Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara menjamin hak setiap warga Negara termasuk narapidana selama menjalankan masa pidananya mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Terkait dengan hak narapidana tersebut maka hanya hak atas kebebasan bergeraknya yang dicabut untuk sementara sedangkan hak-hak lain tetap melekat pada diri narapidana tersebut. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah pemberian ketrampilan kerja oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ ketrampilan bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Peran penting Lembaga Pemasyarakatan belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, haI ini dapat dilihat dengan masih banyaknya narapidana yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana sama sekali tidak memiiiki ketrampilan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap petugas dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Pemberian Ketrampilan kerja kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang masih bersifat nmengisi kekosongan waktu raja, hal ini terlihat dari rendahnya minat dan motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan ketrampilan kerja. Selain itu rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian ketrampilan kerja, sarana dan prasarana sangat terbatas serta anggaran terbatas menjadi kendala-kendala sehinga mengakibatkan pelaksanaan ketrampilan kerja belum berjalan secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh ketrampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah khususnya Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tujuan dari Pemberian ketrampilan kerja agar selama menjalani masa pidananya dapat memperoleh ketrampilan sebagai bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

---

The Government guarantees to all citizens including to prisons or correctional peoples to have a protection and accomplishments. According to human right enforcement, the main punishments to the prisoners are only movement or mobility right revoked, therefore the State or Government shall accomplish to the prisoners of their skills attainment, improvement of working attitude during on the correctional institution.

The Correctional Institution is one of the Government programs to relief and re normalize of the law breaker return back into civilization community. Optimizing of Correctional institution is high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners.

This observation method was using a detail interview to prisoners and prison officers who involved on skill practicing activities. All data's gathered and notes were originally submitted on any part of this thesis as real presentation.

Classically obstacle founded due to lack of support at any aspects, such as facilities, budget, tutors, and prison officer skill to provide the programs as Government guidance on as well.

This thesis resulting the conclusions that first Class Cipinang Correctional Institution, urgently have to order as high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners. The accomplishments right of prisoners during on the punishment period suggested to be applies optimally as expected. The skills and any capabilities talent can be as foothold in their future life whenever the prisoners release out from the Correctional institution."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko menimbulkan gangguan jiwa. Bedasarkan peraturan perundangan, upaya kesehatan mental yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum terpenuhi dengan baik. Kesehatan mental sebagai bagian penting criminogenic needs belum diintervensi secara memadai oleh pihak Lapas sebagai bagian pembinaan model rehabilitasi.

---

This thesis aims to explain the fulfillment of inmate`s mental health right that has been done by Cipinang Penitentiary Institution. This research use qualitative approach with depth interview for collecting the data. Rehabilitation Model, Health Efforts, and other relevant concepts are used to analyze this research.

The result shows that inmates have range of problem which risking their mental health. Mental health efforts, which include health promotion, health prevention, curative care, and rehabilitative care, haven`t been well done by Cipinang Penitentiary Institution. Mental health as an important part of criminogenic needs hasn`t been well intervened by Penitentiary Institution as a part of rehabilitation model of correction."

"Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana belum mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pembinaan dilaksanakan secara umum sesuai dengan pola pembinaan dan prosedur tetap pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas I Sukamiskin, pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara optimal karena program pembinaan yang ada sudah tidak relevan diterapkan kepada mereka yang berlatar belakang kehidupan/status sosial dan tingkat intelektual yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi memiliki hambatan antara lain: Faktor Manusia, Faktor Peraturan dan Faktor Sarana Prasarana. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis, memperjelas mandat, misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan internal, menilai lingkungan eksternal, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu, menciptakan visi organisasi yang efektif dimasa depan, diharapkan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi dapat mencapai sasaran pembinaan yang diharapkan yaitu: meningkatnya kualitas kesadaran beragama, kualitas kesadaran berbangsa dan bernegara, kualitas kesadaran hukum, kualitas intelektual dan keahlian profesional. Melalui program pembinaan yang ideal bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan mencapai sasaran pembinaan di atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan menjadi warga negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan secara wajar dan bertanggungjawab.

---

Implementation of counseling for prisoners has not been classified based on crime types and sentences period but the counseling has been implemented in general in accordance to counseling model and procedures for implementation of counseling.

Based on the field study result conducted at Class I Sukamiskin Prison, the implementation of counseling programs are not optimal yet because those existing counseling programs are not relevant already to be applied to those corruption crime prisoners due to their different social background and intellectual level if compared to those general crime prisoners. Implementation of counseling programs for them has a few obstacles i.e. : Human Factor, Regulation Factor and Infrastructure Factor.

Strategic steps to overcome those obstacles i.e. : consist of initiation and concurrence of strategic planning process, clarification of mandate, mission and organizational values, assessment of internal and external environments, identification of strategic issues faced by the organization, formulation of strategies to manage issues and creation of effective organization's vision in the future are expected to make the implementation of counseling i.e. : increased awareness for religion, awareness of nationhood and statehood, awareness of law and order and increased quality of intelligence and professional skills.

Through an ideal counseling program for corruption crime prisoners to achieve the above counseling objectives, it is expected that after serving their sentences they will become good citizens who realize their wrong doings, repent and will not repeat the same mistakes again so that they can go back to the society and play an active role in development."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia, meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.

---

Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent and necessity of prison. This is accepted in order to depelop them after they finish their punishment can obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class I Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled, viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional institution internal line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but insufficient to accommodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor human resources management especially in leadership and organizational function."

"Cuti mengunjungi keluarga bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga yang dilakukan melalui kunjungan narapidana kepada keluarga narapidana di tempat tinggalnya, merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana minimal 12 bulan. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Dalam kegiatan ini narapidana dapat melakukan kebebasan yang seluas-luasnya selama waktu yang ditentukan.Hak Cuti Mengunjungi Keluarga dalam proses pemberiannya sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas, narapidana dan masyarakat terhadap keberadaan hak ini. Di samping pemberian hak ini juga sangat ditentukan dari kelancaran pelaksanaan prosedur, pengorganisasian dan fungsi koordinasi inter dan antar unit yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan.Dari temuan hasil penelitian dan pembahasan, ternyata pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan hambatan-hambatan; antara lain menyangkut kurangnya pemahaman terhadap prosedur, masalah pembiayaan, masih ditemukan hambatan sebagai akibat pelanggaran tata tertib dan kurang lengkapnya berkas permohonan ijin dari pihak keluarga serta masih adanya stigma negatif narapidana oleh masyarakat.Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga, diperlukan Iangkah-langkah nyata dalam bentuk peningkatan sosialisasi yang ditujukan kepada petugas dan narapidana sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaannya. Di samping itu pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional sehingga diharapkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga dapat dirasakan manfaatnya bagi semua narapidana yang memenuhi persyaratan.

---

The annual leave to visit family has objective to eliminate stigma against prisoners, as well as to prevent people refusal against ex prisoner. The annual leave to visit family that is executed through prisoner visiting to prisoner's family in their residence represents routine activity which can be conducted every three months for prisoners who has the term of punishment minimally 12 months. This activity usually is utilized by both parties for exchanging information or submitting their feeling. In this activity prisoner can conduct freedom as wide as possible during determined time.

The annual leave to visit family in its granting process is really affected by officer, prisoners and people understandings against the existence of this right. Besides this right granting is also determined from the smoothness of that procedure execution, organizing and intra and inter unit coordination function related to prison institution.

From the result of research and analysis, factually the granting of annual leave right to visit family for prisoner has been implemented in class 1 prison institution Cipinang, although in its execution it was still found obstacles as the cause of rule violence and the lack of permit application document from family parties as well as prison's negative stigma from people.

To increase the effectivity and efficiency of annual leave granting to visit family, it is needed real steps in form of socialization increase shown by officer and prisoners so that it can create synergy in its execution. Besides of that, the allocation of budget for providing annual leave rights to visit family can be felt its benefit for all prisoners who meet requirement."

"Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan.Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan melakukan wawancara terhadap petugas lembaga dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin.Dari hasil temuan, ternyata bahwa di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin bimbingan kerja yang diberikan masih belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan antara lain kesulitan mencari tenaga kerja yang handal dan dapat membantu petugas dalam memberikan bimbingan kerja bagi narapidana-narapidana lainnya, demikian pula halnya dengan petugas bimbingan kerja yang tidak sepenuhnya memberikan bimbingan serta peralatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rusak serta ketidaktersediaan dana anggaran sebagai salah satu penyebab mengapa bimbingan kerja bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin belum optimal.

---

Behavior concept of prisoners form time to time continuously experience of changes as a logic consequence from the dynamic growth of the age. Treatment to the punisher from prison system becoming correctional system have experienced of changed as a treatment system of prisoners construction that approaching prisoners as it self, society member and also God being place prisoners as a means of produce.

The formulation of this research on this internal issues is how is correctional system in giving construction to the prisoners that looks into their work, meanwhile prisoners not solely for commercial purpose which have the characters as profit oriented, but it is more such as a media for prisoners in applying them selves as a person. Family member and also society member through out good worthwhile work tuition activities so that during and after experiencing a period of their crime, they can run their life as good as the other society members. Correctional system as a part of law foundation especially and National foundation of Republic Indonesia generally has very important meaning, particularly with a good strategic environment change from time to time in national scale, regional and also international. The importance mean of correctional institution has not been balanced by performance work, it seen on the number of prisoners that settled on correctional institution. Prisoners had not had a job and skills; it can say that so many prisoners becoming unemployment.

In the line of human resource enableness in correctional institution as rational effort to increase the quality of human resource. Then the effort to make up the quality of professionalism skill represent a media in order to realize social reintegration prisoners that is convalesce unity of life relation, and life subsistence becomes good prisoners as persons, society member and also God being.

The method that used is descriptive by .doing an interview to the institution officer and prisoners whose work in the activity area of the first class Sukamiskin correctional institution.

From the result of observation, it seems that in first class Sukamiskin correctional institution on a sub work tuition division, it does not works maximal yet, which caused difficulty finding the reliable labor that could assist the officer in giving work tuition to the other prisoners, that way also of work tuition officers which not fully give tuition and equipments are old and a lot of them has been broken, there is- unavailable budget as the one of causing work tuition to the prisoners in first class Sukamiskin correctional institution does not optimal yet."

"ABSTRAKTugas akhir ini adalah suatu rancangan program yang penulis tawarkan sebagai pelengkap program pembinaan kemandirian pada keterampilan kerja di Lapas Klas II A Bogor serta Lapas di Indonesia pada umumnya.Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.Walaupun sudah ada program pembinaan kemandirian tetapi masih berdasarkan pada keterampilan kerja teknis saja (paham materi pelatihan dan ada hasil kerja), sebenarnya pada diri WBP yang perlu diamati adalah :a. Kondisi psikis dari diri WBP, karena mereka tinggal di lingkungan penjara. Maka ia mengalami hilangnya kemerdekaan bergerak dan disertai hilangnya kebutuhan lain yaitu lost of heterosexual relationship, lost of goods service, lost of autonomy, lost of security (Greshan M Skyes, 1974)b. Kondisi status-status yang dimiliki sebelumnya, karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau suatu pekerjaan yaitu mahasiswa, pengemudi angkot, pegawai swasta dan masih usia remaja/belum punya tuntutan kebutuhan. Hal inilah yang menimbulkan situasi konflik diri pada masing-masing persepsi mereka.c. Dari kedua pengaruh tersebut, sehingga terjadi dorongan-dorongan spontanitas adalah dimana saat mereka memilih, dan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok keterampilan kerja di Lapas Bogor.Oleh karena itu, pada WBP perlu dianalisa baik dari sisi kondisi psikis, kondisi status sebelumnya dan bentuk kompetensi (minat, bakat dan pengalamanpengalamannya), bahwa mereka sebenarnya ada usaha tetapi tidak paham mengenai jalan keluarnya (hambatan atau bantuan), hal inilah mereka merasa keraguan dalam mengikuti keterampilan kerja di Lapas BogorPada penelitian penulis tentang kondisi WBP dalam mengikuti pelatihan keterampilan kerja, baik yang diselenggarakan oleh LSM/Ormas, dan pihak petugas pemasyarakatan maka perlu dilaksanakan Program Pelatihan Analisis Sahabat (PAS).Diakhir pelatihan PAS diharapkan WBP memahami dan mengendalikan suatu ambisi dan kenyataan yang cenderung menemui adanya hambatan yang juga ada bantuan (pendukung ambisi). Berharap WBP dengan dorongan bukan spontan saja terhadap keterampilan kerja tetapi punya n-ach yang tinggi, dan punya dorongan mental yang merupakan daya gerak di dalam dirinya sehingga dalam meraih dengan cepat dan efektif mencapai keberhasilan."

"Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian data kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada tuhan yang maha esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi, pembinaan dilaksanakan secara umum bagi seluruh narapidana tanpa adanya pengklasifikasian.. Dalam mengadakan analisis penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Uber Silalahi mengenai pemanfaatan sumber-sumber dalam mencapai tujuan suatu organisasi, dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak berhasilnya organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, faktor program pembinaan, falctor sumberdaya manusia, faktor motivasi, faktor, finansial, faktor informasi dan proses.Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan caa menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang hams dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai mencapai tujuan.

---

Change of paradigm from being a prison to community correction is a major step in Indonesian punishment system; it means change from punitive treatment to correction treatment in accordance with human right.Based on Community Correction Law no.1211995, in conducting prison punishment, Community Correction Institution is given authority by the government to guide prisoners to improve their personalities and be independent. The purpose of this kind of treatment is to make prisoners regret their wrong doing, and not make the same mistake in the future, fear of god, active and productive in building our nation. However, in Community Correction Institute Klas I Cipinang, this treatment can not be applied to all prisoners and especially to Corruption prisoner. The reason being Corruption Prisoner is distinct almost in all aspect, namely background, intellectual capacity, and financial ability. As a government is intensifying war against corrupter, we can expect more and more corruption prisoners, which inturn creating constrains for correction officers in guiding this special breed of prisoners.Study has shown that guiding corruption prisoner in community correction institute Klas I Cipinang doesn?t deliver satisfactory result, in doing the research; this writer is using theory from Ubersilalahi on the benefits of using various resources in achieving organization?s goal. Based on this research failure in guiding Corruption prisoner is doe to several factors- guidance program, human resources, motivation, financial and process.To overcome this constraint in guiding Corruption Prisoner, attention and solution are badly needed so that guidance can be realized and delivered successfully in achieving it purpose. Attention and solution involve preparing a good program in guiding these special prisoners. Improving human resources of this institute, supplying the infrastructure and tools which are needed in the program, and motivate the correction officer so the will do the jobs responsibly."

"Penulisan tugas akhir ini mengenai program pelatihan bagi pegawai pemasyarakatan dalam hal meningkatkan kemampuan penerapan tugas-tugas perkembangan keluarga bagi anak dalam sistem pembinaan di Lapas Anak Pria.Minat untuk memilih judul tulisan ini berawal dari kenyataan bahwa akhir-akhir ini banyak timbul masalah hubungan antar anak dengan orang tuanya. Seringkali permasalahan ini menjadi lebih besar, ketika anak sampai melakukan perbuatan melanggar hukum, dipidana dan akhirnya menjalani pidana di Lapas. Implikasi penjatuhan pidana, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi anak yaitu hidup tanpa kehadiran orang tua atau keluarganya. Peristiwa ini sangat merugikan proses pertumbuhan kepribadiannya. Ketidakhadiran ayah atau ibu (selanjutnya disebut orang tua) dalam Lapas, memberikan gambaran bahwa, mereka harus menerima kenyataaan hidup tanpa kehadiran orang tua sampai masa pidana selesai dijalankan.Hidup tanpa kehadiran orang tua di Lapas, memberikan gambaran bahwa, pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan anak usia antara 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun (selanjutnya disebut remaja) menjadi tanggung jawab Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Berdasarkan observasi dan penerapan teknik kelompok diskusi fokus, diperoleh kenyataan bahwa, praktek pembinaan narapidana anak (remaja), belum menyentuh pada teori-teori perkembangan anak. Perlakuan petugas masih terkesan menggunakan pendekatan keamanan, pola pembinaan yang diterapkan hampir tidak ada perbedaannya dengan narapidana dewasa, perilaku kekerasan fisik sering terjadi, terbatasnya waktu petugas mendengar keluhan; rendahnya kemampuan petugas memahami persoalan anak, anak merasa terlantar, anak (remaja) kehilangan tokoh atau model, petugas tidak peduli terhadap keberhasilan pembinaan, masih banyaknya waktu luang anak tanpa kegiatan yang positif bagi anak, adalah kenyataan dan permasalahan yang terlihat jelas di Lapas.Belajar dari kenyataan tersebut diatas, penulis meyakinkan asumsi awal, bahwa pembinaan belum memenuhi aspek psikologis remaja. Jika permasalahan ini tidak ditangani, dipastikan, remaja akan mengalami permasalahan lebih dalam antara lain: kesulitan menyesuaikan diri di masyarakat, padahal masyarakat itu sendiri telah terlebih dahulu memberikan stigma sebagai bekas pelanggar hukum. Akibat lain adalah: tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis sesuai tugas perkembangan remaja, sehinga akan membuat remaja tidak mempunyai konsep diri, tidak mandiri. tidak matang dalam kepribadian, apalagi aspek intelektual. Kondisi yang tidak menguntungkan ini sangat berbahaya bagi masa depan remaja.Oleh karena itu. guna mengurangi kelemahan pembinaan narapidana remaja di Lapas, penulis mengajukan usulan rancangan pemecahan masalah berupa penerapan togas perkembangan keluarga bagi remaja guna menghindari ketidakhadiran orang tua di Lapas. Rencana ini dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi pegawai untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan melalui penerapan peran pengganti sebagai orang tua ayah atau ibu bagi remaja di Lapas. Rencana pelatihan ini juga sangat bermanfaat, karena disamping melatih pegawai, pembina atau wali, juga memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki remaja dalam usia perkembangannya, kemudian belajar secara bersama-sama kelompoknya (peer group) di Lapas."

"Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan.

---

The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case.

The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data.

The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program.

Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work."