa dan memihak pemodal dibandingkan sebelumnya.Penelitian ini menyandarkan diri pada kajian ekonomi politik media kritis, berupaya mengeksplorasi kontestasi antara kepemilikan silang Nary Tanoesoedibjo dengan pemberitaan di RCTI, TRIJAYA FM dan TRUST mengenai kasus NCD Fiktif yang dialaminya, dominasi dan hegemoni struktur terhadap agensi dalam mempengaruhi isi berita, berikut pola yang terbentuk karena itu.Temuan yang didapat melalui wawancara rahasia dengan awak newsroom, pengamatan dan analisis isi media, sangat menarik_ Di sini, peneliti menemukan bahwa media massa yang bernaung di bawah Media Nusantara Citra (MNC), subholding Bimantara yang mengurusi bidang multimedia dan penyiaran, dapat disebut sebagai contoh yang memadai untuk menggambarkan bagaimana kontestasi, dominasi dan hegemoni terjadi. Newsroom yang sejatinya harus independen dan jauh dari intervensi struktur, justeru menjadi corong. Pada akhirnya, wujud isi media tetap penuh dengan pemberitaan yang dipesan untuk kepentingan pemiliknya. Pola yang terjadi adalah pola yang pada intinya mendukung Hary Tanoesoedibjo sebagai sosok yang tidak bersalah, sebagai korban dan menuding pihak-pihak lain sebagai 'brutus' yang menjatuhkan citra dirinya sebagai taipan media massa di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus kasus tertentu. Selain itu, berguna untuk pembuktian teori-teori dalam kajian ekonomi politik media. Secara praktis, dapat menggugah dan meneguhkan kesadaran para jurnalis dan mungkin pemilik jaringan lintas media massa bahwa penyajian isi media massa berkaitan dengan tanggungjawab moral dalam pembentukan opini publik.

---

When corporations expand their control over many different kinds of media (cross ownership) , they speak glowingly of providing richer public choices in information. But the empiric experience has been the common control of different media makes those media more alike than ever.

This research positioning itself to the critical political economy approach, tried to explore the contestation between Hary Tanoesoedibjo's cross ownership with the news in RCT1, TR1JAYA FM, and TRUST about NCD Fictive case of his own, domination and hegemony structure to the agency in persuading the news content, including the pattern which is made by.

What was found from the secret interview with newsroom personel, observation and media content analysis, very interesting. Here, the research found that mass medium which are standing under Media Nusantara Citra (MNC), Bimantara subholding which is care for multimedium field and broadcasting, can be take as a good example to describe how contestation domination and hegemony are happened. Newsroom which should be independent and far from structural intervension, became edge. Though once it happened a self dispute inside the journalist, in the end the news content still full with the news that are ordered for the owner self business. The exist frame was frame which is supporting Hary Tanoesoedibjo as innocent being, as victim and suspecting another sides as "Brutus" that tried to destroyed his image as king of mass media in Indonesia.

In academic way, this research can be set as provocation of idea to continuing the research with theme that leads to selected cases. Besides, it is."

"Surat kabar merupakan lawan nyata atau musuh penguasa mapan, seperti pemerintah yang diktator. Keadaan seperti ini mencontohkan kemampuan surat kabar untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat. Pola hubungan pers semacam itu pernah dirasakan di Indonesia pada masa pemerintahan terdahulu (Orde Baru). Namun dalam beberapa mass pemerintahan terakhir terjadi beberapa perubahan yang sangat berarti di dunia pers, yaitu ketika dihapuskannya SIUPP dan dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen). Hegemoni pemerintahan pun memudar. Memudarnya hegemoni pemerintah tidak dengan serta merta memberikan kebebasan kepada media dalam menentukan arah, isi, dan bentuk pemberitaan. Karena ia pun harus berhadapan dengan kekuatan lain, yaitu pemilik atau pemodal, dan pasar. Kepemilikan media dan kepentingan si pemilik media menjadi fenomena yang menarik dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh pada Desember 2004, dengan keikutsertaan pemilik Surat Kabar Media Indonesia (MI) Surya Paloh. Pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, Surya Paloh yang pada saat itu menduduki posisi Pemimpin Umum Harian Umum Media Indonesia sekaligus pemilik, turut serta dalam penanggulangan bencana.Dalam beberapa edisi Media Indonesia, Surya Paloh diberitakan melakukan berbagai kegiatan yang terkait pada penanggulangan bencana. Tidak kurang enam hari (edisi 28 Desember 2004 hingga 2 januari 2005), pemberitaan Harian Umum Media Indonesia didominasi oleh berita dan foto bencana gempa dan tsunami di Aceh. Dari rata-rata 20 halaman berita setiap edisi, sebanyak 16 halaman digunakan untuk halaman khusus "Indonesia Menangis". Otomatis selama enam hari itu, banyak halaman regular yang dihilangkan. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, khususnya pada kasus bencana gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004. Untuk memahami permasalahan tentang pola hubungan yang terbentuk antara redaksional Surat Kabar Nasional Harian Media Indonesia dan pemiliknya, diperlukan berbagai teori dari berbagai kajian tentang media massa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari realitas. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tidak dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan kuantitatif, melainkan berdasarkan deskripsi cermat atas realitas.Peneliti memusatkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya. Dalam melaksanakan tugas keredaksionalan tentunya ada pola-pola tertentu yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan redaksional Surat Kabar Media Indonesia. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti adalah untuk mengamati pola hubungan yang terbentuk antara redaksi dan pemilik media, terkait pemberitaan gempa dan tsunami di Aceh. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pers bersikap saat berhadapan dengan kepentingan pemilik media.Berdasarkan penelitian pada hubungan yang terbentuk antara redaksional Media Indonesia dan pemiliknya, terlihat bahwa kebijakan redaksional di Media Indonesia masih dikuasai oleh elit dominan, dalam hal ini Surya Paloh sebagai pemilik media.Keterlibatan pemilik media, meski hanya berupa arahan, tentunya juga berpengaruh pada proses produksi dan pola pemberitaan. Harian Umum Media Indonesia sebagai institusi pers harus tetap menjaga integritas dengan menjaga mutu dan bobot beritanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan khalayak pembaca dengan tampilan harian umum yang tetap mengedepankan etika jurnalistik yang berlaku.Secara akademis, penelitian ini bisa menjadi pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus-kasus tertentu. Di masa sekarang ini, di mana pemilik media menjadi salah satu kekuatan yang dihadapi media massa, pers diharapkan bisa bersikap lebih tegas mengedepankan etika jurnalistik."

"Tesis ini mengkaji pemberitaan RCTI pada menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Krisis ekonomi sejak awal tahun 1997 memicu gelombang aksi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh berbagai unsur dari kalangan kelas menengah serta massa akar rumput di perkotaan. Aksi-aksi protes yang dimotori mahasiswa sendiri menjadi semakin besar, sebagian karena pemberitaan media baik di dalam maupun di luar negeri yang memblow-up aksi-aksi tersebut, sehingga mampu menekan institusi-institusi politik formal seperti DPR/MPR untuk menuntut Soeharto mundur dari jabatan Presiden. Selain itu, pemberitaan media tentang krisis ekonomi dan kerusuhan massal dengan berbagai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat mampu membangun image tentang situasi chaos dan ketidak-berdayaan negara mengendalikan situasi yang ada, dengan demikian mendelegitimasi penguasa negara.RCTI sebagai media yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bambang Trihatmojo yang tidak lain dari anak Presiden Soeharto ternyata juga menunjukkan resistensinya terhadap kekuasaan negara. Fakta tersebut membuktikan bahwa media sebenarnya tidak pernah bersifat monolit menampilkan ideologi tunggal. Sebaliknya, media sebenarnya senantiasa menampakkan pluralitas ideologi dan kepentingan. Bahkan di negara-negara totalitarian, wajah media tidak semata-mata mewakili kepentingan negara, melainkan juga kepentingan berbagai pihak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara.Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, media diposisikan sebagai aparat ideologi negara, sebagai bagian dari instrumen politik hegemoni negara. Namun negara sebenarnya tidak pernah mampu sepenuhnya mengontrol media. Sekecil apapun selalu ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan resistensi. Realitas masyarakat dan negara Orde Baru sebenarnya sangat kompleks. Struktur ekonomi-politik Orde Baru tidak bersifat kaku, monolit dan tidak tergoyahkan. Sebaliknya struktur ekonomi-politik Orde Baru mengandung kontradiksi-kontradiksi, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi-politik global. Berbagai kontradiksi itulah yang memungkinkan lahirnya peluang bagi resistensi terhadap negara. Studi yang dilakukan dalam tesis ini menunjukkan bahwa media sebenarnya lebih sebagai "the battle ground for competing ideologies" daripada sebagai apparatus ideologi yang senantiasa tunduk dan takluk kepada negara."

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Penelitian ini mencoba mengungkap konstruksi media pada isu-isu yang melatar belakangi pemasalahan sosial pada kasus dampak semburan lumpur di Sidoarjo dalam pola hubungan media, masyarakat (civil society), negara (state), dan pasar (market), dengan segala subjektifitasnya dalam mendefinisikan realita sosial menjadi realitas media dimana didalamnya melibatkan komunikasi politik, dan aktor-aktor sosiai termasuk politik media dalam menseleksi sebuah isu atau peristiwa, yang dengan penilaian tertentu yang boleh jadi hal itu dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideoiogi, politis dan ekonomis owner-market, sehingga dipandang memenuhi keriteria layak dimuat atau tidak layak muat. Atau bisa jadi konstruksi-konstruksi pemberitaan ini juga pengaruh dari Issues Management yang dibuat aktor-aktor sosial, karana semua memiliki kepentingan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dangan paradigma konstruktif. Dengan unit analisis seluruh isi berita yang melatar belakangi permasalahan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo pada surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo (periode Juni 2006 hingga Mei 2007). Data penelitian diperoleh dari klipping koran; wawancara pada profesional surat kaban studi Iiteratur dalam rangka memberikan konteks terhadap temuan dalam penelitian. Alasan pemilihan media yang diteliti adalah: koran terbitan pagi; distribusinya nasional area; jenis koran umum; latar belakang kepemilikan dan profesional di sural kabar hubungannya dengan ideologi yang berpengaruh pada visi-misi yang diemban media tersebut. Hal ini berkailan dengan proses produksi berita pola Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) tentang lima faktor yang mempengaruhi produksi berita yakni: ideological level, extra media level, organizational level, media routine level dan individual level. Dalam penelitian ditemukan adanya beberapa kategori isu yang diangkat secara berulang-ulang oleh media dan mendapat porsi terbanyak dari setiap pemberitaan pada kasus lumpur Sidoarjo, sehingga secara signifikan isu-isu tersebutlah melatar belakangi perrnasalahan sosial adapun isu-isu tersebut adalah pada permasalahan; kopensasi, pengungsi/pengungsian, hukum dan lingkungan. Peneliti juga menemukan adanya ketidak konsistenan media dalam konteks ideologi yang di emban media tersebut dalam membentuk realitas sosial. Terbukti dari media yang diteliti, hampir semua mengangkat topik yang sama pada peristiwa yang sama. Sedikit perbedaan terungkap hanya pada lead berita, nara sumber yang dikutip dan peletakan halaman berita pada isu-isu yang melatar belakangi permasalahan sosial tadi. Hal tersebut juga yang membedakan dalam pengkonstruksian media sebagai realitas sosial, termasuk sikap media lerhadap kasus tersebut yang tertuang dalam editorial dan artikel opini. Saran akademis sebagai tindak Ianjut penelitian ini adalah dirasakan metode kualitatif belum mampu menjelaskan perbedaan pengkonstruksian satu media dengan lainnya terhadap suatu obyek, untuk itu diperlukan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang dalam penelitian ini peneliti mencoba sedikit menggunakan data kuanitatif untuk melengkapi analisis kualitatif untuk melihat perbedaan pengkonstruksian masing-masing media. Keterbatasan penelitian antara lain, kasus ini masih terus berjalan hingga penulisan ini, dimasa yang akan datang bisa jadi isu yang dilemukan dalam penelitian akan tidak sama. Disisi lain untuk narasumber dari media hanya didapat dari pekerja media (redaktur). Sehingga tidak dapat mengungkap secara langsung pandangan dan keterlibatan pemilik media sebagai regulator."