Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 , sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial

---

"

"ABSTRAKSecara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas darikeberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-UndangRepublik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung initidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring inihilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-UndangNomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisialdapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya,Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksudpada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkanlebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisialdi daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengaturlebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggimerupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegatedlegislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturanperundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturanyang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturanyang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebutmasuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnyamengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTHistorically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission isinseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of theDraft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives,the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature.However, the missing network nomenclature is replaced by the liaisonnomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regardingthis link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states:The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs.Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding theformation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in theregions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial CommissionRegulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission todescribe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison ofthe Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. Thedelegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higherregulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegatedlegislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of lawsand regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 ofLaw Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy isrecognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higherlaw or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legalexperts about the position of regulations made by institutions outside the executive andthe legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that theregulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in thelegislation."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik (code of ethics) hakim dan merekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik hakim belum optimal. Rekomendasi dari Komisi Yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung relatif sangat kecil, angka ini dapat ditafsirkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial belum efektif dilaksanakan sehingga fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kode etik hakim belum optimal yang disebabkan oleh Pertama, ketidakjelasan garis demarkasi antara ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kedua, resistensi hakim terhadap lembaga penegak kode Etik di luar struktur lembaga. Ketiga, Kewenangan Komisi Yudisial yang terbatas pada usulan penjatuhan sanksi. Maka didasarkan hal tersebut Kewenangan Komisi Yudisial di masa depan (ius constituendum) perlu direkonstruksi sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim dengan cara, Pertama, Memetakan Yuridiksi ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yaitu dengan menganulir kewenangan KY untuk menilai putusan hakim dan menyerahkan seluruh kewenangan dalam penegakan kode etik hakim kepada Komisi Yudisial. Kedua, Mengklasifikasikan hakim Indonesia yaitu, hakim agung, dan seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Ketiga, menerapkan konsep Quasi peradilan dan prinsip peradilan modern dalam merkonstruksi Komisi Yudisial. Keempat, mengkomposisikan keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas Ketua Komisi Yudisial yang dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung secara ex-officio dan enam komisioner lain dengan komposisi anggota mayoritas non-hakim. Kelima, amandemen konstitusi sebagai upaya merekonstruksi Komisi Yudisial.

---

ABSTRACT The reasearch aims to analyze the achivement of Judicial Commission as the institutions that enforce the code of ethics of judges and to reconstruct the authority of the Judicial Commission as court of Ethics for Indonesian judges.This research is a normative research that use historical, comparative, and conceptual approach. The results of this reasearch indicate the performance of the Judicial Commission to enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. Recommendation of the Judicial Commission are implemented by the Supreme Court is relatively small, this can be interpreted to mean that the Judicial Commission's recommendations have not been effectively implemented so that the function of the Judicial Commission in guarding and enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. This was caused by the First, unclear demarcation line between ethics domain and Judicial Technical by Judicial Commission and the Supreme Court. Second, the resistance of judge against an external institution to enforce code of ethics. Third, the limited authority of the Judicial Commission to propose the punishment. So based on that, the authority of the Judicial Commission in the future (ius constituendum) needs to be reconstructed as court of Ethics for Indonesian judges. These things done in some ways, First mapping the jurisdiction of the ethics domain and technical Judicial by the Judicial Commission and the Supreme Court is with annulled the authority of judicial commission to to assess a judge's decision and hand over all the authorities in the enforcement of the code of ethics of judges to the Judicial Commission. Second, classifying of Indonesian judges are supreme court judges, and all the judges under the scope of Supreme Court. Third, applying the concept of Quasi-judicial and modern judicial principles in the reconstrution of Judicial Commission. Fourth, compose the membership of the Judicial Commission consists of the Chairman of the Judicial Commission is chaired by the Chief Justice as ex-officio and six other commissioners with the composition of the majority of non-judges. Fifth, amending the constitution to reconstruct the Judicial Commission. "

"Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

---

There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011 has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should."

"On Indonesian Judicial Commission and its role in implementation of the judicial ethics in Indonesian legal system."