Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari pihak yang satu (penjual) ke pihak lainnya (pembeli) sehingga di dalamnya mengandung banyak permasalahan hukum yang cukup beragam. Permasalahan yang diidentifikasi adalah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual bell yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021PN.JIfT.PST. Berta kesesuaian kaidah-kaidah hukum perjanjian dengan putusan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan didukung oleh data yang sudah cukup yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian jual bell dan hibah serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. merupakan akibat langsung dari pembatalan sepihak oleh penjual atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu batalnya perjanjian jual bell, kewajiban bagi penjual untuk membayar ganti kerugian senilai dan ditetapkannya serta Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah dan berharga. Hukuman bagi penjual untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti kerugian hanya diperkenankan sebatas yang ditetapkan dalam perjanjian untuk suatu perjanjian yang di dalamnya ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

Selling agreement represent deed of most law because often conducted by society and direct related with conveyancing from a side which is one (seller) to other one (buyer) so that in it contain many problems of law which immeasurable enough. Problems identified in thesis are legal consequences from agreement cordage of canceled sales unilaterally by seller in Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Number 3211Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. and also according to contractual law method with the decision.Applicated research is bibliography method with type research explanatory to explain causality pickaback by data which have enough which related to theory punish and positive law enforcement concerning with selling agreement and donation and also device research is Case Study Design to obtain information by totally and integrated which related to case in accurate justice decision which supported by law materials primary, secondary and tretiery.Result of research bear conclusion that mentioned Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat representing direct effect from one side cancellation by seller to the Agreement Cordage of Sales that is its cancelation of selling agreement, obligation to seller to pay indemnation for the price of and specifying of and also Confiscate Guarantee which have been executed to litigated land as validity and worth decision. Penalization to seller to pay indemnation to buyer have pursuant to Section 1249 KUH Perdata expressing that indemnation only allowed limited to set in agreement to an agreement which in it there is provision determining the amount of indemnation to be paid by the side breaking a promise."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dan Tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif Analitis dan kualitatif.Hasil penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/Pdt/2016, bahwa tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak tidak tercapai, dalam hal ini Notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan salinan dalam jangka waktu yang lama sehingga para pihak tidak mengetahui isi akta yang sebenarnya. Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris guna autentiknya akta tersebut dan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan dengan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif.

---

This thesis examines the legal consequences of a Pre Sale and Purchase Agreement that is not read out and not provided a copy. This is related to a notary's obligation under the Notary Law, Notary's Code of Ethic and applicable laws and regulations in carrying out its function. The problem statement of this research regards to the making procedure of a notarial deed form of Pre Sale and Purchase Agreement that aims to protect the interest of the parties and the responsibility of the Notary for its legal acts. The method used in this writing is normative legal research that is analytical descriptive and qulitative.The result of this research is related to the Supreme Court Judgement Number 560 K/ Pdt/2016 that the making procedure of the Pre Sale and Purchase Agreement does not protect the interest of the parties, due to the Notary's failure to read out and provide a copy of the deed for an amount of time resulting to the parties unawareness of its actual content. The reading of the deed is an obligation that must be fulfilled by the Notary in order to authenticate the deed, and the actions done by the Notary may be subject to both criminal, civil or administrative sanctions."

"Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian.

---

The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pengembang selaku penjual Tanah dan Bangunan dengan Konsumennya. Guna mengamankan kepentingan Pengembang dan Konsumennya, Pemerintah, melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/KPTSIM/95 Tanggal 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.Berkenan dengan hal tersebut diatas, Penulis tergerak untuk milakukan penelitian:(1) Apakah Perjanjian JUa1 Beli Tanah dan Bangunan tersebut telah menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum secara memadai kepada Pihak Penjual maupun Pihak Pembeli?(2) Apakah klausula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut telah mampu melindungi kepentingan Pembeli dan Penjual?Metode penelitian yang dipilih bersifat yuridis normatif dan dilakukan melalui study kepustakaan berupa dokumen-dokumen serta penggunaan data sekunder. Disamping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dan eksplanatoris, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas balk dari segi per undang-undangan maupun dalam realita praktiknya.Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan:(1) Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Tanah dan Bangunan tersebut belum mernberikan kepastian hukum, karena masih dibuat dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik;(2) Bahwa klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut menunjukan adanya ketidakseimbangan hubungan yang cenderung menguntungkan pihak pengembang sebingga tidak mendukung terciptanya rasa keadilan, kepastian dan ketertiban hukum."

"Negara-negara berkembang dewasa ini semakin sering memanfaatkan instrument-instrumen seperti harga dan persaingan, untuk meningkatkan dinamika pembangunan di negara masing-masing. Suatu undang-undang antimonopoli yang secara efektif melindungi persaingan usaha juga merupakan persyaratan hukum bagi terwujudnya persaingan yang sehat di bidang ekonomi, dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tangal 5 Maret 2000. Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu negara termasuk Indonesia karena bila terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli pada suatu pasar, dapat membawa dampak buruk kepada kepentingan umum. Salah satu persaingan usaha tidak sehat itu adalah perjanjian penetapan harga yang dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Komisi yang ditugaskan oleh undang-undang salah satunya untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga pada setiap perkara yang dilaporkan maupun atas inisiatif KPPU sendiri untuk memeriksa apabila ada indikasi perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Pada penelitian ini penulis membatasi terhadap 3 putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga tersebut, ada perjanjian yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam suatu perkara tersebut ada juga peran pemerintah dalam menetpkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan melakukan kajian tentang perjanjian penetapan harga, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian penetapan harga tersebut, dan KPPU dapat mengambil manfaat yang dapat digunakan oleh KPPU untuk memutuskan perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang ada di Indonesia."

"Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja sedangkan secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual.Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan dimana surnbersumber utamanya diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini juga termasuk penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk rnenggali dan menjelaskan satu gejala atau keadaan tertentu khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dari sudut Pandang hukum, bagaimanakah pengaturan hukum mengenai jual beli tanah dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar jual beli yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, khususnya jika penjual sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materiil terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, dengan isi gugatan agar Ketua Pengadilan memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah tersebut adalah sah dan berdasarkan Keputusan tersebut memberikan kuasa kepada pembeli selaku penggugat untuk bertindak mewakili penjual dan sekaligus bertindak atas rrarianya sendiri selaku pembeli, sehingga jual beli hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan akta jual beli PPAT untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

According to the applicable law concerning the sale and purchase of a land posession right, the sale-purchase transaction should be conducted before the presence of a notary, who is supposed to make the act stating the legality of the transaction. However, in reality, there are still many transactions happened without conforming to this regulation, the act of which could cause a problem particularly to the purchaser party, since he/she will be considered as possessing the land merely phisically, while Iegally the right of the possession still belongs to the previous owner.This thesis is a litterature study, the primary sources of which are the litteratures attained from various sources. The research as the same time is also categorized as an explorative research, defined as a research which is intended to "dig" in-depth the issue and afterwards explain a phenomenon or a certain condition, in this case regarding the sale-purchase transaction without any notary act. Further elaborated, it is meant to identify the status of such a transaction from the view point of law, the rules concerning the land sale-purchase, as well as the possible efforts to be conducted to ensure that the transaction which had been conducted without a notary act can be registered to make it possess a legal force, particularly in the context in which the seller's residence is no more identified.The result of this research reveals that such a transaction (a sale-purchase without any notary act) is considered legally as valid, as long as the material requirements are filled. The effort that is possible to be conducted to ensure the one stated above is by suing the Local Court Judge authority, the content of which is a request directed to the Court Judge to decide that the transaction is valid, and based on the decision, the Judge will be supposed to grant a right for the purchaser as a suer to act representing the seller and at the sane time him/her self as the purchaser, so that the sale-purchase of the land possession right will be able to be proven by the notary sale-purchase act, and thus will be able to be registered to the local Bureau of Land Affairs."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PN.TBT dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan kesesuaian dengan norma hukum dan kepatutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifat preskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT, namun syaratsyarat materiil sudah terpenuhi, dan pembeli selaku Penggugat dapat membuktikan dalildalilnya serta Tergugat juga mengakui adanya jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dan II atas tanah tersebut. Maka, sudah sepatutnya jual beli dalam kasus ini adalah sah berdasarkan bukti bukti yang ada dan Bank selaku pemegang Hak Tanggung beritikad tidak baik, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tidak menerapkan prinsip 5 C dalam melakukan penilaian terhadap debitur dan dalam analisis, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pertimbangan hakim yang sesuai dengan norma hukum dan kepatutan adalah menolak permohonan kasasi oleh Bank.

---

Based on the Case in the Supreme Court Decision with the number of 164 / K / Pdt / 2018 Juncto the High Court in Medan Decision with the number 36 / Pdt / 2017 / PT.MDN Juncto The Tebing Tinggi State Court Decision Number 34 / Pdt. G / 2015 / PN.TBT where the Sale and Purchase of land rights have been carried out under the hands and the land is resold by the seller pretending to be to a third party and then by a third party, the land is used as collateral with a mortgage to the bank. The main problem is, What is the legal consequence of the sale and purchase of land in a private deed and resales and used as collateral to the Bank in the decision based on the applicable provisions and What is the Judge's consideration in the Court Decision related to conformity with legal norms and propriety. In order to answer this problem, legal research was carried out with a normative juridical approach, using secondary data obtained by literature study and the results of the research are analytical prescriptive. The results of the analysis show that although the sale and purchase was not carried out before the PPAT, the material requirements had been met, and the Buyer as the Plaintiff could prove his arguments and the Defendant also acknowledged that the sale and purchase was carried out between the plaintiffs and defendants I and II on the land. So it is rightly, for the sale and purchase in this case to be validated based on existing evidence and the Bank as the holder of the Liability Rights is considered has bad intentions, does not apply the principle of prudence, and does not apply the 5 C principle in assessing debtors and in analysis, Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, and Defendant V are proven to have committed illegal acts. Therefore, the judge's consideration in accordance with legal norms and propriety is to reject the appeal by the Bank."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam pemberian kredit kepada debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam penyediaan fasilitas kredit serta untuk memperoleh penjelasan mengenai latar belakang serta praktek penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, bagaimanakah dapat menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor sebagai debitur penerima kredit. Bentuk penelitian adalah studi pustaka dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dari debitur kepada pihak ketiga memudahkan debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank sebagai kreditur. Penggunaan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dapat menjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur sepanjang kondisi pertumbuhan usaha debitur dalam keadaan yang baik. Merujuk kesimpulan yang dihasilkan, penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, kreditur disarankan untuk memperketat monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan piutang debitur yang dijadikan sebagai agunan serta mencermati keadaan pertumbuhan usaha debitur. Disamping itu dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan berupa tagihan pembayaran proyek konstruksi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan agunan lain seperti Hak Tanggungan maupun jaminan kebendaan lainnya.

---

This thesis studies on the use of fiduciary collateral for construction project payment claims in extending credit to debtors engaging in and dealing with construction services. The purposes of the research are to find out the description of fiduciary collateral use for construction project payment claims in extending credit facility, and to obtain exposition on the background and practice of the use of fiduciary collateral for construction project payment claims, how far can it guarantee the fulfillment of contractor's obligations as a debtor. The form of research is literature study by applying the analytical descriptive research typology.

The research comes to the conclusion that the use of fiduciary collateral for construction project payment claims by the debtor to third party(ies) will facilitate the debtor engaging in or dealing with construction services to get credit facility from banks. The use of fiduciary collateral for construction project payment claims will guarantee the fulfillment of debtor's obligation to the creditor so long as the debtor?s business growth is still in good condition.

This research comes to the advises that the implementation of provision of credit facilities based on the fiduciary collateral for construction project payment claims, creditors are recommended to intensify the monitoring or supervision to the debtor's account receivable trend as the collateral, and scrutinize the debtor's business growth condition. In addition, the implementation of provision of credit facilities using collateral covering construction project payment claims, required to be considered to make another additional collaterals such as "Hak Tanggungan" or another assets guarantee."