Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi karena Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL PPM) Jakarta didalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan, masih ditemukan keluhan-keluhan dari pelanggannya. Seperti hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak tepat waktu, belum memadainya peralatan laboratorium yang berakibat tidak optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi/penilaian dan harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterapkan BBTKL PPM Jakarta, serta tingkat kesesuaian berdasarkan kesenjangan (gap) antara penilaian dan harapan pelanggan.Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Model Servqual yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry, yaitu metode untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan persepsi dan harapan pelanggan yang memiliki 5 dimensi yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis data kuantitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleb melalui berbagai kepustakaan. Analisis data diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden yang dilakukan dengan program SPSS.Berdasarkan hasil dari tingkat kesesuaian terdapat 15 indikator yang tidak memenuhi atau tidak memuaskan responden yaiW 1. kelengkapan peralatan yang digunakan dalam menunjang pelayanan, 2. standar peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, 3. kebersihan gedung, tempat parkin dan toilet yang tersedia, 4. Lokasi kantor, 5. kesiapan dan kecepatan pelayanan, 6. respon petugas pelayanan dalam menangani keluhan pelanggan, 7. ketentuan tarif atau biaya pemeriksaan, 8. kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan, 9. kehandalan petugas dalam membantu menyelesaikan masalah, 10. jadwal pelayanan, 11. ketepatan waktu hasil pemeriksaan laboratorium, 12. pengetahuan atau wawasan petugas dalam memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan, 13. jaminan dari hasil pemeriksaan laboratorium, 14. perhatian petugas pelayanan terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan dan 15. sikap profesionalisme petugas pelayanan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.Dari hasil temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diterapkan BBTKL PPM Jakarta tidak memenuhi harapan atau tidak memuaskan pelanggan karma sebagian besar indikator menunjukkan tingkat kesesuaiannya dibawah 100 %.Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan disarankan : BBTKL PPM Jakarta harus berupaya memperbaiki kinerja pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pelayanan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam menangani keluhan dan masalah yang dihadapi pelanggan.

---

The background to do this research by Major Bureau on Environmental Health Technique on Contagious Disease Prevention (BBTKL PPM) Jakarta which is to carry out medical laboratory service, it still finds complaints from its customers. For example, non-timely results from laboratory examination, lack of laboratory equipment that causes less optimum on service quality.

The objective of this research is to find customers perception / evaluation and expectation to service quality which has been applied by BBTKL PPM Jakarta and match level is based on gaps between customer's evaluation and expectation.

The research is designed to use SERVQUAL Model which proposed by Teithaml, Parasurainan and Berry, the method to measure the service quality which based on customer's perception and expectation in five dimension which are Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy.

Used the research method is descriptive with quantitative data. Gathered data includes of primary and secondary. The primary data is gathered with using questionnaire and observation on study site. While, secondary data is gathered from certain references. Gathered data analysis of questionnaire which filled by respondents performed on SPSS program.

Based on the extent of suitability, there are 15 indicators that do not meet or not satisfy the respondents, they are : 1. the completeness of equipments used in supporting the service, 2. standard of equipments used in the laboratory examination, 3. sanitation of the building, parking area and available toilets, 4. location of the office, 5. readiness and promptness of the service, 6. response of service personnel in handling the customer's complaints, 7. pricing and cost of examination, S. competence of personnel in providing the promised service, 9. reliability of personnel in supporting the problem solving, 10. schedule of service, 11- punctuality of laboratory examination result, 12. knowledge or insight possessed by the personnel in providing the solution to the customer's complaints, 13. guaranteed of the laboratory examination result, 14. attention paid by the service personnel to ward the customer's desire and need, and 15. professionalism attitude of service personnel in satisfying the customer's desire and need.

Based on the results of the research, it can be concluded that as a whole, the quality of service, which applied at BBTKL PPM Jakarta, cannot meet or satisfy the customer's desire and need because most of indicators showed the extent of suitability below 100%.

In order to improve the quality of service, it is recommended that: BBTKL PPM Jakarta should make various efforts to improve the customer-oriented performance of service, and to provide the education and training for the services personnel so their can improve their knowledge and skill in performing their daily duties, especially in handling the complaints and problems faced by the customers."

"Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling parah di dunia, berdasarkan data WHO tahun 2020 malaria menyebakan 627.000 kematian. Ditingkat regional Indonesia menjadi negara peringkat kedua dengan kasus malaria terbanyak di Asia tenggara (regional WHO). Berdasarkan data kementerian kesehatan total kasus malaria di Indonesia mencapai 428.517 kasus, dimana kasus terbanyak berada di wilayah Indonesia timur.Indonesia menargetkan eliminasi malaria pada tahun 2030. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggalakan diagnosis malaria dengan menggunakan metode microscopy dan metode RDT sesuai rekomendasi WHO. Diagnosis dini dan pengobatan malaria yang tepat sasaran akan berpotensi mengurangi penyakit, mencegah kematian dan mengurangi penularan penyakit. Jika dilihat dari sisi efektifitasnya metode diagnosis malaria dengan microscopy dan RDT masih terdapat perbedaan beberapa penelitian menyatakan RDT lebih efektif dan pada beberapa penelitian juga ada yang menyatakan Microscopy lebih efektif. Namun demikian terdapat penelitain yang menyatakan akibat buruk atas kesalahan diagnosis dini malaria diantaranya adalah diagnosis yang tidak sesuai dapat mengakibatkan penggunaan obat anti malaria yang berlebihan, sehingga akan berakibat pada potensi penyebaran malaria yang resisten terhadap obat dan selain itu juga akan menimbulkan kerugian ekonomi.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas biaya diagnostic parasit malaria dengan Metode Diagnostic Rapid Diagnostic Test (RDT) dan Microscopy pada sampel malaria di BBTKLPP Jakarta Tahun 2022. Perspektif penelitian ini menggunakan perspektif penyedia yakni BBTKLPP Jakarta. Analisis biaya dengan manggunakan metode Activity Based Costing (ABC) dengan kompoenen biaya yang dihitung meliputi biaya langsung dan tidak langsung, outcome yang dianalisis adalah intermediate outcome, yaitu sensitivity dan specificity dengan gold standard pemeriksaan menggunakan PCR. Efektivitas biaya diperoleh dari perbandingan antara biaya pengujian dan perolehan outcome metode diagnostic RDT dengan Microscopy. Model keputusan yang digunakan pada penelitian ini adalah decision tree. Jumlah sampel pada setiap metode diagnosis adalah 110 pasien suspek malaria.Hasil penelitian mendapati biaya yang dibutuhkan untuk pengujian sampel malaria menggunakan RDT lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode microscopy yaitu RDT sebesar Rp.466.452,00, dan Microscopy sebesar Rp.413.666,00. Perolehan outcome didapati RDT lebih rendah dibandingkan microscopy, dimana RDT memperoleh nilai Sensitivity sebesar 62,50%, Specificity sebesar 97,67%, dan akurasi pengujian sebesar 90,00%. Sedangkan microscopy memperoleh nilai Sensitivity sebesar 100,00%, Specificity sebesar 97,70%, dan akurasi pengujian sebesar 98,18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Microscopy mendominasi metode RDT dalam mendeteksi parasite malaria di BBTKLPP Jakarta Tahun 2022.

---

Malaria is one of the most serious public health problems in the world, based on WHO data in 2020 malaria caused 627,000 deaths. At the regional level, Indonesia is the second-ranked country with the most malaria cases in Southeast Asia (WHO regional). Based on ministry data health total cases of malaria in Indonesia reached 428,517 cases, where the most cases are in the eastern of Indonesia.

Indonesia is targeting malaria elimination by 2030. One of the efforts made to achieve this target is with promoting the diagnosis of malaria with using microscopy method and RDT method according to WHO recommendations. Early diagnosis and appropriate treatment of malaria will potentially reduce disease, prevent death and reduce transmission disease. Viewed from the effectiveness of the method of diagnosing malaria with microscopy and RDT, there are still differences, some studies say that RDT is more effective and in some studies say that microscopy is more effective. However, there are studies which state the negative consequences of an early misdiagnosis of malaria, include that an inappropriate diagnosis can result the excessive using of anti-malarial drugs, which will result the spreading potential of drug-resistant malaria and besides that it will also cause economic losses.

The purpose of this study was to analyze the cost-effectiveness of diagnosing malaria parasites using the Diagnostic Rapid Diagnostic Test (RDT) Method and Microscopy on malaria samples at BBTKLPP Jakarta in 2022. The perspective of this study uses the perspective of a provider, namely BBTKLPP Jakarta. Cost analysis uses the Activity Based Costing (ABC) method with calculated cost components including direct and indirect costs, the outcome being analyzed is the intermediate outcome, namely sensitivity and specificity with gold standard inspection using PCR. Cost effectiveness is obtained from comparison between the cost of the test and the outcome of the RDT diagnostic method with microscopy. The decision model used in this study is the decision tree. The number of samples for each method of diagnosis was 110 patients with suspected malaria.

The results of the study found that the costs required for testing malaria samples using RDT were greater than using the microscopy method, RDT Rp.466.452.00, and Microscopy Rp.413.666.00. The outcome obtained was that RDT was lower than microscopy, where RDT obtained a Sensitivity value of 62.50%, Specificity of 97.67%, and test accuracy of 90.00%. While microscopy obtained a Sensitivity value of 100.00%, Specificity of 97.70%, and testing accuracy of 98.18%. In conclusion that microscopy dominates the RDT method in detecting malaria parasites at BBTKLPP Jakarta in 2022."

"Demam berdarah dengue masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius di Kabupaten Bandung. Insiden kejadian penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 yaitu sebesar 37,82 per 1.000 penduduk. Angka Bebas Jentik (ABJ) di beberapa wilayah pun masih dibawah 95 %. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti (di 12 wilayah puskesmas percontohan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta di Kabupaten Bandung). Disain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan kuesioner tentang pengetahuan (vektor penular, tempat perkembangbiakan nyamuk, dan upaya pencegahan penyakit), sikap tentang PSN DBD, dan perilaku (pemeriksaan tempat penampungan air dan PSN DBD). Data keberadaan jentik dikumpulkan melalui observasi pada tempat- tempat perkembangbiakan nyamuk. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang upaya pencegahan penyakit DBD dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti dengan nilai p=0,016 (OR: 2,674 95% CI: 1,263-5,658). Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel yang memiliki hubungan dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti hanyalah pengetahuan tentang upaya pencegahan penyakit.

---

Dengue haemorraghic fever is still a serious public health problem in Bandung Regency. Incidence of dengue haemorraghic fever in Bandung Regency in the year 2010 is 37,82 at 1.000 inhabitants. Number of free larvae in some region is still under 95%.

The aims of this study is to know the relationship between knowledge, attitude, and behavior of the community with the presence of Aedes aegypti mosquito larvae (in 12 regions of pilot public health center Large Office of Environmental Health Engineering and Disease Control Jakarta in Bandung Regency). This study using a cross sectional design. Data collected by live interview using a questionnaire. The questionnaire consisted of questions about knowledge (vector transmitter, mosquito breeding site, and disease prevention efforts), attitude about mosquito nest eradication of dengue haemorraghic fever, and behavior (container inspection and mosquito nest eradication of dengue haemorraghic fever). Data about the presence of mosquito larvae collected by a direct observation of mosquito breeding site. Bivariat analysis shows there is a meaningful relationship between knowledge about disease prevention efforts with the presence of Aedes aegypti mosquito larvae with a value of p=0,016 (OR: 2,674 95% CI: 1,263-5,658).

The conclusions of this research is, variable that has a relationship with the presence of Aedes aegypti mosquito larvae in only knowledge about disease prevention efforts."

"Intention of research this is the to assess and analysis how far influence between Leadership styles, Motivation and Job Discipline to employee performance in BTKL-PPM kelas I Medan Office. Population in research this is the all employees at BTKL-PPM kelas I Medan of 59 one who all populations are referred made as sample. Method of data intake that used in research this is the method of survey. "

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang berperan krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas sejatinya harus menyediakan pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan teori kualitas pelayanan kesehatan oleh Donabedian (2003) melalui tiga dimensi yang diukur yakni structure, process, dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi sederhana. Hasil survei kepada 100 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dikategorikan baik dengan dimensi structure memiliki persentase 96% memiliki kategori baik, dimensi process memiliki kategori 85% baik, dan dimensi outcome 95% memiliki kategori baik. Dalam hal ini dimensi process memiliki persentase lebih kecil dibanding dimensi lainnya sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama oleh berbagai pihak yang terlibat yakni Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

---

Health services are one of the public services that play a crucial role in improving health status. As the front guard in providing health services, community health centers must provide quality services. This research aims to analyze the quality of public services in health services at the Jagakarsa District Health Center, South Jakarta using the theory of health service quality by Donabedian (2003) through three measured dimensions, namely structure, process and outcome. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys, in-depth interviews and simple observations. The results of a survey of 100 respondents stated that the quality of health services at the Jagakarsa District Health Center was categorized as good, with the structure dimension having a percentage of 96% in the good category, the process dimension having a good category of 85%, and the outcome dimension being 95% in the good category. In this case, the process dimension has a smaller percentage than other dimensions, so efforts are needed to improve the quality of health services, especially by the various parties involved, namely the DKI Jakarta Provincial Health Service and the Jagakarsa District Health Center."

"Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis bidang Pemasyarakatan Narapidana yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan bertanggungjawab secara teknis ke Direktoral Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lembaga ini baru beroperasional sejak awal tahun 2004 yang didirikan khusus untuk narapidana narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainya) dan istilah yang dipakai adalah warga binaan pcmasyarakatan.Penelitian tentang kualitas pelayanan lembaga pemasyarakatan narkotika khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas ll A Narkotika Jakarta ditujukan untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan yang menyangkut persepsi dan harapan warga binaan pemasyarakatan. Untuk meneliti ini, penulis menggunakan teori dari Parasuraman et.al (1990) tentang ServQual.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan berjumlah 802 orang (data per 31 Desember 2004). Jumlah responden sebagai sampel penelitian sebanyak 202 orang yang dianggap mewakili secara reprsentatif.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kualitas pelayanan lembaga pemasyarakatan narkotika ditinjau dari dimensi reliabilily, responsiveness, assurance, empathy dan tangible dan untuk menganalisis masing-masing dimensi tersebut dan hasil yang telah dicapai Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Narkotika Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi reliability - 0,08 yang berarti tingkat pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta tidak terdapat kesenjangan yang berarti, tidak mencapai 10 %.Selanjutnya dapat pula dihitung tingkat kepuasan responden pada kelompok 1 reliability dengan menggunakan rumusan skor rata-rata persepsi dibagi dengan skor rata-rata harapan, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut yaitu tingkat kepuasan responden pada kelompok reliability ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta mencapai angka 98 %.Pada dimensi responsiveness kesenjangannya sebesar - 0,05. Lalu dihitung tingkat kepuasan responden yaitu tingkat kepuasan responden pada kelompok responsiveness mencapai angka 99 % Pada dimensi assurance dalam perhitungan tetap dicari angka rata-rata sehingga diperoleh hasil - 0,16. Dihitung tingkat kepuasan responden sehingga diperoleh perhitungan angka 96 %.Pada dimensi , empathy Jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi empathy - 0,17 dan dapat pula dihitung tingkat kepuasan responden pada kelompok empathy dengan menggunakan rumusan skor rata-rata persepsi dibagi dengan skor rata-rata harapan, sehingga diperoleh perhitungan mencapai angka 96 %, dan dimensi tangible jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi tangible sebesar - 0,07 dan tingkat kepuasan responden pada kclompok tangible mencapai angka 98 %, juga dihitung tingkat kepuasan warga binaan pemasyarakatan atas pelayanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dengan menggunakan rumusan jumlah skor persepsi pada keseluruhan dimensi kualitas pelayanan dibagi dengan jumlah skor harapan, sehingga diperoleh hitungan sebesar 97 % dengan lingkat kesenjangan hanya 0,1 1.Berarti dengan tingkat kepuasan yang dirasakan warga binaan pamasyarakatan, maka kualitas pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta pada tingkat relatif sangat memuaskan dan sudah memenuhi harapan warga binaan pemasyarakatan sebanyak 802 orang."

"Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kondisi penyalahgunaan narkoba yang sudah semakin meluas baik itu dikalangan siswa Sekolah Dasar, mahasiswa, dan eksekutif muda yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah merambah hingga ke kota-kota kecil, bahkan juga daerah pedesaan. RSKO Jakarta sebagai salah satu institusi publik yang menyediakan pelayanan di bidang terapi dan rehabilitasi korban narkotika turut memberikan andil dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Peran konsumen sebagai pengguna layanan publik dalam transaksi Iayanan publik adalah kemampuannya menunjukkan kehendak, tuntutan, harapan serta penilaian kepuasan terhadap layanan publik. Permasalahan di dalam penulisan ini adalah sampai sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSKO Jakarta kepada para pasiennya dan hubungan antara karakteristik pasien RSKO Jakarta dengan kualitas pelayanan pada RSKO Jakarta. Berdasarkan pada latar belakang tersebut terdapat dua perumusan permasalahan yang mendasari kajian penulisan ini. Pertama adalah, bagaimanakah kualitas pelayanan pada RSKO Jakarta ditinjau dari aspek pelayanan yang citerima dan yang diharapkan pasien? Kedua Adakah hubungan antara karakteristik pasien dengan kualitas pelayanan yang dihasilkan ? Populasi penelitian ini adalah para pasien dan para pegawai RSKO Jakarta. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung dengan para pasien RSKO Jakarta. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, penelitian ini menyimpulkan : 1. Kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta memperoleh nilai rata-rata sebesar -1,168 atau < 0 dan tingkat pemenuhan harapan atau tingkat kesesuaian hanya sebesar 70,31 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan pada RSKO Jakarta dinilai oleh responden masih belum memenuhi harapan pasiennya. 2. Karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, jenjang pendidikan, wilayah tempat tinggal dan pasien terakhir menggunakan napza memiliki korelasi dengan kualitas pelayanan pada RSKO Jakarta.

---

The background of this writing is drug abuse condition progressively extend among student and the young executive which is not only happened in metropolis but till to small town, even though in rural area. RSKO Jakarta as one of public institution service providing in therapy and rehabilitate drug abuse give in the effort of addiction recovery. Customer role in public service is ability to show wish, demand, expectation and also measuring public service. The problems in this writing are how far performance services quality of RSKO Jakarta and its relationship with characteristic factor. According to that background, there are two problems base on this writing. First, how is the service quality at RSKO Jakarta evaluated from discrepancy between customer expectation and their perceptions ? Second, are there any relationship between patient characteristic and service quality of RSKO Jakarta ? The population in this research is patients at RSKO Jakarta. The method of data collecting by using questionnaire and interview to the patient at RSKO Jakarta. Data analyzing use quantitative and qualitative description approach. Base on analyze above, this research conclude : 1. The service quality average value -1,168 or < 0 and performance of service quality 70,31 % at RSKO Jakarta. In this case, it indicates that the service quality at RSKO Jakarta do not satisfied the patient yet. 2. The patient characteristic such as age, gender, status, education, residence and using drug, have correlation with service quality of RSKO Jakarta."

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dirasakan penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dimensi model Servqual. Dimensi kualitas yang digunakan terdiri adalah dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang meliputi 21 indikator pelayanan. Dalam penelitian ini, metode importance performance analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui indikator pelayanan mana yang perlu ditingkatkan.Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen sehingga perlu meningkatkan layanan pada beberapa indikator terutama pemakaian sistem peralatan modern seperti sistem antrian, kecepatan waktu pengurusan sesuai standar prosedur, ketepatan jam buka layanan, pemberitahuan apabila berkas permohonan telah selesai, keberadaan bagian yang mendengarkan/membantu keluhan masyarakat, waktu tunggu untuk dilayani

---

To improve the quality of land registration services in South Jakarta Land Office, it?s necessary to evaluate the quality of services. The quality of service in this study is measured by the dimensions of Servqual model. Dimensions quality that is used consists of the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty which included 21 service indicators. In this research, importance performance analysis (IPA) use to know which indicators of services need to improve.Data collect with Quetioner and used purposive sampling. Based on the results of the study, it conclude that the service quality has not meet the consumer?s expectations so that needs to improve the services on some indicators especially the use of modern equipment such as queuing systems, speeds processing time according to the standard procedure, the accuracy of opening hours, notification when the application file has been completed, the existence division of complaints, the waiting time to be served."

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."

"Berbagai pengaruh dan perubahan pembangunan yang terjadi dalam era globalisasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat membawa dampak negatif yaitu berupa pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan berkembangnya industri jasa laboratorium kesehatan lingkungan untuk melakukan aktifitasnya berupa pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan yang secara otomatis juga diikuti biaya penyelenggaraannya. Salah sate upayanya adalah analisa biaya satuan (Unit cost) yang kemudian dijadikan faktor utarna dalarn penetapan tarif yang wajar dan rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran subsidi (Cross subsidi) pada pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan berdasarkan analisa biaya satuan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, oleh karena tidak mencari hubungan antara 2 (dua) variabel tetapi hanya menganalisa subsidi silang yang terjadi dari data sekunder, data tahun 1997/1998. Perhitungan biaya satuan didapatkan dari analisa biaya dengan metoda double distribution, dimana biaya satuan untuk pemeriksaan masing-masing spesimen kesehatan lingkungan bervariasi antara sate dengan lainnya. Secara umum tarif lama tidak dapat dipertafiankan lagi, karena dengan tarif ini BTKL Jakarta menderita defisit relatif besar setiap tahun. Usulan tarif baru ternyata belum dapat mengangkat pendapatannya kearah surplus, meskipun kondisinya defisit namun telah terlihat adanya subsidi silang balk antar spesimen dalam kelompok, maupun antar kelompok dalam pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan di BTKL Jakarta. Basil simulasi dari kebijakan kepala BTKL Jakarta berupa diskon 10 % untuk pemeriksaan air bersih demikian hasilnya masih defisit. Untuk menghindari defisit dilakukan penetapan tarif. Penetapan tarif tersebut sudah tidak layak dan sesuai untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan, akibatnya perlu diperbaharui dengan penyesuaian tarif (simulasi perbaikan usulan tarif baru BTKL Jakarta).

---

Many of the influences and development changes in the globalization era have the objective to increase public welfare, but in the other hand, the influences also have negative impacts such as environmental pollution which is one of the causes. One of the important changes is that the numbers of laboratory service industries keeps up and the activities are to analyze environmental health specimens and it automatically brings some costs. One of the ways to analyze the costs is called unit cost which becomes one main factors in setting up reasonable price. This research has the objective to find out the cross subsidi on environmental health specimens analysis based on the unit cost. This research is also done descriptively, and in order not to find the relation between the two variables but to analyze the cross subsidy appears from secondary data for 199711998. The calculation of unit cost is obtained from the cost analysis using double distribution methode where the unit cost for analyzing each environmental health specimen varies one to another. Generally, the previous price cannot longer used, because BTKL Jakarta always gets relatively large deficit by using the previous price. The new proposed price has, in fact, not kept up the income to surplus point. Even though the condition is still in deficit, it is obviously seen that the cross subsidy exists whether the specimen is in groups or in the groups themselves in environmental health spesimen analysis at BTKL Jakarta. The result of simulation from head of BTKL Jakarta is 10 % discount for clean water analysis and the income is still in deficit point. To avoid the deficit, BTKL has set up a new price. The new price itself is not appropriate to balance the outgoing cost and the conclusion is that a price adjusment must be taken. ;Analysis of Cross Subsidy for Public Health Specimen Analysis Services at Environmental Health Engineering Laboratory Jakarta (BTKL Jakarta) in 1997/1998"