Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi yudisial dibentuk dengan tugas antara lain untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim,sebagaimana termaktub dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

---

"

"Taufiq al-Hakim (1903-1987), sastrawan Mesir yang lebih dikenal sebagai dramawan dan novelis, adalah seorang cerpenis pula. Cerpen-cerpennya banyak mempunyai kekhasan, tampak pada ide, latar dan penokohan Setan serta dialog-dialog yang dimunculkannya. Menurut Todorov, Tolkien, Swinfen dan Jackson, suatu cerita disebut fantasi, jika: adanya lawan realitas (anti riil), menghadirkan dunia ambiguitas, adanya dialog antara dunia nyata dan tak nyata, serta merupakan ramuan dari marvellous-mimetis. Penelitian dan analisa menunjukkan cerpen-cerpen Taufiq memenuhi kriteria fantasi yang ditetapkan oleh para teoritikus di atas. Meskipun menarik dan kadang kontraversial, cerpen-cerpen Taufiq belum dikenal dunia internasional sebagaima_na karya-karya dramanya. Di Indonesia, apresiasi terhadap karya-karyanya masih sangat minim karena kendala bahasa."

"ABSTRAKTawfiq al-Hakim dianggap sebagai pembaharu drama Arab karena ia telah memasukkan sesuatu yang baru ke dalam seni drama Arab yang sebelumnya belum pernah ada di Dunia Arab yaitu drama intelektual. Adapun karyanya yang diauggap sebagai prestasi puncak yang dicapainya adalah tragedi razad.yang secara struktural mengikuti pola struktur alur yang umum digunakan oleh para pengarang karya fiksi yang terdiri atas paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian dan selesaian. Dari segi alur, tragedi Shahrazad dapat dikatakan ber_hasil. Walaupun di dalamnya terdapat lanturan-lanturan akan tetapi lanturan-lanturan tersebut menunjang unsur-unsur struktural yang lain. Adapun tema yang terkandung di dalam trage_di Shahrazad adalah perlunya keseimbangan dalam pendayagunaan rasa dan rasio. Dengan demikian tema ini universal sifat_nya karena menyangkut masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia dan karena itu pula dilihat dari segi tema, tragedi Shahrazad dapat dikatakan berhasil.

---

"

"Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang.Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang,namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini...."

"Sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki interaksi, interkoneksi dan interdependensi. Namun, setiap subsistem hanya dapat berfroses jika digerakkan oleh komponen-komponen dalam subsistem tersebut. Salah satu komponen subsistem yang memiliki kedudukan sentral adalah pengadilan yang bert.ugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Peran dan tanggung jawab sebagai hakim wasmat merupakan kelanjutan dari putusan yang telah dijatuhkannya dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim wasmat mengikuti putusannya sampai mengetahui bahwa pidana yang telah dikenakan kepada napi dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap napi didasarkan kepada hak-hak asasi napi, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana umumnya dan khususnya agar napi tidak melakukan kejahatan lagi. Hal lain yang tampak dalam pengaturan mengenai hakim wasmat adalah bahwa hakim wasmat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan dan subsistem pemasyarakatan. Jika tidak ada hakim wasmat, LP tidak termasuk atau terlepas dari proses peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dikatakan demikian karena satusatunya bab yang mengatur keberadaan LP di dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah Bab XX Pasal 277-283 KUHAP di bawah titel pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Selain pengawasan kepada petugas LP, juga pengawasan ditujukan kepada jaksa sebagai eksekutor untuk mengetahui apakah jaksa telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tujuan yang ingin dicapai melalui hakim wasmat seperti di atas, maka tampak bahwa keberadaan hakim wasmat sangatlah penting dan mulia sehingga tidak dapat dikesampangkan begitu saja. Tujuan tersebut dapat dicapai jika hakim pengawas dan pengamat dapat berperan secara efektif. Berdasarkan metode wawancara dan observasi penulis memperoleh data bahwa pada kenyataannya, hakim wasmat belum melaksanakan perannya secara efektif dalam hal ini ia terbentur dengan pemahaman bahwa kehadirannya mengintervensi LP dan kenyataan bahwa LP secara langsung maupun melalui UU No. 12 tahun 1995, tidak menghendaki campur tangan hakim wasmat dalam masalah-masalah teknis pelaksanaan pembinaan napi termasuk dalam hal ini mengadakan kontrol maupun koreksi terhadap lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh hakim wasmat adalah belum adanya peraturan pelaksanaan dalam melaksanakan peranannya, kurangnya fasilitas dan terbatasnya tenaga hakim wasmat serta tidak adanya dana operasional dalam melaksanakan tugasnya."

"Penulis artikel ini melihat RUU kepailitian dari perspektif seorang Hakim. Ia berpendapat banyak ketidakkonsistenan antara PERPU No. 1/1998 dengan UU Kepailitan yang lama yaitu Faillessements Verordening Staatsblad 1905 No. 217 jo Staatsblad 1906 No. 348..."