Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka.Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia.Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada.Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme.Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat."

"Penelitian ini mengeksplorasi tantangan serius yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), seperti pelarian narapidana, penggunaan obat-obatan, dan kondisi over kapasitas, meskipun Lapas dirancang untuk rehabilitasi dan pemasyarakatan. Pelarian narapidana sering terjadi karena berbagai faktor seperti kesempatan, kerentanan sistem keamanan, dan lainnya. Untuk mengurangi pelarian dan meningkatkan keamanan, diperlukan langkah strategis seperti pelatihan dan pengawasan staf, serta penerapan pendekatan Situational Crime Prevention (SCP) yang fokus pada pengelolaan kondisi yang memfasilitasi pelarian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi pencegahan pelarian di Lapas Kelas I Cipinang melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, serta analisis literatur dan berita. Hasil penelitian mengungkap celah dalam sistem pengamanan dan mengembangkan langkah pencegahan yang efektif. Implementasi teknologi modern, evaluasi rutin, dan dukungan psikologis, serta teknik SCP seperti dukungan sosial, penguatan target, skrining ketat, dan pengendalian fasilitator, dapat mengurangi peluang pelarian dan menjaga keamanan di Lapas. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pencegahan kejahatan serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut.

---

This study explores the serious challenges faced by Correctional Facilities (Lapas), such as inmate escapes, drug use, and overcrowding, despite their design for rehabilitation and reintegration. Inmate escapes often occur due to various factors like opportunities, security system vulnerabilities, and others. To reduce escapes and enhance security, strategic measures such as staff training and supervision, as well as the implementation of Situational Crime Prevention (SCP) approaches that focus on managing conditions facilitating escapes, are necessary. This research aims to identify escape prevention strategies at Class 1 Cipinang Correctional Facility through a descriptive qualitative approach and case study. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and literature and news analysis. The results reveal gaps in the security system and develop effective prevention measures. The implementation of modern technology, regular evaluations, and psychological support, as well as SCP techniques such as social support, target hardening, stringent screening, and facilitator control, can reduce escape opportunities and maintain security at the facility. This study provides academic and practical contributions to crime prevention and enhances public understanding and participation in these efforts."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia harus berbeda perlakuannya dari narapidana lainnya, karena kebutuhan dan kemampuan seorang lanjut usia berbeda dengan yang belum lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana lanjut usia pada lembaga pemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedomannya. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan objek penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Salemba.Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba belum memiliki program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi narapidana lanjut usia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian diajukan beberapa strategi yaitu: 1) Membuat pola pembinaan khusus narapidana lanjut usia, 2) Membuat alokasi anggaran kesehatan khusus narapidana lanjut usia, 3) Menyediakan sarana prasarana yang mendukung dan membangun kemitraan dengan pihak luar,4) Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan di lapas.

---

Correctional Institution is a place for implementing guidance for inmates. Guidance made for elderly inmates must be different from the other inmates. This is because the needs and capabilities of an elderly inmates are different from a much youngerinmate. The purpose of this study is to determine the appropriate guidance strategies for elderly inmates in correctional institutions. This study used a qualitative approach, and also used interview guide as its guideline. The results of this study are described in descriptive analysis with case studysubjectsfrom Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution. The results of the analysis showed that the Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution do not have a planned guidance program for elderly inmates, lack of facilities and infrastructure support, as well as do not have an adequate budget allocation for improving the welfare of their elderly inmates. To overcome these problems, the present study proposed several strategies, as follows: 1) Create a guidance model specific for elderly inmates, 2) Create a health budget allocation specific for elderly inmates, 3) Provide and improved infrastructure and facilities as well as build partnership with external parties, 4) Improve the quality of human resources of the health workers in prisons."

"Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana belum mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pembinaan dilaksanakan secara umum sesuai dengan pola pembinaan dan prosedur tetap pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas I Sukamiskin, pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara optimal karena program pembinaan yang ada sudah tidak relevan diterapkan kepada mereka yang berlatar belakang kehidupan/status sosial dan tingkat intelektual yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi memiliki hambatan antara lain: Faktor Manusia, Faktor Peraturan dan Faktor Sarana Prasarana. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis, memperjelas mandat, misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan internal, menilai lingkungan eksternal, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu, menciptakan visi organisasi yang efektif dimasa depan, diharapkan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana korupsi dapat mencapai sasaran pembinaan yang diharapkan yaitu: meningkatnya kualitas kesadaran beragama, kualitas kesadaran berbangsa dan bernegara, kualitas kesadaran hukum, kualitas intelektual dan keahlian profesional. Melalui program pembinaan yang ideal bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan mencapai sasaran pembinaan di atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan menjadi warga negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan secara wajar dan bertanggungjawab.

---

Implementation of counseling for prisoners has not been classified based on crime types and sentences period but the counseling has been implemented in general in accordance to counseling model and procedures for implementation of counseling.

Based on the field study result conducted at Class I Sukamiskin Prison, the implementation of counseling programs are not optimal yet because those existing counseling programs are not relevant already to be applied to those corruption crime prisoners due to their different social background and intellectual level if compared to those general crime prisoners. Implementation of counseling programs for them has a few obstacles i.e. : Human Factor, Regulation Factor and Infrastructure Factor.

Strategic steps to overcome those obstacles i.e. : consist of initiation and concurrence of strategic planning process, clarification of mandate, mission and organizational values, assessment of internal and external environments, identification of strategic issues faced by the organization, formulation of strategies to manage issues and creation of effective organization's vision in the future are expected to make the implementation of counseling i.e. : increased awareness for religion, awareness of nationhood and statehood, awareness of law and order and increased quality of intelligence and professional skills.

Through an ideal counseling program for corruption crime prisoners to achieve the above counseling objectives, it is expected that after serving their sentences they will become good citizens who realize their wrong doings, repent and will not repeat the same mistakes again so that they can go back to the society and play an active role in development."

"Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean gaverment) serta kepemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyamkat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan dalam hal ini Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 Ielah membuat kesepakatan bersarna dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu Hngkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meiiput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak hak dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Oleh karenanya; pene1itian ini bertujuan dalam penelitian: ini adaJah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap rnemperhatikan hak-hak narapidana secara pribad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

---

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public open, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17year 2009 has made a coHective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get lnformation on the correctional environment (Correctional Institution}. The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison sen·ices on the other side, and the creation of a balanced and objective news. Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists."

"ABSTRAKProgram Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan kepribadian dan kemandirian yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna dihubungkan dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan narapidana melibatkan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.serta peran serta masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai faktor pendukung dan penghambat. Melalui analisis SWOT akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan daftar dokumen. Pada kenyataannya arti penting peranan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatanyang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak punya keterampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak dijumpai narapidana yangmenganggur. Sepanjang sejarah, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang lebih banyak dihuni oleh para penganggur atau dengan kata lain adanya pengangguran yang tidak kentara di dalam Lapas dan banyaknya narapidana yang tidak memiliki keterampilan kerja. Maka dari itu arti dari sebuah Perencanaan Strategi di Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menjadi sangatpenting, untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tesis ini bertujuan untukmengetahui bagaimana peranan kegiatan kerja bagi narapidana dapat ditingkatkan dalam memberikan bekal keterampilan dan keahlian bagi narapidana agar dapat digunakan mencari nafkah setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

---

ABSTRACTPrisoners Mentoring Program is an effort to restore the community to free prisoners armed with personality and independence skills needed to become good and useful citizens connected with the Indonesian Penal System. Coaching involves all components of the inmates as coaches and officials who supervised inmates as well as facility / facilities of the Institute Pemasyarakatan.serta community participation. Coaching inmates influenced by the internal environment and the external environment as enabling and inhibiting factors. Through the SWOT analysis will be able to know the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the Class I Cipinang Penitentiary.The method used in this study is a qualitative research method. Data were collected through interviews, direct observation and document lists. In fact the importance of the role of collaborative activities in Class I Cipinang Penitentiary can not be offset by the performance of Corrections optimally, it isstill seen by many inmates as residents Institute Pemasyarakatanyang not work and there are still many prisoners who had no job skills, or in other words, there's also a yang menganggur inmates. Throughout history, Class I Cipinang Penitentiary more populated by the unemployed or in other words theexistence of unemployment that are not apparent in the number of prisons and inmates who do not have job skills. Thus the meaning of a Strategic Planning Workshop Penitentiary in Class I Cipinang be extremely important, to examine and find solutions to these problems. This thesis aims untukmengetahui how the role of collaborative activities for inmates can be improved in providing sustenance for inmates skills and expertise that can be used to make a living after being released from prisons Class I Cipinang."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas peran petugas pemasyarakatan dalam bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin. Salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial yang sangat dominan adalah Bimbingan Sosial Perseorangan (Konseling/perwalian), Bimbingan Sosial Perseorangan ini dapat diterapkan terhadap narapidana seumur hidup agar dapat mengurangi derita yang dialaminya. Ada tiga masalah pokok yang ingin dikemukakan oleh penulis yaitu:(1)Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup.(2) Apa manfaat yang diperoleh (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif, teori analisa sumber daya manusia dan teori analisa jabatan digunakan untuk membandingkan serta memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan peran petugas yang begitu sentral dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan akan tetapi dalam prakteknya wali yang aktif dalam pelaksanaan bimbingan ini tidak lebih dari sepuluh orang. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi dan inisiatif dari diri petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik. Penulis menyarankan dalam penelitian ini untuk menyediakan forum pertemuan antar wali dan psikolog yang dihadiri oleh Kalapas serta dimediasi oleh Kasi Bimkemasy agar menjadi masukan bagi organisasi serta adanya Reward and Punishment.

---

ABSTRACTEnd this task paper discusses the role of pemasyarakatan in social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin. One of the methods in the practice of social work is a very dominant individual Social Assistance (Counseling / guardianship), Social Assistance individuals this can be applied to prisoners for life in order to reduce the suffering dialaminya.That there are three main problems that want to be by the author, namely: (1) How is the implementation. (2) What are the benefits of the implementation (3) What is the obstacle in the implementation. This research uses a qualitative approach using a descriptive design, theoretical analysis of human resources and the theory of analysis used to compare the positions and the strengthening of this research.. Results of research illustrates the role of the central staff in the implementation of social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin, although in practice the central role of the guardian akan but active in the implementation of the guidance is not more than ten people. This is happening because of lack of motivation and initiative of officers to conduct themselves with the task well. Authors suggest in this research to provide a forum for meetings between carers and psychologists who attended by the Head of Lapas and have mediation by the Head of Section Bimkemasy to become inputs for the organization and also have Reward and Punishment."

"Lembaga Pemasyarakatan Lapas akhir-akhir ini sering menjadi sorotan karenamasalah-masalah yang terjadi didalamnya, mulai dari masalah pembakaran Lapassampai masalah terpidana mati narkotika yang mendapatkan fasilitas istimewa.Persoalan utama di Lapas adalah potensi penyimpangan yang terjadi seperti adanyapungli pungutan liar . Contoh lain adalah warga binaan yang melebihi kapasitasLapas. Banyaknya jumlah narapidana dan tahanan di sebuah Lapas tanpa diimbangiSumber Daya Manusia dan sarana prasarana memadai rentan untuk menimbulkanpelanggaran. Jumlah petugas yang sedikit menyebabkan rendahnya tingkatpengamanan/pengawasan. Dengan penerapan sistem pengamanan fisik yang idealharapannya segala gangguan keamanan dan tindak pidana dapat diatasi, sertadengan pembenahan sistem pengamanan fisik sebuah lembaga pemasyarakatandapat memenuhi fungsinya, yaitu sebagai tempat yang ditujukan untuk menghukumorang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan tetapi juga mempunyai fungsi pemasyarakatan, yaitulembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakanorang, namun lebih diutamakan kepada upaya pemasyarakatan narapidana artinyanarapidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak dikemudian harisetelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dan dapat berperanaktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaimana warga Negarayang baik dan bertanggungjawab pasal 1 ayat 1dan 2 Undang-undang Nomor 12Tahun 1995 tentang pemasyarakatan . Metode penelitian yang di gunakan olehpeneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial dan metodepenulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Klas 1 Cipinang memilikiberbagai SOP pengamanan tetapi tidak didukung oleh sarana prasarana yangmemadai. Demikian juga dengan penerapan sistem pengamanan fisik Lapas Klas 1Cipinang belum optimal. Petugas KPLP belum sepenuhnya menjalankan tugas dantanggungjawabnya, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban baik berupakejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orangluar masih terjadi. Faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan sistempengamanan Lapas Klas 1 Cipinang belum optimal adalah Sarana dan Prasaranayang masih kurang lengkap, Kualitas dan kuantitas petugas KPLP yang masihdibawah standar, kurangnya dukungan anggaran dan tidak adanya hubungankerjasama pengamanan resmi dengan pihak Kepolisian.

---

Correctional facility or prison is recently highlighted by the society due to itsexisting problems. It is started from the burning of prison to the special facility forthe inmates of narcotics who are sentenced to death. The first problem in the facilityinitially comes from the potential of diversion, such as illegal charges. Anotherexample is the overload number of inmates. The number of inmates and convicts incertain prison which are not handled by adequate human resources and facilities isprone to the increasing number of violation. Small number of workers causing thelow level of security monitoring in the facility. The application of physical securitysystem can solve the problem of security as well as the criminal inside of the prison,and it can maximize the natural function of prison as the place to punish people whoconducted criminal actions with permanent legal force. In addition, prison will alsobe able to maximize its function as a correctional facility, not only as a mere placeof punishment. It means that inmates are prepared to become a better person afterthey are released from the jail to the society. Later, they are able to activelycontribute to the development of the country. They can also become good andresponsible citizens Article 1 Section 1 and 2 Law Number 12 Year 1995 regardingcorrectional facility . This research used qualitative method with juridicalmanagerial approach. It also used descriptive analysis writing method. Class 1Correctional Facility of Cipinang has some SOP of security. However, it is notsupported by adequate facilities. Moreover, the application of physical securitysystem in the prison has not been optimum. Furthermore, the officers of Head ofSecurity of the Correctional Facility have not executed its task and responsibilitycompletely, that the disturbance of security and order, like crimes and violationsstill happen. The influencing factors to the application of security system in Class1 Correctional Facility of Cipinang are the inadequate and below standard qualityand quantity of infrastructure and facility of the officers of Head of Security of theCorrectional Facility KPLP, minimum budgeting supports, and the absent ofcooperative relation between security officers and police officers."

"Tujuan dari pemidanaan saat ini pada intinya adalah pembinaan. Oleh karenanya yang harus dikedepankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah aspek pembinaan. Namun dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan tidak kalah penting, dan bahkan sampai saat ini bisa dikatakan masih menjadi indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu indikator kondisi aman Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak terjadi pelarian. Karena memang pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik bila keamanan tidak terjaga. Pikiran untuk melarikan diri boleh jadi ada pada setiap diri narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan ini merupakan hal yang manusiawi mengingat dibatasinya kemerdekaan untuk hidup bebas bagi narapidana. Kondisi seperti ini akan benar-benar menjadi sebuah usaha percobaan pelarian bila ada pemicunya. Penelitian terhadap studi kasus pelarian dalam Tesis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Dan hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa Lapas ini mengalami over kapasitas. Dengan kondisi seperti ini, muncullah berbagai tekanan hidup yang berakar pada uang. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang narapidana nekat melarikan diri. Untuk menumpas akar penyebab dilakukannya pelarian, diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan sosial. Sementara itu, upaya melarikan diri narapidana dilakukan ketika tersedia kondisi-kondisi yang mendukung untuk dilakukannya pelarian tersebut. Artinya terdapat sejumlah peluang yang sangat menguntungkan bagi narapidana untuk keluar dengan tidak sah dari dalam Lapas. Untuk memperkecil peluang-peluang yang ada tersebut, maka diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan situasional.

---

Basically, the main purpose of detention is to develop character building. Therefore, correction centre should propose building aspect. But in reality, it can not be denied that security aspect is very important, even it is still an indicator of. The success of a correction centre today. One of secure situation in correction Centre is whenever there is no escape. Since, character building can not run well if there is no secure situation. Frequently, the prisoners in correction centre have willingness to escape. It is humane, because their freedom is limited. This situation makes them try to escape if they have chance to. The research of escape case study in this thesis is done in Cipinang Prison ('Lapas Cipinang Klas I). From this research, it is found a fact that this prison is over capacity. Therefore, it appears such life pressure in money basis. It causes a prisoner escapes. To prevent this situation, it needs strategy to prevent it by using social approach. Meanwhile, the escape happens whenever the supporting situation is available. It means the prisoners have some chance to go out illegally. To decrease the escape chance it needs a strategy to prevent it by using situational approach."