Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ?Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis.Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian.Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.

---

Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation?The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed.The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process.The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004."

"Local institutions have important role in the people-centered development vision, but such institutions establishment is carried out in absence of good social process. this condition leads to poor performance of the institution, even it does not function at all, without any improvement in the long term. Theoretical references, research as well as experience of establishing institutions suggest using some dominant factors in institutional development in order to get better performance. There are at least six dominant factors in institutional establishment, namely the principles of democratic, participative, diffusion of innovative, and empowerment, besides the existence of conflict in the community and divergent orientation among residents."

"Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber. Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38. Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun."

"Organisasi berbasis keyakinan, atau faith based organisation (FBO) merupakan organisasi yang menjadikan agama sebagai dasar dalam kegiatan berorganisasi dan sudah lazim berdiri dan ada di negara manapun. Di Indonesia, salah satu organisasi berbasis keyakinan di Indonesia yang memiliki payung hukum adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok yang kegiatan utamanya adalah menghimpun harta zakat dan mendistribusikannya. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Depok melakukan sejumlah strategi komunikasi. Makalah ini mendeskripsikan upaya-upaya BAZNAS Kota Depok dalam mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat dalam prinsip-prinsip strategi pemasaran sosial sesuai bauran pemasaran dari Kotler terutama dari aspek integrasi website dan media sosial yang dimiliki. Dengan sejumlah studi literatur yang dilakukan dari website BAZNAS Kota Depok dan di media sosial yang dimiliki, ditemukan bahwa strategi yang paling utama dilakukan BAZNAS Kota Depok adalah strategi produk (Product) yaitu menjual core produk yaitu membayar zakat untuk menunaikan kewajiban sebagai muslim dan strategi harga (Price) yaitu non-monetary benefit yang mengutamakan keuntungan membayar zakat untuk membersihkan hartanya sebagai umat muslim. Adapun dalam strategi promosi (promotion) melalui integrasi pesan website dan media sosial belum cukup terintegrasi, baik dalam hal konten maupun periode penayangan pesan. Belum cukup terintegrasi, yaitu belum terpadu saling menguatkan konten yang sama dan searah kemutahiran (update)nya maupun materi pesan yang terkandung. Belum ada benang merah kesinambungan pesan antara konten website dengan media sosial.

---

Faith-based organization (FBO) is an organization that makes religion the basis for organizational activities and is commonly established and exists in any country. In Indonesia, one of the faith based organizations in Indonesia that has a legal standing is the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok whose main activity is collecting zakat assets and distributing them. In carrying out its functions, BAZNAS Kota Depok carries out a number of communication strategies. This paper describes the efforts of BAZNAS Kota Depok in optimizing the collection of zakat funds in the principles of social marketing strategies according to Kotlers marketing mix, especially the website and social media integration aspect of it. With a number of literature studies carried out from the BAZNAS Kota Depoks website and social media, it was found that the most important strategy carried out by BAZNAS is product strategy that is selling core products, namely paying zakat to fulfill obligations as Muslims and the price strategy of non-monetary benefits which prioritize the benefits of paying zakat to cleanse their wealth as Muslims. As for the promotion strategy through the integration of website and social media messages has not been sufficiently integrated, both in terms of content and message delivery period. It is not yet integrated enough, that is, it is not yet integrated with each other to strengthen the content and in the direction of the continuity of updates and the message that is contained within. Also, there was no red thread on the continuity of the message between website and social media content."

"Globalization happens when the social institutions, such as the economy, political and cultural realm undergo change. Nevertheless, the high extent, intensity and velocity of globalization became an inevitable fact. Meanwhile, globalization has generated social and ideological processes, marked by the market ideology of neo- liberalism reaching out to globalism. Hans Kung addressed globalism with his formula of Global Ethics emphasizing on the new global institution and the new global ethics."

"Tesis ini membahas tentang peran Panti Sosial Pengembangan Remaja (PSBR) Taruna Jaya 1 dalam meningkatkan harga diri anak putus sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PSBR Taruna Jaya 1 memiliki banyak peran dalam meningkatkan harga diri remaja putus sekolah yang dibedakan menjadi peran pembimbing sosial dan peran penyuluh sosial. Selain itu, teman sebaya juga berperan dalam meningkatkan harga diri remaja putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penasehat sosial perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, pembina sosial dan penyuluh keterampilan perlu mengelola situasi yang mendukung peningkatan harga diri warga binaan sosial.

---

This thesis discusses the role of the Taruna Jaya 1 Youth Development Social Institution (PSBR) in increasing the self-esteem of school dropouts. This research is a qualitative research with a case study design. The results of this study found that PSBR Taruna Jaya 1 has many roles in increasing the self-esteem of school dropouts which are divided into the role of social advisers and the role of social instructors. In addition, peers also play a role in increasing the self-esteem of teenagers who drop out of school. The results showed that social advisors need to make Standard Operating Procedures (SOPs). In addition, social coaches and skill trainers need to manage situations that support the increase in self-esteem of the social assisted members."

"Gotong royong is social capital found in most of Indonesian sub-cultures. In gotong royong institution we find social values, collective spirit, mutual collective trust, and organization aimed at common progress. Roles of gotong royong are significant in alleviating Indonesian from undeveloped economy of basic needs and foreign dominance. Gotong royong institution revitalization is necessary to involve people through deep participation in order to implement good governance. Upper aspect of gotong royong is norms. It is possible to improve social structure through gotong royong both at local and national levels. Collective, focused movement of this institution enables the government to establish self-reliance society based on social justice. Therefore it needs political will from all stakeholders both at regional and central levels."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pelibatan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Pertanian, juga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelibatan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Pertanian. Penelitian ini penting, karena organisasi Iokal Tuah Bano Safakat merupakan organisasi yang bersendikan adat istiadat masyarakat setempat mampu menggerakkan peran serta para petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah. Keberadaan organisasi Iokal Tuah Bano Safakat dalam mendukung pembangunan pertanian inilah yang menjadikan organisasi ini dijadikan mitra dan dilibatkan oleh pemerintah dalam mendukung serta mengimplementasikan program-program dan kegiatamkegiatan pemerintah dalam pembangunan pertanian.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simeulue, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Kantor Infonnasi Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Camat Kecamatan Simeulue Tengah, Kepala Mukim, Keuchik (kepala desa), para petani dan ketua organisasi Tuah Bano Safakat.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pelibatan organisasi Tuah Banu Safakat daiam pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah merupakan kepercayaan dan desentralisasi tanggung jawab yang Iebih besar bagi organisasi dan masyarakat di pedesaan untuk memilih yang terbaik dan cocok bagi dirinya sendiri dalam meningkatkan harkat dan martabat petani melalui peningkatan produktititas pertanian. Dengan melibatan organisasi Tuah Bano Safakat yang berbasiskan adat istiadat setempat dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah telah mampu mendorong serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program dan kegiatan pembangunan pertanian umumnya dan peningkatan produktifitas pertanian khususnya.Sebagai organisasi Iokal di pedesaan Tuah Bano Safakat dalam meningkalkan harkat dan martabat para petani melakukan peran dalam mengatur tata laksana turun kesawah, menyampaikan informasi, mediasi, advokasi dan pemberdayaan terhadap para petani di pedesaan. Pelibatan organisasi Tuah Bano safakat oteh pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian dilakukan dengan melibatkan organisasi dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian yang menyangkut kebutuhan petani di pedesaan, pendampingan berupa bimbingan pola produksi pertanian yang Iebih efektif dan efisien, dalam perencanaan program dan kegiatan, menyesuaikan kapasitas kelembagaan dan keorganisasiannya dalam memberikan pelayanan kepada petani serta meningkatkan managemen pengurus dalam memberikan pelayanan maupun dalam mengelola sumberdaya organisasi.Faktor pendukung pemerintah melibatkan organisasi Tuah Bano Safakat sebagai mitra dalam pembangunan pertanian karena organisasi ini mampu menyediakan informasi tentang permasalahan-permasalahan pertanian yang dihadapi para petani di pedesaan, mengadaptasi program-program pemerintah dalam bidang pertanian, mengembangkan komunikasi kelompok, memobilisasi sumberdaya Iokal, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian serta didukung oleh kepemimpinan adat yang kuat, adanya nilai-nilai kebersamaan dan fungsionalnya organlsasi dalam menjawab pemasalahan para petani di pedesaan.Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Tuah Bano Safakat mengalami kendala yang merupakan faktor penghambat. Faktor penghambat yang dialami oleh organisasi Tuah Bano Safakat ini berupa belum adanya sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi dan ketidakefektifan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan petani yang masih rendah dan kurang memiliki ketrampitan teknis datam bidang usaha yang mereka jalankan serta kurangnya ketrampilan berorganisasi. Dengan belum adanya sumberdaya keuangan dan ketidakefektifan yang dialami oleh organisasi Tuah Bano Safakat ini sulit bagi organisasi untuk mengembangkan diri di masa yang akan datang.Terhadap kendala yang dihadapi di atas bagi organisasi untuk mengatasinya disarankan melakukan usaha peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan manajemen dan kemandirian organisasi sedangkan bagi pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator dan katalisastor bagi proses perubahan yang dialami masyarakat kearah yang Iebih baik melalui penguatan organisasi Iokal dan kelembagaan adat dalam pendekatan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dalam jangka panjang."