Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA merupakan bank pertama yang memberikan promosi undian berhadiah kepada pemilik rekening melalui produk tabungan TAHAPAN BCA. Sampai scat, ini pemilik rekening Tahapan BCA sudah mencapai lebih dari 6 juta nasabah. Dalam promosi undian tidak dijelaskan dengan pasti metode pengundian, syarat-syarat spesifik mengikuti undian, bahkan kupon undian pun tidak pernah diterima secara nyata oleh para nasabah yang diikutsertakan dalam undian Tahapan BCA. Keterbatasan informasi ini dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat. hembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat.Untuk itu, perlu dilakukan penelitian aspek perlindungan konsumen dalam penyelengaraan promosi undian Tahapan BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mengkaji promosi undian tahapan BCA yang dilaksanakan oleh BCA sebagai penyelengara jasa perbankan, dengan perundang-undangan dan teori-teori, serta asas yang berkaitan, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen (nasabah) dalam kaitannya dengan penyelenggaraan promosi undian tahapan BCA.Perijinan Undian diatur dalam UU No.22 Tahun 1954 sebagai dasar hukum perundangan dan diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial No No 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BCA telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai undian, namun dalam penyelenggaraannya belum memenuhi aspek perlindungan konsumen. Aspek tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas. Selain itu ditemukan pula potensi terjadinya conflict of interest pemerintah dalam pemberian ijin undian.

---

PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) is one of the biggest banks in Indonesia. BCA is the first one to give sweeptakes promotion on their saving product named Tahapan BCA. Up to now, it has more than 6 million customers. The method, term and condition of sweeptakes promotion is not clearly mentioned to the customer. This lack of information may cause doubt on customers. Meanwhile, banking is an industry that based on trust.Therefore it is needed to do a consumer protection research on the promotion. The legal research method used is normative juridical to examine how the bank do the promotion in relation with the laws compliance and the protection of consumer rights.Sweeptakes license is regulated by UU No.22 Tahun 1954 as the basic laws also Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian and Keputusan Menteri Sosial No 73/HUK12002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.The research shows that in general the program comply to the regulations, but in the implementation is not fulfilled consumer protection aspect. The aspect is on the right to get clear and true information. The research also finds a potential conflict of interest by the government on the sweeptakes promotion permit issuance."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."

"Perjanjian baku dalam penjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klasusul yang cenderung baku sehingga debitur hanya disuguhi dua pilihan yaitu menolak atau menerima pernjanjian baku tersebut. Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk dan isi perjanjian baku yang selama diterapkan oleh tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, apakah perjanjian perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit ketiga bank di atas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaiama praktek dan implementasi perjanjian baku ketiga bank tersebut. Dengan pendekatan yuridis normative, dimana penulis menitikberatkan penelitiannya pada hukum positif dan data kepustakaan disertai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan oleh penulis di Tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, maka penulis menganalisis data di atas dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum dalam prosentase ataupun angka. Setidaknya ada dua kegunaan dalam penelitian ini secara praktis yakni memebrikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan secara teoritis yaitu sebagai koreksi perihal berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klausul yang isinya sebagai pengalihan tanggung jawab bank kepada debitur, sehingga memberatkan debitur, karenanya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan perlindungan konsumen terhadap kinerja keuangan Bank Umum nasional di Indonesia pada periode 2017-2021. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori seperti Teori Perlindungan Konsumen, Teori Kesehatan Keuangan, Teori Stakeholder, dan Teori Perilaku Konsumen. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis regresi dengan sampel 92 Bank Umum nasional. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan konsumen di bank-bank tersebut telah meningkat signifikan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan. Penelitian ini mengambil pendekatan inovatif untuk menjelaskan peran vital perlindungan konsumen dalam mempertahankan kinerja keuangan industri perbankan. Dengan memfokuskan pada lima aspek kunci perlindungan konsumen - Kerahasiaan dan Keamanan Data, Edukasi, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan, Penyampaian Informasi (Pemasaran Produk), dan Perjanjian Baku. Penelitian ini mencerminkan bagaimana pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Melalui metode statistik, termasuk uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji efek tetap pada data panel, penelitian ini menemukan pengaruh antara perlindungan konsumen dan kinerja keuangan. Secara khusus, pengamanan data, penyampaian informasi, dan perjanjian baku terbukti memiliki pengaruh yang sangat positif pada kinerja keuangan. Sementara itu, aspek edukasi dan penyelesaian pengaduan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam konteks ini. Dengan menyoroti peran krusial perlindungan konsumen dalam menjaga stabilitas keuangan, penelitian ini menawarkan rekomendasi berharga bagi regulator dan praktisi perbankan untuk memperkuat kebijakan dan praktek perlindungan konsumen. Meskipun penting, penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dan mengakui kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam dinamika kompleks antara perlindungan konsuman dan kinerja keuangan.

---

This research takes an innovative approach to elucidate the vital role of consumer protection in maintaining the financial performance of the banking industry. Focusing on five key aspects of consumer protection - Confidentiality and Data Security, Education, Service and Complaint Resolution, Information Disclosure (Product Marketing), and Standard Agreements - the research reflects on how effective implementation of these principles contributes to enhanced financial performance. Through the rigorous application of statistical methods, including multicollinearity testing, heteroskedasticity testing, and fixed effects testing on panel data from various banks, the research identifies a robust and significant relationship between consumer protection and financial performance. Specifically, data security, information disclosure, and standard agreements were found to have a notably positive impact on financial performance. Meanwhile, aspects of education and complaint resolution did not show a significant relationship in this context.By highlighting the crucial role of consumer protection in maintaining financial performance, this research offers valuable recommendations for regulators and banking practitioners to strengthen consumer protection policies and practices. Important as it is, this research acknowledges its limitations and emphasizes the need for further research to understand the complex dynamics between consumer protection and financial performance more deeply.

"

"ABSTRAKPelaku usaha, menggunakan iklan yang dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menyentuh sisi psikologis konsumen, bukan rasio konsumen yang besangkutan, untuk melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Salah satu bentuk iklan yang berusaha untuk menyentuh sisi psikologis konsumen adalah iklan yang menggunakan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat luas, profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan bisa memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti perkataan tenaga kesehatan tersebut. Penggunaan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk merupakan pelanggaran dalam beberapa regulasi pemerintah dan kode etik profesional. Namun demikian masih terdapat iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk.

---

ABSTRACTBusiness, using ads that are designed and presented in such a way as to touch the psychological side of the consumer, not the ratio of consumers, to conduct transactions and increase the sales transaction. One form of advertising that seeks to touch the psychological side of the consumer is an ad that uses health professionals. For the public, health professionals profession is a profession that can be trusted, so that whatever is said by the health professionals could provide enough leverage for the public to follow the words of the health professionals. Use of health professionals in the advertising of a product is in violation of some government regulations and codes of professional conduct. However, there are ads that use of health professionals in the advertising of a product."

"Peranan pers yang utama adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dan informasi kepada masyarakat. Adapun fungsi utama pers tersebut dapat membantu kontrol sosial terhadap perlindungan konsumen. Pers dapat membantu penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Konsumen dapat menggunakan hak untuk menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Surat pembaca. Fungsi Surat pembaca ini dapat membantu konsumen melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan usaha pelaku usaha. Konsumen dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, hal ini juga membantu masyarakat luas untuk waspada dalam memanfaatkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Pemerintah menjamin kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, akan tetapi ada pembatasannya terhadap hak konsumen tersebut. Salah satu pembatasan utama yang terpenting dalam penulisan surat pembaca adalah penulis Surat pembaca harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penegakkan hukum terhadap asas praduga tak bersalah tersebut di Indonesia tidak tegas, karena para aparat penegak hukum menerapkan berbeda-beda dalam perkara pencemaran nama baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terhadap konsumen dan hambatan untuk kemerdekaan pers. Adapun kasus Khoe Seng-Seng yang melakukan keluhan melalui Surat pembaca sebagai cerminan hambatan hak konsumen untuk menyatakan pendapat kepada masyarakat untuk mengkritik tindakan dari PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pelaku usaha. Penggunaan hak konsumen yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan ternyata tidak sepenuhnya dijamin secara pasti oleh hukum, sehingga merugikan konsumen untuk mendapatkan keadilan.

---

The essential role of press is the means for distribution the aspiration and information to society. The role of press can help as control social to consumer protection. Press can give distribution to law enforcement for infringment of the law in consumer protection. Consumer has the right to give aspiration and information as in section 4 d Consumer Protection act no. 8 /1999 through "Surat pembaca". The function of "Surat pembaca" is as means of control social to bussiness activity. Surat pembaca can help to give advising and critism to producer. Besides that, the role of Surat pembaca can help the society to warry in using the goods or the service from producer. The government guarantee the freedom of speech, but there were limitation for the consumer right. One of the important limitation in Surat pembaca is the writer should show mutual respect to presumption of innocence. The law of enforcement to presumption of innocence in Indonesia doesn?t clear, because the government has used the different way to make law enforcement in each defamation case. So, it`s made legal uncertainty for press freedom. One of defamation case is Khoe Seng-Seng v. PT Duta Pertiwi Case. Khoe Seng-Seng used his right to give opinion through Surat pembaca. The reason Khoe Seng-Seng write the opinion in Surat pembaca for made some critism to PT Duta Pertiwi Tbk?s bussines activity. The consumer right doesn?t properly guarantee by government, so it?s very harmfull for the consumer to get justice."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadapserangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat olehkonsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic LawsuitAgainst Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturankhusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu,di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagianCalifornia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPPtersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlujuga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasuskasusdi Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepadakonsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkanpendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebutke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPPtersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publikterhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik.

---

Abstract This paper discusses the protection of consumers against In addition to themeaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against PublicParticipation, that described as actions without substantial merit brought againstindividuals or groups with the intention of silencing the opponents, interferingwith the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights.Therefore, here the authors raised the United States, especially the state ofCalifornia which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should alsohave the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia onbusinesses that make counter claim to the consumers because consumers aredemanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against thebusiness to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in publicissues."