Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyalahgunaan dan peradaran gelap narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Sedangkan kegagalan kebijakan bisa disebabkan tidak diimplementasikan, bisa pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah ( Hogwood dan Gunn : 1986 ). Penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta bertujuan untuk menjelaskan persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif. Secara keseluruhan operasional variabel-variabel yang diteliti adalah persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta Dari variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator, kemudian dijabarkan Iebih jauh menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner tertutup. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survai/penyebaran kuesioner kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro/Lembaga yang terpilih mewakili lembaga, setelah itu analisis data dilakukan dengan membuat tabulasi. Karena tingkat pengukuran skala dari Likert?s Summated Rating adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjul harus diubah dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI).Berdasarkan hasil penelitian temyata menurut persepsi responden keberhasilan implemenlasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta 60,30 % dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, sedangkan 30,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dari keempat variabel tersebut, variabel struktur birokrasi tidak berbengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta.Untuk lebih meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dalam rangka mewujudkan kampus yang bebas dari pengaruh narkoba perlu adanya peraturan khusus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, perlu adanya Iembaga khusus yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pimpinan universitas hendaknya terbuka terhadap penyalahgunan narkoba yang terjadi di Iingkungan kampus dan bagi mereka yang terbukti terlibat kasus narkoba diberikan sanksi.

---

Drugs abuse and their illegal distribution have become a serious to the continuity of nation life and state of Indonesia. The government of Indonesia has shown much attention to the efforts of prevention and eradication of drugs abuse and their distribution.

Succeeding of a certain policy is not merely determined by quality of the policy, but also the implementation of it. Meanwhile, failure of the policy has not been completely implemented, un proper implementation an execution and the policy it?s self is significantly bad ( Hogwood and Gunn : 1986 ).

Research on the implementation of prevention and drugs abuse policy was carried out at Jakarta National University. The purpose of the research was to explain perception on some factors that influence to succeeding the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University and to know the degree of succeed of the implementation of that policy.

The research was carried out by using quantitative method. All of operational variables were studied, those consist of the perception on some factors that influence to succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University. Those variables were broken down in to a number of indicators that further developed in to some question in closed questioner. Collecting data was done by technical survey through distributing the questioner to the head of university, Department/Faculty, Bureau/Chosen Institution. Then, collected data were analysis by making tabulation. Because of measurement scale of Liken?s Summated Rating is ordinal, therefore collected data should be changed in to interval scale by using Method of Successive Interval ( MSI ).

The research result shown, according to the respondent perception, the succeeding of the policy 60,30 % were influenced by communication, resources, dispositions, bureaucratic structure and 30, 70% were influenced by other factors . From four variables mentioned above, bureaucratic structure was not significantly effect to the succeeding of the implementation of the policy.

To improve the succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University, in order to clear off campus from drugs affect, need special regulation designed to the prevention of drugs abuse, in selecting and accepting new students, In addition, it is also needed a special institution has responsibility in preventing drugs abuse. Furthermore, all ofthe head of university should aware and transparent to the issues of drugs abuse take place in campus, and those who are proven involve in narcotic cases have to be given relevant sanction."

"Maraknya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Trisakti yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997 mendorong pihak pimpinan Universitas berfikir keras untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dapat merobohkan sistem pendidikan di kampus tersebut.Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang kejahatan narkoba menjadikan payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk rnenangani berbagai masalah yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor No. 342/USAKTI/ SKR/XII/1999 tentang Pemberian sanksi terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.Sebagai bentuk kebijakan dari pimpinan Universitas Trisakti, maka keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Universitas Trisakti Salah satunya tergantung pada persepsi civitas akademikanya. Beraneka ragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman empirik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen dan karyawan memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda terhadap implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Persepsi rmemainkan peranan penting dalam proses kebijakan karena hal ini akan mempengaruhi definisi suatu masalah (Jones). Kebijakan yang baik dan terarah akan berhasil jika dipahami dan didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan peneliltian ini adalah apakah ada hubungan antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti dan apakah terdapat perbedaan signifikan persepsi antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesisnya menggunakan path analisis dan uji F dengan analisis SPSS for windows.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan implmentasi kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai p- value masing masing faktor < 0,05 sedangkan sikap tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai p- value > 0 ,OS serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dengan nilai masing p-value <0,05.Merujuk hal tersebut di atas maka, perlu upaya yang Iebih jelas dan terarah dari TPPN agar persepsi civitas akademika sama terhadap kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor sikap yang cenderung dipersepsikan sama, oleh karena itu diperlukan model baru dan perbaikan terhadap ketiga faktor lainnya terutama faktor komunikasi yang cenderug dipersepsikan kurang efektif oleh civitas akademika maka TPPN perlu mengubah pola komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing civitas akademika."

"Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memburuk. Perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan 51% (Data mabes Polri , Juni 2005). Penelitian ini mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia dengan menghitung efektifitas outcome atau dampak dengan output hasil nyata implementasi menggunakan regresi berganda dengan program SPSS Versi 14.Dalam teori evaluasi untuk kebijakan publik dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Pertama, evaluasi ditujukan untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak atau pengaruhnya. Kedua, evaluasi ditujukan uutuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebeiumnya. Dari penjelasan pada latar belakangan nampaknya terdapat hubungan antara dampak (endogen) dari implementasi kebijakan P4GN di dalam rnasyarakat dengan hasil nyata (eksogen) yang telah dicapai akibat dari implementasi kebijakan P4GN. Adapun standar atau kriteria yang ditetapkan sebagai dasar evaluasi adalah semua output dari implementasi kebijakan P4GN berdasarkan Kepres No. 17 tahun 2002. Mengacu pada ketentuan UNODC (United Nations Organization of Drug Convinion) dalam penelitian BNN dan P4LP-UI, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba yang merupakan dampak implementasi P4GN ditentukan dan dihitung dari mereka yang terlibat menyalahgunakan narkoba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum secara signifikan sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah masyarakat yang terlibat narkoba. Program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat diimplementasikan secara efektif.

---

Drug abuse conditions in Indonesia progressively get worse. The growths of drug abuse mount by significant every years. Case data of drug abuse from State of Police Headquarter of Republic Of Indonesia from 1997 up to 2005, increase 50.1% per year (Data of Mabes Polri, June 2005), This research evaluate the problems of related to policy of prevention and eradication of illegal distribution and drug abuse in Indonesia recognized with the P4GN policy by measuring relation between the outcome or policy affect by the output or result of reality of policy implementation with multiple regression using SPSS 14 version.The evaluation theories to public policy become two different duty. First, evaluate addressed to determine the consequence what generated by that policy by depicting impact or its influence. Second, evaluation addressed to assess the efficacy or failure fiom that policy of pursuant to standard or criterion which have been specified previously. As for standard or criterion specified by as base evaluate is all output from implementation of policy P4GN of pursuant to Kepres No. 17 year 2002. Policy pickings more refer at "real manifestation" from policy public, things which is in fact conducted] by according to decision fiom policy statement.Result of research indicate that the implementation is straightening of law by significant is very having an effect on to degradation of amount of society in concerned drug. Prevention program, eradication of illegal distribution and drug abuse still require be improving and completing so that earning implementation effectively."

"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

---

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.

Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.

The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. "

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dengan fokus pada konsistensi dan koherensi rangkaian kebijakan narkoba di tingkat kebijakan dan tingkat organisasi serta bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan. Untuk melihat implementasi rangkaian kebijakan ini dipergunakan Hirarki Kebijakan Broomley dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards 111. Kebijakan dikaji sejak pada policy level, organizational level, dan operational level. Pada tingkat operational level inilah, implementasi kebijakan diukur berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, struktur organisasi dan sikap pelaksana kebijakan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah positivis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yang merupakan data kualitatif, terbagi menjadi dua jenis yaitu data mengenai rangkaian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dan data mengenai pola interaksi petugas pengamanan, tahanan/narapidana dan pengunjung. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan rangkaian kebijakan digunakanlah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum BNN, Direktur Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Salemba. Sedangkan data mengenai pola interaksi dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperoleh dengan melakukan observasi tidak terlibat dan wawancara dengan pihak petugas Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung.Rangkaian kebijakan narkoba pada tingkat policy level yang ditetapkan sejak tahun 1976 dengan yang diberlakukan saat ini memiliki konsistensi dan koherensi karena pembahan yang terjadi tetap berfokus pada tujuan yang sama yaitu Indonesia bebas narkoba. Konsistensi dan koherensi yang terdapat pada policy leverlini juga ternyata berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada organizational level, meskipun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terdapat pada tingkat organisasi ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.Pada tahap pelaksanaan kebijakan diketahui sebagai pengkomunikasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dilakukan dengan cukup baik, kebijakan juga dianggap jelas dan sesuai dengan kebutuhan Rutan Salemba. Karenanya baik petugas pengamanan Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung cukup paham mengenai kebijakan ini. Akan tetapi, meskipun Rutan Salemba memiliki struktur organisasi birokrasi modern dan komunikasi dilaksanakan secara efektif ternyata kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kurang efektif dilaksanakan di Rutan Salemba. Dikatakan demikian karena petugas pengamanan Rutan Salemba dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersikap permisif dan cenderung komformis dalam menangani rnasalah narkoba ini.Sikap petugas pengamanan ini muncul disebabkan kondisi over capacity yang luar biasa, yang tidak diikuti dengan memadainya sarana dan prasarana yang disediakan, jumlah dan kualitas (skills) petugas pengamanan yang sangat tidak memadai, tidak sesuainya penghasilan yang diperoleh petugas dengan resiko pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme pemberian insentif bagi petugas Rutan Salemba yang berhasil melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keadaan ini terbaca oleh tahanan/narapidana dan juga pengunjung dan dianggap peluang untuk memasukkan, mengedarkan dan rnenggunakan narkoba di Rutan Salemba. Akibatnya dengan diiming-imingi sejumlah uang petugas dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkoba ke dalam Rutan Salemba."

"Peningkatan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi menunjukkan angka yang semakin meningkat drastis. Data dari Direktorat BNN sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2007 meningkat dari 749 kasus menjadi 5.358 kasus. Angka ini sangat memprihatinkan bagi kita sebagai generasi muda harapan bangsa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk mengatasi masalah Narkoba yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya. Keadaan inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan Rektor Trisakti Jakarta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Surat Keputusan Nomer 342/Usakti/ SKR/ 1999 tentang Sanksi Pemecatan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba di Lingkungan Kampus. Sejak dikeluarkan Surat Keputusan diatas sampai tahun 2007 telah dikeluarkannya mahasiswa Trisakti sebanyak 40 mahasiswa yang diindikasi terlibat kasus Narkoba.Mencermati semakin maraknya mahasiswa yang terlibat kasus Narkoba di kampusnya maka dengan idenya mahasiswa Trisakti telah membentuk kelompok mahasiswa Anti Narkoba yang dinamakan Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN). Kelompok mahasiswa ini melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampusnya. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN) Universitas Trisakti Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari implementasi yang dilakukan diketahui terdapat inefektivitas terhadap pencapaian tujuan, diantaranya sedikitnya jumlah anggota dan terbatasnya dukungan dana serta kurangnya sosialisasi program pencegahan narkoba dikampus. Adapun faktor yang mempengaruhi inefektivitas ini adalah resources dan komunikasi dinilai kurang efektif, dilihat dari prosentase jawaban responden sebagian besar belum mengetahui program dan minimnya dukungan sumber daya. Faktor Sikap dan Birokrasi menunjukkan ke arah proses penyusunan struktur organisasi sesuai yang diharapkan mahasiswa. Hasil penelitian menyarankan agar dalam mengimplementasikan kebijakan perlu dikembangkan pelatihan pengembangan kemampuan mahasiswa seperti pelatihan kelompok sebaya (peer group), struktur organisasi diperkuat secara hukum bukan hanya instruksi melainkan keputusan dari Presiden Mahasiswa, kampanye anti Narkoba lebih sering dilakukan dan koordinasi ekstern dengan BNN lebih ditingkatkan serta pelaksana pengambil kebijakan di Universitas agar lebih menyediakan sarana dan fasilitas guna mendukung pelaksanaan program DMAN."

"[ABSTRAKMeningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah menjalar hingga sekolah-sekolah dan kampus tanpa memandang tingkatan usia. Khususnya di DKI Jakarta, 20% dari 4 juta pemakai narkoba adalah anak di bawah usia 18 tahun atau remaja yang notabene penerus cikal bakal negeri ini. Bahkan, 3 dari 10 anak di Jakarta terlibat penggunaan narkoba sekaligus terlibat produksi dan distribusinya.BNN Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga vertikal BNN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam program pencegahan salah satunya melalui pemeriksaan urin Narkoba di lingkungan sekolah. Pemeriksaan urin narkoba yang dilakukan di sekolah sangat penting karena dapat mendeteksi secara dini apakah seseorang terindikasi penyalahgunaan narkoba atau tidak, sehingga dapat memotong jalur peredaran narkoba di lingkungan sekolah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif- analitis, dimana faktor operasionalisasi penelitian sudah ditentukan di awal. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dokter BNNP DKI Jakarta. Data sekunder didapatkan dari data yang telah tersedia dan dilakukan studi data. Analisis disampaikan berdasarkan penilaian (judgement) penulis dengan didasari oleh kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini.Hasil yang didapatkan dari Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Melalui Pemeriksaan Urin Narkoba masih belum maksimal karena belum adanya kesadaran dari peserta tes urin yang hasilnya positif Narkoba untuk melakukan konseling adiksi/rehabilitasi agar menghentikan penggunaan Narkoba dan merubah perilaku yang lebih sehat. Kendala yang ditemukan masih kurang aktifnya pihak sekolah dan orang tua membawa siswa yang positif Narkoba untuk dilakukan konseling adiksi. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya evaluasi dan pembinaan lanjutan setelah pemeriksaan urin Narkoba melalui kerjasama antara pihak sekolah, orangtua, instansi terkait dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta pemberian informasi dan pendidikan sejak dini tentang bahaya Narkoba agar siswa mempunyai kemampuan untuk menghindari dan menolak menggunakan Narkoba.

---

ABSTRACTThe increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs., The increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs.]"

"Skripsi ini membahas faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilahan sampah di Kota. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kekurangan dari faktor komunikasi dan sumber daya, yang dapat dilihat dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pesan yang disampaikan, perbedaan perubahan yang diinginkan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses about the factors affecting the policy implementation of Waste separation in Depok.As a policy carried out by Depok City Government through Depok City Cleanliness. This research was conducted post positivist with descriptive design. Data collection techniques are by conducting in depth interviews, documentation studies, and observations. Implementation of waste separation in Depok city influenced factor factor that is comunicatins, resources, dispottion and bureaucracy. The results showed that the implementation of garbage policy in Depok City is influenced by the following factors include the factors of uncertainty and inconsistencies of messages conveyed, differences in desired changes, limited support facilities, lack of public awareness."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."