Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Untuk itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. PPAT harus dapat memenuhi keinginan para pihak yang memerlukan bantuan dengan tidak terpengaruh oleh pihak yang dengan sengaja bermaksud mendapat untung yang besar sehingga kelak dapat menimbulkan konflik. Seorang PPAT yang tidak cermat atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum dapat dikenakan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya. Akibat dari ketidakcermatan maupun ketidaktahuan yang dilakukan PPAT akan menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan PPAT tersebut digugat ke Pengadilan oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu pembuatan akta. Dampak dari gugatan ke Pengadilan adalah dibatalkannya akta yang telah dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. Yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai PPAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual bell sehingga dibatalkannya akta tersebut oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan hukum dalam kasus yang dimaksud maka dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan peraturanperaturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya berkenaan dengan permasalahan yang ada. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa PPAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli yang berdasarkan pada surat kuasa mutlak dan tidak dipenuhinya salah satu syarat yang ada sehingga melalui putusan pengadilan akta jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dan status kepemilikan atas tanah dinyatakan kembali seperti semula.

---

A land deed maker official possesses a big role in term of transferring the right on a land, regarding his duty to aid the Chief of the Land Bureau in running the registration activity by making a certificate as the proof of a proceeded law activity concerning the right on the land or on the other word, an authentic certificate. Regarding to such an immense responsibility, the official mentioned is strictly supposed to be thoroughly examines the completeness of the documents and the validity requirements of the legal activities. The official should be able to fill the need of the applicant and steadily not intervened even for the least by any other party who intends to deliberately manipulate the matter to gain vast profit but eventually will lead to the harm of other party's interest. A careless or unaware official on the legal aspects related to his duty will be risked to be charged as violating the law, in context of the certificate making. Due to this unawareness or the lack of knowledge, it is possible that the official cause a dispute and furthermore to be charged by the harmed applicants before the court, the consequences of which is the cancellation of the certificate had been made. This is the main problem to be addressed in this thesis. In order to identify the answer of the problem, the writer conducts a descriptive-analytical literature study, meant to describe the prevailing laws, related to the existing legal theories. From the research it can be drawn a conclusion that the official has committed a derelict against the law in the making process of the sale-purchase deed which is based on an absolute authorization, and the is unfulfilled requirement which eventually lead to the court's decision to cancel the certificate and thus the status of ownership of the land is stated as be as previous one."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas yang diterapkan dalam hukum adat. Berkaitan dengan jual beli hak atas tanah, asas yang dianut adalah asas terang dan tunai yang menjadi syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Untuk menuhi asas terang, maka jual beli harus dilaksanakan dihadapan PPAT, sedangkan untuk memenuhi asas tunai maka menjadi tanggung jawab PPAT untuk memastikan terlaksananya asas tunai sebelum terjadinya jual beli hak atas tanah. Dari hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawaban PPAT untuk memastikan asas tunai terlaksana dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah khususnya dalam pembuatan Akta Jual Beli. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada, diketahui bahwa peran PPAT adalah dalam memastikan dan menyesuaikan antara keterangan para pihak dengan bukti dokumen yang diperlihatkan dan/atau dilampirkan dalam minuta akta. Setelah PPAT memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan para pihak dan menyesuaikan dengan dokumen yang ada, maka PPAT dapat mengkonstantir hal tersebut dalam akta jual beli dan kemudian akta tersebut dibacakan dan diberikan penyuluhan hukum atas pembuatan akta. Sehingga apabila terjadi sengketa di kemudain hari PPAT dapat membuktikan bahwa apa yang dinyatakan dalam akta jual beli berdasarkan keterangan para pihak dan para pihak telah memahami betul isi akta serta akibat hukum dari pembuatan akta tersebut.

---

The Agrarian Principles Act seeks the basis applied in customary law. In relation to the sale of land rights, the basis is the light and cash principle that constitutes the legal basis of the sale of land rights. To adhere to the principle of transparency, then the sale and purchase must be executed before the PPAT, whereas to fulfill the cash basis it is the responsibility of the PPAT to ensure the execution of the cash basis before the sale of land rights. From that, the problem in this research is the role and responsibility of the PPAT to ensure that cash basis is realized in the execution of the sale of land rights especially in the making of the Sale and Purchase Deed. This thesis is using normative juridical form of research with qualitative method to analyze data and analytic descriptive research type. From the existing rules, it is known that the role of the PPAT is to ensure and adapt between the statements of the parties with the proof of the documents shown and / or attached to the minutes of the deed. Once the PPAT obtains confidence based on the parties' information and adapts to the existing documents, PPAT may then modify it in the deed of sale and then the deed is read out and given legal counseling on the deed. So in the event of a dispute in the event the PPAT day can prove that what is stated in the deed of sale and purchase by the parties' information and the parties have understood the contents of the deed and the legal consequences of making the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain di mana PPAT tidak diperintahkan untuk mencoret akta yang batal demi hukum dari daftar buku register. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pembatalan akta terhadap akta yang telah dinyatakan batal demi hukum; akibat pembatalan bagi pajak yang telah dibayarkan; serta tanggung jawab PPAT terhadap AJB "Pura-Pura". Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme yang penting dilakukan oleh PPAT adalah membuat laporan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak bahwasannya akta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan sedangkan mencoret akta dari buku register dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan. Akibat bagi pajak yang telah dibayarkan, para pihak dapat meminta restitusi. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta "Pura-Pura" dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa perlu diatur mekanisme pelaksanaan akta yang telah dinyatakan batal demi hukum guna memenuhi tertib administrasi dalam Peraturan Jabatan PPAT; Pihak yang ingin mengajukan pengembalian pajak harus mempersiapkan bukti pendukung bahwa transaksi pernah terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan; serta bagi PPAT dilarang membuat AJB "Pura-Pura" dan perbuatan hukum lain yang didasari perjanjian "pura-pura".

---

This study discusses the cancellation mechanism and the responsibility of Land Deed Official (PPAT) on "Pretended" Sale and Purchase (AJB). In the Decision of The Balikpapan City District Court Decision Number:159/Pdt.G /2018/PN.Bpp. the deed was declared null and void by law and the PPAT was ordered to cross out the AJB from their book list. On the other hand, there was other Court Decision where the PPAT wasn’t ordered to cross out a deed that was null and void by law from their book list. The issues raised in this study are the cancellation mechanism of the deed that has been null and void by law;the tax that has been paid by the parties;and PPAT responsibilities; To answer the problems raised,Writer uses juridical normative method with descriptive data analysis. As a conclusion of the study, the essential thing is for PPAT to file a report to the National Land Agency and the Tax Office while crossing out the deed is just as an instruction of court decision. The tax that has been paid may be refunded. The related PPAT may dishonorably be discharged and sued based on article 1365 of the Civil Code. Therefore, it is also necessary to regulate in PP Number 37/1998 the mechanism for the implementation of the deed which has been declared null and void by law; the party who wants get a tax return must prepare supporting evidence; and PPAT is prohibited from making a "pretended" AJB or any legal action based on "pretended" agreement."

"PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang tidak jujur, tidak amanah , tidak mandiri, dan tidak menjaga kepentingan pihak pembeli/penjual yang dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Penulis memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam perkara nomor 131/Pid.B/2015.Bjb, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh PPAT/Notaris dalam membuat akta Jual Beli terkait dengan kasus tersebut, dan apakah putusan dari perkara nomor 131/Pid.B/2015.bjb telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistimatika terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Atas dasar demikian penulis dapat membuat simpulan bahwa mengenai peran dan tanggungjawab PPAT telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, peran dan tanggung jawab serta ketelitian seorang PPAT/Notaris sangat penting agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, karena seorang PPAT/Notaris dalam menjalankan tugas profesinya, mempunyai integritas yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, adapun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PPAT tersebut dalam pembuatan Akta Jual Beli, dikarenakan PPAT walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus di hindarkan.

---

PPAT Notary as the only public official are those who were given the authority to make the deeds of authentic regarding legal acts. Tha Acts made by PPAT Notary is an authentic act, as long as the entire elements of an authentic deed fulfilled. But it is unfortunately, in practice there are still many errors and violations in the making of a deed by PPAT Notary , many PPAT Notary are dishonest, untrusty, are not self sufficient and does not safeguard the interests of the buyer seller which can cause in loss of one of the parties. The author focuses on the problems that occur in the case number 131 Pid.B 2015.Bjb, namely how the roles and responsibilities perfomed by PPAT Notary in making of the Land Sale and Puchase Certificates pertaining to the case, and whether the decision of the case number 13i Pid.B 2015.Bjb compliance with applicable laws and regulations

The study was conducted by the research literature sourced from literature and materials by analyzing data qualitatively by sistematics of the legislation in force. On the basis of such aouthor can make a conclusion that the roles and responsibilities of PPAT Notary has been stipulated in the legislation there, roles and responsibilities and accuracy of PPAT Notary very important to avoid mistakes that could harm certain parties, as a PPAT Notary in carrying out their profession, have should maintain a steady integrity. In this case, all moral considerations should underlying implementation of the tasks profession, as for the mistakes that have been made by PPAT in the manufacture of Land Sale and Puchase Certificates, because PPAT Notary though it will obtain high recompese, but something that is contrary to good moral should be avoided."

"Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karenaterbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh danBPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwaPPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPhdan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalaimengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya ataubelum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadapsetoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam haltersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, denganstudi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatananalisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukandiketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan aktaotentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelummembuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikanbahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yangdiserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapatdikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian ataskelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yangditerima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintaipertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secaraadministratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkanpertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatanwanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saranagar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerimasurat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukanpenelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggungjawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks

---

This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of

the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being

convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The

criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him,

namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted

by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit

that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the

PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its

responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158

/ Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with

study through literature for searching secondary data. The analytical approach method

that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is

known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the

case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an

authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been

made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be

subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his

negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter

received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable

administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative

sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim

for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT

to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB

deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been

carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it

is ignored, he will be subject to sanctions"

"Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Adat maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Setelah dianalisa kemudian diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum terdapat indikasi kerja sama diantara para pihak sehingga PPAT memiliki tanggung jawab secara perdata, administrasi, bahkan pidana, pihak penjual dan pembeli dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana. Akta Jual Beli yang memuat jual beli tanah yang melanggar hukum pun menjadi batal demi hukum. Badan Pertanahan Nasional pada keadaan tersebut wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran peralihan hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, PPAT seharusnya memastikan pemenuhan syarat pembuatan akta disertai dokumen pendukung tertulis dan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada para pihak pada saat pembuatan akta.

---

This study discusses the practice of negligence of land deed official in carrying out their positions. One of the cases that is the subject of discussion in this study is the case of unlawful land sale and purchase contained in the Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017. The problems in this research are regarding to the responsibility of land deed official in making the Sale and Purchase Deed and the legal consequences of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase. Both problems were analyzed using normative legal research methods and analyzed using qualitative data analysis to produce explanatory-analytical research. The analysis is carried out based on the prevailing legal theories and provisions in both Customary law and other statutory provisions. After the analysis, it is known that in the making of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase there is an indication of cooperation between the parties so the land deed official has civil, administrative, and even criminal responsibilities, the seller and the buyer can be subject to civil and criminal responsibilities, while the Head of the Land Office can be held accountable for civil, administrative and criminal responsibilites. The Sale and Purchase Deed containing unlawful land sale and purchase will becomes null and void. In such circumstances, Indonesian National Land Office is obliged to cancel the registration of the transfer of land rights based on the Sale and Purchase Deed which has been declared null and void based on permanent legal force court decision. Therefore, land deed official should ensure the fulfillment of deed drafting requirements along with written supporting documents and provide legal counseling on the importance of fulfilling these requirements to the parties at the time of drawing up the deed"

"ABSTRAKNotaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secarakeseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dantidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakanasas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpundapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atauapa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta JualBeli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kasdesa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukanpelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secarapidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plusjuris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual belidan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri SurabayaTanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta BagaimanaTanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juristransferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalahpenerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikankepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadiNotaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACTThe notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents ofthe deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is notmaterially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus JurisTransfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to othersover his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale andPurchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the objectof selling, including village cash land which includes village property in the form of villageland, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessarypublic interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administrativelyresponsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juristransferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and theDeed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities andSanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potestquam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the applicationof the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land AgencyNo. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in theform of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association"

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."