Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Perlunya peningkatan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate bagi Negara Republik Indonesia untuk pengakumulasian human capital yang selanjutnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth) sudah tidak dapat dihindari lagi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate adalah dengan meningkatkan pengeluaran belanja bidang kesehatan dan pendidikan.Melihat terdapat pandangan beberapa peneliti yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate maka tesis ini akan menganalisis signifikansi pengaruh dari pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut. Model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan propinsi-propinsi di Indonesia terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut adalah model regresi linier persamaan pendidikan dan kesehatan yang dikembangkan oleh Gupta, Verhoeven dan Tiongson pada tahun 1999. Data yang digunakan adalah panel data, runtut waktu data mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2000 untuk 26 propinsi-propinsi yang ada di Indonesia.Hasil studi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia terhadap Infant Mortality Rate, dan Net Enrollment Ratio Primary School. Selain itu, pada pengamatan propinsi-propinsi yang dibagi menjadi kelompok propinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Jawa) dan propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur (Bali, Kalimantan, NTT, NIB, Sulawesi, Maluku dan Irian) terhadap infant mortality rate masing-masing kelompok propinsi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran pendidikan, signifikansi pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap Net Enrollment Ratio Primary School hanya terbukti untuk kelompok propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat."

"Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor - faktor produksi yang diwakili oleh Infrastruktur Ekonomi, infrastruktur Sosial, dan Infrastruktur Administrasi/Institusi mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output propinsi-propinsi agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur dan Institusi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2004 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas.

---

The main objective of this study is to determine the effects of Economic, Social, and Administrative/Institutional Infrastructure on economic growth of twenty-six provinces in Indonesia during 1993-2002 using panel data analysis. From the result of this study we can describe which infrastructure has the highest influence on developing Indonesia economic growth. Quantitative and qualitative analysis were used in this research. Qualitative analysis describes the condition of existing infrastructure in Indonesia. Panel data analysis with fixed effect method was used as a quantitative analysis to capture the main objective of this research."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"The research aims to analyze the causality between energy expenditure and economic growth in Indonesia"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tree yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan.Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stole modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi, sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah. Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah.Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah.Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tren yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan.Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stok modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah.Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah. Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah.Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta."