Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk institusi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004.Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposisi dan relasi antarlembaga negara. Komposisi dalam lembaga MPR Sebelum Perubahan terdiri dari anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum dan utusan daerah serta utusan golongan, berubah menjadi anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan komposisi tersebut diikuti dengan beberapa perubahan peran, kedudukan, dan kewenangan lembaga MPR.Berubahnya tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945 sangat mempengaruhi kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan. Perubahan dari pemegang kedaulatan negara dan sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat.Implikasi lain dari perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 yang berkenaan dengan lembaga MPR adalah relasi MPR dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain. Relasi ini berkaitan erat denagn kedudukan, fungsi, peran, dan kewenangan lembaga MPR.Dengan mengacu pada Pasal 3 UUD 1945 Setelah Perubahan, kewenangan MPR adalah :1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.2. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.3. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.Dari ketiga kewenangan MPR tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan MPR berubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara mengingat pada Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR lagi dan mempunyai tingkat legitimasi yang sama dengan demikian, jelas bahwa kedudukan MPR berubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.Perubahan tersebut telah mengubah Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dalam kedudukan, tugas, dan wewenang .Lembaga Negara. Sangat penting untuk diselidiki bagaimanakah nantinya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kewenangan lembaga MPR dalam kaitannya dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembahasan dikhususkan setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan mencermati Pasal 3 ayat (3) serta kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi."

"Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya merubah konsep pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesudah perubahan, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya semata merupakan proses politik, yaitu proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR. Akan tetapi, juga harus melalui proses hukum di MK. Kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan kewenangan MPR adalah memutus diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usul pemberhentian oleh DPR dimana sebelumnya MK telah memutus untuk membenarkan pendapat DPR.

---

This research examines about analysis of the Constitutional Court’s and the National Assembly’s authorities in impeachment of President and/or Vice President. The research intends to know, based on analysis, impeachment President and/or Vice President, especially about the Constitutional Court’s and National Assembly’s authorities. The methods of research used are of literature research, descriptive, comparative, and qualitative data processing. The Constitutional Court existence and change of the National Assembly’s position and authority in the amandement of the Constitution of The Republic of Indonesia 1945 finally become different concept of impeachment of Presiden and/or Vice President. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 after amandement, impeachment of Presiden and/of Vice President is not only a political process, that is mechanism in the House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat) and the National Assembly. But also a proceeding process in the Constitutional Court. The Constitutional Court’s authority in impeachment of President and/or Vice President decides motion of the House of Representative that President and/or Vice President have done violation of treason, corruption, bribery, other high crime, or misdemeanor; and/or have not qualification any more as a Presiden and/or Vice President. While the National Assembly’s authority decides remove from office or not President and/or Vice President for motion of the House of Representative, after the Constitutional Court decided for verify motion of the House of Representative."

"Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.Seiring dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai Pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar telah membawa konsekuensi perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara seperti biasa.Perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diikuti dengan perubahan komposisi keanggotaan Majelis permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD yang keduanya dipilih melalui Pemilihan Umum, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan format baru parlemen Indonesia sehingga terjadi perubahan struktur keparlemenan di Indonesia. Disamping itu perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga berakibat pada perubahan Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena telah dipilih secara langsung .oleh rakyat. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya bersifat insidentil tersebut akhirnya memunculkan perdebatan mengenai eksistensi kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat apakah akan terus dipertahankan atau ditiadakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau ditiadakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan."

"City will growtyh well if mechanism of information communications in barer town storey ; level , accountable and transparent wich responsibility Together."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Dunia usaha sekarang ini mengalami lingkungan persaingan yang kompleks dan dinamis. Di situasi seperti ini, pelanggan sangat berkuasa untuk menuntut. Mereka berharap memperoleh tingkat kualitas produk yang tinggi dengan biaya yang terjangkau. Perusahaan yang ingin maju harus mendapatkan keunggulan kompetitif untuk produknya, dan mereka harus melakukan inovasi secara kontinyu.Situasi pasar otomotif dunia pun sudah sedemikian dinamis dan kritis, hal ini mendorong produsen untuk terus menciptakan produk unggulan. Pasar menginginkan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Otomatis persaingan bisnis kian ketat, variabel harga dan merek pun menjadi parameter kritis konsumen. Bagi produsen, hal ini berarti efisiensi produksi.Dalam penelitian ini, diduga konsumen mengevaluasi kualitas berdasarkan dimensi-dimensi kualitas yang penting bagi mereka, bukannya kualitas secara keseluruhan. Evaluasi konsumen yang seperti ini seringkali disebut sebagai pandangan multi dimensi terhadap kualitas. Menghantarkan produk berkualitas ke dunia konsumen membutuhkan semacam pemahaman terhadap dimensi-dimensi kritis yang dipakai oleh konsumen dalam menilai kualitas. Konsumen sering menilai kualitas suatu produk berdasarkan petunjuk yang bersifat informatif yang berhubungan dengan produk tersebut. Petunjuk yang informatif tersebut kadangkala berasal dari intrinsik produk itu sandhi dan dapat pula dari ekstrinsik yang berasal dari luar produk.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model 6 dimensi kualitas untuk produk mobil sedan berdasarkan model konseptual mengenai Perceived Quality yang dikembangkan oleh Bruck. Keenam dimensi kualitas tersebut adalah versatility, ease of use,durability, serviceability, performance dan prestige, yang digunakan untuk mencari tahu dimensi-dimensi kualitas apa saja yang berperan penting di persepsi konsumen dalam menilai produk mobil sedan di Jakarta, untuk itu dilakukan 4 macam treatmen terhadap variabel harga dan merek juga variabel pemasaran lainnya seperti jenis mobil. Dengan menggunakan metoda MANOVA GLM Repeated Measures, hasil akhir analisa dengan software SPSS ver 10.01 didapat dimensi kualitas durability, serviceability dan performance yang signifikan.Durability mencerminkan daya tahan suatu produk dalam beroperasi, serviceability meliputi aspek perbaikan dan kemudahan akses untuk melakukan perbaikan serta tanggung jawab dan keramahan petugas dalam menanggulangi masalah yang dihadapi konsumen. Dan performance adalah kinerja produk yang keandalannya dapat dipercaya konsumen. Ketiga dimensi kualitas ini juga secara tidak langsung mencerminkan betapa rasionalnya persepsi konsumen dalam menilai kualitas produk mobil sedan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pemasar harus mampu memberi porsi yang lebih pada dimensi-dimensi kualitas yang dianggap signifikan dimata konsumen agar program-program pemasaran yang dilakukannya dapat berjalan sesuai dengan apa diharapkan oleh konsumen.

---

Recently business world have experienced complex and dynamic competitive environment. In this situation, customers are very powerful to demand. They wish got high grade quality product with the reached cost. The company which want to be better must get competitive advantage for their product, and they must do innovation in a continue manner.

In automotive world market also had dynamic and critical situation, this matter pushed producent always to create superior product. Market wants to the best quality product with the reached price. Automatically, the business competition is stricter, price and brand name variables become a critical parameter to consumer. For producent, this meant efficiency of production.

In this study, consumer was estimated to evaluation quality depend on which important dimension of quality for them, not an overall of quality. This evaluation often called as a multidimensional perspective of quality. Delivering quality products to consumer world requires an understanding of the critical dimensions and cues that consumer use to judge quality. Consumer often judges quality of product based on informative cues that relation with the product. The informative cues mentioned occasionally came from the product itself and also could from the outside of the product.

This study did with using six dimensions of quality model for car product, based on conceptual model about perceived quality that developed by Bruck. Six dimensions of quality are versatility, ease of use, durability, serviceability, performance and prestige, that used to know what dimension is more important on consumer perception when judge product of car in Jakarta. For that, four treatment did to price and brand name variables and also others marketing variables such as type of car, with using Manova GLM Repeated Measures that included in software SPSS ver 10.0I.The results shows that durability, serviceability and performance are dimensions of quality that significant for consumer.

Durability reflects how well the product is in operation and the length of time the product works properly. Serviceability involves aspect maintenance of product and reliability of service and also the responsiveness of service personnel. And Performance refers to how well the product does what it is supposed to do. This three dimensions also reflect how rational consumer perception in judge quality product of car. This conclusion shows that marketer must determine the relevant quality dimensions for a product and the cues that are salient for judging those dimensions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Perlindungan Anak “Pengasuhan Dengan Cinta” milik Wahana Visi Indonesia yang berbasis oleh LEAP dan mengujinya menggunakan konsep keberlanjutan dimana lebih spesifik akan menggunakan partisipasi dan capacity building. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penelitian ini dilakukan menggunakan tiga alat analisis (gap analysis, means-ends, dan main categorial analysis) dan SWOT analysis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program ini secara prosedural sudah menunjukan kesesuaian dengan tahapan dan pedoman LEAP, dimana analisis dimensi evaluasi memperlihatkan kesesuaian yang baik meskipun melalui gap analysis masih ditemukan gap yang cukup besar. Berikutnya secara substantif, partisipasi terlihat sangat rendah di tiap tahapan (perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi) yang kemudian juga berimplikasi kepada rendahnya capacity building. Sehingga, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah sesuai dengan pedoman LEAP, program ini belum mengusung keberlanjutan untuk membangun komunitas. Dalam menjawab kondisi ini, lewat analisa potensi dan hambatan, peneliti merekomendasikan digitalisasi program yang dapat memperluas edukasi pelatihan pola asuh disiplin positif dan peningkatan kompetensi dan tanggung jawab anggota PATBM sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

---

This study aims to evaluate Wahana Visi Indonesia LEAP based “Pengasuhan Dengan Cinta” program and test it out with sustainability concepts, especially participation and capacity building. Using qualitative methods and in-depth interview techniques, this research was conducted using three analytical tools (gap analysis, means-ends, and main categorial analysis) and SWOT analysis to obtain a comprehensive picture from planning until implementation. The result showed that procedurally, this program implementation had shown conformity to the stages and guidelines of LEAP, while the analysis of the evaluation dimension showed a good suitability, although through gap analysis there was still a large gap. Then substantively, very low participation across each stage (planning, implementation, monitoring evaluation) which then also implies into very low-capacity building. As such, this study found that even if the program is correct from LEAP perspective, it does not yet build sustainability for the community. To respond this condition, through potentials and barriers analysis, the researcher recommends digitalizing program to expand the reach of education on positive parenting and to increase PATBM competence and responsibilities in each member in accordance with the objectives of child protection.

"

"Penyalahgunaan narkoba merupakan masaiah nasional bahkan mendunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya studi tentang penyalahgunaan narkoba, Berbagai studi didapatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba hiata BNN (2007) sekitar l,5% penduduk Indonesia teijerat narkoba dirnana narkoba suntik merupakan cara penggunaan narkoba kedua terbanyak, sedangkan DKI Jakarta merupakan daerah paling rawan clibandingkan provinsi lainnya. Masalah terkait dengan narkoba suntik adalah masalah kesehatan temmasuk kematian dan keoelakaan, rnasalah sosial dan huklun. Masalah kesehatan pada pengguna narkoba suntik (penasun) yaitu pcnularan penyakit HIV/AIDS yang didapatkan 50-60% positif pada penasun, hepatitis B sckitar 25-35%, sedangkan hepatitis C sekitar 70-95% positif pada penasun. Strategi utama dalam penanggulangan narkoba yaitu Supplcga reduction, Demand Reduction dan Harm Reduction dimana PTRM mcrupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak btuuk akibat penggunaan narkoba suntik. Angka drop out di puskesmas satelit PTRM rata~rata menunjukkan > 45% (indicator < 45%). Hal ini menjadi masalah karena penasun yang putus akan kembali menggunakan narkoba suntik dan meningkatkan kerentanan terhadap HIV/AIDS dan hepatids, selain itu kebErhasiian PTRM akan menurun karena prosedur dan dosis obat dimulai lagi dari awal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putus berobat pasien penasim di klinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambit tahun 2007-2008, dengan tujuan khusus mengetahui dan mendapatkan model yang sesuai untuk menggambarkan hubungan faktor predisposisi (umur, sex, pendidikan, pekerjaan, marital, sikap dan pengetahuan), faktor pendukung (dukungan keluarga/teman dan aksesibilitas) serta faktor kebutuhan pelayanan kesehatan (gejala putus obat) dengan putus berobat. Ruang Iingkup studi ini adalah studi observasi dengan disain kasus kontrol, data kasus dan kontrol berdasarkan data registrasi pasien sedangkan data pajanan didapatkan dengan wawancara menggimakan kuesioner. Metodologi studi ini merupakan studi retrospektif dengan disain kasus konirol. Popuiasi studi adalah pasien penasun yang berobat di ldinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambir tahun 2007-2008, sedangkan sampel adalah populasi studi yang terpilih dengan memperlirnbankan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel kasus 156 dan kontrol 156 (ratio 1:l), pengambilan sampel bcrdasarkan proporsi kasus di kedua lokasi. Kasus adalah pasien yang putus berobat (tidak minum metadon minimal 7 hari berturut-turul) sedangkan kontrol adalah pasien yang teratur berobat, baik kasus maupun kontrol diambil secara acak sederhana. Analisis data dilakukan secara multivariate dengan mulriple Iogislic regression. Hasil penelirjan ini didapatkan variabel jenis kelamin (p 0.003 dan OR 13.184, CI 95% l.491- 6.800), pengetahuan (p 0.027 dan OR l.729, CI 95% 1.064-2.812), dukungan keluarga/teman (p 0.000 OR 2.704, CI 95% 1.664 -4396) dan aksesibilitas (aksesibilitas rendah p 0.007 OR 3.656, CI 95% 1.790-7.468 dan aksesibilitas sedang (p 0.000 OR 2293, CI 95% 1,258 - 4.l77). Studi ini rnemberikan rekomendasi yaitu meningkatkan lcualitas dan kuantitas sarana pclayanan kesehatan yang menyelenggarakan PTRM, memberikan penyuluhan tentang PTRM pada masyarakat dan mengingatkan untuk senantiasa memberi dukungan pada pasien PTRM terutarna pada laki-Iaki, saran penelitian lebih Ianjut adalah meneliti survival time dan faktor lain yang bclum dileliti pada studi.

---

Drugs abuse had been a national concerned problem further more it had been global concerned recently. There are many researches about drugs abuse concluded that drug users increased about five times. According to National Narkotics Organization (BNN), in 20071 there are l,5% population in Indonesia was a drug users that intravenous/injecting was the second most ways among dru users. In addition. DKI Jakarta is the highest risk province regard to drug users among provinces in Indonesia. Drugs abuse can lead many problems that consist of health problems including deaths and accidents, socials dan laws.

Health problems among IDUs such as spread of HIV/AIDS that about 50-60% positive& hepatitis B about 25-35% positively and hepatitis C that positivebf among IDUs about 70-95%, The main strategies for controlling drugs abuse are Supply reduction, Demand reduction and Harm reduction which Methadone Maintenance Therapy (MJT) Programme was one of ejorts to reduce harm of drugs abuse. There are drop out rate in Satelite Primary Health Centre > 45% that indicators for assessing successfully .MMT Programme such as drop out rate < 45%. Regard to that, susceptible of IDUs was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT Programme. susceptible of ID Us was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT programme.

This study aimed to understand factors related to MMT drop out among IDUs in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008, particularly predisposing factors (age, gender, education, marital, working status, knowledge, and attitude), enabling factors (familv/companions support and accessibility) as well as needsjllctor (withdrawl symptoms).

This study design is case control with 156 cases and 156 controls (l:1). Cases were patients on MMT that dqined not drink methadone for 7 days consecutivelyg controls were patients on MMT that regular drink methadone daily in the same period All of both selected by siniple random sampling. Data were analyzed in multivariate ways by multiple logistic regession.

This study result shows that gender (p 0.003 OR 3. 184, CI 95% ].49l- 6. 800). knowledge (p 0. 027 OR l. 729, C1 95% 1.064-2.812), familieshzeers group support Q 0.000 OR 2. 704, CI 95% 1.664 -4.396) and accesibiliqy (low accesibility 0.007 ()R 3. 656, CI 95% 1.790-1468 and moderate accesibility p 0.000 OR 2.293, CI 95% 1.258 - 4.1 77) are related to MMT drop out among ID Us in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008. This study recommended to government to increase MMT programme in other primary health services including quantity and quality of services, to announce information and education regard to MMT to public, to warn jbr supporting patients in MMT particularly supporting be conducted for males. In addition, other research to be conducted by survival time and other factors that related to MMT."