Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Forum organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam melakukan perundingan perdagangan multilateral belum mencapai kesepakaran bersama di antara negara-negara anggota karena adanya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota. Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia berupaya untuk mengadakan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun di antara kawasan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh kawasan kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan perjanjian perdagangan ASEAN Free Trade Area QIFTA) yang menggunakan skema Common Efecrive Preferential Tarif (CEPD sebagai mekanisme untuk menuju terwujudnya AFTA.Dengan telah berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui AFT A menjadikan negara-negara di Asia tertarik untuk menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti halnya yang telah disepakati antara ASEAN dengan Cina (ASEAN-China Free Trade Area), dan sampai saat ini dalam taraf negosiasi maupun penjajakan antara ASEAN dengan mitra wicara lainnya seperti Jepang, Korea dan India. Tidak terkecuali sebagai negara tetangga terdekat kawasan Asia Tenggara yaitu Australia dan New Zealand telah menyepakati dalam jangka waktu dua tahun ke depan yaitu sampai tahun 2007 untuk melakukan perundingan guna mewujudkan pembentukan ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).Mencermati perkeiribangan yang terjadi dalam pembentukan ASEAN-ANZ FTA, menjadi perhatian untuk meninjau dalam perspektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Indonesia secara geografis adalah sebagai negara tetangga terdekat dengan Australia, karena itu Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia baik kepentingan geopolitik maupun geostrategi. Melihat keadaan ini, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral dengan Australia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sebagai upaya mencari alternatif lain yang lebih bagus.Dalam perpektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia diuraikan tentang kebiiakan berdagangan yang ada di Australia, hal ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan bilateral dengan Australia. Untuk memahami mengenai kebijakan perdagangan intemasional ini digunakan teori perdagangan internasional yaitu integrasi ekonomi dan kebijakan yang diacu adalah formulasi kebijakan yaitu sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang.Metode yang digunakan untuk meneliti kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia adalah metode analisis deskriptif. Untuk mendukung analisis, digunakan data primer berupa wawancara dengan para pakar perdagangan intemasional dan data sekunder bempa data eicspor dan impor melalui keoenderungan yang teijadi. Data tersebut diperoleh dari terbitan dan publikasi dari Sekretariat ASEAN, Departemen Perdagangan, Badan Statistik dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil pengolahan data ekspor-impor tersebut diperoleh gambaran trend perdagangan yang menunjukan positip mengindikasikan berpotensi memasuki pasar Australia. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Australia sudah lebih maju dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Australia rnenerapkan standar perdagangan yang baku dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tarif yang diberlakukan di Australia sebagian besar sudah 0%, namun Indonesia rnasih kesulitan untuk memasuki pasar Australia karena penerapan standar yang ketat.Dari perspektif kebijakan perdagangan Indonesia dan Australia dapat disimpulkan bahwa pembentukan ASEAN-ANZ FTA dapat dimanfaatkan Indonesia khususnya bilateral dengan Australia dalam kerjasama ekonomi guna meningkatkan perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa.Pembentukan ASEAN-ANZ hams dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin, untuk itu perlu adanya studi yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan kemudian. Terutama dalam menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota ASEAN seperti halnya Thailand yang sudah terlebih dahulu melakukan perdagangan bebas dengan Australia.

---

World Trade Organization forum in negotiating the multilateral trade has not reached joint agreement between the member countries due to the interest of themselves. It makes them establish bilateral or regional free trade basis. As already established by those in South East Asia or ASEAN namely by ASEAN Free Trade Area (AFT A) agreement using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme as the mechanism to realize AFT A.

The free trade in ASEAN region through AFTA make ASEAN countries desire to make cooperation in terms of tree trade agreement as already agreed by ASEAN and China (ASEAN-China Free Trade Area), and they are now negotiating and probing it with their partner such as Japan, Korea and India. Besides, the nearest neighboring countries such as Australia and New Zealand have made agreement in two years to come namely through 2007 for negotiation to realize the establishment of Australia - New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).

Taking into account the progress in the establishment of ASEAN ANZ FTA, it is necessary to make perspective review on Indonesia-Australia bilateral trade policy. Geographically Indonesia is the nearest country to Australia then the latter cannot be separated from the existence of Indonesia both geopolitically and geostrategically. Seeing this, Indonesia can utilize the bilateral relationship to it to improve the domestic economic growth as an effort to seek for other better alternatives.

The perspective of Indonesia-Australia bilateral trade policy elaborates the policy on trade in Australia which can be made as an illustration for the government of Indonesia to formulate the bilateral trade policy with it. In order to understand the international trade policy, the theory of international trade is used namely the economic integration and the policy being used is the policy fomrulation as the recommendation to formulate the future policy.

The method used to make the research in bilateral trade policy of Indonesia-Australia is the descriptive analytical method. To support the analysis, the primary data is used namely interview with the experts on intemational trade and secondary data namely export and import data through the existing trend. The data is issued and publicized by the Secretariat of ASEAN, Ministry of Trade, Statistic Bureau and other sources. The export import data processing generates the trend of trade indicating the potency to penetrate the Australia market The descriptive analysis indicates that the Australia trade policy is more advanced than that of Indonesia and other ASEAN countries Australia strictly applies the standard trade to protect the domestic interest. Most of the tariff applied there is 0% but it is still difficult for Indonesia to penetrate it due to the strict standard.

From the perspective of trade policy of Indonesia and Australia, it can be concluded that Indonesia can utilize the establishment of ASEAN ANZ FTA especially with Australia namely in economic cooperation to improve the trade of goods, investment and services.

Indonesia should utilize to the best possible degree the establishment of ASEAN-ANZ, therefore it is necessary to make a more comprehensive study for maximum profit and minimum loss in the future, especially in encountering the competition among ASEAN countries such as Thailand which already makes free trade with Australia."

"ABSTRAKPerjanjian AANZF TA telah dinegosiasikan sejak tahun 2005 dan mulai diratifikasi oleh beberapa negara pada tahun 2009. Indo nesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pe mberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi da lam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeka tan deskriptif. Hasil pe nelitian ini jika diliha t dari perke mba ngan volume ekspor-impor Indo nesia de ngan Australia sebe lum da n setelah perjanjian ini diratifikasi, Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Terlihat dari kecenderungan ekspor Indonesia yang mengalami necara perdagangan defisit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, namun juga dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar pemanfaatan skema penurunan bea masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

ABSTRACTAANZFTA Agreement has been negotiated since 2005 and ratified by several countries began in 2009. Indonesia itself has ratified this treaty in 2011. This study focuses on the provision of basic policy considerations, the application implementation, achievement of goals and objectives of the provision of facilities and obstacles encountered in the implementation of the policy. This research is qualitative descriptive approach. The results of this study when viewed from the development of export - import volume of Indonesia and Australia before and after the treaty is ratifie , Indonesia does not use it to the fullest. Seen from the tendency of Indonesian exports are experiencing balance of trade deficit. Therefore, this study suggests government needs to get other policies not only taxation sector, but also in order to increase the utilization of domestic production of import duty reduction scheme can be used optimally."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam.

---

This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties."

"Hubungan trilateral antara China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki karakteristik berupa hot economics, cold politics. Hubungan ekonomi yang erat ditengah tensi hubungan politik yang tinggi membuat ketiga negara ini tidak dapat duduk dalam satu forum tanpa melibatkan pihak ketiga. Tahun 2002 menjadi momen penting dalam sejarah hubungan trilateral ketika Pemerintah China mengajukan inisiasi pembentukan China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Jepang menanggapi proposal kerjasama tersebut dengan skeptis. Namun pada tahun 2003, Jepang menerima inisiasi kerja sama tersebut dan dibentuk trilateral joint study. Penelitian ini menganalisis faktor eksternal dan internal yang mendorong Jepang untuk menerima inisiasi pembentukan CJK FTA. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang tidak dapat dilihat sebagai black box dalam proses pembentukan kebijakan FTA.

---

Trilateral relationship among China, Japan, and South Korea is known as hot economics, cold politics. Close economic relationship in the midst of political tensions has created a difficulty for these three countries to sit together in one forum. The year of 2002 became a historical moment in their trilateral relationship when China initiated China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Japan gave a skeptical respond towards the initiation. However, in 2003 Japan agreed to the initiation and established a trilateral joint study. The research aims to analyze the external and internal factors that pushed Japan to accept the initiation. This report demonstrates that Japan cannot be viewed as a block box in its FTA policy making."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan ACFTA terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data time series dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2011 dengan menggunakan metode estimasi Error Correction Model (ECM). Perjanjian ACFTA disahkan pada 1 tahun 2005, sedangkan dampak penerapannya pada neraca perdagangan bilateral Indonesia-China secara efektif adalah sejak 1 Januari tahun 2008. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat dua model regresi untuk dua periode ACFTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ACFTA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China hanya dalam jangka panjang dan untuk periode ACFTA yang dimulai 1 Januari 2008.

---

The aim of this study is to know the impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia?s-China Balance of Trade in the long term and in the short term. This study uses time series data from 2000 to 2011 (quarterly basis) and the estimation method used is Error Correction Model (ECM). ACFTA agreement was legally implemented starting from January 1, 2005, whereas the impact of the implementation on Indonesia?s-China Balance of Trade was effectively on January 1, 2008. Therefore, there are two regression models for two periods of ACFTA agreement. The result of this study is variable ACFTA has significant effect to Indonesia?s-China Balance of Trade only in the long term and for period of ACFTA agreement starting from January 1, 2008."

"Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia.Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya.Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan.Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841)."

"Implementasi perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi perdagangan melalui dua efek yaitu trade creation dan trade diversion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ASEAN +1 FTA terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan 25 negara mitra dagangnya pada periode 2000-2019 yang mana perdagangan bilateral ini menggunakan data ekspor dan impor Indonesia. Metode estimasi menggunakan model gravitasi dengan menambahkan dummy anggota dan bukan anggota. Dengan menggunakan fixed effect time, hasil penelitian ini menemukan adanya trade creation, dan tidak ditemukan trade diversion. Pengaruh implementasi ASEAN +1 FTA ternyata sama-sama meningkatkan ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota dan bukan anggota.

---

Free Trade Agreement implementation can affect trade through two effects: trade creation and trade diversion. This study aims to analyze the effects of trade creation and trade diversion from the implementation of the ASEAN+1 FTA on Indonesia's bilateral trade with 25 of its trading partner countries in the 2000–2019 period, where this bilateral trade uses Indonesian export and import data. The estimation method uses a gravity model by adding dummy members and non-members. By using the fixed effect time, the results of this study found trade creation and no trade diversion. The effect of implementing the ASEAN +1 FTA turned out to be that both member and non-member countries increased Indonesia's exports and imports."