Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98801 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rieza
"This thesis covered the income tax treatment of leasing transaction in PT. Y. The topic was chosen after the writer have had seen so many regulation about leasing practical. It became a curiosity for the author, whether some regulation does not match to other, or the confusion that might happen among the users. Subject matter of these researches is what the tax clerk might do in a leasing transaction to meet the income tax system regulation. With a list, taxation duty that has been accomplished by PT Y, divergence that is occurred in the leasing, and the efforts in order to make the leasing transaction is more appropriate to the tax income regulation. The research method is a descriptive approach to the case study, which is a research about status of the subject matter that links with some specific phase.
Leasing defined as a practical of cost activity that supply capital goods according to either option right or non-option right to some lessee to used for the installment. There are draft theories in this thesis. First, economy principle from a leasing transaction which contain leasing that define from various theories and the divergence in leasing with a transaction such as renting activity, hire purchase, installment sales and credit loan, the advantage and disadvantage of a leasing transaction activity. Second, taxes, which generally contain tax definition, basic law of tax in Indonesia, taxes from various opinions, tax function and tax principle. Third, the tax and account treatment of leasing transaction, tax and account treatment from a leasing transaction as well.
Income tax system from a leasing transaction is contained with tax income policy, act of tax linking to a leasing transaction, which is the decree of the republic of Indonesia and Exposure Draft as well. The Author also adding the certainty rules that is interrelated with leasing industries in Indonesian which contains Presidential decree of the Republic of Indonesia about the financing institution, circular letter from the Ministry of Finance Affairs, Ministry of Industrial Affairs, and Ministry of commerce Affairs about the operation license of the leasing company, the regulation, and the implementation systems of financing institution.
Author has had interviewing PT Y as a lesser, some lessee from PT Y and tax staff in Madya Tax Service Office Central of Jakarta and Central Tax Office of Directorate General of Taxation as research object to build the body of work in this thesis. From the interviewed, they had given the answers of the subject matters in this thesis for the author. The taxes staff had suggested the author to review some tax policy. Capital goods grouping that mentioned in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which had been adapted to a valid income tax law. Whereas from the lesser and lessee, the author obtaining some complains due to the divergence which are occurred in the fields and the lack of comprehension of the taxation rules from the lessee: Therefore, the author has obtained more comprehension about the cases that related with a leasing transaction which occur in the fields it self.
The interviewed with all those three parties has been analyzed by the author is connected to subject matter in these thesis. And it could be connected as well with income tax policy and the implementation regulation upon leasing transaction. The author found that implementation regulation of tax is still inappropriate yet one and another. The unstable and inappropriate law could merge some problem, which caused the lesser, and the country loosed.
There are some conclusion from these research which is the lesser had claimed that the tax clerk ask for the fee, but that was before Madya Tax Service Office had been formed. Some more, there is lack of knowledge of the tax clerk according to leasing transaction's policy. According to the conclusion above, Tax Commission has changed all the Tax Service Office into Madya Tax Service Office, such as Tax Service Office Madya central of Jakarta. Training and education are suggested to tax clerk to enhance human resource among Directorate General of Taxation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustyadewi Srinawangsari
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

ABSTRACT
The focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T33756
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Ridwan
"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.
Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.
Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12101
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafiurrusdy
"Laporan ini membahas kasus perbedaan metode yang digunakan dalam pencatatan sewa kendaraan yang disebabkan oleh konteks laporan yang berbeda. Analisis dimulai dengan prosedur audit yang diterapkan atas aset tetap dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perlakukan akuntansi yang diterapkan atas transaksi sewa kendaraan. Berdasarkan hasil analisis, mengacu pada PSAK 16, diketahui bahwa PT Y telah mencatat aset tetap secara wajar. Lebih lanjut, mengacu pada PSAK 30, perbedaan metode pencatatan yang diterapkan atas transaksi sewa kendaraan menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap nilai yang kana dilaporkan pada laporan keuangan, dengan catatan bahwa perbedaan yang timbul merupakan perbedaan yang wajar, bukan perbedaan yang disebabkan oleh salah saji atau kecurangan.

This report focuses on case in PT Y which shows a difference in method used to record vehicle leasing caused by different reporting context. Analysis starts with discussion on fixed assets audit procedures and followed by examination of accountign treatment applied on vehicle leasing transactions. Based on the analysis, referred to PSAK 16, the audit concludes that PT Y has recorded their fixed assets fairly. Furthermore, referred to PSAK 30, difference on method applied on vehicle leasing transactions has caused the company to record adjustments on leased assets value which is going to be disclosed in financial statements, with a notes that difference occured is categorized as normal difference, not a difference which caused by misstatement or fraud."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sandi Nur Abdul Rahman
"Penelitian yang membahas mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi perangkat lunak di PT Integral Data Prima bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan TaxBase dan MyTax terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya serta menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Kedua, tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.

The research about the Income Tax treatment for software transaction in PT Integral Data Prima has purposes which are to analyze the TaxBase?s and MyTax?s sale transaction related to the existence of license transfer to the customers or not, and also to analyze the Income Tax treatment for software sale transaction which PT Integral Data Prima is doing. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are two results from this research. First, there is no license transfer related to the software transaction that PT Integral Data Prima does. Second, the customers don?t have the obligation to withhold the Income Tax Article 23 and the payment from the software sales is included to business profits."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Dara Asti
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pajak Penghasilan (PPh) khususnya di Indonesia atas transaksi yang terjadi di dalam mekanisme equity crowdfunding sebab adanya potensi penghasilan di dalam transaksi tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan transaksi equity crowdfunding kemudian lebih lanjut memperbandingan regulasi dari tahap peraturan umum hingga peraturan PPh yang berlaku di Malaysia dan Singapura terkait dengan transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dijabarkan dari payung hukum Pajak Penghasilan di Indonesia, bisa ditafsirkan bahwa terdapat penghasilan yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dilakukan di dalam equity crowdfunding. Kemudian setelah diperbandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura berdasarkan sudut pandang investee, platform, dan investor diketahui bahwa baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki perlakuan pajak yang cukup berbeda di beberapa sisi, perbedaan ini diharap dapat menjadi masukan kepada pihak pemerintah untuk melihat potensi pajak yang belum diraih dari transaksi equity crowdfunding.

ABSTRACT
This study aims to discuss Income Tax (PPh) in Indonesia for transactions that occur within because of the potential income that emerges. The research method used is a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out by describing tax regulations in Indonesia relating to its transactions and then comparing regulations from the general regulatory to the applicable regulations in Malaysia and Singapore that related. The results indicate that after being elaborated from the regulations of income tax in Indonesia, can be interpreted that there is different income depend on the role played in equity crowdfunding. After being compared with Malaysia and Singapore based on the perspective of the investee, platform, and investors, it is known that Indonesia, Malaysia and Singapore have different tax treatment on several sides, this difference is hoped to be an input for the government to see the potential taxation not yet achieved from equity crowdfunding transactions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mariska Nauli
"Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT XYZ dan akan dibandingkan dengan PSAK 30 (Revisi 2011). Kesimpulan dari laporan magang ini menunjukkan bahwa kegiatan sewa guna usaha PT XYZ sudah diterapkan sesuai PSAK 30 (Revisi 2011).

This internship report discusses about accounting treatment analysis of lease transaction in PT XYZ, financing company. Leasing is one of the main businesses of the company. The main purpose of this report was to know whether PT XYZ has implemented PSAK 30 (Revisi 2011) in the activities of the lease. In this report, the discussion begins with the initial process of lease in PT XYZ. The reports also discuss the recording of lease transaction in PT XYZ and will be compared with PSAK 30 (Revisi 2011). In conclusion, the company follows PSAK 30 (Revisi 2011).
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S54664
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mustafa Kamal Abdullah
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S9941
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumbanraja, Alvin R.
"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firza Achmad Singgih Afero
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sewa guna-usaha dengan objek kapal di Indonesia serta dampak tidak diratifikasinya Konvensi Penahanan Kapal (Arrest of Ships) terhadap Lessor (Perusahaan Pembiahyaan Dalam Negeri) dan pengaruhnya terhadap perjanjian sewa guna-usaha. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan tidak diratifikasinya konvensi tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Lessor serta berpengaruh terhadap kegiatan pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha di Indonesia. Ratifikasi atas Konvensi Penahanan Kapal merupakan suatu aspek legal dalam pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha, namun hingga saat ini ratifikasi atas konvensi tersebut masih belum terlaksana.

This thesis discussed the regulation of the leasing of ship as well as the impact to the Lessor (National Finance Company) regarding to the Convention on the Arrest of Ships which has not been ratificated and the effect to the lease contract. Author concluded that ratification of the Convention on Arrest of Ships which has not been carried out since today have a significant impact to the Lessor as well as effects the transaction of ship financing through leasing in Indonesia. Ratification of the Convention on the Arrest of Ships plays as an important role as one the legal aspect in ship financing through leasing, but until today the ratification of the convention mentioned has not been carried out.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61107
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>