Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. CBU, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Manufaktur mengalami masalah dalam pencapaian kinerja perusahaan. Perusahaan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dan pada tahun berikutnya tingkat pencapaiannya semakin menurun. Di pihak lain, penilaian prestasi karyawan menunjukkan hasil yang baik dan pada tahun berikutnya hasil penilaian tersebut justru semakin baik. Ketidak-berhasilan mencapai target akan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Selain itu tidak sesuainya hasil penilaian prestasi karyawan dengan kenyataan yang sesungguhnya, juga menimbulkan dampak mengingat hasil penilaian prestasi digunakan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan bonus karyawan. Padahal kondisi perusahaan tidak terlalu baik karena selama dua tahun berturut-turut tidak mencapai target. Hasil analisa permasalahan dengan menggunakan Model 7-S dari McKinsey, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kinerja (termasuk mekanisme penilaian prestasi kerja) yang digunakan tidak tepat atau tidak menunjang strategi perusahaan dalam mencapai sukses. Dan ditemukan pula bahwa 4 komponen "S" yang lainnya : "Style, Staff Skills, Shared Value" , juga mengalami masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut diajukan usulan penerapan sistem pengelolaan kinerja yang baru, yang berbasiskan konsep "Management By Objectives" (MBO). Sebelum diterapkan, akan dilakukan terlebih dahulu "training" Pengembangan Sistem dalam bentuk "workshop" dan Penguasaan dan Penerapan Sistem yang merupakan "hands-on Training"."

"Penelitian ini menguji pengaruh kualitas hubungan atasan-bawahan leader-member exchange, LMX dan kinerja karyawan sesuai tuntutan jabatan in-role behavior, IRB terhadap persepsi karyawan terhadap alat ukur penilaian kinerja performance measurement, PM . Hasil statistik regresi menunjukkan hanya variabel LMX yang berpengaruh signifikan t 36 = 5,38; p.

---

This research investigated the impact of leader member exchange LMX and in role behavior IRB towards employees perception on performance measurement PM . Statistically, the regression analysis show that LMX is the only variable that has impact significantly t 36 5,38 p."

"Untuk dapat meningkatkan kinerjanya, Permen PU No. 04/PRT/M/2009 harus dapat disesuaikan dengan standar Internasional yang digunakan saat ini, yaitu ISO 9001:2015. Selain itu perlu juga dilihat pengaruh prinsip pada ISO 9001:2015 serta implementasi Permen PU No. 04/PRT/M/2009 terhadap proyek pemerintah di bidang konstruksi. Penelitian ini fokus pada prinsip evaluasi kinerja dan peningkatan.Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel pada ISO 9001: 2015 dengan Permen PU No. 04/PRT/M/2009. Selain itu terdapat dua variabel dalam prinsip evaluasi kinerja dan peningkatan yang belum diterapkan dengan baik, yaitu pada kegiatan evaluasi terhadap hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan audit internal SMM untuk mengukur kinerja SMM.

---

To be able to improve their performance, Permen PU No. 04 PRT M 2009 that issued by the Ministry of Public Works and Housing regarding to QMS must be adjusted to the international standards, which is ISO 9001 2015. In addition, we also need to consider the impact of the principles in ISO 9001 2015 and the implementation of Permen PU No. 04 PRT M 2009 in government construction projects. This research focuses on the performance evaluation amd improvement principle

The result of this research is that there is no significant difference between the variables in ISO 9001 2015 and Permen PU No. 04 PRT M 2009. There are also two variables in the performance evaluation and improvement principle that have not been applied properly, which are the activity of evaluation to measures customer satisfaction by assessing the responses received on the QMS performance and perform internal audits of QMS to measure QMS performance."

"Sebagai solusi permasalahan tingkat layanan jalan terkait sering dan cepat rusak serta lambatnya perbaikan dan pemeliharaannya, Performance Based Contract mulai diterapkan pada proyek jalan di Indonesia berdasarkan manfaatnya bagi kemantapan tingkat layanan jalan semasa operasionalnya. Pengalaman di luar negeri menunjukkan keberhasilan PBC, namun pelaksanaannya di Indonesia masih dipertanyakan terkait faktor-faktor risiko regulasi dan kemampuan kontraktor terhadap keterlaksanaan kinerjanya. Penelitian dilakukan untuk memastikan faktor-faktor risiko regulasi dan kemampuan kontraktor yang dominan berikut dampaknya terhadap kinerja penerapan PBC. Hasil penelitian menyimpulkan respon risiko regulasi dan kemampuan kontraktor dapat meningkatkan kinerja penerapan PBC pada proyek jalan, sehingga tujuan penggunaan PBC tercapai.

---

As solution to road's level-of-service problem due to early and often road damages along with tardy maintenance and repairs, Performance Based Contract was started to be applied for road projects in Indonesia based on its benefit for road's level-of-service stability during its operation. Experiences abroad showed PBC successes, however its implementation in Indonesia is still being questioned due to regulation and contractor's capacity risk factors toward its performance realization. Research is executed to confirm those dominant regulation and contractor's capacity risk factors along with its impact on PBC performance. Research findings conclude responses to regulation and contractor's capacity risks can improve the performance of PBC application on road project, thereof the purpose of PBC utilization is achieved."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"Perkembangan kehidupan dan tatanan masyarakat sejalan dengan proses reformasi, mengharuskan Polri untuk senantiasa menyesuaikan diri. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri telah melakukan perubahan-perubahan, baik dari aspek instrumental, struktural maupun kultural. Perubahan ketiga aspek ini tidak lain dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, upaya ini kurang optimal tanpa dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dari uraian di atas, diperlukan adanya upaya untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Polri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meraih kepercayaan dari masyarakat, salah satu diantaranya adalah meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pelatihan dan pendidikan yang efektif melalui pendekatan inisiatif Knowledge Management, agar kualitas professionalisme kepolisian tetap tajamin dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai misi yang telah ditentukan. Dengan demikian diperlukan adanya penentuan standard pelatihan dan pendidikan yang efektif melalui inisiatif Knowledge Management melalui Model Konversi Pengetahuan.Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995) ada empat model konversi pengetahuan, yaitu : Socialization, extemalization, combination, dan intemalization (SECI). Tujuan dan manfaat dari penulisan ini menawarkan prinsip-prinsip pelatihan dan pendidikan yang efektif dan dapat diterapkan guna peningkatan sumber daya manusia dikepolisian sehingga didapati pencapaian kineija terarah pada setiap personil Polri dan terciptanya perubahan paradigma budaya yang semakin efektif di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam intervensi kurikulum pelatihan terdiri atas metode survei (magang), wawancara dan litelatur yang dikumpulkan oleh penulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

The Development of life and the role of society run smoothly with the process of reformation, because of that It is require for Polri to adapt in the society. This case related with the responsibility of Polri as a person who take care peacefulness and orderliness in the society life. For answering the challenges, Polri have already done the changes, from the aspects of instrumental, structural and cultural. The purpose of these changes are to give protection, care and best services to the society. But, these efforts haven’t work optimal without the support and trust from the society itself.

From the explanation in above, it will need efforts to build the trust from the society, in order to do the tasks which are becoming responsibility of Polri. There are many ways to do, to reach the trust from the society, one of them are increasing the ability of the human resources of Polri with initiative approach of Knowledge Management, in order that the quality of professionalism of police would be guaranteed for doing the tasks that appropriate with mission which is already arranged. Thus, its needed to determine the standard of training and education which are efectivethrough the initiative knowledge management with the model of knowledge conversion. According to Nonaka and Takeuchi (1995), there are four models of knowledge conversion, Socialization, extemalization, combination, dan internalization (SECI).

The purpose and benefits from this tesis are offering the principal of training and education which are effective. And then, the principal can be used for the increasing of human resources in the police so that it can reach the good result of work for every personel of Polri. After that, to create the changes of culture paradigm which is effective in the society. The resources of data which are using in the curriculum of intervention training consists of survey method (internship), interview and literature that collected by the writer that related with the problem of this research."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi komponen yang paling kritis atau paling lemah berbasis analisis RAMD. Peningkatan kinerja komponen akan dilakukan pada komponen terlemah yang ditemukan. Data time-between-failure (TBF) dan time-to-repair (TTR) dikumpulkan untuk memperkirakan reliability, availability, maintainability, dependability, dan mean-time between hazardous failure (MTBH). Berbagai ukuran kinerja pabrik seperti mean-time-to-repair (MTTR) dan mean-time-between-failure (MTBF) juga dipaparkan dalam penelitian. Permodelan kinerja sistem didasarkan pada asumsi bahwa data perbaikan dan kegagalan adalah bersifat konstan dan independen secara statistik. Untuk merepresentasikan penerapan metode yang diusulkan, Lini Produksi NPK, Water Treatment Plant dan cooling tower digunakan sebagai objek penelitian untuk studi kasus evaluasi dan peningkatan kinerja sistem. Data kegagalan dan data perbaikan dapat menjadi basis data yang berguna bagi manajemen untuk meningkatkan availability dari sistem.

---

ABSTRACTThe main objective of this study is to identify the most critical or weakest components based on RAMD analysis. System performance and Improvement will be performed on the most critical component. Time-between-failure (TBF) and time-to-repair (TTR) data are collected to estimate reliability, availability, maintainability, dependability, and mean-time between hazardous failures (MTBH). The dependability parameters are solely applied to those subsystems that have both constant failure rate and repair rate. Various measures of plant performance such as MTTR and MTBF are as well presented. Performance modeling of the system is carried out based on the assumption that both repair and failure data are statistically independent. To show the application of the proposed method, NPK fertilizer production line, Water Treatment Plant and Cooling Tower System as repairable production system has been provided for case studies of performance evaluation. The records of failure and repair data can be a useful database for the management of to improve system availability."

"Seringnya terjadi keterlambatan ataupun gagalnya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran memberikan efek yang besar kepada penyedia jasa. Tidak jarang pula dampak dari kejadian ini membuat banyak badan usaha jasa konstruksi mengalami kebangkrutan akibat terganggunya finansial pada badan usaha tersebut. Sistem pembayaran antara pengguna jasa ke penyedia jasa sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Tetapi kontrak tersebut dirasa tidak membuat risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran ini berkurang. Permasalahan sering terjadi akibat masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang berada pada level manajemen. Pihak manajemen yang seharusnya memegang peranan penting dalam mengatur jalannya proyek seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya muncul pada di pihak pengguna jasa yang memang tidak ada keinginan untuk membayar penyedia jasa setelah pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari solusi dengan memperbaiki sistem pembayaran dengan prosedural yang terotomatisasi dan transparan sehingga semua pihak bisa memantau proses tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan smart contract yang dibangun di atas platform blockchain (Etherium) dan terintegrasi dengan data model BIM (Building Information Modeling). Dengan adanya sistem otomatisasi ini maka waktu pembayaran akan bisa dipercepat sehingga bisa menjaga kemampuan finansial semua stakeholder.

---

Often there are delays or failures from service users in making payments will have a great effect on service providers. Frequently the impact of this incident caused many construction service business entities to go bankrupt due to financial disruption to the business entity. The payment system between service users to service providers is regulated in a contractual agreement between the two parties. But the contract does not reduce the risk of delay or failure of payment. Problems often occur due to the lack of competence in human resources at the management level. Management who should play an important role in managing the project often fails to carry out their duties. The next problem arises on the part of service users who do not want to pay service providers after the work is completed. Therefore, this research tries to find a solution by improving the payment system with an automated and transparent procedural so that all parties can monitor the process. This system will be built using a smart contract built on the blockchain’s (Etherium) platform and integrated with BIM (Building Information Modeling) data models. With this automation system, the duration of payment can be accelerated so that it can maintain the financial capabilities of all stakeholders."

"ABSTRAKProgram Keluarga Berencana yang merupakan tugas Dinas XYZ dinilai belum berhasil di DKI Jakarta karena salah satu tujuan programnya belum tercapai sejak tahun 2012. Penyebabnya antara lain adalah menurunnya kinerja Penyuluh Keluarga Berencana PKB karena jumlah PKB yang berkurang dan belum bisa ditambah. Reorganisasi di Dinas XYZ di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdampak pada pergantian pimpinan dan tugas pokok fungsi organisasi dan para pegawainya termasuk juga bagaimana organisasi kemudian memperlakukan pegawai. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan kinerja dan persepsi dukungan organisasi pada PKB di Dinas XYZ. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner Survey of Perceived Organization Support versi singkat, pada 180 orang PKB dan penilaian kinerja diberikan oleh atasannya dengan In Role Performance Rating. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Program intervensi dibuat untuk meningkatkan kinerja PKB melalui persepsinya terhadap dukungan yang diterima dari tempat kerjanya. Pelatihan terhadap pimpinan dirancang berdasarkan strategi yang dikembangkan Eisenberger dkk 2016 untuk meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Workshop dilaksanakan sebagai proyek uji coba pada 16 orang yang terdiri dari 9 PKB dan 7 atasannya untuk memantapkan persiapan pelatihan pada pimpinan di Dinas XYZ.

---

ABSTRACTThe family planning program which is one of the objectives XYZ Agency task, has yet to achieve one of its goals since 2012. Amongst the causes were the declining number of family planning fieldworkers and the inability to recruit more workers due to national policies. The reorganization of XYZ agency as part of the Provincial Government of DKI Jakarta in 2017 affect changes in leaders and the functions of the organization and how the organization eventually treated the employees. The purpose of this research was to find out the relationship between the performance and the perception of organizational support in the family planning fieldworkers in the XYZ agency. The data was gathered using the short version of Survey of Perceived Organization Support obtained from 180 family planning fieldworkers and their performance was rated by their supervisors using the In Role Performance Rating. The result proved the significant relationship between performance and perceived organization support. An intervention program was conceived to improve the performance of the fieldworkers through perceived organization support. A training program was developed based on the strategies by Eisenberger et al 2016 to improve perceived organization support. A workshop was delivered as a pilot project to a group consisting of 16 people made up of 9 fieldworkers and 7 supervisors before implementing the training program to the leaders in the XYZ agency. "