"
ABSTRAKKrisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia, termasuk
Indonesia, telah berdampak kurang menguntungkan bagi sektor perbankan. Berbagai
pandangan berkembang menjadi polemik berkepanjangan menyusul terjadinya krisis
ekonomi dan perbankan di negara-negara tersebut dengan segala argumentasinya.
Sebelumnya krisis yang sama juga pernah terjadi di negara-negara Amerika Latin
(Brasil, Chile, Meksiko, Argentina).
Bahkan krisis ekonomi di Argentina yang tak dapat dikendalikan oleh
pemerintahnya mengejutkan seantero dunia menyusul mundurnya Presiden dan
kabinet pemerintahan atas desakan rakyat yang semakin merana karena didera oleh
krisis. Adalah tumpukan utang luar negeri yang (sekitar 130 milyar dolar AS) yang
menyebabkan hancurnya kredibilitas pemerintah Argentina di mata rakyatnya
sebingga mendesak dilakukannya pemilihan Presiden baru beserta kabinetnya.
Untuk kawasan Asia, bermula dari krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak
nilai tukar di Thailand yang pada gilirannya mengimbas ke negara-negara di
sekitarnya, termasuk Indonesia. Pada saat itu tak seorang pun memperkirakan bahwa
krisis ekonomi akan menjalar ke krisis perbankan dengan segala akibatnya.
Keterpurukan perbankan Indonesia semakin mendalam ketika terapi yang
dijalankan pemerintah, yakni melikuidasi 16 bank swasta dan membekukan kegiatan
usaha sejumlah bank lainnya, temyata direspon negatif oleh masyarakat luas. Tak
sedikit pengamat dan analis dari dalam dan luar negeri mengecam langkah pemerintah
yang dinilai berani itu. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri
terhadap perbankan Indonesia mulai menurun. Ditolaknya sejumlah letter of credit
(LOC) yang diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia dalam transaksi perdagangan
internasional, menunjukkan turunnya kepercayaan internasional.
Kendati Dana Moneter Interniasional (IMF) yang mulai masuk ke Indonesia
pada bulan Oktober 1997 berada di belakang kebijakan yang tidak populer itu, namun
kecaman dan sorotan tetap saja tertuju kepada pemerintah. Jatuhnya rezim
pemerintahan Orde Baru tak pelak lagi merupakan akumulasi puncak kekecewaan
masyarakat atas langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yang dinilai justru
semakin menjauhkan masyarakat dari level kesejahteraan yang memadai.
Keputusan pemerintah untuk menambah modal bank-bank yang bermasalah
melalui program rekapitalisasi pada akhirnya bisa diterima semua pihak, kendati
sebelumnya sempat terjadi polemik mengenai keputusan pemerintah tersebut.
Keputusan politis yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakhiri
polemik itu, disusul langkah pemerintah menerbitkan obligasi senilai hampir Rp 500
trilyun untuk keperluan menambah modal bank-bank bermasalah.
Proses restrukturisasi perbankan mencakup restrukturisasi bidang operasional
dan keuangan merupakan tahapan pealing dalam percepatan penyehatan perbankan,
khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Universal Tbk.
Pemilihan Bank BNI sebagai representasi bank milik pemerintah dan Bank Universal
sebagai representasi bank swasta nasional dimana keduanya merupakan bank publik
rasanya cukup tepat dan bisa dipenanggungjawabkan.
Didukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih propasar, program
rekapitalisasi perbankan diharapkan dapat mendorong pemutihan sektor perbankan
nasional yang pada gilirannya diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan
masyarakat.
Yang lebih kritikal untuk menyehatkan perbankan adalah komitmen dan
konsistensi manajemen bank-bank dalam menjalankan Business Plan dimana
didalamnya mencakup target-target kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai
(milestone). Hal ini sesual dengan Final Peformance Contract atau Kontrak Kinerja
yang ditandatangani oleh manajemen bank-bank dan Pemerintah yang diwakili oleh
Manteri Keuangan.
Dalam peIaksanaan restrukturisasi perbaikan memang dihadapkan pada
berbagai hambatan dan kendala baik yang datang dan internal bank maupun eksternal
bank. Kalau kinerja usaha Bank BNI dan Bank Universal pasca rekapitalisasi
dijadikan sebagai studi kasus, hal ini cukup menarik mengingat ternyata kinerja yang
dihasilkan diantara keduanya relatif berbeda.
Perbedaan yang mencolok tampaj pada kinerja tahun 2000 dan semester 1/
2001 dimana Bank BNI secara kuantitatif mampu membukukan hasil usaha yang jauh
lebih baik dibandingkan Bank Universal. Hal ini terutama tampak dari indikator laba
bersih dan rasio kecukupan modal (CAR). Pada gilirannya perbedaan semakin tampak
manakala Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bank Universal dengan
empat bank swasta nasional lainnya (Bank Bali, Bank Prima Ekspres, Bank Patriot,
Bank Artha Media).
Secara umum dapat dikatakan bahwa tekanan yang dihadapi Bank BNI relatif
lebih ringan dibandingkan yang dihadapi Bank Universal. ini terutama kalau mengacu
pada masalah aktivitas kredit, dimana Bank Universal memiliki eksposur kredit yang
besar kepada kelompok usaha sendiri sehingga melanggar, bukan saja melampaui,
ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK (Legal Lending Limit
LLL).
Bank Universal dihadapkan pada kesulitan untuk merestrukturisasi kreditnya
karena sebagian besar tertanam di kelompok usaha sendiri. Hal ini berbeda dengan
yang dihadapi Bank BNl, yang relatif lebih mudah dalam merestrukturisasi kreditnya
karena tidak ada pelanggaran atas ketentuan BMPK. Restrukturisasi kredit menjadi
salah satu faktor kunci dalam mendorong percepatan penyehatan bank.
Kemampuan Bank BNI dan Bank Universal mencetak laba positif pada tahun
2000 (masing-masing sebesar Rp 295 milyar dan Rp 3,5 milyar) dan per Juni 2001
(masing-masing sebesar Rp dan 1,05 trilyun dan Rp 6,2 milyar ) dan secara khusus
kemampuan Bank BNI membukukan laba bersih yang mengesankan pada kuartal
III/2001 (sebesar Rp 1,3 trilyun) cukup memberikan petunjuk bahwa pencapaian
kinerja Bank BNI relatif jauh lebih baik dibandingkan Bank Universal, kendati
pendapatan Bank BNI dari hasil bunga obligasi rekapitalisasi cukup dominan.
Kendati studi kasus ini hanya mencakup dua bank rekap, namun tetap menarik
untuk mengkaji kenapa satu bank rekap (Bank BNI) secara relatif lebih berhasil dalam
memperbaiki kinerjanya setelah direkap dibandingkan bank lainnya (Bank Universal).
Ditambah dengan kajian singkat tentang perkembangan terakhir (per November 2001)
kinerja bank-bank rekap, semakin mengukuhkan kesimpulan bahwa berhasil tidaknya
manajemen bank-bank dalam meningkatkan kinerja usahanya pasca rekapitalisasi
terpulang kembali kepada kapabilitas manajemen dalam mengimplementsikan
Business Plan secara konsisten dan committed.
Menghadapi ikiim usaha yang diliputi ketidakpastian sebagaimana dinyatakan
secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia pada awal tahun 2002, manajemen Bank
BNI dan Bank Universal (sambil menunggu keputusan final mergernya) dituntut
untuk mampu menyikapi perubahan Iingkungan usaha yang bergerak dinamis untuk
menjaga dan meningkatkan kinerjanya."
