Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas bantuan Komando Kewilayahan Kodam Jaya dalam membantu Pemda untuk mengatasi bencana alam dan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan dapat terlaksana dengan baik bila didukung oleh prajurit Komando Kewilayah yang profesional. Kelompok acuan dilingkungan militer adalah kelompok yang berperan sebagai pengarah, panutan dan pengontrol prajurit dalam mematuhi peraturan-peraturan dan norma-nonna di lingkungan militer. Dengan peranan tersebut kelompok acuan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme prajurit. Tesis ini ingin mengetahui bagaimana peranan kelompok acuan meningkatkan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah survai melalui pengisian kuesioner dan wawancara. Jumiah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang diambil dengan cara Proportionate Stratified Random Sampling.Penemuan penting penelitian ini adalah peranan kelompok acuan dalam meningkatkan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya selama ini baik, dan semakin baik peranan kelompok acuan semakin baik profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan. Temuan ini didukung dengan hasil uji regresi yang diperoleh persamaannya Y = 38,091 + 0,510 X + e, pelaksanaan togas prajurit Komando Kewilayah Kodam Jaya selama ini baik dan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya dapat mendukung peningkatan ketahanan daerah Kodam Jaya.

---

The assistance task of Territorial Command of Military Region Command of Jakarta in providing assistance to solve the natural disaster and assisting the police in security and orderliness task may be performed appropriately if supported by the professional soldiers of the Territorial Command. The referred group in military environment is the group having a role as a director, patron and controller of the soldiers in complying with the regulations and norms of military. With that role it is expected that such group can improve the soldier professionalism. This thesis is prepared to know how is the role of the referred group in improving the professionalism of the soldiers of Territorial Command of the Military Region of Jakarta in performing their tasks.

The method applied in this research is the survey through questioner and interview. Total sample used is 100 persons taken on Proportionate Stratified Random Sampling basis.

The important discovery in this thesis is the role of the referred group in improving the professionalism of the soldiers of Territorial Command of Military Region of Jakarta all this time is good, and the better the role of the referred group, the better the professionalism of the soldiers of the Territorial Command. It is supported by the regression testing findings obtained with equation Y = 38.091 + 0.510 X + e, the implementation of the task of soldiers of Territorial Command of the Military Region of Jakarta is good all this time and their professionalism can support the improvement of the security of territory of Military Region of Jakarta."

"Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian.Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa.Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa.Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer.Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara."

"ABSTRAKTentara dibawah usia 18 tahun atau tentara anak merupakan salah satu permasalahan yang ada hingga saat ini. Permasalaha ini juga terjadi di Inggris. Sementara itu salah satu bentuk komitmen internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dibuatnya Protokol Opsional PBB tahun 2002. Inggris merupakan salah satu negara yang meratifikasi Protokol Opsional PBB tahun 2002. Namun sikap Inggris pada deklarasinya di Protokol Opsional PBB tahun 2002 tidak sejalan dengan isi Protokol Opsional tersebut. Tesis ini akan membahas latar belakang pemerintah Inggris, masih melakukan perekrutan tentara dibawah usia 18 tahun yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Protokol Opsional PBB tahun 2002. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya celah dari Protokol Opsional PBB tahun 2002, dan celah ini kemudian digunakan oleh pemerintah Inggris untuk menjelaskan keadaan domestiknya.

---

ABSTRACTSoldiers under 18 years of old or child soldiers is one of the problem that exist today. This problem also occurs in the United Kingdom. Meanwhile, one of the international commitmenst to resolve the issue was the creation of the UN Optional Protocol of 2002. United Kingdom was one of the countries that ratified the UN Optional Protocol of 2002. However, the United Kingdom attitude to its declaration at the UN Optional Protocol of 2002 was not in line with the contents of the Optional Protocol. This thesis will be discussed the background of the British government, still recruiting soldiers under the age of 18 who are inconsistent with the agreement in the UN Optional Protocol of 2002. This thesis uses a qualitative research approach. The results of this study show the gap of the UN Optional Protocol of 2002, and this gap is used by the British government to explain its domestic circumstances."

"ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN KELUARGANYA (KAJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN DLEH DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan TNI AU,(2) Untuk mengkaji tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarganya oleh Dinas Hukum TNI AU kaitannya dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 12003 tentang Advokat, (3) Untuk mengkaji kendala yang dialami Dinas Hukum TNI AU dalam pelaksanaan bantuan hukum serta (4) Untuk mengkaji upaya yang dilakukan Dinas Hukum TNI AU untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada prajurit dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan data di lapangan sebagai data penunjang. Bantuan Hukum merupakan salah satu aspek hak asasi manusia, tak terkecuali bagi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI AU dan keluarganya. Adanya hak rawatan kedinasan berupa hak bantuan hukum sangat diperlukan. Bantuan hukum di lingkungan TNI AU dilaksanakan oleh para Perwira Hukum dan PNS dengan kualifikasi Sarjana Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di dalam sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan surat ijin beracara secara insidentil kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III2004 tanggal 13 Desember 2004, pelaksanaan bantuan hukum oleh Dinas Hukum TNI Angkatan udara dapat dilaksanakan dengan baik, jikapun ada hambatan berupa keterbatasan personel, biaya dan lain-lain masih dapat ditanggulangi. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan penambahan jumlah personel, penambahan anggaran biaya, mengikursertakan para perwira hukum dalam kursus-kursus Advokasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas memberikan bantuan hukum."

"Manchuria merupakan gaya hidup bagi Jepang. Selain itu, letak Manchuria sangat strategis untuk menahan serang_]an Komunisme Rusia dan menyerang Cina. Hal terakhir inilah yang di dijadikan alasan Jepang untuk menduduki Manchuria. Manchuria dapat menyediaknn bahan baku untuk Industri Jepang dan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil Industrinya. Untuk itu ditempatkanlah satu divisi angkatan darat yang disebut Tentara Kwantung. Tentara Kwantung dengan per_sonil 4.350 orang ini bertanggung jawab dalam mempertahankan daerah-daerah di Manchuria yang menjadi milik Jepang dan melindungi orang Jepang yang berada di sana. Tetapi se_benarnya tidak hanya hal itu saja yang mereka lakukan, mereka menaklukkan daerah-daerah yang abadi Manchuria yang belum ditaklukkan Jepang. Akhirnya Tentara Kwantung barhasil menaklukkan seluruh Manchuria dan mendirikan Negara Manchukuo pada tahun 1932, Tindakan Jepang di Manchuria itu mendapat tantangan dunia internasional. Untuk itu Liga Bangsa-bangsa mengutus Komisi Lytton untuk menangnni kasus ini. Jepang diminta untuk meninggalkan Manchuria, tetapi Jepang monolak dan akhirnya keluar dari Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1933."

"Skripsi ini membahas tentang Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL pada masa kemerdekaan hingga Agresi Militer I. KNIL sebelumnya merupakan tentara bentukan pemerintah kolonial yang berfungsi untuk mengamankan dan menaklukan wilayah nusantara sejak awal pembentukannya di tahun 1830-1942. Pada tahun 1942 ketika wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, KNIL dibubarkan. Sebagian besar prajuritnya ditahan dan sebagian perwiranya berhasil melarikan diri ke Australia. Lalu pada tahun 1945 setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali wilayah Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membentuk kembali tentara KNIL. Selama proses pembentukan itu berbagai kebijakan dilakukan seperti reorganisasi, dan perekrutan kembali. Setelah berhasil membangun kembali KNIL, Belanda melanjutkan aksi nyata penjajahan dengan tindakan agresi militer pertamanya pada tahun 1947 di wilayah Jawa dan Sumatera.

---

This thesis discusses the Royal Netherlands East Indies Army KNIL at the time of independence to Colonial Army Military Aggression I. Firstly, an army formed by the colonial government serves to secure and conquer the archipelago since the beginning of its establishment in the year 1830 to 1942. In 1942 when the Dutch East Indies fell to the Japanese, KNIL was disbanded. Most of the soldiers were detained and some officers managed to escape to Australia. Then, in 1945 after Japan 39 s defeat in the Pacific War, the Netherlands wishes to re colonize Indonesia. One way is to reshape the Colonial Army soldiers. During the process of formation, various policies carried out such reorganization and recruitment back. After successfully rebuild KNIL, the Dutch continued occupation of real action with his first act of military aggression in 1947 in Java and Sumatra."

"Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum internasional dan keputusan peradilan berkenaan dengan perekrutan tentara anak-anak, dan untuk mengetahui caranya aksi rekrutmen tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo di Konflik Ituri, Kongo memenuhi unsur pidana dalam Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan memeriksa perjanjian internasional yang terkait dengan larangan perekrutan tentara anak dan pendekatan yang digunakan dan preseden yang ditetapkan oleh peradilan internasional dalam mengadili dan memutuskan kasus perekrutan tentara anak.

---

This thesis discusses the act of recruiting child soldiers into a form of war crime which is reviewed based on international law. The case used in this paper is the case of the recruitment of child soldiers by Thomas Lubanga Dyilo as President of the Congolese Patriots Union (UPC) and the Commander of the Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) in the conflict in Ituri, Congo. The purpose of writing this thesis is to understand the background of the prohibition on the recruitment of child soldiers in armed conflict, to know the provisions of international law and judicial decisions regarding the recruitment of child soldiers, and to find out how. The recruitment of child soldiers was carried out by Thomas Lubanga Dyilo at The Ituri conflict, Congo fulfilled the criminal element in Article 8 (2) (e) (vii) of the Rome Statute. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical by examining international treaties related to the prohibition of the recruitment of child soldiers and the approaches used and the precedents set by the international judiciary in adjudicating and deciding cases of the recruitment of child soldiers."

"Skripsi ini membahas mengenai pasukan Inggris yang bertugas untuk menjalankan tugas pasca Perang Dunia II, yaitu AFNEI. Di Sumatera, pasukan ini difokuskan di kota-kota penting di Sumatera yaitu Medan, Padang, Bukittinggi, dan Palembang. Selama di Sumatera, AFNEI berhasil melucuti dan mengevakuasi Pasukan Jepang, serta menghimpun penjahat perang; dan mengevakuasi APWI. Namun, pasukan ini juga dihadapkan pada konflik antara pihak Indonesia dengan NICA dan juga Jepang yang kemudian menyeret AFNEI ke dalam konflik tersebut ketika AFNEI melakukan tindakan yang menurut pihak Indonesia adalah bentuk kerja sama dengan NICA atau Jepang.

---

This thesis discusses the British troops who were doing their post-World War II duties namely AFNEI. In Sumatera, this troops were concentrated in some important cities such as Medan, Padang, Bukittinggi, and Palembang. In Sumatera, AFNEI was succeeded in taking away the Japanese weapons, evacuating them, gathering battlefield criminals, and evacuating APWI. On the other hand, this alliance also faced conflicts among Indonesians, NICA, and the Japanese colonials. AFNEI was also involved in that conflict as Indonesians suspected them to do something considered as cooperation among AFNEI, NICA, and the Japanese Colonials."

"ABSTRAKWanita masuk ke dunia militer, khususnya Angkatan Darat sudah lebih dari seperempat abad. Akan tetapi sampai sekarang belum juga ada wanita militer di ketiga angkatan perang berpangkat perwira tinggi. Pada umumnya wanita militer, khususnya di Angkatan Darat keadaannya tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan keadaan wanita militer sekarang hanya terletak pada kesempatan mereka memasuki kecabangan-kecabangan yang ada di Angkatan Darat. Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga kecenderungan intensifying, decomposing, dan recomposing, dua diantaranya sangat menonnjol di Angkatan Darat, adalah intensifying dan recomposing. Hal tersebut tidal, terlepas dari sejarah pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat itu sendiri. Prespektif jender belum dimiliki oleh wakil-wakil organisasi wanita yang tergabung dalam Kowani pada waktu itu. Akibatnya, saran-saran atau masukan-masukan yang diberikan kepada pimpinan Angkatan Darat tidak sensitif jender. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat kondisi masyarakat pada waktu itu. Recomposing tidak terlepas dari adanya intensifying. Akibatnya. Jabatan-jabatan kunci dalam sturktur organisasi Angkatan Darat dipegang oleh pria. Kondisi-kandisi tersebut tidak jarang menyebabkan wanita bersikap ambigu dalam kerier mereka. Kadangkadang wanita militer mengharapkan adanya perubahan. Akan tetapi, begitu mereka menyadari bahwa sukar bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan tersebut, akhirnya pasrah dan daya swing mereka melemah. "