Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 65704 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Felia Kharissa
"Menjadikan sistem pembayaran aman, efisien, cepat dan handal merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia merealisasikan suatu in struktur yang handal yang memungkinkan terciptanya mekanisme transfer dana dalam jumlah besar secara seketika (real time) antar bank-bank dengan Bank Indonesia yang dikenal dengan nama Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem RTGS merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral neting.
Kelancaran pelaksanaan sistem BI-RTGS, bergantung kepada peserta BI-RTGS yaitu adalah Bank umum. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem BI¬RTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank umum sebagai peserta. Bersamaan dengan penerapan sistem BI¬RTGS pada tanggal 17 November 2000, disusun suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI¬RTGS,yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau yang dikenal sebagai Bye-Laws.
Dalam melakukan penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat adanya ketidak jelasan dalam masalah proses pembuktian oleh Hakim apabila perkara dibawa kemeja pengadilan. Kekuatan mengikat dari Bye-Laws secara yuridis dapat dikatakan sangat lemah, dirasakan belum memberikan kekuatan yang memaksa kepada para peserta tersebut. Di dalam salah satu ketentuan dari kesepakatan ini menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil oleh Komite Bye-laws merupakan keputusan akhir atau final dan mengikat kepada seluruh bank peserta Sistem BI-RTGS."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19788
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Shafira
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T36256
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuana Berliyanti
"Kasus Bank Bali merupakan contoh nyata untuk melihat apakah hukum akan selalu ditaklukan oleh kekuasaan. Sejak awal terbongkarnya kasus Bank Bali terungkap fakta-fakta yang mengarah bahwa kasus Bank Bali adalah bukan masalah bisnis dan teknis perbankan semata akan tetapi sangat bernuansa politis. Terdapat indikasi dibalik Perjanjian Cessie yang tidak wajar tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk kepentingan orang-orang atau politik tertentu. Sekitar tahun 2003, muncul permasalahan baru yang juga mengandung ketidakwajaran didalamnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan Bank Permata (bank hasil merger Bank Bali dengan dengan 4 (empat) bank lainnya) untuk segera menyerahkan uang yang ada dalam escrow account sebesar Rp. 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan diktum putusan perkara pidana dengan Terdakwa Joko S. Tjandra yang telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtverfolging). Namun, Bank Permata tidak bersedia untuk menyerahkan uang tersebut dengan alasan adanya Surat Keputusan Ketua BPPN No. 4231BPPN/1099 tertanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Tagihan antara PT. Bank Bali, Tbk dengan PT. Era Giat Prima. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan dalam perkara perdata antara PT. Era Giat Prima melawan PT. Bank Bali, Tbk dan Bank Indonesia, dimana salah satu diktum putusan tersebut berbunyi: "Menyatakan bahwa dana pada PT. Bank Bali Tbk escrow account No. 0999.045197 atas nama Bank Bali qq PT. Era Giat Prima sebesar Rp. 546.466.116.369 (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah milik PT. Bank Bali, Tbk (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi)." Jika saja peradilan di Indonesia memiliki kemampuan untuk melihat persoalan secara terintegrasi maka kasus Bank Bali yang sejak awal memiliki tingkat kompleksitas tinggi tidak akan bertambah rumit oleh karena adanya dualisme putusan hakim menyangkut kepemilikan atas uang yang ada dalam escrow account.

Bank Bali case is one of the real examples to see whether law will always be conquered by power. Since the beginning Bank Bali case was disclosed there were facts which aimed that Bank Bali case was not only business and banking technical problem but it was very political. There was an indication behind the uncommon Cessie Agreement that there was an element of abuse of power for the interest of certain people or politic. Around year 2003, a new problem existed which contained uncommon matter in it. The District Prosecutor Office of South Jakarta, ordered Bank Permata (bank as a result of the merger of Bank Bali with the other 4 banks) to give the money which was in the escrow account in the amount of Rp. 546.466.116.369, - (five hundred forty six billion four hundred sixty six million one hundred sixteen thousand and three hundred sixty nine rupiah). The reason of the District Prosecutor Office of South Jakarta was the execution was done based on the ruling of the criminal case with Joko S. Tjandra as the defendant who was declared free from all legal charges (onslag van rechtverfolging). However, Bank Permata refused to give the said money with the reason that there was a Ruling Letter from the Head of BPPN No. 423/BPPN/1099 dated 15 October 1999 concerning the Cancellation the Cessie Agreement of the Receivables between PT. Bank Bali, Tbk and PT. Era Giat Prima.Further, on 8 March 2004, The Supreme Court of the Republic of Indonesia declared its ruling in the civil case between PT. Era Giat Prima against PT Bank Bali, Tbk and Bank Indonesia, where one of the rulings said that: "to declare the funds in PT. Bank Bali, Tbk escrow account No. 0999.045197 in the name of Bank Bali qq PT. Era Giat Prima in the amount of Rp. 546.466.116.369,- (five hundred forty six billion four hundred sixty six million one hundred sixteen thousand and three hundred sixty nine rupiah) was owned by PT. Bank Bali,Tbk (as Plaintiff in Rekonpensi/Defendant I in Konpensi)". If only the judicature in Indonesia has the capacity to see the case wholly then the case of Bank Bali which since the beginning has the complexity will not be as complicated as there is a dualism of the judge ruling which relate to the ownership of the money in the escrow account.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Nia Maulida Febrianty
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S24242
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haekal Nashville Makarim
"Kelancaran sistem pembayaran memegang peran penting dalam perekonomian. Salah satu instrumen sistem pembayaran yang memiliki porsi terbesar adalah BI- RTGS. Karena itu,skripsi ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia, khususnya tanggung jawab bank umum terhadap nasabah dalam BI-RTGS dengan kaitannya terhadap kesiapan bank dalam menciptakan sistem pembayaran yang handal. Mengangkat masalah mengenai peran perbankan dalam sistem pembayaran menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab hukum bank umum dalam aktifitas RTGS, menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak bank umum yang belum melaksanakan tanggung jawab hukum dalam melakukan ganti kerugian kepada nasabah.

The smooth operation of payment system is essential in economy. BI-RTGS is part of payment system that plays a big role in Indonesian economy. This study aim is to understand the implementation of payment system in Indonesia, particularly in bank?s responsibility in BI-RTGS and to understand Indonesian bank?s capability and readiness in creating a reliable payment system. This study discussed about bank?s role in payment system based on Indonesian Law and bank?s law responsibility in RTGS using literature method. This study found that many banks have not implementing the obligation about providing compensation yet, even though the obligation about compensation already assigned by law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65024
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Supangkat, Teguh
"Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dengan adanya krisis tersebut, kinerja perbankan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang memburuk. Agar dapat bangkit dari kondisi krisis moneter yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, maka salah satu langkah awal yang dilakukan Pemerintah adalah perbaikan (reformasi) di sektor ekonomi, terutama restrukturisasi di bidang perbankan. Restrukturisasi di bidang perbankan ini dimaksudkan untuk memacu tingkat kesehatan bank melalui berbagai tindakan seperti pemulihan tingkat solvabilitas, profitabilitas dan menempatkan kembali fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pemulihan solvabilitas bank (net worth) adalah langkah yang berhubungan dengan penambahan modal/ekuitas dan pembenahan terhadap kualitas aktiva produktif.
Penilaian kinerja bank oleh lembaga pengawas bank di beberapa negara terdapat perbedaan namun sebagai konsep dasar adalah penilaian menggunakan CAMEL (Capital, Assets Quality, Managements, Earnings dan Liabilities). Penilaian faktor CAMEL dimulai dengan menghitung nilai kredit dari setiap komponen dari masing-masing faktor. Dalam faktor permodalan dikenal rasio CAR sebagai faktor penilai kecukupan modal bank, sedangkan faktor kualitas aktiva produktif menggunakan dua rasio perhitungan yaitu rasio kualitas aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penilaian manajemen atas dasar pertanyaan atau pernyataan yang meliputi 100 aspek pertanyaan, sedangkan faktor rentabilitas menggunakan dua rasio yaitu rasio ROA dan rasio BOPO serta faktor terakhir yaitu faktor likuiditas menggunakan dua rasio yaitu rasio LDR dan rasio antar bank. Untuk memperoleh nilai kredit, hasil kuantifikasi faktor CAMEL dikurangi atau ditambah dengan nilai kredit hasil pelaksanaan ketentuan tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Atas dasar jumlah nilai kredit ini, diberikan predikat tingkat kesehatan yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Penilaian kinerja dengan model CAMEL masih belum menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan, oleh karena itu dilakukan analisis dengan metode "stress testing" dan analisis sensitivitas terutama untuk melihat kecukupan modal bank.
Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa kinerja bank pada akhir tahun 1997 masih menunjukkan kondisi yang baik dengan CAR bank secara keseluruhan sebesar 9,19% dan 10 bank yang diteliti sebesar 9,1.1%. Setelah adanya krisis perbankan, kinerja bank pada umumnya menurun sangat drastis dan juga kinerja bank yang dilakukan rekapitalisasi baik dari segi permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Modal bank rekapitalisasi mengalami penurunan dari Desember 1997 sebesar 9,11 menjadi negatif 37,99% bulan Desember 1998 dan juga modal bank secara keseluruhan negatif 15,68%. Selain itu kualitas aktiva produktif dan NPL bank yang diteliti memburuk dengan rasio KAP 39,95% dan rasio NPL 61,94%. Sementara itu untuk ROA bank secara keseluruhan negatif 18,76% dan bank rekapitalisasi negatif 39,72%. Dibandingkan dengan standar tingkat kesehatan (CAMEL) semua rasio baik untuk keseluruhan bank maupun bank rekapitalisasi di bawah standar tingkat kesehatan.
Program rekapitalisasi yang dilakukan pemerintah berdampak pada perubahan kinerja bank yang tercermin dari adanya perubahan rasio CAR dari rasio negatif sebesar 77,6% menjadi positif 17,8%, rasio KAP dari rata-rata 50,4% menjadi 7,9%, rasio NPL dari rata-rata 62,3% menjadi 23,8%, rasio ROA dari rata-rata negatif 28,0% menjadi negatif 19,2% dan rasio LDR dari rata-rata sebesar 86,5% menjadi 39,6%. Namun demikian sampai dengan Desember 1999 kinerja bank rekapitalisasi yang diteliti, masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dari segi permodalan masih terdapat 4 bank yang modalnya di bawah 8%, sampai dengan posisi bulan Desember 2000 kondisi CAR bank rekapitalisasi rata-rata sudah di atas standar yaitu 19,58% namun masih terdapat 3 bank yang dibawah 8%. Tiga bank yang dibawah standar ini adalah bank-bank swasta yang direkapitalisasi terlebih dahulu yang disebabkan antara lain klaim inter bank yang belum dapat diselesaikan, kondisi perkreditan yang terus memburuk dan belum selesainya program restrukturisasi kredit. Dari segi NPL untuk mencapai rasio 5% rata-rata baru mencapai 15,52% dan baru 2 bank rekapitalisasi yang telah memenuhi.
Perilaku portofolio bank pada saat sebelum rekapitalisasi menunjukkan suatu perilaku portofolio yang normal dimana sumber dana sebagian besar ditempatkan pada porsi kredit yang diberikan pada tahun 1997 sebesar 18,8% dan tahun 1998 sebesar 85,1% yang berarti proses intermediasi dapat berjalan dengan baik. Namun pada periode 1999 dan 2000 ada perubahan perilaku portofolio bank, dimana penyediaan dan pada periode tersebut lebih banyak pada SBI dan Obligasi dengan komposisi 60,7% dan 63,6%, sedangkan porsi kredit untuk bank yang direkap sebesar 35,7% dan 26,2%. Dengan adanya struktur portofolio yang demikian maka proses intermediasi perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dari hasil analisis sensitivitas apabila dilakukan swap obligasi pemerintah dengan kredit berakibat pada perubahan CAR yang cukup drastis dari rata-rata CAR bulan Juni 2001 sebesar 18,37% turun menjadi 8,02%. Sedangkan apabila obligasi dilakukan trading 30% maka CAR berubah dari 18,37% menjadi 11,31% dan terdapat 4 bank yang tidak memenuhi CAR 8%. Hasil metode "stress testing" apabila ada perubahan pertumbuhan kredit CAR bank yang direkapitalisasi turun dari rata-rata 20,8% menjadi 12,06%, sedangkan apabila dibarengi dengan kenaikan suku bunga 2% maka CAR bank menjadi 9,27%.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar restrukturisasi dapat berjalan dengan baik diperlukan prasyarat kondisi ekonomi yang stabil agar kegiatan bank "sustainable" dan perlu didampingi penyehatan sektor riil. Prasyarat lain yaitu mencabut ketentuan-ketentuan yang "counter productive", perbaikan aspek legal dan sumber daya manusia yang kompeten. Terhadap bank yang belum dapat mencapai CAR 8% dapat ditempuh dengan cara merger namun perlu dilakukan penyehatan aset bank yang akan di merger terlebih dahulu terutama pemindahan kredit yang bermasalah dan penyelesaian klaim inter bank. Disisi lain diperlukan pengawasan bank yang lebih baik dengan ketentuan-ketentuan yang telah disesuaikan dengan standar internasional dan mengarahkan bank untuk menerapkan praktek good coorporate governance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T7335
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Darmadi Sudibyo
"Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat, agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.
Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun 2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.
Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.
Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.
Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier. Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin serta tingkat pendidikan.
Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank Indonesia.
Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum & scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.
Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pendapatan midtermnya.
Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.
Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran kredit."
2003
T7350
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pandu Berkatindo MLA
"Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yang selanjutnya disebut SPFAIB, dan COBIT for Assurance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara assurance step pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB dan COBIT for Assurance, sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dan ketidaksesuainnya dan dianalisis alternatif perlakuannya apabila tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melaui kuisioner dan wawancara langsung ke PT X dan studi literatur terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB sesuai sebesar 94 persen dan COBIT for Assurance sesuai sebesar 89 persen. Walaupun begitu, masih terdapat sejumlah kecil assurance step yang tidak sesuai dengan pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X, yang masih perlu disesuaikan dan memiliki risiko yang berdampak signifikan pada teknologi informasi dan pengendalian internal teknologi informasi, bahkan juga terhadap operasional bisnis PT X.

This research discusses about the analysis of audit practices compatibility on BI RTGS in PT X towards SPFAIB and CobiT for Assurance Audit Standards. Researcher used the method of comparison between assurance step of audit on BI RTGS in Company X towards SPFAIB and COBIT for Assurance audit standards, therefore researcher can valued the compatibility or the incompatibility then to analyze the alternative of application if any inconformity existed. This research was done by gathering data from questionnaire, direct interview to Company X, and in depth literature study.
The result of the research suggests that the audit processes of BI RTGS at Company X are 94 percent compatible with SPFAIB and 89 percent compatible with COBIT for Assurance. Despite the aforementioned result, there are still limited assurance steps which are not compatible with the audit process of BI RTGS at Company X. Thus, further alignments are needed. Also, researchers believe some misalignment could cause significant risk to the information technology and internal control of IT. Furthermore, it bears business risk to PT X.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68186
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vinca Vinenska
"Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bank-bank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No. 14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan.
Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dengan berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka terhadap calon pemegang saham bank umum, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham eksisting, maka terdapat konsekuensi kewajiban penyesuaian kepemilikan saham bank yang perlu diperhatikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat potensi terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sebagai akibat dari konsekuensi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut. Namun, dibalik potensi permasalahan divestasi tersebut, dengan adanya pengaturan kepemilikan saham bank yang baru, Bank Indonesia telah mengupayakan agar kepemilikan saham bank menjadi pendorong industri perbankan Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kontinuitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG yang baik.

This study focus on the law arrangements that regulating the ownership of commercial banks by foreign investors, with respect that ownership in major banks in Indonesia showed that most of it shares is owned by foreign investors. Entity of legal arrangements in relation to bank ownership has renewed within the enforcement of the provision of Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"). This study aims to discuss the legal arrangements with respect to foreign ownership in Indonesian banking industry. In addition, the writing of this study also aims to discuss the related possible problems that can occur as a result of the enactment of the regulations of PBI No.14/8/PBI/2012 to the banking industry in Indonesia. The study written as a form of normative juridical, and using literatures review for the research methods.
The conclusion from this study found, that the upcoming candidates of bank shareholders must required the maximum ownership limits, which enforced by the latest provision. Also the existing shareholders must considering the consequences regarding the liability of adjusting limits on shares ownership as defined by the latest ownership provisions. This study also found that the new bank ownership regulation has possible problems that could impact Indonesian banking industry, whereas several banks in Indonesia could be doing a divestment, as the result of the liability to adjusting the new ownership limit. However, behind the possibility of divestment, trough the recent bank ownership regulation, Bank Indonesia has strive Indonesian banking industry to further improve its quality by keeping up the continuity of good rating in banks soundness and good corporate governance.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45015
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bako, Ronny Sautma Hotma
"ABSTRAK
Hubungan bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini sebagai akibat dari Paket 28 Oktober 1988 (PAITO 88) yang mengakibatkan jumlah bank meningkat dengan tajam demikian juga dengan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Melalui peningkatan jumlah bank dan dana masyarakat , maka meningkat pula produk-produk perbankan yang diikuti oleh variasi-variasi dari produk-produk perbankan.
Nasabah mempunyai ketertarikkan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming hadiah yang diberikan oleh sejumlah bank terhadap para deposan.
Di balik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan dari para deposan. Kasus Bank Surma merupakan suatu contoh tersendiri, bahwa betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi para deposan yang diberikan oleh bank.
Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan. Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapkan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap penbukaan rekening tabungan dan deposito.
Menghadapi permasalahan dari hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito, meialui tesis ini penulis berusaha nenjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat perbankan melalui pendekatan secara yuridis, dengan prinsipnya melakukan penelitian hukum yang nornatif, bercorak kuantitatif, multidisipliner dan perbandingan hukum."
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>