Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur yang berhasil memperoleh suara terbanyak di daerah Jakarta Timur. Penelitian ini menarik diteliti sebab partai ini memiliki perbedaan dengan partai lain. Bila sebagian besar partai-partai lain menjual tokoh terkenal tingkat nasional untuk menarik dukungan masyarakat, maka PK Sejahtera lebih menjual program-program partai dan isu-isu populis. DPD PK Sejahtera Jakarta Timur menggunakan komunikasi politik untuk memperkenalkan PK Sejahtera kemasyarakat luas. Sehingga masyarakat mau memilih PK Sejahtera.Dari latar belakang tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah,pertama, bagaimana proses komunikasi politik yang digunakan oleh PK Sejahtera. Kedua,bagaimana pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye. Ketiga, bagaimana saluran dan media komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori, seperti konsep partai politik, teori komunikasi dari berbagai ilmuan, konsep teknik keberhasilan kampanye, dan sosialisasi politik. Penulis berusaha melihat implikasi teori tersebut pada komunikasi politik.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci sebanyak 10 orang dan data-data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur pada kampanye Pemilu 2004 adalah komunikasi massa, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Proses komunikasi dilakukan oleh komunikator politik terdiri dari, caleg, elit., aktivis partai, dan tokoh masyarakat. Pesan yang disampaikan pada kampanye Pemilu 2004 oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur adalah bersih dan lebih peduli. Saluran komunikasi menggtmakan saluran vertikal kebawah, vertikal keatas, horisontal, dan informal. Komunikasi interpersonal dan pawai dijalanan menjadi cara yang efektif untuk mempengaruhi calon pemilih.lmplikasi teoritik dari penelitian ini bahwa teori Komunikasi yang dikemukan oleh Dan Nimmo tentang komunikator berlaku dalam penelitian, dimana komunikator PK Sejahtera efektif dalam kampanye karena memiliki status, kredibilitas, daya tarik yang baik. Sedangkan teori yang dikemukakan Wilburm Scram mengenai Pesan berlaku juga dalam penelitian ini, bahwa pesan yang baik adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

The background of this research is the success of DPD of Prosperous Justice Party (PKS) in East Jakarta in gaining first position in the district. It is interesting because the party has significant differences with other parties. If the other parties sell out their national charismatic leader to attract voters, PKS tends to vend programmes and populist issues. DPD of PKS East Jakarta uses political communication to introduce the party to the public so that people want to vote the party.

From that background, the research questions proposed here are first, how is the process of political communication of the party; second, how do the message communicate in the campaign; and third, what are the media used to communicate in the campaign. To answer those questions, researcher uses several concepts and theories such as political party, theory of communication, concept of successful campaign technique, and political socialization. Researcher tries to examine theoretical implication on political communication.

To answer those questions, qualitative method is applied and in-depth interview is used to get primary data. Interview was done with 10 key informants and supported by secondary data.

The result of the research shows that communication used by the party is mass communication, inter-personal communication, and communication of Organization. Communication process id held by political communicator such as legislative member candidates, elites ofthe party, activists of the party, and public figure. Message given in the campaign is that the party is clean and responsive. Channel of communication is vertical, up and down, horizontal and informal. Interpersonal communication and carnival on street are effective campaign to influence potential voters.

Theoretical implication of the research is that theory of communication initiated by Dan Nimmo on communicator is relevant. The party is communicators are very effective because they have status, credibility, and attractive. Meanwhile, theory on message initiated by Wilbum Scram is also relevant in the research that good message is a message which is suitable with the need of the people."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan "kendaraan resmi menuju puncak kekuasaan kenegaraan". Oleh karena itu hampir di setiap negara termasuk di Indonesia dikenal ada partai-partai pemerintah (the railing party) dan ada partai yang di luar pemerintah, terkadang di sebut partai oposisi. Sesuai dengan sebutan partai politik, setiap partai politik melakukan kegiatan politik. Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disebut PKS adalah sebuah partai politik, tetapi memproklamirkan diri sebagai partai dakwah, padahal prinsip dakwah dengan prinsip politik belum tentu sejalan. Selanjutnya perkembangan politik PKS dapat dilihat dari hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS.Timbul pertanyaan, bagaimana sikap politik PKS terhadap pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.Atas dasar uraian diatas maka, dirasakan perlu melakukan penelitian untuk melihat, dan memahami sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Sikap politik PKS yang diteliti adalah hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, baik itu merupakan; keputusan, kebijaksanaan, peraturan pemerintah, perundang-undangan yang berlaku, dan tanggapan serta tindakan-tindakan terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat Indonesia.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus/case study. Metode studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang; (a) menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; (b) batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana; (c) multisumber bukti dimanfaatkan.Dari hasil pengumpulan data-data dan analisa sikap-sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa sikap-sikap politik PKS berupaya untuk mengedepankan kepentingan dakwah, memperjuangkan syariat islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, menegakkan politik bersih, mengedapankan kepedulian sosial, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, memperjuangkan kejujuran dan keadilan, memperjuangkan maslahat umat islam, memperjuangkan kebernaran dan menentang kedzaliman dan juga menjaga agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dakwah dalam politiknya. PKS juga menginginkan agar ajaran Islam sebagai solusi dalam mernecahkan permasalahan bangsa dan negara Indonesia yang seiama ini, bangsa darinegara Indonesia telah mengalami krisis yang berkepanjangan dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan aspek budaya.

---

In democracy system, political party represent "official vehicle to go the political top position". Therefore almost in every state, including in Indonesia there are governmental parties non-government, parties as we called it opposition parties. According to the naming of political party, each political party conducts political activity. Justice and Welfare Party Justice -hereinafter referred as PKS- is a political party, but proclaiming itself as Islamic mission party- although principle of Islamic mission and political sometime are not in the same track. Hereinafter the growth of politics of PKS can be seen from result of decision of Deliberation Ceremony of Syura. Arise question, how political attitude of PKS through President Election 2004 and governance of Susilo Bambang Yudoyono.

On the basis of breakdown of above hence, felt require to do research to see, and comprehend political attitude of PKS through president election and governance of Susilo Bambang Yudoyono. Political Attitude could be seen from the result of decision of Deliberation Ceremony of Syura through president election and political attitude through governance of Susilo Bambang Yudoyono; which represent in many decision, wisdom, and regulation of government, legislation going into effect, and comments and also actions to problems of arising out in Indonesia society.

Research conducted by using study cases method. This method is an empirical inquiry which (a) investigate phenomenon in context life of reality, when (b) boundary between context and phenomenon which is not seen emphatically; and where; (c) evidence multi-source exploited.

From result of gathering of information about political attitudes [of] PKS through president election 2004 and political attitude toward governance of Susilo Bambang Yudoyono hence, writer take conclusion that political attitudes of PKS cope very seriously just for empowering the Islamic mission in the society; including: building the clean political system, improving education and welfare of society, etc. PKS really hopes that Islamic values could be a solution for the problems which faced by Indonesia; economic problems, politic problems, social problem and culture problems."

"Achmad Iwan Ardiansyah. Kebutuhan informasi suatu partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. (Di bawah birnbingan Fuad Gani, MA)_ Fakuitas Ilmu Pengetahuan Budaya Univesitas Indonesia (FIB UT), 2004. Penelitian mengenai perilaku pencarian informasi pengurus DPP PK-Sejahtera ini telah dilakukan bulan Mei s/d September 2004 di sekretariat DPP di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terhadap 4 (empat) orang informan pengurus aktif di DPP PK_Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna perilaku pencarian informasi pengurus PK-Sejahtera, sumber-sumber informasi yang digunakan dalam pencarian informasi dan hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian informasi dilakukan dengan jaulah (kunjungan) ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan struktur kepengurusan di tingkat lokal (DPW, DPD, DPC dan DPRa), dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pers dan LSM. Pencarian informasi banyak dilakukan oleh kader di DPP dan kemudian dibantu oleh kader di struktur kepengurusan di tingkat lokal. Sedangkan kebutuhan informasi mereka merata mencakup seluruh informasi, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sumber-sutnber informasi yang lazim digunakan adalah sumber informasi informal, antara lain kader struktural dan non-structural partai, anggota dewan, pakar (profesional), rekan sesama politisi, dan masyarakat dan LSM. Di samping itu ada juga sumber informasi formal seperti lembaga arsip dan dokumentasi di DPP, berbagai lembaga penelitian, pusat informasi di instansi pemerintah, berbagai macam media cetak baik koran, majalah dan lain sebagainya, dan beragam media elektronik, seperti internet, TV dan radio. Tujuan pencarian informasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah untuk dijadikan bahan pertirnbangan dalam membuat kebijakan_kebijakan partai. Hambatan utama yang mereka hadapi dalam pencarian informasi adalah akurasi dan keteraksesan, di samping permasalahan birokrasi, internet, dan perbedaan waktu."

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti keterwakilan politik Kristen dalam Pileg 2004 dan 2009 melalui studi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keterwakilan politik Kristen di DPR RI selama tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) ternyata justru bukan karena dukungan dari para pemilih Kristen. Para politisi Kristen terpilih menjadi anggota legislatif karena dukungan pemilih beragama Islam dan terutama justru dari basis Islam yang kuat. Maka pertanyaannya, bagaimana dan apa alasan PDI Perjuangan dan Partai Golkar menempatkan caleg Kristen di basis Islam, apa strategi caleg Kristen untuk keterpilihannya, dan bagaimana alasan pemilih beragama Islam sehingga menggalang dukungan untuk memenangkan caleg Kristen. Hasilnya, persentase keterpilihan orang-orang Kristen di DPR RI Pileg 1999 (16,48%), Pileg 2004 (14,90%), dan Pileg 2009 (12,86%) melampaui persentase penduduk Kristen di Indonesia (8,71%).Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Alan Ware tentang keterpilihan seorang caleg dimana sosok personal/figur kandidat menjadi yang terpenting, program partai di level kedua, dan ideologi partai di level terendah; dan teori primordialisme politik dari Clifford Geertz yang mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa dua ikatan primordialisme terpenting konteks Indonesia adalah suku dan agama. Empat teori lain mendukung dua teori utama ini, yakni: teori Anne Philips tentang politik kehadiran secara konkrit di lembaga Negara, pandangan Affan Gaffar tentang aspek aliran dalam agama dan ketaatan terhadap pemimpin di Pulau Jawa, pandangan George McTurner Kahin tentang nasionalisme sebagai perekat kesatuan yang kuat yang mendapat peneguhan dari Burhan Djabir Magenda tentang peranan partai dalam penguatan nasionalisme, dan teori patron klien dari James Scott. Metode penelitian menggunakan literatur langsung dari kedua partai dimaksud dan melakukan wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang caleg terpilih, 4 (empat) pengurus pusat partai, dan 3 (tiga) orang pemilih beragama Muslim.Penelitian ini secara khusus menyimpulkan bahwa ternyata aspek agama dan suku bukan variabel utama sebagai ukuran keterpilihan seorang caleg namun masih ada variabel lain yaitu tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Temuan penting penelitian ini bahwa figur atau sosok caleg sangat berpengaruh untuk keterpilihan seorang caleg Kristen, dan praktek tradisi agama dan budaya lokal tetap berpengaruh dalam pemilu. Implikasi teoritis penelitian ini memperlihatkan bahwa teori Alan Ware terkait peran ketokohan/figur caleg sangat menentukan untuk keterpilihan seorang caleg, dan teori primordialisme politik Clifford Geertz menunjukkan bahwa aspek tradisi agama dan budaya local yang dipraktekkan oleh caleg-caleg Kristen sangat berpengaruh untuk keterpilihan mereka di daerah berbasis Islam yang kuat.

---

ABSTRACT

This dissertation studies about political representation of Christian through the study of the PDI-P and Golkar Party. Political Representation of Christian for three times of General Election in Reformation Era (1999, 2004, and 2009) actually had been not from the Christian voters as supposed. The Christian representatives were elected because of Islamic voters support and uniquely the voters are from the strong Islamic based. Then, the question is how and what the reason of the PDI-P and Golkar Party placed the Christian representative as legislative candidates in Islamic based electoral district, and what is the reason of Islamic voters to support Christian legislative candidates. The result is the percentage of the Christian representative in DPR-RI in legislative election 1999 (16,48%), Legislative Election 2004 (14,90%) and Legislative Election 2009 (12,86%) beyond the percentage population of Christian citizen in Indonesia (8,71%).

This research applied two primary theories, they were Alan Ware theory on the role of the party in recruitment where personal feature is the most important, program party at the second level, ideology party at the lowest level; and politic primordial?s from Clifford Geertz which noticed by Maswadi Rauf that there are two important binds of primordialism of Indonesian context are tribe and religion. Four other theories are Anne Philips theory on presentation politic concretely in state institution, Affan Gaffar?s point of view on the flow aspect in religion and obedient to the leaders in Java Island, George McTurner Kahin on nationalism as a strong unity glue that gets confirmation from Burhan Djabir. Burhan Djabir Magenda on important role of political party in strengthening nationalism, and the theory of James Scott on patron client relation.

Research Method applied direct literature by the relevant political party and depth interview for five (5) representative, four (4) political party officer, three (3) Islamic voters. The research specified concluded that religion and tribes are not the dominant factor in determining the electability of candidates but the candidates? acceptability in the society. The finding of this research is that the figure representative candidates are strongly influenced in Christian representative electability and the practice of religion and local cultural still an influence in election. Theoretical implication shows that Alan Ware Theory on the role of figure representative is really strong in electability of candidate; and theory of political primodialism by Clifford Geertz that religion tradition aspect and local cultural that have been practiced by Christian representatives in the strong Islamic based electoral district."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"