Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Set of problems in this thesis are, how does strategy of increasing the obedience of personal tax payers to increase income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng, what does strategy that has been using at KPP Jakarta Cengkareng has reached target of tax revenues planning, what constraints that has been facing to increase personal tax payers to reach target of revenues planning at KPP Jakarta Cengkareng.Research in this thesis uses descriptive analysis method with qualitative approach on the study of policy. Technique on data collection is in the form of book and field study and through depth interview with related parties.The research results in a summary, which implies that according to increase personal income tax, KPP Jakarta Cengkareng uses to the front integration strategy, market penetration strategy, market development strategy, and product development strategy. To increase new tax payers, KPP Jakarta Cengkareng uses market development strategy, through extensification activities like canvassing, tax payers operation and information instrument data. To the front integration strategy involve increasing of supervision to tax payers so increase that tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Along with the application of this strategy, KPP Jakarta Cengkareng uses supervision to tax payers, pressing a claim of tax, and law enforcement. Market penetration strategy is one of strategy that is concentrated various efforts to increase tax payers obedience to increase tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Meanwhile the application of this strategy uses intensification strategy. Product development strategy aims to increase personal income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng through increase or modify products or services, like giving service and illumination to tax payers_ Based on data, personal income tax revenues planning that can be realized by KPP Jakarta Cengkareng has been succeed because realization of personal income tax revenue in 2005 about 97,6%. According to writer opinion, there are 6 (six) factors to increase personal income tax at KPP Jakarta Cengkareng among others are: revenues planning, tax service office (KPP), procedure, strategy, tax payers, and tax payers obedience. KPP Jakarta Cengkareng faces constraints to optimally personal income tax imposition, consist of number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng is not proportional with the area of KPP Jakarta Cengkareng, lack of infrastructure at KPP Jakarta Cengkareng to support operational activities, lack of tax payers awareness and obedience to implement tax regulation, and lack of tax payers data collection.Preferably, KPP Jakarta Cengkareng gives suggestion to Directorate General of Taxation to increase number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng with professionals and top human resources to support operation activities in KPP so maximize that revenues KPP Jakarta Cengkareng should be divided into some KPP because, area of KPP Jakarta Cengkareng so wide and KPP can maximize supervision and build to tax payers. Preferably to supervise all tax payers because, according to writer monitoring, KPP Jakarta Cengkareng only supervise to tax payers who has big contribution like determining STP to 100 tax payers and another 100 tax payers. Along with law enforcement, determining STP is conducted to tax payers who hasn't filled taxation obligation as tax regulation. To increase knowledge and comprehension of tax regulation for tax payers and fiscus at KPP Jakarta Cengkareng.To increase knowledge and comprehension in system and procedure of taxation, KPP Jakarta Cengkareng gives illumination to his employee through training, so increase better services to tax payers. Illumination to tax payers is going continue and consistent with direct and indirect methods. Direct method activities to tax payers hasn't reached target because, according to writer monitoring illumination method has been doing at beginning of fiscal year, in third month preferably illumination activities conduct every two months in a year and be conducted in potential public places like shopping center, malls, political district administrative by lurah. It's necessary to modernize all infrastructure that has been available in KPP are minus, like broken printers, out of orders computers, etc, that has hampered activities of fiscus to gives services to tax payers and reach revenues target that has given to KPP Jakarta Cengkareng."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi.Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %.Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%.Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan "

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Tesis ini membahas kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pembanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WPOP. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Diasumsikan bahwa penghasilan wajib pajak yang besar dapat menambah harta wajib pajak tersebut. Artinya, wajib pajak yang mempunyai harta yang banyak identik dengan penghasilan yang besar. Penghasilan yang besar seharusnya membayar pajak yang besar juga. Harapan bila diketahui jumlah nilai harta terutama WPOP akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan tentang kebijakan kewajiban dilampirkannya daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis eksplanatif dan eksploratif. Hasil penelitian bahwa alasan diwajibkannya kepada WPOP untuk melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pertama sebagai bahan pembanding atas kewajiban pajak terhutang. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk perubahan peraturan perpajakan. Hasil penelitian lainnya ternyata pemanfaatan daftar harta sebagai bahan pembanding atas kewajiban perpajakan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain kesadaran WPOP dalam melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih rendah. Perlakuan WPOP yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga belum optimal jika dilihat dari data jumlah surat himbauan yang diterbitkan. Kompleksitas permasalahan pelaporan daftar harta WPOP berkaitan dengan pemanfaatan daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak. Surat himbauan atau dengan cara lain sebaiknya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WPOP yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Pajak yang memadai, termasuk adanya data yang riil dan akurat serta aparat pajak yang memiliki integritas dan wawasan yang tinggi, yang dapat menunjang kinerja secara efektif dan efisien dalam penggalian potensi penerimaan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

This thesis discuses about the Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy as the comparison upon the fulfillment of tax obligation of Individual Person of Tax Payer. This research is conducted in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. It is assumed that the income of tax payer who has lots of property identically with the great deal of income. Great deal of income is supposed to pay great deal of tax too. It is expected that if it is known the total value of the property especially the Individual Person of Tax Payer will be able to maximize the income of the state from the tax sector. The problems in regard to obligation policy by attached list of properties as the tax intensification medium in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. This research is qualitative one by the type of explanative and explorative.

The result of the research is that the reason for the Individual Person of Tax Payer obliged to attach/to fill in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person are firstly as the comparison material on the payable tax obligation. Second, as the reference material for the changes of tax regulations. The other result of the research is in fact that the exploiting of list of property as the comparison material on the tax obligation Individual Personal of Tax Payer in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading not yet conducted maximally. In the other side, the awareness of Individual Person of Tax Payer in attaching/filling in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person is still low. The attitude of Individual Person of Tax Payer who does not attach/fill in list of property in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading also not yet maximally seen from the data of the number of urge letters issued.

Complexity of report problems of list of property of Individual Person of Tax Payer relate with the exploiting of list of property as the medium of tax intensification. The urge letter or by other ways are better to used by Directorate General of Tax upon the Individual Person of Tax Payer in other words who do not do their duties in according to the effect tax regulation. The preparation of propriety medium and means in Directorate General of Tax, include the availability of real and accurate data and the tax officers who have high integrity and views, which are able to support the performance effectively and efficiently in digging the potency of tax acceptance especially upon the Individual Person of Tax Payer."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."