Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan Umum Legislatif I April 2004 merupakan babak baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Calon anggota legislatif yang meraih suara terbanyak tidak otomatis terpilih mewakili partai untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, kecuali perolehannya melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pemilu legislatif 2004 yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka yang berbeda dengan pemilu 1999 merupakan bahan penelitian yang menarik karena sebagian besar calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tidak mencapai angka BPP dan hanya satu orang yang mencapai angka BPP atas nama Dr. Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera.Calon yang tidak mencapai angka BPP akan dipilih berdasarkan nomor unit dan bukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia serta faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pencapaian BPP di daerah pemilihan DKI Jakarta II.Menurut Dieter Nohlen bahwa pemilu (sistem pemilu) mempunyai misi keterwakilan,konsentrasi, efektivitas, partisipasi, tidak rumit dan legitimasi. Keterwakilan bagi seluruh kelompok minoritas dalam lembaga perwakilan rakyat bukan didominasi oleh alit partai dan adanya keadilan (fairness) sebagai representasi kekuatan kepentingan dan politik dalam lembaga perwakilan. Sistem pemilu harus mendorong meningkatnya kualitas legitimasi sebagai syarat demokrasi yang partisipatif.Berdasarkan permasalahan pokok penelitian tentang bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif maka ditemukan hasil penelitian antara lain, calon anggota legislatif sangat sulit mencapai angka BPP karena pemilih lebih mudah mencoblos tanda partai dari pada mencoblos nama calon yang mengakibatkan perolehan suara partai lebih besar ketimbang suara calon. Kedua, penetapan angka BPP setiap daerah pemilihan yang jumlahnya sama antara BPP calon dan BPP Partai juga menjadi hambatan/menyulitkan caleg perempuan untuk mencapai angka BPP. Implikasi teori yang berkaitan misi pemilu (sistem pemilu)yang disarnpaikan Dieter Nohlen tentang perwakilan politik, tidak rumit, efektivitas, legitimasi nampaknya telah sesuai dalam pelaksanaan pemilu 2004. Teori Andrew Reynolds tentang Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan menggunakan perhitungan BPP yang sudah diterapkan pada pemilu 2004 namun hal tersebut banyak merugikan caleg perempuan.

---

Legislative Election 1 April 2004 is a new phase of democracy in Indonesia. Candidate of legislative member who gets the highest voters is not automatically elected to represent his/her party in the legislative institution, except their voters are more than Voters Divide Number (Bilangan Pembagi Pemilih or BPP). The legislative election in 2004 which implements open list proportional system different from previous election is an interesting topic to be research because most of candidates in the electoral district can not achieve the number. The only candidate who achieves the number is Hidayat Nur Wahid from Prosperous Justice Party.Candidates who cannot achieve the number will be selected based on rank on the list from the party, and the result of each candidates will not be counted. The research question of the research is how is the impact of election system on candidate's voters to endorse democratic process in Indonesia. Other problem is the stimulating and obstacle factors in achieving BPP in the electoral district of DKI Jakarta II.According to Dieter Nohlen, election system has several missions of representative ness, concentration, effectiveness, participation, simple, and legitimate. Representative ness for all of minority groups in the representative house is not dominated by elite of political party and fairness as a power of interest and politics in the house. Election system should endorse the quality of legitimacy as a condition for democratic participation.Based on the problems, it is found that candidates are difficult to achieve the number because the voters are easier to choose symbol of political party rather that choose the name of candidates; therefore the result for political party is higher than candidates' result. Second, in fixing the number in every electoral district that its number is similar between BPP of candidate and political party is also the obstacle for women candidates to achieve it.Theoretical implication related to the mission of election system seems relevant with the implementation of election in 2004. The theory from Andrew Reynolds on open list proportional system using BPP has been implemented in the election; however it is unfavorable for women candidates."

"[ABSTRAKPenelitian ini ingin mencari tahu faktor apa yang membuat seorang pemilihmemutuskan untuk memilih satu kandidat dan tidak memilih kandidat lainnya.Penelitian ini membahas pengaruh faktor sosiologis (agama, suku, jenis kelamin,keluarga dan peer group), faktor psikososial (orientasi isu, orientasi kandidat,identifikasi partai politik), pilihan rasional (prospectives voting, retrospectivesvoting) dan vote buying terhadap preferensi pemilih. Penelitian ini juga membahasfaktor yang dominan di antara faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhipreferensi pemilih. Dengan melakukan metode kuantitatif laboratoryexperimental, penelitian ini menemukan bahwa ada empat faktor dominan yangsangat mempengaruhi preferensi pemilih, yaitu: orientasi isu, orientasi kandidat,agama dan vote buying. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa pemilih lebihrasional namun terjebak dalam pragmatisme politik yang muncul sebagai dampakdari kekecewaan dan rasa frustasi terhadap kinerja para elit politik.

---

ABSTRACTThis study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance, This study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance]"

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."

"ABSTRAKPada peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena menarik yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu perubahan perolehan suara pasangan petahana yang unggul pada putaran pertama dan juga diunggulkan mayoritas lembaga survei, kemenangannya menjadi berbalik kepada pasangan Anies-Sandi (AS) yang semula tidak dijagokan untuk menjadi pemenang pilgub. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilgub Jakarta tahun 2017 pasangan AS berhasil mempertahankan keunggulan suaranya secara signifikan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada putaran kedua. Sekaligus berhasil memasuki wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemenangan suara pasangan petahana pada putaran pertama. Terdapat 25 basis suara pasangan AS pada putaran kedua dan wilayah yang mendominasi basis suara tersebut adalah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Faktor-faktor spasial yang dianalisis memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan AS. Melalui analisis korelasi pada kedua putaran, faktor pekerja formal dan pemilih muda memiliki hubungan yang kuat dengan perolehan suara AS. Sedangkan melalui analisis regresi berganda faktor spasial yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara AS adalah kepadatan penduduk dan pekerja formal pada kedua putaran.

---

ABSTRACTIn the election of the DKI Jakarta Governor in 2017 there was an interesting phenomenon that became the background of the research, namely the change in the vote gain of the superior incumbents in the first round and also favored by the majority of survey institutions, his victory turned to the Anies-Sandi (AS) pair who were not nominated to become the winner of the election. This research approach uses a descriptive method with a comparative type. The results of the study indicate that in the 2017 Jakarta governor election the AS pair managed to maintain the superiority of their votes significantly in the East Jakarta and South Jakarta Administrative City in the second round. At the same time he managed to enter the area which had been the area of winning the voice of the incumbent pair in the first round. There are 25 base votes for the AS pair in the second round and the regions that dominate the voting base are East Jakarta and Central Jakarta. The spatial factors analyzed have a relationship and influence on the vote acquisition of AS couples. Through correlation analysis in the first and second rounds, formal workers and religious factors have a strong relationship with AS vote acquisition. While through multiple regression analysis of spatial factors that have an influence on AS vote acquisition is population density and formal workers in the first and second round."

"Penelitian ini mengungkapkan strategi berkampanye sekelompok masyarakat sipil melalui organisasi non-partai politik. Tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dibentuk untuk mengumpulkan dukungan KTP sehingga seseorang bisa menjadi calon kepala daerah secara independen. Peneliti mengambil kasus Teman Ahok, sebuah organisasi yang berupaya mengusung Basuki Tjahja Purnama disapa Ahok menjadi kandidat independen dalam proses pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Batasan waktu penelitian ini adalah sampai pada saat Ahok diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Argumen penulis dalam penelitian ini adalah, membangun organisasi merupakan strategi yang tepat untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah melalui jalur independen dalam arena politik seperti Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mewawancara pendiri dan beberapa anggota Teman Ahok. Teori Arena, Habitus, dan Modal dari Pierre Bourdieu penulis jadikan pisau analisis untuk melihat secara sosiologis latar belakang mereka mendirikan Teman Ahok serta posisi mereka dalam Arena politik. Sementara Teori Framingdari William A. Gamson menjadi pisau analisis Framingyang dilakukan oleh Teman Ahok. Penelitian ini mendukung pendapat Bourdieu bahwa Modal sosial dan habitus sangat menentukan keberhasilan agen dalam persaingannya di Arena politik. Persaingan di arena politik dianalogikan oleh Bourdieu sebagai pasar dimana para agen memperebutkan posisi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik. Selain itu, untuk melakukan framingdalam persaingan politik, agen harus memiliki informasi dan data yang kuat. Sebab dalam era digital, data dapat dengan mudah disalahgunakan bahkan menjadi acuan.

---

This research reveals the strategy of campaign by civil society through non political party organizations. Not only why, but also how the strategy was formed to collect the support so that someone can become independent candidate for Regional Election. Author took the case of Teman Ahok, an organization that seeks to carry Basuki Tjahja Purnama known as Ahok to be an independent candidate in DKI Jakarta Governor Election 2017. Time limit of this research is until Ahok carried by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. The argument of this research is, building an organization is the right strategy to carry someone to become candidate in Regional Election through independent path in political arena. Using qualitative descriptive approach, author interviewed the founders and member of Teman Ahok. With theory of Arena, Habitus, and Capital by Pierre Bourdieu author saw sociologically their reason to established Teman Ahok as well as their positions in the Political Arena. FramingTheory of William A. Gamson became the tools for framinganalysis. This study supports Bourdieu 39 s theory that said social capital and habitus determine the success of agents in their competition in the political arena. Competition in the political arena analogous to Bourdieu as a market where agents compete for position power. This study found that organizations are needed in political contestation. In addition, to conduct framing in political competition, agents must have strong information and data. Because in the digital age, data can be easily misused, even become a reference."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"Dalam penelitian ini dicari jawaban atas pertanyaan penelitian mengapa terjadi penurunan suara PDI-P di DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2004 ? Lokasi penelitian di DKI Jakarta. dan waktu penelitian berlangsung mulai April-Desember 2004. Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penurunan perolehan suara di definisikan sebagai perbandingan antara perolehan suara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan teori sistem pemilihan umum, teori kampanye partai politik, teori komunikasi politik, teori partai dan elite politik, serta teori konflik, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan dari berbagai cara (triangulasi) dan melalui wawancara. Sebagai sumber data diambil dari wawancara mendalam dengan alit PDI-P yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting sejumlah 18 orang. Asumsi penulis adalah kinerja elit PDI-P dan orientasi pemilih masyarakat DKI Jakarta mejadi penyebab utama turunnya perolehan suara.Dan pertanyaan penelitian di atas ditemukan beberapa penyebab penurunan perolehan suara PDI-P yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor Internal meliputi sumberdaya manusia partai rendah, pengelolaan partai kurang baik, kebijakan DPP yang tidak tepat, konsolidasi partai tidak maksimal, perilaku anggota dewan PDI-P kurang baik, tema kampanye yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, dan konflik internal yang melanda partai. Faktor Eksternal meliputi kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak popular, buruknya kebijakan Gubernur Sutiyoso di mata simpatisan PDI-P, media massa yang tidak berpihak pada Megawati dan PDI-P Partai lain menawarkan tema kampanye yang lebih menarik dan menjanjikan perubahan; orientasi pemilih yang semakin baik; dan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P48) yang kurang sempurna.Penemuan lapangan adalah bahwa faktor internal inilah yang menjadi faktor utama penurunan perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor pendukung penyebab turunnya perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.

---

Analysis of Vote Decline of PDI-P on The 2004's Legislatives Election in The Province of DKI JakartaThis research is trying to find out the answer of why the decline of PDIP's vote from DKI Jakarta districts happened during 2004 Legislative Election. The DKI Jakarta province served as the research field from April-December 2004. The cum of this research to describe factors influencing the decline of PDI-P's votes during the 2004's election at the DKI Jakarta province.Using the theories of the election system, political parties campaign, political communication, political parties and elites, and political conflicts. The writer took analyzes with qualitative method and analysis. Data collection was done by combining triangulation technique, and interviews. Data were taken from interviews on the PDI-P's elites from various sources; national level (DPP), regional level (DPD), local level (DPC), PAC and branches of 18 persons. The writer proposed a hypothesis is that PDI-P's work ethic and the orientation of voters in DKI Jakarta's was the main caused of the vote decline.From the above questions we find several causes of the PDI-P's vote decline were found based on internal and external factors. The first internal factors comprises of low human resources in the party, bad internal management, inefficient DPP policies, lack of party's consolidation, bad attitude of the PDI-P's members of council, campaign topics which are not representing the society's aspiration and internal conflicts. The external factors deals with unpopular Megawati's policies, Sutiyoso's bad policies for PDI-P's, unfavorable press reviews on Megawati and PDI-P, more interesting campaign topics from other parties, better voters orientation, and Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (Continuing Census and Voters Registration Program, P4B) imperfect implementation.This internal factors were proven to be the main factors of the PDI-P's voters in DKI Jakarta province while the external factors were supporting factors of the decline."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."