Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 149485 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herti Hartati
"The substitution of the term "prison" with "correctional institution" is intended to ensure that inmates, when sewing their term, can acquire skills and guidance in order to accelerate inmate's resocialization process back into the society. Thus, treatment of inmates should be intended to restore their dignity, by ensuring proper respect from fellow inmates and from institutional officers.
However, the implementation of the concept does not seem to be effective yet. This can be deduced from the many cases showing lack of understanding of the goals of correction, namely the presence of violence within correctional institutions. This phenomenon seems to be rampant within these institutions, even well known by the community at large.
Still, violence does not exist in all correctional institutions. ln other words, some correctional institutions have no incidence of conflicts, escapes and other fomis of violence.
To find out the existence (or non-existence) of a culture of violence, or acts of violence in correctional institutions, the researcher performed a study in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional Institution, using a qualitative method to collect data from 5 inmates. The researcher used the theory of the sub-culture of violence of Donald Clemmer; and also of Wolfgang & Ferracuti.
This study focused on the social relations between inmates (juveniles and adult inmates) and also between inmates and officers; and also the rules in place.
Results of the study show that relations among these actors are socially acceptable and violence does not always exist in solution of problems. This is shown by a pattem of guidance focused more on correction. Thus, the theories on the sub-culture of violence in prisons did not hold in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional institution for the time being.
The researcher would like to suggest improvements in the form of better quality of institutional officers, and more understanding of the functions and duties in correctional institutions, especially in treating juveniles."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Rahmi Faisal
"ABSTRAK
Narapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

ABSTRACT
Pregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "
2018
T51054
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Yuni Syafa&
"Penelitian ini mengkaji pemanfaatan koleksi layanan ekstensi oleh warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan ekstensi di lembaga pemasyarakatan, mengetahui pengaruh ketentuan koleksi layanan ekstensi terhadap pemanfaatan, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pustakawan dalam memberikan layanan ekstensi berdasarkan faktor pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pegumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan ekstensi sudah dilakukan dengan baik melalui ketentuan koleksi yang diberikan, tetapi pemanfaatannya masih terdapat kendala dari faktor internal dan eksternal warga binaan pemasyarakatan. Hal yang menjadi kendala pemanfaatan yaitu berasal dari kebutuhan akan sumber edukatif kurang terpenuhi, minat terhalang oleh kurangnya kebiasaan membaca serta kegiatan lain, dan kelengkapan koleksi yang kurang beragam. Sementara faktor kebutuhan akan sumber rekreasi, motif memperbaiki diri, dan keterampilan pustakawan dalam mengatasi kendala, dapat mendorong pemanfaatan koleksi lebih maksimal.

This study examines the use of collections of extension services by correctional inmates. This study aims to identify extension services in prisons, determine the effect of the provision of extension service collections on utilization, and identify obstacles faced by librarians in providing extension services based on utilization factors. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was done by interview, observation, and document analysis. The results of this study indicate that the implementation of extension services has been carried out well through the provisions of the collection provided. However, there are still obstacles in its utilization from internal and external factors of the inmates. Things that become obstacles to utilization are derived from the need for educational resources that is not fulfilled, interest is hindered by a lack of reading habits and other activities, and the completeness of the collection is less diverse. Meanwhile, the need for recreational resources, the motive for self-improvement, and the librarian's skills in overcoming obstacles can encourage maximum utilization of the collection."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Karmaya Jozianna Ismuningsih
"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara paparan kekerasan dan distres psikologis pada remaja laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Pengukuran distres psikologis menggunaan alat ukur Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10) dan pengukuran paparan terhadap kekerasan menggunakan alat ukur Screen for Adolescent Violence Exposure untuk anak (KID-SAVE) yang sudah diadaptasi. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 110 remaja laki-laki yang berada di Lembaga Permasyarakatan Anak Tangerang. Hasil dari penelitian ini menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara paparan kekerasan dan distres psikologis pada remaja yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (r=0.310, signifikan pada L.o.S (0.01).

The purpose of this study is to find the correlation between exposure to violence and psychological distress in adolescent males in Tangerang Correctional Institute for Children. In this research, psychological distress is measured using Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10) and exposure to violence is measured using Screen for Adolescent Violence Exposure for children (KID-SAVE). The participants in this research were 110 adolescent males from Tangerang Correctional Institute for Children. The results show that there is a significant correlation between exposure to violence and psychological distress in adolescent males in Correctional Institute for Children (r=0.310, significant at L.o.S 0.01)."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2013
S47537
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oki Lestari
"Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia harus berbeda perlakuannya dari narapidana lainnya, karena kebutuhan dan kemampuan seorang lanjut usia berbeda dengan yang belum lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana lanjut usia pada lembaga pemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedomannya. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan objek penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Salemba.Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba belum memiliki program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi narapidana lanjut usia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian diajukan beberapa strategi yaitu: 1) Membuat pola pembinaan khusus narapidana lanjut usia, 2) Membuat alokasi anggaran kesehatan khusus narapidana lanjut usia, 3) Menyediakan sarana prasarana yang mendukung dan membangun kemitraan dengan pihak luar,4) Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan di lapas.

Correctional Institution is a place for implementing guidance for inmates. Guidance made for elderly inmates must be different from the other inmates. This is because the needs and capabilities of an elderly inmates are different from a much youngerinmate. The purpose of this study is to determine the appropriate guidance strategies for elderly inmates in correctional institutions. This study used a qualitative approach, and also used interview guide as its guideline. The results of this study are described in descriptive analysis with case studysubjectsfrom Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution. The results of the analysis showed that the Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution do not have a planned guidance program for elderly inmates, lack of facilities and infrastructure support, as well as do not have an adequate budget allocation for improving the welfare of their elderly inmates. To overcome these problems, the present study proposed several strategies, as follows: 1) Create a guidance model specific for elderly inmates, 2) Create a health budget allocation specific for elderly inmates, 3) Provide and improved infrastructure and facilities as well as build partnership with external parties, 4) Improve the quality of human resources of the health workers in prisons."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Mardiani Sasqiaputri
"Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana tugas yang tidak mudah dengan suasana kerja yang terkesan monoton, bergaul dengan penghuni lapas yang sulit dan bermasalah, bekerja dikelilingi tembok tinggi dan tertutup merupakan situasi yang harus dihadapi oleh petugas pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran bahaya dan risiko psikososial dari faktor – faktor psikososial (lingkungan pekerjaan, rumah, sosial, dan individu) serta gejala psikososial (perilaku, fisiologis, kognitif, dan emosional) pada petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan pemuda kelas IIA Tangerang tahun 2020. Dengan desain penelitian cross sectional dan cara pengambilan data melalaui penyebaran kuesioner. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa tingkat risiko psikososial pada lingkungan pekerjaan, rumah, sosial, dan individu termasuk kedalam katagori tingkat risiko psikososial rendah dengan sumber bahaya dari lingkungan pekerjaan (27), lingkungan rumah (7), lingkungan sosial (10), dan individu (14). Selain itu, hasil dari gejala psikososial (perilaku, fisiologis, kognitif, dan emosional) termasuk kedalam katagori tingkat risiko psikososial rendah. Dilihat dari persebaran responden risiko psikososial dari lingkungan pekerjaan, sosial, dan individu secara statistik lebih mengeluhkan gejala psikososial kognitif, sedangkan risiko psikososial lingkungan rumah didapatkan lebih mengeluhkan gejala psikososial emosional.

Correctional is a place to carry out the formation of prisoners and correctional students, where the task is not easy with a monotonous work atmosphere, associating with prisoners who are difficult and problematic, working surrounded by high walls and closed is a situation that must be faced by correctional officers. The purpose of this study was to determine the psychosocial hazards and risks from psychosocial factors (work environment, home, social, and individual) as well as psychosocial symptoms (behavioral, physiological, cognitive, and emotional) in correctional facilities at class IIA Tangerang youth penitentiary 2020. With a cross sectional research design and data collection methods through questionnaires. The results obtained in this study indicate that the level of psychosocial risk in the work environment, home, social, and individuals included in the category of low psychosocial risk levels with sources of danger from the work environment (27), home environment (7), social environment (10), and individuals (14). In addition, the results of psychosocial symptoms (behavioral, physiological, cognitive, and emotional) are included in the category of low psychosocial risk. Judging from the distribution of respondents psychosocial risks from the work environment, social, and individuals statistically more complaining of cognitive psychosocial symptoms, while psychosocial risk of the home environment is found to be more complaining of emotional psychosocial symptoms.

 

"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suranto
"The crime of drugs abuse has resulted in a new phenomenon in the illegal underworld of indonesia. The significant rise of drugs-related crimes can be seen in the large numbers of people detained in correctional institutions and detention facilities in Indonesia. This condition obviously affects the attempts to guide these offenders, which is one of the objectives of a criminal justice system. Without serious, thorough and continuous attempts to tackle the problem, the whole correctional system will be affected for the worse.
This study intends to describe how routine activities of the ofncers and their contacts with inmates do not result in involvement with distribution of drugs in correctional institutions. The method of data collection used was by depth-interviewing informants. The number of informants was four officers of Tangerang Juvenile Correctional Institution. informants are selected purposively to portray various characteristics and routine activities, contact and noninvolvement in drugs distribution in the correctional institution. To find out whether there were any involvement in such abuse; data analysis was done by coding the obtained data to create a working hypothesis and analyzing it, resulting in the conclusions of the study.
Based on the findings of the study, it can be deduced that routine activities, such as those described by Cohen and Felson, did not always result in abuses of power in the form of involvement of officers in drugs distribution, although there were contacts at the same place and time between officers and drugs-related inmates. The interaction and learning processes, according to the differential association theory, did not result in involvement of officers due to the definition and rationale of the officers that involvement in drugs distribution in the correctional institution is in violation of the law, resulting in adverse consequences. This understanding prevents distribution of drugs, as value systems of officers affect them not to be involved in distribution of drugs."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21594
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dja`far
"ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana operasional yang meliputi biaya makan narpidana, biaya perawatan kesehatan narapidana, biaya pembinaan mental agama dan biaya pembinaan keterampilan kerja dan menggunakan infonnasi secara efektif dari pejabat Lembaga Pemasayarakatan Pria Tangerang dan instansi yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyralcatan Pria Tangerang.
Kemampuan penyediaan anggaran oleh pemertintah terhadap Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan suatu strategi untuk mengatasinya keterbatasan dana. Implementasi dari strategi dalam mengatasi keterbatasan dana adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi - instansi pemerintah dan pihak swasta untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber informasi menggunakan literatur yakni Organisasi, manajemen, teori pelayanan, anggamn. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yakni 5 (lima) orang dari Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dan 4 ( empat) orang dari instansi diluar Lembaga Pemasyarakatan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
Dari analisis terhadap hasil wawancara disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dalam mengatasi keterbatasan dana operasional belum memanfaatan keunggulan sumber daya yang dimilki serta belum melakukan koordinasi secara intensif terhadap instansi -- instansi pemerintah yang menangani bidang kesehatan, bidang keterampilan kerja. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang ada belum memadai, adanya peraturan yang kurang pendukung, serta kebijakan yang dilakukan oleh instansi diluar Lembaga Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan Strategi mengatasi keterbatasan dana operasional dalam pembinaan narapidana

ABSTRACT
This research focuses on strategy of Correctional Institution to solve operational budget limitation and use information effectively by officials at Correctional Institution of Men in Tangerang and institutions that cooperate with Correctional Institution of Men in Tangerang.
The ability of budget allocation by government for Correctional Institution is not suitable to necessary needs, so it should be developed a strategy to solve budget limitation. This research uses descriptive-qualitative method. The source of information is using literatures which are organization, management, service theory, and budget. The informant in this research consists of 9 people who are 5 people from Correctional Institution of Men in Tangerang and 4 people from institution outside Correctional Institution, data collection through interview and documents related to this research.
From analyses to interview result, it can be concluded that Correctional Institution of Men in Tangerang, in solving the operational budget limitation, has not used the best resources it has and also has not coordinated intensively with government institutions that handle health and work skills. While the constraints the Correctional Institution of Men in Tangerang faces are non-supportive regulation and the policies should be done by institutions other than correctional institutions that not supportive to strategy implementation in solving operational budget limitation in developing prisoners.
"
2007
T20807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Veronica Mardiyati
"Beberapa hal mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan anak merupakan perhatian pemerintah untuk memperhatikan anak sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan di masa mendatang. Pelanggaran banyak terjadi terhadap hak anak, perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang. Perwujudan pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang dibutuhkan untuk menunjang pemberdayaan sumber daya manusia di masa mendatang sebagai pilar pembangunan dan kehidupan. Substansi yang dijabarkan meliputi definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional sangat beragam diantaranya menurut Konvensi Hak Anak, setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali diatur lain yang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Penetapan usia anak bila dirilis dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berusia di bawah 18 tahun. Pembahasan dengan substansi kelembagaan dan penerapan Hak Asasi Manusia di lingkupnya keterpengaruhan tingkat sumber daya manusia aparatnya atas konsisten terhadap tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Pokok bahasan yang dianalisis penerapan hak anak pada pemenuhan hak pendidikan dan sarana prasarana pendukung serta keterkaitan dalam membangun jejaring kerja di antara pihak terkait yang dapat merespon terhadap pemenuhan hak pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang.
Pengertian sistem pemasyarakatan dalam instrumen nasional tentang reaksi negara terhadap anak yang telah divonis melanggar hukum oleh pengadilan. Instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana dalam peraturanperaturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diberlakukan terhadap narapidana. Resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977 meskipun dalam sistem perundang-undangan tentang penghukuman dalam sistem peradilan Indonesia tidak diatur secara memantau perihal perlakuan minimal yang diberikan oleh negara. Sistem pemasyarakatan maupun perolehan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitasi, yaitu pendekatan yang diberikan bahwa anak didik sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan untuk pembahasan hidup sebagai manusia normal pada umumnya.
Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran sesuai kurikulum, sebagai acuan pendidikan dasar. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatasi oleh apa dan siapapun.
Mengambil istilah tujuan pendidikan merupakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila tujuan mengoperasionalkan manusia Indonesia seutuhnya dari wujud sila-sila Pancasila dalam arti peserta didik secara detail dengan ditanamkan melalui proses pembelajaran.
Dalam penerapan hak pendidikan untuk anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita Tangerang yang direspon pemenuhannya terhadap peserta anak didik laki-laki dan anak didik wanita minimal pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan pemenuhan hak pendidikan tersebut melalui metode pembelajaran dan teknik pendidikan/keguruan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya.
Penyampaian materi yang dipeiajari membutuhkan teknik tertentu yang dipengaruhi beberapa faktor termasuk fasilitas pendidikan mencakup iklim dari lingkungan belajar, alat dan media belajar, organisasi materi/bahan ajar serta cara membimbing anak didik. Semuanya itu membutuhkan variasi sesuai materi yang dipelajari dan arah pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

The efforts of Government of Indonesia to ratify the rights of child and draft law of children protection as an intention of government focus on child as human resource in the future. Violations often occur against the rights of child, government's concern has to be needed in human rights fulfillment of against rights to education for child on Boys Correctional Service and Girls Correctional Service at Tangerang. It is 'very important to require in order empowering of human resources in the future as a basis of development and life. The substance that analyzed includes child definition in the national and international constitutions such as Convention on Rights of Child stated that child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. On law number 4 year 1979 of Children Welfare regulated that child are someone's not reached age 21 years old and not married yei. Determination of child age could be based on legislation less than 18 years old. Analyzing with institutional substance and implementation of human rights circumstances of influencing of the level of human rights officer upon their consistency to main duty, function and responsibility in implementation of duties. The main study that analyzed is implementation the rights of child to fulfill the right to education and additional facilities that connecting network between other related institution in order to response of fulfillment the right to education for the juvenile in Boys Correctional Service and Girls Correctional Service in Tangerang.
Correctional systems in Indonesia not regulate of minimum treatment for prisoner which given by the state, but incline to punishment philosophy which using rehabilitation approach. These approach gives to the juvenile as medical.
treatment/therapy for who had ill until they can live normally. In the international instrument also regulated minimum standard legislation of United Nations on resolution number 663 C (XXIV)/1957 and resolution number 2076/1977 of the treatment to the prisoner.
In implementation of right to education for juvenile in the correctional service in Tangerang still minimum, boys and girls only could access basic education. In order to fulfill their rights through by teaching methods and learning technique based on psychology development.
Delivering material that learned need special technique that affected several factors includes education facility, media tool, teaching material and teaching methods. All of them require variation based on material that leaned and education direction to the juvenile correctional service in Tangerang.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15158
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elviera Agustin
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan kegiatan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama dalam bidang aerosol dan non aerosol tahun 2004-2006. Untuk membahas hal tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kemitraan ditinjau dari teori sistem. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terlibat dalam kegiatan kemitraan. Dari analisis terhadap basil wawancara disimpulkan bahwa : 1) Lingkungan kurang mendukung kemitraan, 2) Input kurang sesuai ketentuan, 3) Proses tidak optimal, 4) Output tidak sesuai target, 5) Impact kurang optimal, 6) Feedback, perlu adanya evaluasi terhadap input dan proses. Hasil penelitian menyarankan perk' adanya komitmen kalapas dalam pelaksanaan kemitraan dan model yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kemitraan di lembaga pemasyarakatan.

The purposes of this research is to analysis the partnership system between First Class Tangerang Correctional Institution with PT. Ikezaki Tekindo Tama in the prisoners autonomous program. Related with that case the research use qualitative descriptive interpretive to describe about the partnership that is observed by system theory. The number of informan are ten people consist of stakeholder that involve in the partnership program, aerosol and non aerosol production in 2004-2006. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of deep interview through 10 informans that involve in the partnership. The following are the research : I) Environment is not support enough, 2) Input is not sufficient to support the partnership, 3) Process is not optimal, 4) Output is not comfort with the target, 5) Impact is not optimal, 6) Feedback that clarify have to evaluate input and process. These research suggest that have to commitment of Chief to support the partnership and provide partnerships model which can help in partnership implementation."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20753
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>