Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The demand for global integration in the public sector leads to the accountability of State finances. By examination, supervision, which is the cornerstone of the governments economic performance clarification. This has become important in the public sector as well as in the private sector. Such circumstances spur employees in the scope of their organization to improve the effectiveness of its performance so as to ensure the survival of the organization. Once the importance of an oversight, in Indonesia have internal and external controls on the public sector for the effectiveness of the performance of government officials can be achieved. Role theory is used as a theory in this research, role theory is the emphasis of the nature of the individual as a social society that implements his behavior in accordance with the position gained and run in the community. This study aimed to analyze the influence of Independence, roles stress and burnout on the effectiveness of the task of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor. The population in this study were all BPKP auditors in Central Java, the technique of sampling using random sampling and the sample size used in this study were 64 auditors. Methods of data collection using questionnaires and interviews, while the method of data analysis using multiple regression analysis. From the results of the study can be concluded that: Independence has a positive influence, burnout, role excess, and role conflict negatively affect the effectiveness of the auditors work, the vagueness of the role in this study did not give a significant effect on the effectiveness"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013.

---

The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh Audit Tenure dan Auditor Spesialis Terhadap Informasi Asimetri. Penelitian ini menggunakan sebanyak 274 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2009-2011. Dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat adanya u-shaped atau hubungan kuadratik pada tenure audit terhadap informasi asimetri. Hal ini dapat dilihat dengan dengan menurunnya nilai bid-ask spread pada tahun-tahun awal perikatan audit seiring akan semakin bertambahnya tenure. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan dan pengalaman auditor akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tenure audit. Namun, sampai pada titik optimum tertentu, nilai bid-ask spread akan kembali meningkat. Hal ini dikarenakan seiring dengan bertambah panjangnya tenure audit, kekhawatiran pasar akan menurunya independensi dan objektivitas auditor seiring dengan bertambahnya tenure sehingga akan meningkatkan kembali nilai bid-ask spread (Almutairi, 2009). Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh hasil yakni auditor spesialis terbukti dapat menurunkan tingkat informasi asimetri, yang diukur dengan bid-ask spread, yang terjadi pada perusahaan. (Almutairi, 2009).

---

This purpose of this research is to examine the effect of Audit Tenure and Auditor Specialist to Information Asymmetry. This study uses a total of 274 observations of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009 to 2011. The conclusion of this research is that there is a u-shaped or quadratic relationship in the audit tenure to information asymmetry. It can be seen by the declining value of the bid-ask spread in the early years of the audit engagement as will the increasing tenure. This happens because of the knowledge and experience of auditors will increase along with the increase in audit tenure. However, until at a certain optimum point, the bid-ask spread will increase. This happens because market fears that longer tenure will decline in the independence and objectivity of auditor so will increase the value of the bid-ask spread (Almutairi, 2009). In addition, the results obtained in this study that a specialist auditor is proven to reduce the level of information asymmetry, as measured by bid-ask spread, which occurs in the company (Almutairi, 2009)."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris yang diwakili oleh independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak hubungan istimewa, dan financial distressed terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah. Perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah dinilai berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapepam-LK.Pengujian hipotesis dengan model regresi logistik yang menggunakan sampel sebanyak 120 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama dari tahun 2007-2011. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan transaksi dengan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Independensi dewan komisaris dan kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Sedangkan, financial distress mempengaruhi positif dan signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

---

This study aims to determine board of commissioners composition which is represented by board of commissioners independence, female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size , audit quality, related party transaction, financial distressed can effect probability of troubled financial statement. Companies with troubled financial statement assessed based on information obtained from Bapepam-LK.

Hypothesis testing with logistic regression model using a sample of 120 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2007-2011 The result of the this study showed that female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size, and related party transaction does not affect the probability of troubled financial statement. Board of commissioners independence and audit quality is proven significant negative influence on probability of troubled financial statement. Thus, financial distress has positive and significant influence on probability of troubled financial statement."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme corporate governance (kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit) terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia. Integritas laporan keuangan sebagai variabel bebas diproksikan dengan konservatisme. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Dengan metode purposive sampling diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan, sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan, terhadap integtitas laporan keuangan."

"Penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan negatif antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal hanya terkonsentrasi pada perusahaan yang tidak memiliki hambatan keuangan (unconstrained firms). Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode ordinary least square (OLS) menggunakan data panel, dan didapatkan hasil bahwa hubungan negatif berlaku tidak hanya pada perusahaan yang memiliki financial unconstrained namun juga pada perusahaan yang memiliki financial constrained. Hubungan negatif tersebut mendukung berlakunya praktik pecking order theory pada perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia. Hubungan negatif tersebut juga mengindikasikan adanya asymmetric information dan biaya pendanaan eksternal yang tinggi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya substitusi antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Ukuran (total aset) dan umur (tahun IPO) perusahaan digunakan sebagai constraint criteria untuk mengidentifikasi hambatan keuangan yang dihadapi perusahaan. Hasil yang didapat menunjukan bahwa ukuran perusahaan menjadi dasar yang lebih jelas dan lebih konsisten dibandingkan dengan umur perusahaan dalam mengidentifikasi hambatan keuangan.

---

Recent studies find that the negative relation between internal and external financing is concentrated among unconstrained firms. This study shows a different result. This study use ordinary least square (OLS) method with panel data and find that a negative relation between internal and external financing is concentrated not only among unconstrained firms but also among constrained firms. This negative relation is interpreted as evidence supporting pecking order theory (POT) on non financial and non utilities firms in Indonesia. This negative relation also indicates asymmetric information and high external financing cost in Indonesia. Firm?s size (total asset) and age (year of IPO) are used as constraint criteria to identify financial constraint faced by firms. The result shows that firm's size is stronger and more consistent as constraint criteria compared to firm?s age. "

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."