Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris masih belum aman dan masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga yang menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih sesuai dengan konstitusi, akan tetapi keberadaannya masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary has created a new institution named Assemblies Honor Notary who has the authority that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Assemblies Honor Notary authorities take a photocopy of the deed minuta and or letters attached to the deed minuta or in the notary rsquo s protocol in notary rsquo s storage and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary rsquo s made or notary rsquo s protocols in notary rsquo s storage. The authority is an authority previously held by Assembly Supervisor Notary Area. The existence of a Assemblies Honor Notary is still not safe and still potentially be eliminated by the Constitutional Court. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Authority Assemblies Honor Notary as an institution that replaces part of the authority of Assembly Supervisor Notary Area still in accordance with the constitution, but its whereabouts are still potentially be eliminated by the Constitutional Court."

"Keterlambatan pembayaran honor dan juga insentif sudah sering terjadi di awal tahun. Terjadinya penunggakan pembayaran honor dan insentif menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran yang kurang terkendali oleh Pemerintah Kota Ternate, meskipun rata-rata setiap tahunnya mereka mendapatkan predikat pengelolaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak sejalan dengan data lapangan yang menunjukkan adanya masalah dalam penganggaran (https://ombudsman.go.id/ Kamis, 11/02/2021). Pengelolaan Pemerintah Kota Ternate dalam upaya penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya permasalahan serupa. Peneliti menggunakan paradigma post- positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPemerintah kota Ternate sudah menetapkan batas kapasitas anggaran sehingga utang daerah terjaga, justifikasi refocusing sesuai urgensi namun dalam penentuan proses masih belum partisipatif. Namun masih di temukan fenomena flypaper effect di Pemerintah kota Ternate karena proporsi transfer yang lebih besar dibandingkan PAD, sekalipun PAD sudah menunjukan peningkatan yang cukup signifikan sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, terkait penghematan masih belum terlaksana dengan optimal karena masih adanya berbagai pos anggaran yang seharusnya dapat lebih kecil atau bahkan sepenuhnya dihilangkan.

---

Late payments of fees and incentives have often occurred at the beginning of the year. The occurrence of arrears in the payment of honorarium and incentives shows that the planning and budgeting process is less controlled by the Ternate City Government, even though on average every year they get the title of Unqualified management (WTP) which is not in line with field data which shows there are problems in budgeting (https: //ombudsman.go.id/ Thursday, 11/02/2021). The management of the Ternate City Government in efforts to deal with COVID- 19 also shows a similar problem. Researchers used a post-positivist paradigm with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Ternate city government has set budget capacity limits so that regional debt is maintained, the justification for refocusing is according to urgency but the process determination is still not participatory. However, the phenomenon of the flypaper effect is still found in the Ternate city government because the proportion of transfers is greater than PAD, even though PAD has shown a significant increase even in the conditions of the COVID- 19 pandemic, related to savings that have not been implemented optimally because there are still various budget items that have been should be reduced or even completely eliminated.

"

"Bagi masyarakat Tiongkok, mianzi (面子) lebih dari sebuah konsep, mianzi berperan besar dalam segi sosial, ekonomi, bahkan politik Tiongkok. Mianzi dapat diartikan sebagai status dan kehormatan yang dimiliki setiap orang atau yang dalam konteks negara bisa diartikan sebagai kejayaan, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. Memperoleh dan menjaga status dan kehormatan tentu merupakan tanggung jawab penting, terlebih bagi negara yang pernah melalui masa kejayaannya, seperti Tiongkok pada era huihuang shengshi. Namun, peristiwa Perang Candu membuat status dan kehormatan Tiongkok itu harus hilang bahkan membawa mereka ke dalam “era humiliasi”. Oleh karena itu, tak heran melihat para pemimpin Tiongkok terus menggagas usaha mewujudkan kebangkitan kembali kejayaan Tiongkok, salah satunya adalah gaige kaifang pada era Deng Xiaoping. Gaige kaifang ‘memaksa’ rakyat Tiongkok untuk mengembangkan usaha sendiri melalui program xiahai. Dari sini berkembanglah industri shanzhai yang identik dengan barang imitasi, namun berhasil mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat. Usaha mewujudkan kebangkitan kembali kejayaan Tiongkok terus dilanjutkan hingga era Xi Jinping di mana ia memformulasikan Zhongguomeng dan merilis kebijakan Made in China 2025. Made in China 2025 adalah realisasi atas strategi Tiongkok untuk mengembangkan sektor industri mereka dengan mengikuti inovasi teknologi guna dapat bersaing dengan perusahaan skala global. Dari sisi prinsip pelaksanaan kebijakan yang digunakan, industri shanzhai dan Made in China 2025 merupakan dua hal yang bertolak belakang yakni antara imitasi dan inovasi. Kontradiksi semakin terlihat dari sisi mianzi, di mana proses imitasi dan inovasi memiliki pengaruh yang berbeda dalam membentuk kehormatan suatu negara dan pandangan dari negara lain. Namun, nyatanya keduanya dapat menambah kehormatan/zengjia mianzi bagi Tiongkok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hubungan antara industri shanzhai dan Made in China 2025 dan pandangannya dari sudut pandang konsep mianzi.

---

For Chinese people, mianzi (面子) is more than just a concept; it plays a significant role in China’s social, economic, and even political aspects. Mianzi is the status and honor that each person possesses, or in the context of a country, it can be interpreted as glory, sovereignty, and recognition from other countries. Obtaining and maintaining status and honor is undoubtedly an important responsibility, especially for a country that has experienced its own era of glory, such as China during the huihuang shengshi. However, the events of the Opium War caused China to lose its status and honor, plunging them into “century of humiliation”. Therefore, it is not surprising to see China’s leaders continuously proposing efforts to revive China's glory, one of which was the gaige kaifang during Deng Xiaoping’s era. Gaige kaifang "forced" the Chinese people to develop their own businesses through the xiahai program. From this, the shanzhai industry, which refers to imitation products industry, developed but managed to drive the growth of creativity in China society. Efforts to revive China's glory continued into the Xi Jinping’s era, where he formulated the Zhongguomeng and released the Made in China 2025 policy. Made in China 2025 is the realization of China's strategy to develop its industrial sector by embracing technological innovation to compete with global-scale companies. From the implemented policy principles, the shanzhai industry and Made in China 2025 are two contrasting things: imitation versus innovation. The contradiction becomes more apparent in terms of mianzi, where the processes of imitation and innovation have different impacts on shaping a country's honor and the perceptions of other countries. However, both can indeed add the honor/zengjia mianzi for China. The purpose of this study is to analyze the relationship between the shanzhai industry and Made in China 2025 and the views from the perspective of the mianzi concept."

"Collection of legal articles; festschrift in honor of the late Teuku Mohammad Radhie, 1930-1992, former head of Badan Pembinaan Hukum Nasional, the National Law Development Agency."

"Summary: A festive marriage celebration in a South American village is interrupted violently when a young merchant is murdered, presumably for seducing the bride before the wedding. Twenty-seven years later, gathering evidence from the participants and witnesses, the 1982 Nobel Prize author reconstructs the mounting horror of that day as a whole community assumes complicity for a man's death."

"Bringing together 14 journalism scholars from around the world, this edited collection addresses the deficit of coverage of violence against women in the Global South by examining the role of the legacy press and social media that report on and highlight ways to improve reporting. Authors investigate the ontological limitations which present structural and systemic challenges for journalists who report on the normalization of violence against women in country cases in Argentina; Brazil; Mexico; Indonesia; Kenya, Nigeria, South Africa; Egypt; Libya, Syria, and Yemen. Challenges include patriarchal forces; gender imbalance in newsrooms; propaganda and censorship strategies by repressive, hyper-masculine, and populist political regimes; economic and digital inequities; and civil and transnational wars. Presenting diverse conceptual, methodological, and empirical chapters, the collection offers a revision of existing frameworks and guidelines and aims to promote more gender-sensitive, trauma-informed, solutions-driven, and victim or survivor centered reporting in the region."