Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguat setelah lahirnya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berkontribusi terhadap lahirnya ribuan Peraturan Daerah di seluruh Kabupaten dan Propinsi di Indonesia. Kuantitas Peraturan Daerah yang terus meningkat ternyata juga diiringi oleh berbagai masalah yang timbul sebagai dampak dari lahirnya Peraturan Daerah tersebut. Reaksi terhadap kehadiran Peraturan Daerah inipun bermunculan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat sipil dan rakyat pada umumnya. Legisprudence adalah salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi, teori berusaha untuk menyeimbangkan antara politik dengan hukum. Ilmu hukum dan ilmu politik selama ini seringkali dijadikan dua kutub yang berbeda. Pada penelitian ini Legisprudence Theory digunakan sebagai alat analisi dalam menilai kualitas legislasi pada Kabupaten Sumbawa.

---

Decentralization from state to the local government have been more strong since Law No. 22 Year 1999 concerning Local Government been promulgated. It also makes a significant contribution to increase amount of local regulation. Quantity that been increase unfortunately followed by various problem. Reaction to local regulation had emerged, not only from the state but also from the people. Legisprudence theory, one of theory in legislation tries to balance political and legal perspective. In this thesis legiprudence used analyzing quality of legislation in Kabupaten Sumbawa."

"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

---

This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.

Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."

"Pada suku bangsa Samawa, Nusa Tenggara Barat, mempunyai kebiasaan yang unik sebagai warisan budaya yang dimulai terjadi sepuluh ribu tahun yang lampau, yaitu tradisi Nganyang. Penyelenggaraan tradisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa bahan makanan daging rusa. Tradisi Nganyang dengan melibatkan penganyang anjing kampung yang terlatih baik secara fisik maupun mistik. Tradisi ini tidak sengaja berfungsi secara ekonomi, namun juga secara sosial, konversi alam, dan pembentukan karakter. Jika ditelusuri lebih mendalam tradisi ini mampu memaknai pada aspek kehidupan pendukungnya seperti makna keagamaan dan spiritual, pembentukan toleran dan keseimbangan ekologi khususnya terhadap Satwa Rusa."

"Rasio elektrifikasi yang rendah di 3 daerah kabupaten/kota di bagian timur Pulau Sumbawa tidak begitu mengalami perubahan yang berarti selama beberapa tahun terakhir. Kondisi rasio elektrifikasi yang konsisten lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional menjadi poin perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasio elektrifikasi di daerahtersebut. Untuk mengkaji hal tersebut digunakan model regresi linear berganda atas data runtun waktu yang mencakup 3 daerah kabupaten/kota dan periode waktu bulanan, mulai Januari 2005 sampai dengan Agustus 2010. Berdasarkan pertimbangan tentang ketersediaan data runtun waktu dalam periode bulanan maka diputuskan bahwa model regresi linear berganda sebagai model yang cocok. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kapasitas terpasang ke rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap rasio elektrifikasi dan biaya pokok produksi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio elektrifikasi. Sedangkan tarif berpengaruh negatif dan significant secara statistik terhadap rasio elektrifikasi, walaupun hal itu berbeda dari hipotesis awal yang menyatakan bahwa tarif berpengaruh positif pada rasio elektrifikasi.

---

Low electrification ratio in 3 regions/municipal that located in the east Sumbawa island does not have significant improvement during recent years. Condition of electrification ratio that consistently stays at lower level than national electrification ratio has become point of concern for local government. So that, it is necessary to investiga te factors affecting electrification ratio in mentioned area.

To analyze that case a multiple linear regression model is utilized on the time series data that covered 3 regions and on monthly periods, started from January 2005 until August 2010. Based on consideration regarding to the availability of time series data in the monthly periods, a decision is taken that multiple linear regression is the suitable method.

Estimation result shows that installed capacity of electric meters for households has a positive effect and statistically significant to electrification ratio and production cost has a negative effect and statistically significant to electrification ratio. Meanwhile tariff also has a negative effect and statistically significant to electrification ratio, even though it violates original hypothesis which stated that tariff should give positive effect on electrification ratio."

"Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan tindakan penyembuhan orang sakit dan pemulihan dari luka fisik dan mental, yang dilakukan dengan tindakan peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) secara terpadu. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan akuntabilitas masyarakat, terutama di wilayah yang dicakupnya. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan jumlah rumah sakit secara intensif meningkatkan kualitas kesehatan individu. Oleh karena itu, diharapkan ketersediaan rumah sakit di wilayah Kabupaten Sumbawa semakin meningkat di masa mendatang dan semakin berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Sumbawa di masa mendatang. Mengingat banyaknya masyarakat di daerah tersebut yang tidak dapat menemukan rumah sakit, saat ini hanya ada tiga rumah sakit yang tersedia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi rumah sakit di Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE adalah metode dimana keputusan lokasi dapat dianalisis (Sistem Pendukung Keputusan). Proses SMCE untuk menentukan lokasi rumah sakit didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Peraturan tersebut memuat beberapa aspek persyaratan teknis lokasi rumah sakit, antara lain aspek geografis, lokasi, aksesibilitas dan pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian letak hasil kriteria dengan parameter yang ada di peraturan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan SMCE sehingga dibuat analisis untuk perencanaan rumah sakit di Kabupaten Sumbawa. Analisis ini menghasilkan peta yang skornya dikelompokkan menjadi lima tingkat kesesuaian yaitu kesesuaian sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kawasan yang sesuai untuk lokasi Rumah Sakit di Kabupaten Sumbawa mencapai 33.884,30 ha yang terletak di beberapa kecamatan yakni di Kecamatan Plampang, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Utan, Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Empang.

---

Hospital is a health facility that provides health services by prioritizing the healing of sick people and recovery from physical and mental injuries, which is carried out through integrated promotive and preventive actions. Therefore, its existence is very important for the provision of quality health services and public accountability, especially in the areas it covers. Development in the health sector is an integral part of health development to improve public health status. Efforts to increase the number of hospitals intensively improve the quality of individual health. Therefore, it is hoped that the availability of hospitals in the Sumbawa Regency area will increase in the future and play an increasingly important role in improving the public health of the Sumbawa Regency community in the future. Considering that many people in the area cannot find a hospital, currently there are only three hospitals available. Therefore this study aims to determine the location of hospitals in Sumbawa Regency using the Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) method. SMCE is a method by which location decisions can be analyzed (Decision Support System). The SMCE process for determining hospital locations is based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 14 of 2021. The regulation contains several aspects of the technical requirements for hospital locations, including geographical aspects, location, accessibility and public services. The results of this study are the assessment of the location of the results of the criteria with the parameters contained in the regulation. The analysis was carried out using SMCE so that an analysis was made for hospital planning in Sumbawa Regency. This analysis produces maps whose scores are grouped into five levels of suitability, namely very low, low, medium, high and very high suitability. The results showed that the area suitable for the location of the Hospital in Sumbawa Regency reached 33,884.30 ha which was located in several sub-districts, namely in Plampang District, Sumbawa District, Labuhan Badas District, Utan District, Alas District, Alas Barat District and Empang District."

"The DPD does not have power to pass legislation.It can only introduce or gives advices on a certain range of bills in the DPR. With this limited power,DPD acts only as a sub-ordinate of DPR...."