Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"Masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota- kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dan berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan tersebut Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh. Dalam upaya penataan kumuh tersebut, rumah susun merupakan satu pilihan utama bagi daerah kumuh yang ditata kembali, melalui konsep membangun tanpa menggusur."

"Keberagaman sosio - kultural yang dimiliki oleh bangs aIndonesia, di samping menjadi kebanggan dan potensi kekayaan yang tak ternilai, tetapi juga mengandung potensi konflik yang amat besar...."

"Skripsi ini mengangkat tema wacana pluralisme dalam pemberitaan mengenai die Mannschaft pada media massa. Die Mannschaft adalah sebutan untuk kesebelasan nasional sepak bola Jerman. Die Mannschaft dewasa ini memiliki banyak pemain berlatar belakang diaspora, seperti Mesut Ӧzil dan Jerome Boateng. Pemain-pemain berlatar belakang diaspora tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan die Mannschaft pada kurun waktu tahun 2006-2010 dan dianggap dapat merepresentasikan pluralisme Jerman. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode studi pustaka terhadap 6 artikel yang menjadi korpus data, ditemukan bahwa pluralisme yang terjadi pada die Mannschaft merupakan pluralisme yang telah mengalami konstruksi karena memiliki kepentingan tertentu dibaliknya. Pluralisme tersebut bertentangan dengan pluralisme yang seharusnya terjadi pada masyarakat.

---

This thesis focuses on a discourse analysis of pluralism about die Mannschaft in the mass media. Die Mannschaft is a term for Germany?s football national team. Today, Die Mannschaft has several players with diaspora-background, e.g Mesut Ӧzil and Jerome Boateng. These players have a quite huge contribution in the journey of die Mannschaft in year 2006 to 2010 and to be considered as representation of Germany's pluralism. Using analytical descriptive and literature study methodology, this thesis shows that the representation of pluralism in Die Mannschaft has been constructed due to a certain interest behind it. That kind of pluralism is contradicted to the pluralism that commonly happen in the society."

"On position of women in pluralism of inheritance law in Indonesia; collected articles"

"Daerah propinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376,50 Km2. Propinsi ini memiliki penduduk sebanyak 6.178.092 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1991/Km2 (hasil sensus 1990). Dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan penduduk asli suku bangsa Lampung (etnik Lampung) sekitar 30 %, sedangkan lainnya adalah penduduk pendatang yang sebahagian besar menetap di Lampung melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa dari Pulau Jawa dan Bali. Disamping itu penduduk pendatang juga berasal dari migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Penduduk asli daerah Lampung terbagi dalam dua golongan adat budaya dan dialek bahasa (sub-etnik Lampung), yaitu masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "pesisir atau peminggir_". Selain perbedaan bahasa, kedua golongan masyarakat adat ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang berbeda satu sama lain (Hilman Hadikusuma, 1989: 117-118). Terbaginya penduduk asli Lampung dalam dua golongan adat dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah terutama Jawa, Bali dan bahagian lain Sumatera sendiri, menunjukkan bahwa daerah Lampung memiliki masyarakat yang majemuk (plural society). masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1940) dalam Usman Pelly, yaitu : "Kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik".(Pelly Usman, 1993: 187). Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari keanekaragaman suku bangsa (kelompok etnik) melahirkan keanekaragaman kebudayaan (cultural pluralism). Hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dinyatakan oleh Fredrik Barth dalam membahas mengenai etnik sebagai berikut : "Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit hidup terpisah dari unit lain." (Barth, 1988: 11). Definisi tersebut dikritik sendiri oleh Barth, karena menurutnya kurang dapat mengamati fenomena-fenomena kelompok etnik secara keseluruhan serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. "

"Situasi hukum waris di Indonesia yang bersifat plural mengakibatkan sering terjadi perdebatan mengenai hukum waris mana yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa waris. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas hukum waris mana yang berlaku terutama bagi penduduk asli non-Muslim, dilihat dari dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan, serta melihat hukum waris mana yang umumnya disebut berdasarkan hukum waris. atas keputusan yang sedang diperiksa. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dimana dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum waris yang seharusnya berlaku bagi Penduduk Asli Non Muslim adalah Hukum Waris Adat, kecuali ada keadaan khusus seperti tunduk pada Hukum Barat. Namun kenyataannya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mengacu pada suatu undang-undang tertentu dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain hukum waris adat, majelis hakim juga mengacu pada hukum waris barat, dan ada pula yang hanya mengacu pada asas keadilan dan kepatutan. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku secara umum mengacu pada Asas Harta dan Keadilan, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum tertentu.The situation of inheritance law in Indonesia which is plural in nature results in frequent debates about which inheritance law will be used as a reference by judges in resolving an inheritance dispute. Therefore, this thesis will discuss which inheritance law applies mainly to non-Muslim natives, viewed from two perspectives, namely the prevailing laws and regulations and from court decisions, and see which inheritance law is generally referred to based on inheritance law. . on the decision under review. This thesis is a normative juridical research, with data collection carried out by document study. Where it can be seen that based on the applicable laws and regulations, the inheritance law that should apply to Non-Muslim Indigenous People is the Customary Inheritance Law, unless there are special circumstances such as subject to Western Law. However, in reality, in several District Court decisions, the Panel of Judges does not refer to a certain law in resolving inheritance disputes. In addition to customary inheritance law, the panel of judges also refers to western inheritance law, and some only refers to the principles of justice and propriety. And based on the court decisions studied, it can be seen that the provisions that apply generally refer to the Principles of Property and Justice, so they do not refer to certain legal provisions."

"Tulisan ini membahas mengenai dinamika adat, gereja, dan negara dalam kerangka pluralisme legal. Tulisan ini akan membahas dinamika dalam proses perkawinan masyarakat Dayak Punan di Malinau, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan berbagai aturan perkawinan yang harus mereka ikuti agar perkawinan mereka diakui. Tulisan ini mengambil data dari dua desa yakni, masyarakat Punan dari Long Nyau yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Tubu dan Long Jalan yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Malinau. Dinamika tersebut akan dijelaskan melalui kombinasi deskripsi perubahan sosio-historis, penuturan etnografi perkawinan di desa Punan, serta wawancara mendalam. Tulisan ini menunjukkan bahwa dinamika ketiga lembaga tersebut terjebak dalam tarik-menarik satu sama lain dalam upaya untuk menyebarkan pengaruhnya di kalangan masyarakat Punan hal ini telah menciptakan permasalahan di kemudian harinya. Oleh karena itu, saya berpendapat perlunya kemudahan pencatatan sipil dalam perkawinan untuk meredam dampak pluralitas dalam perkawinan.

---

This paper discusses the dynamic of adat, church, and state in a legal pluralism framework. The paper will discuss these dynamics inside the marriage process of the Dayak Punans in Malinau, and how they conform to differing rules of marriage that they need to follow in order to have their marriage recognized. The paper takes data mainly from two villages, Long Nyau representing the Tubu river and Long Jalan representing the Malinau River of Punans. The dynamics will be explained through the combination of, descriptive socio-historical changes, ethnographic recounts of marriages in the Punan villages,as well as an in-depth interview. The paper shows that the dynamics of the three institutions are stuck in a tug of war with each other trying to exert their influence over another amongst the Punans and have created problems down the line. Thus I argued for an ease of civil registry for marriage to dampen the impact of plurality in marriage.

"