Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa tentang persepsi pelaksanaan Pelatihan Kemampuan Teknis Pemeriksa dengan menggunakan metode pengukuran efektivitas pelatihan yang dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick. Metode ini memiliki 4 (empat) aspek atau kriteria pengukuran, yaitu: Aspek Reaksi terhadap Isi dan Pelaksanaan Pelatihan, Aspek Pengetahuan dan Pembelajaran, Aspek Perubahan Perilaku, dan Aspek Hasil. Aspek hash tidak diikutkan dalam penelitian ini karma merupakan evaluasi jangka panjang.Populasi penelitian adalah eks peserta Pelatihan Kemampuan Teknis Pemeriksa dan atasan peserta, sedangkan data yang digunakan adalah berupa karakteristik dari eks peserta dan atasan, yaitu: jenis kelamin, umur, golongan, dan masa kerja. Dalam penelitian ini hanya menggunakan karakteristik umur dan rnasa kerja.Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pertama melihat persepsi eks peserta menurut umur dan masa kerja. Kedua, melihat persepsi atasan peserta terhadap eks peserta menurut umur dan masa kerja. Ketiga, mengelompokkan indikator-indikator prioritas atau indikator-indikator yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Ditjen HKI untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya.Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif, distribusi rata-rata, dan interval keyakinan. Distribusi rata-rata untuk melihat pola penyebaran rata-rata penilaian atau persepsi eks peserta dan atasan menurut karakteristiknya. Kemudian, interval keyakinan untuk melihat rata-rata skor tiaptiap indikator berada pada kisaran normal atau tidak.Setelah melakukan analisa-analisa di atas, maka hasil penelitian mengemukakan bahwa ada pola penyebaran yang bervariasi antara setiap rata-rata skor per subvariabel pada aspek reaksi, rata-rata skor aspek pengetahuan dan pembelajaran, dan aspek perubahan perilaku menurut karakteristiknya. Selanjutnya, terdapat 12 indikator berada di bawah interval keyakinan yang perlu mendapat perhatian khusus dari Ditjen HKI.

---

This research use to analyze of perception for Examiner Technical Ability Training with training effectiveness measuring method by Donald Kirkpatrick. This method has four aspects: Reactions, Learning, Behavior, and Result. Result not uses in the research because of it a long distance evaluation.Population of the research is ex-participant and their supervisor of Examiner Technical Ability Training. Thus, data has been use included ex-participant and their supervisor, such as genital status, age, echelon, and work time experience.This research had been included three steps: first, saw the perception of ex-participant accordance to age and work time experience. Second, saw the perception of supervisor accordance to age and work time experience. Third, categorize many priority indicators.This research has been use technique data analysis such as descriptive analysis, distribution of mean, and goodness of fit. Distribution of mean had been use to see participant's reactions, a positive reaction does not guarantee learning; a negative reaction almost certainly reduces its possibility.After have been done with many analyze above, so there are many various type of distribution mean score at reactions level, learning level, and behavior level accordance their characteristic. Thus, there are 12 indicators needs special intentions or priority from DGIPR."

"ABSTRAKOtomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposifHasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."

"Pada saat ini bangsa Indonesia dituntut untuk berkreasi secara berkelanjutan dan fair tanpa meniru karya orang lain, oleh sebab itu masalah sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tantangan bagi semua pihak yang terkait, baik dari kalangan pegawai sendiri, maupun bagi kalangan industri sebagai tulang punggung pembangunan, dan masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem hak kekayaan intelektual.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan Lembaga Pemerintah di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam misi dan visinya untuk dapat mengembangkan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan.Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk meneliti pengembangan sistem pelayanan hak kekayaan intelektual serta memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam penyusunan strategi dalam mewujudkan tingkat kepuasan pelanggan. Untuk itu peneliti telah melakukan penelitian terhadap para pegawai dan para pelanggan jasa pelayanan hak kekayaan intelektual.Dalam melakukan studi kasus terhadap kualitas sistem pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan para pengguna jasa pelayanan, digunakan dimensi-dimensi yang terdapat pada metode Servqual, yaitu : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy dengan sampel sebanyak : 188 responden, metode pengumpulan data melalui teknik kuesioner dengan waktu pelaksanaan pada tanggal : 1 April 2004 hingga 30 April 2004.Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi menurut pegawai diketahui bahwa kualitas sistem pelayanan telah baik dengan dimensi Assurance berada pada posisi terbaik, kemudian diikuti oleh dimensi Responsiveness, dimensi Reliability serta dimensi Tangibles, sementara dimensi Empathy merupakan dimensi terendah di mana sebagian besar pegawai menilai kurang baik. Sementara hasil analisis distribusi frekuensi menurut pelanggan diketahui bahwa dimensi Assurance berada pada posisi terbaik, kemudian diikuti oleh dimensi Responsiveness serta dimensi Empathy sementara untuk Tangibles dan dimensi Reliability merupakan dimensi terendah.Dilihat dari data hasil tingkat kesenjangan, Kesenjangan Pertama, dimensi Empathy merupakan dimensi dengan tingkat kesenjangan terbesar, Kesenjangan Kedua, dimensi Empathy merupakan dimensi dengan tingkat kesenjangan terbesar, Kesenjangan Ketiga, dimensi Assurance merupakan dimensi dengan tingkat kesenjangan terbesar. Sementara Kesenjangan Keempat, dimensi Responsiveness merupakan dimensi yang terbesar tingkat kesenjangennya.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus melakukan perbaikan pada atribut yang dianggap penting oleh pegawai, yaitu : kemandirian para pegawai dalam melakukan penilaian terhadap permohonan hak kekayaan intelektual, keakuratan pelayanan sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan dan rasa simpati pegawai kepada pelanggan. Sementara itu, harus pula melakukan perbaikan pada atribut yang dianggap penting oleh pelanggan, yaitu : kehandalan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, ketersediaan prosedur dan kebijakan sistem pelayanan yang jelas dan tegas, terdapatnya interaksi antara manajemen dengan pelanggan, reputasi dalam mengelola sistem hak kekayaan intelektual serta pemberian rasa aman berupa perlindungan, penghargaan dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual.Untuk memperkecil tingkat kesenjangan dilakukan dengan : pembenahan terhadap pihak manajemen, pengadaan riset pasar, penambahan sumber daya yang dimiliki, pengurangan ketidaksesuaian manajemen dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual, pembentukan komitmen dari pucuk pimpinan, pengadaan kejelasan tujuan standarisasi tugas mengenai kualitas pelayanan. Untuk para pegawai dapat dilaksanakan dengan pemberian pelatihan agar memahami spesifikasi tugas pokok dan fungsi yang ada, memiliki keahlian yang dipersyaratkan oleh spesifikasi pelayanan, peningkatan motivasi untuk meningkatkan kinerja, peningkatan komunikasi antara pegawai dengan pelanggan dan pengurangan janji yang berlebihan kepada pelanggan.

---

The Development Of Intellectual Property Rights Service System In Forming Customers Satisfaction Level (A Case Study At Directorate General Of Intellectual Property Rights)In this present time Indonesian demanded to sustainable creativity and fair without having to imitate others people work, therefore intellectual property rights system is a challenge to all people involved, not only among employees of Directorate General of intellectual Property Rights, but also to industrial people as main actor on development, and to public as customers. Therefore, intellectual property rights system must be improved.Directorate General of Intellectual Property as a governmental institution under the Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. in that vision and mission, there were demanded to foster an effective and internationally competitive intellectual property rights system to supports national development within delivering service suitable within or greater than customers expectation.The purpose of this case study to examine Intellectual Property Right system development and also to give suggestion for Directorate General of Intellectual Property Rights management in composing strategy to form customer satisfaction level. For that reason the researcher has conduct to research on intellectual property rights services to employees and customers.Conducting to the case study on quality service system which delivered by Directorate General of Intellectual Property Rights in this research using measurement tools based on customer satisfaction level, the dimensions in service quality (SERVQUAL) method are : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy within the number of samples are 188 respondent, the method of collecting data used in this case study is questionnaire technique and duration time on April 1 up to April 30, 2004.Based on the analysis of frequency distribution results according to the employee's judge, it's known that quality service system Directorate General of Intellectual Property Rights has been good with Assurance dimension on the best position, and then followed by Responsiveness dimension, Reliability dimension and Tangibles dimension, while Empathy dimension is the lowest dimension where most of employees judge that quality service system is less than good. Whereas the result of the analysis on frequent distribution results according to customer's judge, that known the quality service of Directorate General of Intellectual Property Rights system that Assurance dimension .en the best position, and then followed by Responsiveness dimension, and Empathy dimension, which the lowest dimensions were Tangibles dimension and Reliability dimension.The results of gap value level data shown that the first gap is Empathy dimension, the dimension which the biggest value level, secondary gap is Empathy dimension which the biggest value level, third gap is Assurance dimension which the biggest value level, meanwhile for fourth gap Responsiveness dimension is the dimension with the biggest value level.Directorate General of Intellectual Property Rights must be improve quality service system based on the attributes that employees pointed important, which are: employees independent in judgment intellectual property application, accuracy of service required to the laws and regulations, adequate management commitment on service quality and employees emphasis to customers. Meanwhile must be improve on the attributes that customers pointed important, which are : reliable on delivering service for customers, clarify and clear policy and procedure on service system, increasing management and customers interaction, reputable to managing and securing on protection, rewards and recognition of intellectual property rights.In order to reduce the gap level value following actions can be done : put in order the management, adequate market research activities, increase the own resources, decrease inappropriateness in administering intellectual property rights, establish top management commitment, adequate clarify purpose job specification standard on quality service. For employees can be done with implementing: organizing employees training on job specification, having expertise required by service specification, increasing of employee motivation for their performance, increasing communication between employees and customers, and eliminating exaggerated promises to customers."

"Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi. Produk-produk yang berkualitas dan handal dapat dihasilkan jika sistem HKI-nya sudah baik.Direktorat Jenderal HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Desain Industri (industrial design) merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang pelaksanaannya mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.Undang-undang tentang Desain industri dalam pelaksanaannya masalah yang dihadapi adalah adanya anggapan di kalangan masyarakat khususnya pemohon yang mengajukan permohonan desain industri bahwa banyak pendaftaran desain industri yang baru, padahal desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain industri yang baru.Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang tersebut di atas untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemberian hak desain industri tersebut ditinjau dari indikator prosedur, SDM pelaksana dan lingkungan. Kriteria evaluasi dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi adalah sampel terdiri dari Konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert (gradasi penilaian 1 sampai dengan 5). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan menggunakan SPSS 11.0.Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif diperoleh hasil sebagai berikut: Korelasi variabel Sistem pemberian hak desain industri dengan variabel Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan kuat. Korelasi indikator Prosedur dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan rendah, indikator SDM pelaksana dengan Pelaksanaan dari hak desain industri dengan tingkat hubungan kuat, dan indikator Lingkungan dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan sedang.Variabel Sistem pemberian hak desain industri mampu menjelaskan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri sebesar 40,6%. Di antara ketiga indikator di atas, ternyata kontribusi indikator Prosedur paling kecil. Hal ini menjelaskan bahwa ada kelemahan dalam Prosedur. Sistem pemberian hak desain industri melalui pemeriksaan substantif dan yang tidak melalui pemeriksaan substantif adalah meragukan dan bukan merupakan aturan yang jelas.Berdasar perhitungan signifikan pengaruh dapat diketahui bahwa SDM pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keadilan kelompok usaha dan berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hukum dengan pengaruh cukup berarti. Prosedur tidak memberi pengaruh terhadap Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri, dengan adanya dua cars prosedur pendaftaran yang melalui pemeriksaan substantif dan yang tidak melalui pemeriksaan substantif. Semakin meningkatnya jumlah pendaftaran desain industri, sebaiknya keputusan pemberian atau penolakan permohonan dilakukan melalui pemeriksaan substantif. Implementasi kebijakan pemberian hak desain industri di masa yang akan dating perlu direvisi terhadap undang-undang desain industri terutama pada pasal-pasal yang dianggap krusial.

---

The Evaluation Of The Policy Implementation On The Grant Of Industrial Design Rights By Directorate General Of Intellectual Property RightsIntellectual property rights as a part of law system is closely related to industry, trade and investment. Good quality products can be produced if the system of intellectual property rights is well established.

Directorate General of Intellectual Property Rights has to define and perform policies and standardized technique in the field of intellectual property rights. Industrial design is one of intellectual property rights which has been valid since December 20th, 2000.

The implementation of laws of Industrial Design has to deal with the issue of public assumption, particularly the applicants of industrial design, that many registration of industrial design are not new, as a matter of fact, industrial design can be protected if it is new.

Considering the above background, this research was conducted in order to find out the implementation of the policy to grant industrial design rights in view of procedure indicator, human resources and the environment The criteria of evaluation are effectiveness indicator, efficiency, sufficiency, fairness, responsiveness and accuracy.

This research is a descriptive research with population of the sample consists of IPR Consultants registered is Directorate General of IPR. The data is collected using questioners and data analysis using SPSS 11.0.

The results of descriptive quantitative analysis shows the strong correlation between variable the system of industrial design rights grant and the variable of the implementation on the grant of industrial design rights. Low correlation is shown between the procedure indicator and the implementation of the grant of industrial design rights. Human resources indicator and the implementation of the grant of industrial design rights have strong correlation, where as environment indicator and the grant of industrial design rights have medium correlation.

The system on the grant of industrial design rights variable explains that the implementation on the grant of industrial design rights is 40.6%. Among those indicators mentioned above the smallest contribution is given by procedure Indicator. It explains that there is a weakness inside the procedure. The system of the grant of industrial design rights through substantive examination and without substantive examination is doubtful and indecisive regulation.

The calculation of influence significance shows that human resources has a significant influence over the fairness of others enterprises as well as over the law protection where the influence is significant. The procedure does not give influence to the implementation of industrial design rights grant in two ways, which are through substantive examination and without substantive examination. The arising number of industrial design registration should be followed by substantive examination before deciding the grant or the refusal of the application."

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagihasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atauproses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak yangperlu dilindungi karena adanya hak alami bagi pemegang HKIyang sah untuk mendapatkan perlindungan atas hasilpemikiran serta daya ciptanya. Selain itu, perlindunganterhadap HKI diperlukan karena dalam bidang ekonomi, HKImerupakan bagian dari investasi di masa depan. Akan tetapi,penegakan hukum atas HKI di Indonesia masih lemah yangmenyebabkan tingginya tingkat pelanggaran HKI. Permasalahanyang sering menjadi sorotan karena dianggap penyebablemahnya penegakan hukum adalah tidak adanya kesamaanpersepsi antar instansi serta aparat yang terkait denganpenanganan pelanggaran HKI. Padahal, persamaan persepsitersebut diperlukan dalam hal melakukan koordinasi antarlembaga yang terkait dengan penegakan hukum HKI. Apalagi,tindak pidana HKI yang terjadi saat ini tidak murnimerupakan tindak pidana HKI sehingga diperlukan adanyakoordinasi antar lembaga. Koordinasi tersebut tentu sajamemiliki mekanisme dan kendala-kendala khusus. Adanyakoordinasi antar lembaga dalam hal penegakan hukum HKI jugamenyebabkan penanganan kasus tindak pidana HKI berbedadengan tindak pidana lainnya. Hal ini terlihat dalampenanganan kasus penyelundupan CD keping Playstationbajakan dan penyelundupan merek Marlboro palsu."

"Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa banyak berkas permohonan pendaftaran yang mengalami keterlambatan keputusan (backlog), baik Hak Cipta, Desain Industri, Merck, maupun Paten. Setiap tahun data backlog tersebut bertambah akibat adanya akumulasi. Bukti keterlambatan tersebut dapat juga dilihat dart banyaknya surat pertanyaan yang masuk dart pemohon atau kuasa. Permohonan banyak memberikan pemasukan kepada negara melalui Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana Ditjen HKI pemah memberikan pemasukan kepada negara sebesar 120 miliyar dalam satu tahun. Selain hal tersebut, berdasarkan visi dan misi bahwa Ditjen HKI harus mengikuti sistem HKI Intemasional yang efektif, memberikan pelayanan yang balk, cepat, sehingga dapat memicu semangat masyarakat untuk menghasilkan inovasi, kreasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menambah pemasukan ke negara melalui biaya permohonan, pemeliharaan, serta keuntungan lainnya.Penulis sebagai bagian dart pegawai Ditjen Hak kekayaan Intelektual (Desain Industri) mencari faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan keputusan tersebut khusus pada Desain Industri menelusuri Prosedur Operasional Standar (POS) permohonan pendaftaran Desain industri yang biasa dilakukan atau berdasarkan LIU No. 3112000 tentang Desain Industri. Backlog berdasarkan UU No. 3112000 tentang Desain Industri adalah berkas yang belum terselesaikan dart waktu yang telah ditentukan Undang-undang, 7 (tujub) bulan untuk Desain Industri jika tidak ada keberatan selama publikasi, dan 13 (tiga betas) bulan jika ada ada keberatan selama publikasi.Berdasarkan basil penelitian ditemukan bahwa faktor sarana yang kurang balk dalam jumlah maupun kecepatan yang menjadi penyebab utama, kemudian faktor alur proses permohonan pendaftaran Desain Industri yang kurang tepat. Dengan usulan proses POS ini maka waktu yang diperlukan 4 (empat) bulan jika tidak ada keberatan selama publikasi dan 7 (tujuh) bulan jika ada keberatan selama publikasi.

---

Based on the statistics, there are many backlog data happened on the registration forms in The Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Each year the backlog data becomes accumulated, as it shown from the confirmation letters that had been received from the customers. Actually, the IP's inquiries give much income to the country through Non Tax National Income/ Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), DGIP had once made "a big hit" by giving income (PNBP) as much as Rp. 120 billion in a year. Based on the vision and mission, DGIP should act according to the International Intellectual Property System, which is more effective, gives an excellent service, faster, and so could be as a trigger of the community's spirit to create some innovations and creations that will increase the State Financing Development and adding the State's Incomes.The aim of research is to find some factors that cause the delay of decisions in the Directorate of Industry Design, by doing some deep researching on The Standard Operational Procedures (SOP) of Industry Design Registration Inquiries, which is been done based on W No. 3112000 that rules the Industry Design. Based on the above law, Backlog is some documents which are unfinished by its time, 7 (seven) months for publishing to the community as if there aren't any complains, and 13 (thirteen) months if there are some complains.Based on the research, was found some reasons why the backlog was happened, such as the unconditional facilities both in mounts and speed as become the main reason, also the schema of industry design's registration process which is unsuitable. This thesis is purposing the new SOP, which is 4 (four) months for publishing to the community as if there aren't any complains, and 7 (seven) months if there are some complains."

"ABSTRAKBegitu luasnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual, namun dalam praktik pengadministrasian atau yang lebih dikenal dengan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual belum mampu menunjukkan kecepatan, efektivitas serta keresponsifan. Dengan diberlakukannya sistem Industrial Property Automation Systemyang intinya mengakomodasikan pengadministrasian sistem Hak Kekayaan Intelektualsecara komprehensif, diharapkan pelayanan permohonan merek dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan sistem hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek menurut teori Servqual dan menganalisa strategi peningkatan pelayanan dalam menunjang sistem hak kekayaan intelektual khususunya dibidang merek. Landasan teori yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan menggunakan teori Servqual yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu : Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Selain itu juga menggunakan teori Framework 7’S McKinsey yang terdiri dari strategy, structure, system, style, staff, skill, share value. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang dilaukan dalam penelitian ini adalah mix method. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey terhadap 130 pendaftar merek yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik accidental sampling dan wawancara dengan informan yang terkait seperti pejabat dan pegawai Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability dengan indikator ketepatan waktu penyelesaian permohonan merek, menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengkesampingkan dimensi-dimensi lainnya.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Framework 7’S McKinsey, kendala pada aspek System dan Staff harus lebih diperhatikan. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran merek di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThe breadth of the scope of intellectual property rights, but in practice the administration or better known as the Intellectual Property services have not been able to demonstrate the speed, effectiveness and responsiveness. With the enactment of Industrial Property Automation System system to accommodate the administration of intellectual property rights system in a comprehensive, trademark application services can be expected to improve their performance so as to give satisfaction to the applicant. This research aims to determine the quality of the system of intellectual property rights, especially in the field of brand and analyze theory Servqual service improvement strategy to support the intellectual property rights system in particular in the field of brandThe theory used to analyse the quality of service using Servqual theory consisting of five dimensions: Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. It also uses the theory Framework 7 's McKinsey of strategy, structure, systems, style, staff, skills, share value. This research is a descriptive study that take place approach in this study is the method mix. The method used was a survey method to 130 registrants brands drawn at random by using accidental sampling techniques and interviews with relevant informants such officers and employees of the Directorate of Intellectual Property Rights. Based on the results of the research show that the dimension of reliability and timeliness of completion indicator for the brand, to be the crucial point and need to be handled seriously regardless of other dimensions. Based on the results of research using the theory Framework 7 's McKinsey, constraints on the System and Staff should be more aware of. The results of this study would be used as one input to the Directorate General of Intellectual Property Rights in an effort to improve the quality trademark registration services in the future."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakanharta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinandan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjianperkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masingmengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yangdiperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilanyang menetapkan salah satu pihak baik suami maupun isteri berada dalampengampuan dan tidak dapat mengurus hartanya, sedangkan sidang perceraiansedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifatyuridis normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yangtertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturanharta perkawinan dan perjanjian perkawinan. Data yang dipergunakan adalah datasekunder berupa bahan kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatursecara lengkap mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan. Jika melihattanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang baik maka pengurusan suamiterhadap harta benda istri dapat dibenarkan selama perkawinan tersebut belumberakhir. Suami dapat melakukan pengurusan terhadap harta isteri namun apabilasetelah pengampuan tersebut berakhir maka suami harus bertanggung jawabterhadap pengurusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampupengawas. Pengurusan harta tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentinganisteri. Apabila terdapat kerugian akibat kelalaian suami maka suami wajibmengganti kerugian tersebut.

---

ABSTRACTLaw Number 1 of 1974 on Marriage defines two types of marital properties: jointproperty, which is acquired during marriage, and separate property, which isacquired by each husband and wife and is under each party’s power, providingthat it is never stated otherwise. On the occasion of or prior to marriage, bothparties may produce a prenuptial agreement which separates their properties, sothat they may administer their own properties which were acquired by each partyboth before or during the marriage. Nevertheless, similar arrangement does notapply when a court’s decision has ruled that one of the parties (either the husbandor the wife) is put under the guardianship of her/his spouse and deemed incapableof administering her/his own property, nevertheless, those parties eventuallyapplied for a divorce. This study applies a juridical-normative research approachin which references are made to legal norms stipulated in laws on the managementof marital properties and prenuptial agreement. This study utilizes secondary datain the form of literature resources. It concludes that Law Number 1 of 1974 onMarriage does not provide comprehensive regulation on joint property andprenuptial agreement. Based on the assumption that a husband should be aresponsible head of his family, which appointed a husband as the guardian of hiswife’s property, is justifiable provided that the marriage has not been terminated.During marriage, a husband can administer his wife’s property; however, whenthe marriage is terminated, he has to be deemed responsible for anything related tothe said property during his guardianship to Balai Harta Peninggalan as asupervisor guardians. He must administer the property only for the benefit of hiswife. Should there be any damage or loss due to his negligence, he is required toperform indemnification."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."