Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145898 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Made Ardita
Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil: studi empiris terhadap kondisi objektif, karakteristik dan upaya peningkatan profesionalisme PNS = Professionalism of civil servant (empirical study of objective condition, characteristic, and effort of raising professionalism of civil servant)
"The main purpose of research is to measure and describe an objective condition, characteristic and effort of raising professionalism level of civil servant. The research are held in central institution, namely National Civil Service Agency, National Administration Board, Departement of Home Affair and Departement of National Education, by total of sample as many more 114 persons. The withdrawal of sample is by using random sampling technical with the main instrument by using a questionnaire. This research data analyze are focused to be autonomous variable (univariat) that is level of professionalism of civil servant, with statistic instument of descriptive modus and median.
The result of research indicate that from six factors which have been used to value level of professionalism of civil servant, just only two factors namely level science of work and level skill of work of employee that good enough, or at least they?ve got good appraisal from respondents. Whereas another four factors, that is ethic of civil servant work, responsibility of civil servant's work, sivil servant's commitment and level of civil servant's service is low or not so good. Another result indicates that level of science of work of civil servant as factor the most dominant to influence level of professionalism of civil servant. The whole indicate that level of professionalism of civil servant can be measured with sixth factors above.
Based on the result of the research in above is suggested as soon as take good measurement of that sixth factors. One of media in which can be used to develop level of professionalism through education lane and training. In scope of management of human resources it preferable to be formed/made policy system which support indeed for raising professionalism of civil servant."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22245
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Polarys
Kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru = Academic qualification and teachers certification in order to increase teachers professionalism
"Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan batas waktu pelaksanaan bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 sepuluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan merupakan hal penting yang harus terpenuhi sebagai wujud kepastian hukum. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah tentang profesionalisme Guru berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, upaya pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik melalui asas umum pemerintahan yang baik dan institusi dalam menyelesaikan masalah peningkatan profesionalisme tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan dalam mencapai guru yang profesional tidak terwujud oleh karena adanya celah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga para guru terfokuskan untuk memenuhi target mengajar. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam implementasinya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam hal asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Institusi Pendidikan Nasional yang tujuannya adalah menciptakan guru-guru yang professional dan berintegritas, sehingga semua guru di Indonesia wajib mengikuti pendidikan di institusi tersebut, yang pada akhirnya adalah persamaan atas kualitas guru di Indonesia.
Article 82 of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers provides a time limit for teachers who have not fulfilled academic qualifications and teachers certificate no later than 10 ten years since the enactment of this Law, and as a form of legal certainty it must be fulfilled. The goal of this research is to figure out teachers professionalism according to Indonesian regulation, the fulfillment of academic qualification and teachers certificate through the general principle of good governance, and of upgrading teachers professionalism problem solved by the institution. The results of the study shows that the implementation in achieving professional teachers is not achieved because of the legal loopholes in Article 35 paragraph 2 of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, so that the teachers are focused to meet the teaching target. In addition, The implementation of this Law is in a contrary to the general principle of good governance, especially in terms of legal certainty and benefit. Therefore, it is necessary to establish a national education institution whose goal is to create professional teachers with integrity so that all teachers in Indonesia are required to attend the institution 39 s education, which in turn is the equality of the quality of teachers in Indonesia.Professionalism, Teacher, Legal Certainty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arina Nur Kusuma
Status dan Hubungan Hukum Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Non PPPK) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = Status and Legal Relationship of Non-Civil Servant and Non-Government Employee with Work Agreement of Provincial Government DKI Jakarta.
"Larangan mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (non PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tidak serta merta membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhenti melakukan rekrutmen atau mengadakan hubungan kerja dengan pegawai non PNS dan non PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan sekitar ±81.096 orang pegawai non PNS dan non PPPK yang mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tulisan ini mengangkat permasalahan status dan hubungan hukum pegawai non PNS dan non PPPK setelah diundangkannya PP Manajemen PPPK dan hubungan hukum PPPK menurut konsep hubungan dinas publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya PP Manajemen PPPK, pegawai non PNS dan non PPPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan legalitas status dan hubungan hukumnya. Tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap/masih mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN merupakan suatu tindakan yang melanggar asas legalitas dan asas yuridiktas. Namun demikian, tujuan dipekerjakannya pegawai non PNS dan non PPPK mengandung unsur kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada pemenuhan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain permasalahan praktis, PP Manajemen PPPK juga mengandung permasalahan konseptual terkait dengan hubungan kerja PPPK yaitu dengan digunakan dua jenis perbuatan hukum yang saling bertolak belakang dan mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini dikenal dan berjalan sesuai dengan asas dan kaidah hukum. Dengan demikian, PP Manajemen PPPK harus direformulasi sesuai dengan kebutuhan faktual dengan tetap berpedoman pada asas dan kaidah hukum yang berlaku.
Prohibition of hiring non-Civil Servants (non-PNS) and non-Government Employees with Work Agreements (non-PPPK) as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management does not necessarily make the Provincial Government of DKI Jakarta, stop recruiting or entering into work relationships with non-PNS and non-PPPK. Based on data from the Regional Personnel Agency, until 2019, the Provincial Government of DKI Jakarta employs approximately ± 81,096 non-PNS and non-PPPK who fill functional and executive positions. This paper raises the issue of the status and legal relationship of non-PNS and non-PPPK after the promulgation of the Government Regulation concerning Management PPPK and the PPPK legal relationship according to the concept of public service relations. The research method used in this study is juridical-normative research through the statue approach and conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that with the enactment of the Government Regulation concerning Management PPPK, non-PNS and non-PPPK employees in the DKI Jakarta Provincial Government lost their legality and legal relationship. The Acting of the Civil Service Officers of the DKI Jakarta Provincial Government that still employs non-PNS and non-PPPK to fill ASN positions is an act that violates the legality and juridical principles. However, the purpose of hiring non-PNS and non-PPPK employees contains greater benefit than the fulfillment of the element of legal certainty. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government can still employ non-PNS and non-PPPK staff to carry out governmental tasks in realizing prosperity for the community, especially the people of DKI Jakarta Province. In addition to practical issues, Government Regulation concerning Management PPPK also contains conceptual problems related to the PPPK work relationship, by using two types of legal actions that contradict each other and obscure the working relationship system that has been known and runs according to legal principles and rules. Thus, Government Regulation concerning Management PPPK must be formulated in accordance with factual needs while still referring to the principles and applicable legal rules."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Satrio Wibowo
Pengaruh Profesionalisme, Pengawasan Tahanan, dan Dukungan Administratif terhadap Stres Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia = The Effect of Professionalism, Detainee Control, and Administrative Support Toward Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment Officer at Correctional Department in Indonesia
"ABSTRAK
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi 261 juta jiwa. Tentu memiliki banyak masalah kriminalitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu peran penting lembaga pemasyarakatan yang membina tahanan dan narapidana begitu diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari lingkungan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan yaitu prosefionalisme, pengawasan tahanan, dan dukungan administratif terhadap stres kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling SEM . Data penelitian diperoleh dari 449 pegawai lembaga pemasyarakatan pada 11 Lapas dari 6 provinsi berbeda di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengawasan tahanan memiliki pengaruh negatif terhadap stres kerja, dimana profesionalisme dan pengawasan tahanan memiliki pengaruh yang juga positif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pegawai. Namun dukungan administratif memiliki hubungan pengaruh yang terbalik, yaitu memiliki hubungan positif dengan stres kerja dan hubungan negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.
ABSTRACT
Indonesia as one of the developing countries and as one of the largest archipelago countries in the world with a population of 261 million. Surely has a lot of crime problems are high enough. Therefore, the critical role of correctional departement that develop prisoners is needed. This study aims to determine how the working environment in prisons which is professionalism, detainee control, and administrative support have effect toward job stress, job satisfaction, and organizational commitment. This research uses Structural Equation Modeling SEM method. The research data results from 449 prison officers on 11 correctional departement from 6 different provinces in Indonesia. The results show professionalism and detainee control have negative effect to job stress, where professionalism and detainee control have a positive effect on job satisfaction and organizational commitment officers. However, administrative support has an reverse impact, which has a positive impact to job stress, and has a negative imppact to job satisfaction and organizational commitment."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aidil Fitriansyah Usman
Studi Eksploratori Gagasan Kepemimpinan Sektor Publik Dari Sudut Pandang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia = Exploratory Study of Public Sector Leadership Ideas from the Viewpoint of Indonesian Civil Servant
"Berbagai tantangan akan dihadapi oleh organisasi dan pemimpin pada organisasi sektor publik seperti era disrupsi teknologi, era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA) serta reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu bagi organisasi sektor publik untuk menghadapi tantangan tersebut dan mencapai target dan tujuannya. Dasar utama efektifitas kepemimpinan bukanlah pengangkatan tetapi penerimaan orang lain atas kepemimpinan yang bersangkutan. Studi tentang kepemimpinan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mengeksplorasi kepemimpinan dari perspektif emic yaitu anggota atau komunitas yang menjadi subjek penelitian masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna kepemimpinan pada Instansi Pemerintah dari sudut pandang PNS sebagai objek yang dipimpin. Menggunakan pendekatan kualitatif interpretivis, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan 27 pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah pusat, dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan tiga gagasan kepemimpinan yang beragam dari sudut pandang PNS yaitu: (1) PNS merindukan pemimpin yang humanis, (2) PNS merindukan pemimpin yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas, serta (3) PNS merindukan pemimpin lintas generasi. Studi ini menawarkan panduan kepada para pemimpin di sektor publik di Indonesia dengan mengidentifikasi gagasan kepemimpinan pada Instansi Pemerintah dari sudut pandang PNS. Kontribusi utama penelitian ini, yaitu memperkaya kajian literatur tentang kepemimpinan di sektor publik dengan pendekatan eksploratori para objek yang dipimpin di lingkungan Instansi Pemerintah dan menggambarkan bagaimana gagasan para PNS tentang kepemimpinan pada sektor publik di Indonesia.
Various challenges will be faced by organizations and leaders in public sector organizations, such as the era of technological disruption, the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) era, and the bureaucratic reform that is currently being implemented by the government. Leadership is one of the determining factors for public sector organizations to face these challenges and achieve their targets and objectives. Effective leadership is not dependent on an appointment but on others' acceptance of the leadership in question. Many studies on leadership have been carried out, but research that explores leadership from an emic perspective, namely the members or communities that are the subject of research, is still limited. This study aims to explore the meaning of leadership in government agencies from the point of view of civil servants as the objects being led. Using a qualitative approach, semi-structured in-depth interviews were conducted with 27 civil servants from central government agencies, and the data was analyzed using thematic analysis. This study resulted in three points about leadership that vary from the point of view of civil servants, namely: (1) Civil servants yearn for a humanist leader; (2) Civil servants yearn for leaders who are directly involved in the performance of their duties; and (3) Civil servants yearn for cross-generational leaders. This study offers guidance to leaders in the public sector in Indonesia by identifying leadership ideas in government agencies from the perspective of civil servants. The main contribution of this research is to enrich the literature review on leadership in the public sector with an exploratory approach to objects led by government agencies and to describe the ideas of civil servants about leadership in the public sector in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mustaqiem
Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik
"PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh karena itu PNS harus memahami peraturan- peraturan yang terkait dan memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup dan sesuai. Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara periodik."
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2010
350 CSJKM 4:2 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Levinsyah Pratama Putra
Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap pemberian tunjangan anak: studi kasus perceraian pns, pegawai swasta, dan wiraswasta = The legal consequences of divorce on financial provision for children: case study of divorce on civil servant private employee and entrepreneur
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban pemberian tunjangan bagi anak yang timbul akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Dalam skripsi ini akan digunakan tiga contoh putusan yang berbeda untuk memberikan gambaran mengenai pemberian tunjangan anak bagi suami yang berprofesi PNS, pegawai swasta, dan wiraswasta. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memahami adanya perbedaan baik dari besar tunjangan anak maupun pelaksanaan eksekusinya pada ketiga profesi tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan ketika hendak melakukan perceraian dan melihat berdasarkan kepentingan anak.
ABSTRACT
This thesis is about financial provision for children as an impact from marriage breakdown because of divorce. The author uses three cases that represent each profession that has different regulations of financial provision for children on divorce lawsuit. Each of them is analyzed based on Indonesian marriage law especially Law No. 1 of 1974 on Marriage and its implementing regulations. The purpose of this research is to provide understanding about financial provision for children on divorce lawsuit regarding the amount and its execution so it can be a consideration when someone willing to divorce and make a wise decision for the sake of children rsquo s future."
2017
S69848
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Galoeh Irdanella S
Pengaruh Literasi Keuangan dan Toleransi Risiko terhadap Keputusan Investasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Generasi Millenial = The Influence of Financial Literacy and Risk Tolerance on Investment Decisions for Millennial Generation Civil Servants (PNS)
"Di Indonesia, produk keuangan menjadi lebih bervariasi dan umum. Menjamurnya produk keuangan menuntut konsumen untuk memilih asetnya dengan logika dan analisis yang lebih baik. Kapasitas untuk menggunakan berbagai keterampilan keuangan, seperti pengelolaan uang dasar (penganggaran, pengeluaran, tabungan, pinjaman, dan kredit), perencanaan keuangan/perencanaan pensiun, dan pengetahuan investasi, juga sama pentingnya dalam membuat keputusan investasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah literasi keuangan dan toleransi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi dan (2) mengetahui toleransi risiko pengambilan keputusan investasi pada PNS Generasi Milenial yang bekerja di Jakarta. Teori yang digunakan peneliti adalah teori behavioral financial dan teori portofolio modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden sasaran. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM melalui aplikasi PLS. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pengetahuan keuangan memberikan hasil negatif dan tidak berpengaruh signifikan dengan p-value 0,080 > 0,05, (2) Sikap keuangan memberikan hasil positif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,01 < 0,05, (3) Perilaku keuangan mempunyai hasil negatif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,035 < 0,05 dan (4) Toleransi risiko mempunyai hasil positif dan berpengaruh signifikan dengan p-value 0,050 = 0,05. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dapat membandingkan data di negara atau wilayah lain secara lebih luas. Penelitian ini menekankan pentingnya pengetahuan keuangan dan pemahaman risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk kelompok demografi yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan keuangan yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya yang mereka perlukan untuk membangun pengetahuan keuangan mereka.
. In Indonesia, financial products are becoming more varied and common. The proliferation of financial products requires consumers to choose their assets with greater logic and analysis. The capacity to use different financial skills, such as basic money management (budgeting, spending, savings, loans, and credit), financial planning/retirement planning, and investment knowledge, is also equally important in making investment decisions. Factors that influence investment decisions are financial literacy and risk tolerance. The aims of this research are (1) to determine the influence of financial literacy on investment decision-making and (2) to determine risk tolerance for investment decision-making among Millennial Generation civil servants working in Jakarta. The theories used by researchers are behavioral financial theory and modern portfolio theory. The method used in this research is quantitative using a questionnaire distributed to target respondents. The analysis technique used is SEM via the PLS application. The research results state that (1) Financial knowledge has negative results and does not have a significant effect with a p-value of 0.080 > 0.05, (2) Financial attitude has positive results and has a significant effect with a p-value of 0.01 < 0.05, (3) Financial behavior has negative results and has a significant effect with a p-value of 0.035 < 0.05 and (4) Risk tolerance has positive results and has a significant effect with a p-value of 0.050 = 0.05. Suggestions that can be given in this research are to be able to compare data in other countries or regions more widely. This research emphasizes the importance of financial knowledge and understanding risk in making investment decisions. This research also suggests that different approaches may be needed for different demographic groups. Therefore, financial education designed with these factors in mind can help individuals make better financial decisions. Additionally, the government also has an important role in ensuring that individuals have access to the information and resources they need to build their financial knowledge"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andre Revalino Agesta
Uang pengganti dalam upaya pemulihan keuangan negara terhadap kerugian negara yang dilakukan pegawai negeri sipil (bendahara) = Compensation in state financial recovery effort againts state losses which is conducted by civil servant treasurer / Andre Revalino Agesta
"Dalam hal terjadi kerugian negara, perlu segera dilakukan upaya pemulihan keuangan negara dengan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian yang dapat dilakukan melalui proses hukum administratif maupun pidana melalui putusan hakim berupa sanksi pidana uang pengganti. Penelitian ini, secara umum bertujuan memberikan gambaran penerapan dan permasalahan uang pengganti dalam kerangka pemulihan keuangan negara menurut hukum keuangan publik. Secara khusus, memberikan pemahaman dan solusi atas akibat pelaksanaan pidana penjara pengganti terhadap pelaksanaan pencatatan kerugian negara dalam laporan keuangan. Mengacu pada konsep sistem hukum Lawrence M. Friedman, sanksi pidana uang pengganti dapat dikatakan sebagai substance dari structure sistem hukum keuangan publik yang berupaya menciptakan legal culture berupa pengembalian kerugian negara oleh yang bersalah. Dalam hal pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan secara sukarela oleh terpidana, maka akan dilakukan penyitaan, bahkan terhadap terpidana dapat dikenakan pidana penjara pengganti. Pelaksanaan pidana penjara pengganti oleh terpidana masih menimbulkan problematika dalam kerangka pemulihan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini perlu memberi pengaturan tegas mengenai pelaksanaan pidana penjara pengganti dan merevisi peraturan terkait pencatatan kerugian negara agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan sanksi pidana uang pengganti maupun pencatatan kerugian negara dalam laporan keuangan.
In the event of loss to the state, It’s urgent to recover state loss immediatelly by imposing indemnity to the perpretrators of losses through a process of administrative and criminal law by judge's decision in the form of compensation of criminal sanctions. This research aims to provide overview of the application and issues of compensation in the framework of state finances recovery within the public finance law. In particular, provide insight and solutions to the implementation of substitute imprisonment to execute recording of state loss in the financial statements. Referring Lawrence M. Friedman legal system, compensation could be defined as a substance of public finance legal system that attempted to create legal culture in the form of indemnification by the guilty. In case the accused doesn’t pay the compensation voluntarily, the wealth can be confiscated or imposed in prison. The execution of substitute imprisonment is still causing problems within the framework of the financial state recovery. The government needs to provide firm arrangements regarding the execution of substitute imprisonment and revise relevant regulations to create legal certainty and there will be no dualism in the execution of compensation as well as the recording of compensation in the financial statements."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45913
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Syafira Aprialita
Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN
"ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, penulis akan meneliti apakah akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan pasangannya sudah sesuai penerapannya atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksaannya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 457/PDT/2015/PT.MDN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir skripsi, disimpulkan bahwa prosedur pembagian gaji pasca perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri serta anaknya bersifat wajib dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian bagi masing-masing para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan secara penerapannya masih terdapat kekurangan karena adanya ketentuan pengecualian yang tercantum di dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada Bab II angka 15 yang tidak digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga diharapkan bagi Hakim agar dapat menggali lebih dalam ketentuan yang sudah ada dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih aktif dalam menerapkan prosedur pembagian gaji yang telah ditentukan.
ABSTRACT
Civil Servants are the State Apparatus and exemplary role model of the people in the nation, thus the regulation of Civil Servants is not only in a scope of their profession but also into their personal scope. When a Civil Servant had a divorcement, they have to follow the procedure based on Government Regulation No. 45/1990 as the amendment to Government Regulation No. 10/1983 about Marriage and Divorce Consent for Civil Servants. With those regulations, author would examine whether the actual fact of the implementation in real life has already in accordance with the legal consequences of the Civil Servants divorcement with their partners or there are still shortcomings through Case Study of High Court Decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN. By using a normative-juridical method, author collected data through library-studies and did interviews with related and relatable sources. At the end of the thesis, author can conclude that the procedure of distributing salaries after divorcement by Civil Servants to ex-wives and their children was compulsory by dividing 1/3 (one third) part of each parties as stated in Article 8 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 10/1983 and there are still shortcomings in its implementation due to the exclusion provisions listed in the Letter of the Head of BAKN No. 48 / SE / 1990 in Chapter II number 15 that were not used by the Judge when making the decision of the case. Hopefully near in the future, it is expected for the Judge to know better to these existing provisions and for Civil Servants to be more active in implementing predetermined salary distribution procedure."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>