Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Sumatera yang relatif sedikit daerah suburnya, sistem pertanian yang dominan adalah sistem tebas-bakar atau perladangan berpindah yang merupakan penyebab utama berkurangnya hutan. Kepadatan penduduk di pedesaan meningkatkan kepadatan petani, dampak dari kepadatan adalah tekanan penduduk dan reaksi dari tekanan adalah usaha perluasan lahan pertanian yang umumnya terjadi di daerah yang dekat dengan permukiman. Perluasan tersebut awalnya dilakukan pada lahan yang sesuai untuk pertanian. Lama kelamaan terambil juga lahan yang kurang sesuai yaitu yang tidak subur dan berlereng curam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dimana saja terdapat tanah rusak dan penyebabnya berdasarkan golongan tanah rusak Sandy serta mencari tahu ada tidaknya hubungan antara jarak tanah rusak dari jalan dan permukiman dengan ketinggian di Kabupaten Dairi. Dengan menggunakan metode overlay dan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan statistik, kesimpulannya adalah tanah rusak terdapat disemua wilayah ketinggian yang terluas secara dominan terdapat di ketinggian 1000 – 1499 m dpl, pada penggunaan tanah tegalan, jarak dari permukiman < 2,1 km dan dari jalan < 0,53 km serta pada kepadatan petani tinggi (124 – 249 jiwa/km2). Penyebab tanah rusak adalah kepadatan petani dan ketinggian. Antara jarak tanah rusak dari permukiman dengan ketinggian terdapat hubungan yang berbanding terbalik, namun untuk jarak tanah rusak dari jalan dengan ketinggian tidak ada hubungan."

"The development of reclamation land of Mutiara coast for setlement could impact to environment especially soil, groundwater and organism....."

"The aim of this study was to know the effects of legin application,NPK (15;15;15) and urea fertilizer on peat soils on the shoot total N,P content and nodule development of soybean (Glycine max (L)Merr.) ...."

"Penelitian ini mengkaji dampak dari dinamika keberadaan preman di wilayah Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat terhadap masyarakat dari tahun 1997 hingga 2001. Pasar Tanah Abang adalah salah satu sentra ekonomi besar di Jakarta Pusat yang sejak tahun 1970-an menjadi lahan subur bagi perkembangan aktivitas preman. Persoalan preman di wilayah ini kemudian memuncak ketika memasuki periode 1990-an. Pada tahun 1997, media nasional merekam serangkaian peristiwa besar di Tanah Abang akibat ulah preman di wilayah ini yang kemudian membawa dampak terhadap masyarakat Tanah Abang. Penelitian ini menemukan bahwa dampak tersebut menyebabkan perubahan perspektif masyarakat Tanah Abang dalam melihat aktivitas preman di wilayahnya. Mereka yang awalnya menerima keberadaan preman, kemudian menjadi menolak dan bersikap resisten terhadap keberadaan preman tersebut. Penyebabnya karena terjadi peningkatan aktivitas preman yang masif, yang secara bersamaan juga mulai mengintervensi kehidupan masyarakat setempat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah surat-surat kabar Tempo, Kompas, Pos Kota, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menangani kasus preman kedepannya.

---

This study examines the impact of the dynamics of the presence of preman in the Tanah Abang Market area of Central Jakarta on the community from 1997 to 2001. Tanah Abang Market is one of the major economic centers in Central Jakarta which since the 1970s has been a fertile ground for the development of preman activities. The issue of preman in this area then peaked during the 1990s. In 1997, the national media recorded a series of major events in Tanah Abang due to the actions of preman in this area which then had an impact on the Tanah Abang community. This study found that this impact caused a change in the perspective of the Tanah Abang community in viewing the activities of preman in the area. Those who initially accepted the existence of preman, then rejected and became resistant to the existence of these preman. This is because there was a massive increase in preman activities, which simultaneously began to intervene in the lives of local communities. This paper uses a historical research method with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are Tempo, Kompas, Pos Kota, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Media Indonesia, and Rakyat Merdeka newspapers. This research is expected to be a reference for the government in handling preman cases in the future."

"ABSTRAKHak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, makasebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapanpengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

AbstractState own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of the state as a highest organization can continue to be implemented through regulations that coordinates the development community with the legal protection of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in accordance with the constitution, then it can be viewed on the goverment as the implementing agency of State has given proper legal protection for the people. Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to letgo of his land. Therefore for the public interest and development as referred can not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish the court?s decision. Fore, should be make a law that specifically regulates the procurement of land for public purposes."