Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak erat kaitannya dengan kewajiban Wajib Pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam perkembangannya pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan banyak ditemukan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar bahkan lama sekali tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Bahkan kemudian ditengarai banyak Pengusaha Kena Pajak fiktif yang menggunakan alamat dan identitas yang tidak benar, tidak menyelenggarakan pembukuan, bahkan mengajukan restitusi yang tentunya fiktif. Tentu ini tidak bisa dibiarkan, karena membahayakan penerimaan negara. Hal inilah yang mendorong dikeluarkannya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.Tujuan dari registrasi ulang adalah agar Direktorat Jenderal Pajak mempunyai database yang akurat dan up to date mengenai identitas Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, meliputi nama Wajib Pajak, penanggungjawab perusahaan, alamat, dan nomor telepon, lokasi usaha, gambaran kegiatan usaha serta data peredaran usaha. Selain itu, registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan.Dinyatakan bahwa wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri (unregistered taxpayer) menimbulkan gap antara wajib pajak potensial dengan wajib pajak yang terdaftar. Untuk mengatasi majalah ini administrasi pajak dapat mcmbuat masterlist wajib pajak, yang harus di-up-date dalam jangka waktu tertentu untuk mempertahankan keakuratannya. Sementara dinyatakan pula bahwa keberhasilan pemungutan pajak tergantung kepada kepatuhan suka rela (voluntary compliance). Kepatuhan biasanya bukan didasari atas kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak tetapi lebih disebabkan karena ketakutan akan adanya sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya.Dalam penelitian ini diteliti tentang "Pengaruh Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Setiabudi Satu". Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh registrasi ulang terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan sample data sebanyak 24 bulan, dari sejak Januari 2004-Desember 2005.Hasil penelitian ini adalah :1. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Penerimaan Pajak, menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = -988.573,4+448,165XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Penerimaan Pajak).Dalam pengertian lain dapat disederhanakan, semakin berhasil program registrasi ulang, maka semakin meningkatkan penerimaan pajak. Alasannya karena PKP yang sudah terseleksi dari hasil registrasi ulang benar-benar sudah bersih dari PKP yang tidak aktif, dan mendorong PKP untuk lebih tertib lagi.2. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menghasilkan persamaan garis regresi sebagai berikut: Y =1.197,701+0,355XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).Namun kalau dilihat dari angka R2 atau koefisien determinasi yang menunjukkan angka 0,020 atau 2%, dapat dijelaskan bahwa 2% dari kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa bisa dijelaskan oleh variabel registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.Melihat basil uji statistik dari variabel bebas registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak mempunyai pengaruh positif, maka sudah selayaknya kegiatan registrasi ulang ini tidak berhenti di sini saja. Dengan selalu dilakukannya pemantauan terhadap Wajib Pajak secara langsung melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pengawasan yang terns manerus dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga dengan demikian mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tidak benar.Pengenaan sanksi yang kecil bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa, merupakan salah satu sebab Wajib Pajak enggan melakukan kewajibannya. Jadi sanksi yang dikenakan harus lebih besar lagi. Dengan adanya sanksi yang memberatkan, maka Wajib Pajak akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai.

---

The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation.

The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees.

Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity."

"Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan.Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan.Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu.Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan.

---

The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles.

The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors.

This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied.

Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I.

In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved."

"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

---

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."