Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain memberikan kontribusi positif, perkembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) juga membawa dampak negatif, seperti semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban perdagangan berjangka akibat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka dengan memberikan informasi yang tidak jelas dan bersifat menjebak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan PBK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) perlu membuka saluran komunikasi yang beragam, agar informasi dari masyarakat dapat diterima dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Salah satu saluran komunikasi yang digunakan Bappebti untuk memberi pelayanan informasi yang cepat adalah e-Government, yaitu dengan menyediakan fasilitas website (www.Bappebti.go.id) sebagai sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari dan dibutuhkan masyarakat mengenai PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara penerapan e-Govemment yang dilakukan Bappebti dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti, juga untuk menjelaskan penilaian para pencari informasi PBK mengenai penerapan e-Govemment Bappebti dan kualitas pelayanan informasi Bappebti.Pada penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan populasinya adalah seluruh masyarakat yang pernah mengunjungi website Bappebti. Teori yang digunakan untuk menilai e-Govemment adalah teori electronic quality (e-qual) yang dikemukakan oleh Bames dan Vidgen, sedangkan untuk kualitas pelayanan informasi menggunakan teori service quality (servqual) yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan e-Government yang dilakukan Bappebti memiliki hubungan positif dan sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Dari hasil penilaian penerapan e-Government Bappebti diperoleh hasil baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum memenuhi harapan para pencari informasi PBK. Selanjutnya, untuk penilaian kualitas pelayanan informasi Bappebti juga masuk dalam kriteria baik, namun nilai kualitas pelayanan informasi Bappebti masih belum memuaskan karena masih banyak pencari informasi PBK yang merasa belum puas dengan pelayanan informasi yang diberikan Bappebti.Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, Bapebti dapat meningkatkan pelayanan melalui e-Governmentnya karena penerapan e-Government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Untuk meningkatkan e-Governmentnya, Bappebti perlu menampilkan informasi-informasi yang lebih lengkap pada websitenya, terutama informasi yang sering dibutuhkan masyarakat. Bappebti juga harus menjaga informasi-informasi yang ada pada website agar tetap up to date. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, koordinasi antar bagian di Bappebti perlu ditingkatkan.

---

In addition to give the positive contribution, the development of the Commodity Futures Trading (CFT) also gives the negative impact, such as there are more people become the victims of the futures trading caused by the irresponsible persons who exploit the people who do not know about the futures trading by giving unclear and trapping information. To anticipate the said matter and to wide spread the information relating to CFT, it is necessary for the Supervisory Council of Commodity Futures Trading (Bappebti) to open the venous communication channels in order that the information from the community can be received immediately and can be followed up immediately and properly. One of the communication channels utilized by Bappebti to give immediate information is the e-Government, namely by providing the website facility (www.Bappebti.go.id) as the information source, especially the information which is frequently searched and needed by the community about CFT. Objective of this research is to explain the relationship between the e-Government application carried out by Bappebti with the infomiation service quality of Bappebti, and also to explain the evaluation of BPK information seeker concerning the e-Government application of Bappebti and the quality Bappebti information service.

This research utilizes the descriptive analysis method with quantitative approach and the population is all communities who have ever visited Bappebti website. The theory that is utilized to evaluate the e-Government is electronic quality (e-qual) which is proposed by Bames and Wdgen, while the information service quality utilizes the senlice quality (serqual) which is proposed by Zeithaml-Parasuraman-Berry.

From the results of the research it is known that the application of e-Government which is carried out by Bappebti has the positive and strong relationship with the quality of Bappebti information service. Results of the evaluation toward the e-Government application carried out by Bappebti are good, however there are still several shortages that haven't fulfilled the expectation of the CFT information seeker. Then, the evaluation toward the quality of Bappebti information service is also good, but the quality value of Bappebti infomation service has not been satisfying yet because there are still many CFT information seekers who feel unsatisfactory with the information service provided by Bappebti.

Based on the finding results, it can be concluded that to improve the quality of its information service, Bappebti can improve the service through its e-Government since the application of e-Government has the strong relationship with the quality of Bappebti information service. To improve its e-Govemment, Bappebti needs to provide the more complete information on its website, especially the information which are frequently needed by the community. Bappebti has also to keep the information available on the website up to date. Then, to improve the quality of its information service, coordination among the sections in Bappebti needs to be improved."

"Biro Umum dan Humas Departemen Perdagangan is one of echelon ll unit in Departemen Perdagangan, which one of the function it conduct service activities of liaison to public, covering information service to internal and external public. In execution of activity of liaison basically is realizing efficacy of mission which is Biro Umum dan Humas task as institution developing and looking after organizational image.

This research aim to knowing the quality of service of existing liaison this moment, and quality of expected by customer. Model used to analyse the quality of service use theory of SERVQUAL, what consist of five dimension that is reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Data analysis cover test of reliability, validity test, measurement of satisfaction storey level. Technique intake of data the used is spreading of questionnaire at customer of liaison in Biro Umum dan Humas, so that got l45 responder as research data sample.

Result of analysis data as whole there are service quality differences equal to -1,04 with satisfaction storey-level equal to 72,55%. This matter pointed that quality of service givem liaison still not chance yet, according to customer. Dimension of empathy and indicator sympathetic attitude of officer (QI4) owning lower service quality gap, and highest satisfaction storey-level . While dimension of tangibles, and indicator office equipment (QIS) owning highest service quality gap, and lower storey-level satisfaction."

"Perkembangan pesat kripto yang melintasi batas negara didorong oleh inovasi blockchain di dunia teknologi. Meskipun perdagangan kripto telah menjadi fenomena umum, namun tetap menganut prinsip high risk high return. Oleh karena itu, hal ini mendapat kritik, sorotan, dan kajian dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional seperti FSB, IMF, Bank Dunia, dan FATF. Keragaman pendekatan yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan terkait kripto menunjukkan perlunya regulasi yang tepat untuk memitigasi risiko-risiko yang merugikan seperti kerugian finansial dan potensi tindak kriminal seperti pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi dan pengawasan kripto di Indonesia dan menganalisis transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK terkait pencegahan pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi aset kripto di Indonesia saat ini adalah sebagai komoditas yang diawasi oleh Bappebti, dan sedang dalam proses transisi menjadi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang akan diawasi oleh OJK sesuai dengan mandat dari UU P2SK. Meskipun peraturan di Indonesia dinilai sudah cukup komprehensif, namun Indonesia tetap harus mengupayakan reformasi hukum yang sejalan dengan standar internasional seperti (1) Berkolaborasi dalam rezim internasional dan nasional dengan membuat database yang bertujuan untuk memantau, melacak, dan menemukan transaksi sesuai dengan asalnya; (2) Penerapan pendekatan berbasis risiko untuk Organisasi Non-Profit (NPO); (3) Peningkatan pengawasan terhadap sektor Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP); (4) Pemberlakuan Sanksi Keuangan Bertarget (Targeted Financial Sanctions/TFS) terkait pencucian uang dan terorisme secara cepat; dan (5) Mempersiapkan tim asesor dan tim penelaah yang menjadi konsekuensi bagi negara yang sudah bergabung dengan FATF.

---

The rapid development of crypto across national borders is driven by blockchain innovations in the world of technology. Although crypto trading has become a common phenomenon, it adheres to the principle of high risk high return. Therefore, it has received criticism, spotlight, and studies from various parties, including international institutions such as the FSB, IMF, World Bank, and FATF. The diversity of approaches taken by many countries, including Indonesia, in formulating crypto-related policies shows the need for appropriate regulation to mitigate adverse risks such as financial losses and potential criminal acts like money laundering. This study aims to identify crypto regulation and supervision in Indonesia and analyze the transition of supervision from Bappebti to OJK relating to money laundering prevention. Using doctrinal research methods, the results show that the current position of crypto assets in Indonesia is as a commodity supervised by Bappebti, and is in the process of transitioning into a Financial Sector Technology Innovation (ITSK) that will be supervised by OJK as mandated by the P2SK Law. Although regulations in Indonesia are considered comprehensive, however, Indonesia should still strive for legal reforms that are in line with international standards such as (1) Collaborate in both international and national regimes by creating a database that aims to monitor, trace and locate transactions according to their origins; (2) The adoption of a risk-based approach for Non-Profit Organizations (NPOs); (3) Enhanced supervision of the Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) sector; (4) The swift enactment of Targeted Financial Sanctions (TFS) concerning money laundering and terrorism;  and (5) Preparing a team of assessors and a team of reviewers which is a consequence for a country that has joined the FATF."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Skripsi ini membahas tentang adanya tren penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap yang menunjukkan indikasi rendahnya tingkat loyalitas pasien di Instalasi Rawat Inap RSAB Harapan Kita, dimana pasien mungkin beralih pada rumah sakit lain atau mungkin tidak kembali melakukan kunjungan karena merasa tidak puas karena layanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) dengan variabel dependen yaitu loyalitas pasien di Instalasi Rawat Inap RSAB Harapan Kita tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional, dengan jumlah sampel 106 responden yang merupakan pasien baru ataupun pasien lama. Untuk menguji analisis univariat digunakan analisis distribusi frekuensi, sedangkan untuk menguji analisis bivariat menggunakan uji kai kuadrat. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pasien karena p value < α (α = 0,05). Didapatkan nilai p value untuk masing-masing dimensi kualitas pelayanan; yaitu tangibles (p value = 0,001), reliability (p value = 0,023), responsiveness (p value = 0,006), assurance (p value = 0,002) dan empathy (p value = 0,033). Begitu juga dengan hubungan kepuasan pasien dengan loyalitas pasien menunjukkan adanya hubungan yang signifikan yaitu p value = 0,001.

---

This thesis discusses the trend of decline in the number of patient visits that show indications of low levels of patient loyalty Installation Inpatient RSAB Harapan Kita, where the patient may be switched to another hospital or may not return to visit because it was not satisfied by the services provided.

The purpose of this study to determine the relationship of independent variables of service quality (tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy) with the dependent variable in patient loyalty Installation Inpatient RSAB Harapan Kita in 2012. This study used a cross-sectional study design, the sample size is 106 respondents were new patients or patients longer. To test for univariate analysis of frequency distribution analysis was used, while to test bivariate analysis using quadratic kai test.

The analysis showed no significant relationship between service quality and loyalty of patients as p value < α (α = 0.05). Obtained p value for each dimension of service quality, that is tangibles (p value = 0.001), reliability (p value = 0.023), responsiveness (p value = 0.006), assurance (p value = 0.002) and empathy (p value = 0.033). So is the relationship of patient satisfaction with the loyalty of the patients showed a significant relationship ie, p value = 0.001."

"ABSTRAKPelayanan pada sektor publik fasilitas Inatrade perdagangan diharapkanmempunyai kualitas yang setara dengan negara-negara lain. Proses pelayananyang transparan dan cepat merupakan nilai penting yang diharapkan oleh eksportirdan importer. Penelitian ini menggunakan metode Service Quality dan QualityFunction Deployment untuk menilai kepuasaan pengguna dan mendapatkanatribut perbaikan sistem. Penelitian ini menghasilkan lima dimensi penting yaituefektifitas, kepercayaan, reliabilitas, otomatisasi formalitas, dan citizen support.Didapatkan faktor teknis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu peningkatanpencapaian service level arrangement, peningkatan wawasan sumber dayamanusia dan 100% online dengan digitalisasi sertifikat dan pengesahan.

---

ABSTRACTThe quality of trade facilitation public service expected to have the same qualitywith other countries. The transparent process and quick service are importantvalue that expected by exporters and importers. This research using ServiceQuality and Quality Function Deployment method to measure the user satisfactionand get the attributes for improvement the system. There are five importantdimensions the result of this research; effectiveness, trust, reliability, formalityautomation,and citizen support. Obtained technical factors that need attention,continuous service as service level arregement, increasing the knowledge ofhuman resources and 100% online system by digitilizing cerfificate andendorsement process."

"Di era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan reformasi di sektor publik, peningkatan kualitas pelayanan menjadi harapan dari masyarakat luas. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan dan menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pelayanan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan salah satu tugas dan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kualitas pelayanan pengurusan SIUP pada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan adalah Metode Service Quality ( ServQual ) yang mengukur kualitas pelayanan SIUP berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan perizinan belum mampu memuaskan para pelanggan. Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah dimensi tangible, kemudian emphaty, reliability, responsiveness dan assurance. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, disarankan agar segera membenahi kebersihan dan kenyamanan kantor beserta ruang tunggu, membuat maklumat pelayanan, serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai yang bertugas melayani pelanggan

---

In the regional autonomy era, in line with the demands of public sector reform, improved quality of service to public become crucial. Regional autonomy aims to get closer to public and make public services better. Business License Services (SIUP) is one of the duties and functions of the public service performed by the Office of Public Service and Licensing South of Solok. This study aimed to analyze the level of service quality management of trade license to the Office of General Services and Licensing South of Solok. Method used in thos study is Service Quality (ServQual) that measures the quality of service SIUP based on five dimensions: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, empathy. The results showed that overall licensing services have not been able to satisfy the customers. The most urgent dimension is the tangible dimension, then empathy, reliability, responsiveness and assurance. Based on the research objectives and the research results, it is advisable to immediately fix the cleanliness and comfort of the office with waiting room, making edicts services, and conduct training for staff who serve customers"

"Sebagian masyarakat masih mengeluhkan kinerja petugas pelayanan di instansi pemerintah. Berhadapan dengan petugas pelayanan di Kantor-kantor Pemerintah, seringkali dirasakan menjengkelkan, bertele-tele dan terkesan dipersulit. Keluhan tersebut merupakan cerminan masih buruknya citra pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Masyarakat menginginkan kualitas pelayanan yang prima saat berhadapan dengan petugas pelayanan dalam mengurus perizinan tertentu di instansi pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan masyarakat menjadi salah satu keluhan utama baik disampaikan langsung maupun melalui mass media. Permasalahan yang sama juga tak luput dari perhatian dan keluhan masyarakat menyangkut pelayanan keimigrasian. Hal ini teriihat ketika berhadapan dan berurusan dengan aparat imigrasi baik mengenai sikap dan perilaku maupun profesionaliias dalam memberikan pelayanan. Era reformasi merupakan babakan baru dalam kehidupan masyarakat yang telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan. Pemenuhan hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh kuatnya pengaruh aparatur pemerintah yang memposisikan dirinya sebagai penguasa perlu dilakukan perubahan, tuntutan masyarakat untuk merubah sikap aparatur pemerintah dari peran penguasa menjadi pelayan terus menerus dikemukakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan keimigrasian dengan menggunakan konsep Servqual melalui dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Menganalisis tingkat kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja Kantor lmigrasi Tangerang Menganalisis tingkat perbedaan penilaian kepentingan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah Survey Eksploratif Analisis yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang terkait dengan kualitas pelayanan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa keimigrasian yang melakukan transaksi pada priode bulan Maret dan April 2005. Sampel diambil sebanyak 92 responden yang terbagi dua yaitu; 50 responden dari biro jasa, dipilih dengan metode Porposip Sampling, 42 responden dari masyarakat pemohon Iangsung, digunakan metode Accidental. Kerangka teori yang digunakan adalah pengukuran kualitas pelayanan yang disebut SERVQUAL, dikembangkan oleh Zeitahml, Parasuraman dan Berry. Adapun jenis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif sedangkan desain penelitian berdasarkan tujuannya adalah mendeskripsikan karakteristik suatu objek. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan kuesioner. Kuesioner terdiri dari dua bagian yaitu; Pertama berisi pernyataan yang berkaitan dengan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Kedua pernyataan yang berkaitan dengan harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Analisis data menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 12,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Perhitungan statistik terhadap penilaian kuaiitas pelayanan dalam dimensi ServQual, 51 ,96% responden menyatakan sudah puas, 48,04% responden menyatakan belum puas.Dimensi kualitas pelayanan yang belum memenuhi harapan pelanggan yaitu: Reliability, Responsiveness dan Empathy. Secara umum pelanggan menyatakan cukup puas terhadap kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Tangerang. Sementara perhitungan rata-rata dari penilaian pelaksanaan dan kepentingan, diperoleh rata-rata skor tingkat pelaksanaan (X) sebesar 3,47, dan rata-rata skor tingkat kepentingan (Y) sebesar 4,15. Berdasarkan rumus ServQual Score, dari perhitungan rata-rata tersebut diperoleh skor tingkat kualitas pelayanan sebesar -0,68, angka ini Iebih kecil dari 0 (< 0) yang berarti tingkat pelayanan belum memenuhi harapan pelanggan. Kemudian berdasarkan rumus Satisfaction Scene, diperoleh skor tingkat kepuasan pelanggan sebesar 0,836, angka ini Iebih kecil dari 1 (< 1), yang berarti tingkat pelayanan belum memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui tingkat perbedaan antara penilaian kepentingan pelanggan dengan kinerja Kantor lmigrasi Tangerang, dilakukan pemetaan terhadap dimensi kualitas pelayanan dengan menggunakan diagram kartesius. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa; semua atribut dalam dimensi Reliability yang terdiri dari pernyataan 5_6,7,8, dan satu atribut dalam dimensi Responsiveness yaitu pernyataan 11, mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan, dan pernyataan 4,9,10,15,18,19, memerlukan penanganan dalam skala rendah. Perhitungan statistik, uji chi kuadrat menunjukkan chi kuadrat hitung mempunyai harga Iebih kecil dari chi kuadrat tabel. Berarti tidak terdapat perbedaan penilaian kepentingan penerima Iayanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan. Saran, Managemen imigrasi perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terutama dalam merespon keluhan pelanggan, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang memadai kepada seluruh pegawai dan melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala, serta memperhatikan kepentingan pelanggan selaku pengguna jasa dalam mengambil kebijakan."

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dirasakan penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dimensi model Servqual. Dimensi kualitas yang digunakan terdiri adalah dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang meliputi 21 indikator pelayanan. Dalam penelitian ini, metode importance performance analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui indikator pelayanan mana yang perlu ditingkatkan.Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen sehingga perlu meningkatkan layanan pada beberapa indikator terutama pemakaian sistem peralatan modern seperti sistem antrian, kecepatan waktu pengurusan sesuai standar prosedur, ketepatan jam buka layanan, pemberitahuan apabila berkas permohonan telah selesai, keberadaan bagian yang mendengarkan/membantu keluhan masyarakat, waktu tunggu untuk dilayani

---

To improve the quality of land registration services in South Jakarta Land Office, it?s necessary to evaluate the quality of services. The quality of service in this study is measured by the dimensions of Servqual model. Dimensions quality that is used consists of the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty which included 21 service indicators. In this research, importance performance analysis (IPA) use to know which indicators of services need to improve.Data collect with Quetioner and used purposive sampling. Based on the results of the study, it conclude that the service quality has not meet the consumer?s expectations so that needs to improve the services on some indicators especially the use of modern equipment such as queuing systems, speeds processing time according to the standard procedure, the accuracy of opening hours, notification when the application file has been completed, the existence division of complaints, the waiting time to be served."

"Peningkatan kualitas pada layanan jasa bengkel Roda Kencana Motor diperlukan untuk meningkatkan daya saing bengkel, meningkatkan pendapatan bengkel dan meningkatkan kepuasan bagi pelanggan melalui layanan jasa bengkel. Penelitian ini, dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan jasa bengkel Roda Kencana Motor dengan menggunkan metode Servqual dan metode Quality Function Deployment (QFD). Dari penelitian diperoleh 17 atribut pelayanan yang merupakan kebutuhan bagi pengguna jasa layanan bengkel. Dengan mengintegrasikan metode Servqual ke dalam QFD, maka diperoleh hasil dengan melihat hasil House of Quality adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan, pelatihan costumer service dan pelayanan, melengkapi peralatan bengkel, melengkapi persediaan suku cadang dan memberikan tanda kejelasan menuju lokasi.

---

Improve the quality of service station on roda kencana motor are needed to increase competitiveness workshop the raising of revenue service station and increase customer satisfaction through service for the service station. This research, done as an effort to improve the quality of service roda kencana motor with both a method of servqual and methods quality function deployment ( QFD ).

Obtained from research service 17 an attribute that is a need for users of the service of the service station. By integrating a method of servqual into QFD, and obtained the result with see the result of the house of quality is in education and training, training costumer service and service; furnish equipment workshop furnish an inventory of replacement parts danmemberikan a sign of clarity to the location."