Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi terkadang tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal tidak dapat di laksanakan karena terdapat perbedaanperbedaan yang tidak dapat lagi di tolerir, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus terputus. Ketika suatu ikatan perkawinan terputus terdapat akibat-akibat yang mengikuti di belakangnya, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak. Faktorfaktor apa saja yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika teijadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keluarga dan anak, selain didukung dengan data sekunder berupa literatur buku dan tulisan yang di dalamnya membahas mengenai keluarga dan anak. Yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada pihak ayah sehingga dapat diketahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada ibu karena kebiasaan ataupun tabiat ibu yang tidak baik, kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan anak tersebut tidak nimbuh dengan baik. Hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan cara membuktikan ketidak patutan ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut untuk mengasuh, ataupun juga dengan cara melakukan persetujuan dengan mantan istri untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Sebaiknya perceraian yang teijadi tidak menyebabkan perselisihan antara suami-isteri agar kondisi yang tidak harmonis tersebut berdampak buruk terhadap anak, selain itu dalam memutuskan kasus perceraian hakim dapat meminta bantuan kepada komisi perlindungan anak agar kondisi kejiwaan anak lebih terperhatikan.

---

A marriage according to Article 1 of the Marriage Act, Act Number 1 o f 1974 is an internal and physical bond between a man and a woman as the husband and wife to form a happy and lasting family based on a faith to God Almighty. Sometimes the objective to form a lasting family can not be fulfilled because o f unsolved differences, therefore the matrimony bond can be broken. When the bond is broken there are consequences, among other things is child custody. In the researched factors that can cause child custody for minor to the father instead o f the mother, and guidelines for the father to get the legal custody for a child in a divorce. This research?s methodology is Yuridis Normative (Library research) focus on marriage laws. The data sources are from secondary data that has been analyze qualitatively which are regulations related to child custody right for minor children compare with the regulations applied in reality. The result o f this research for child custody, there are factors that make child custody not to be given to the mother, such as bad behavior, unsupported residential environment, etc. in order to get the child custody, the father should prove that the mother is not suitable to raise the child, or making an arrangement on the child custody. A divorce should not be worsen by conflict in court, so it will not add the negative effect to the children, and in deciding a divorce case, the judges can ask assistant from Child Protection Commission for the best interest o f the child psychology."

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."

"Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja. Kehadiran mereka memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun keberadaan mereka selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan yang mereka lakukan rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Pokok permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PRTA, apa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi PRTA, mengetahui instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian menarik asas hukum.Simpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh PRTA adalah alasan yang mendorong anak ketika akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, dan finansial. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: dalam hukum nasional: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang, dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), dan Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA yaitu perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum dan perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT termasuk di dalamnya PRTA.

---

Child Domestic Workers are a reflection of weak economic level in Indonesia so as to create circumstances where children are forced to work. Their presence provides assistance in household chores but their presence has been rarely revealed, but the work they do prone to physical violence, sexual abuse and economic exploitation. The principal problem in this research report, namely what the problems faced by Child Domestic Workers, what legal instrument governing the protection of Child Domestic Workers, and what efforts that can be done by government to provide protection to them.The purpose of this research is to know the problems faced by child domestic workers, knowing the legal instruments governing the protection of domestic workers, and know the effort that can be done by government to provide protection to domestic workers.The research method-normative juridical approach, typology research is descriptive research, and the type used in legal research is interesting research, legal principle.Conclusions from this study are the problems faced by domestic workers is the reason that encourages children when going to work as domestic workers and violence experienced by domestic workers, either physical, psychological, sexual, and financial. Legal instruments governing the protection of Child Domestic Workers are: the national law: the Constitution of 1945, Law Number 4 Year 1979 on Child Welfare, Law Number 13 Year 2003 regarding Labor, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 Year 2007 on the Elimination of Trafficking in Persons Act, in international law, namely: the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), and the Convention for suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Effort can be done by government to provide protection to domestic workers is the need for contextualization and the need for improvement and formalization of legal socialization (legislation), work as domestic workers including child domestic workers."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Penelitian ini tentang studi perbandingan dalam penanaman nilai kepada anak yang dilakukan oleh pengasuh di TPA dan pengasuh di rumah. Penanaman nilai ini dilakukan oleh pengasuh ketika anak tersebut dititipkan oleh kedua orang tuanya karena bekerja.Masalah penelitian ini diajukan karena pada masa sekarang ini terutama dikota-kota besar seperti Jakarta, banyak kita jumpai sebuah keluarga dimana suami dan isterinya bekerja di luar rumah. Diantara keluarga-keluarga tersebut terdapat Pula keluarga-keluarga muda dan tentunya memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan pengawasan dari kedua orang tuanya, namun dilain pihak kedua orang tuanya harus tetap bekerja dalam mengejar karier. Ketika kedua orang tua mereka bekerja, biasanya ibulah yang paling merasa bertanggung-jawab ketika harus meninggalkan anak-anak dan sebagai konsekuensinya anak yang masih kecil tersebut harus dititipkan dan kemudian diperlukan orang lain untuk merawat, menjaga dan mengawasinya.Saat ini banyak alternatif yang dapat dipilih seorang ibu untuk menitipkan anak-anaknya, diantaranya adalah anak dititipkan di rumah dengan pengasuh atau pembantu rumah tangga yang sekaligus sebagai orang yang dapat dipercaya untuk merawat, menjaga dan mengawasi anak selama kedua orang tua mereka bekerja. Alternatif yang kedua adalah dimana saat ini juga sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang menyediakan pelayanan sosial berupa penitipan anak dimana kedua orang tua dapat menitipkan anakanaknya pada lembaga tersebut selama mereka berdua bekerja.Dari kedua alternatif pilihan tersebut tentunya masing-masing pilihan memerlukan pertimbangan yang matang dari kedua orang tua sebelum mempercayakan anaknya pada pengasuh, namun kedua orang tua tentunya tidak akan mengabaikan aspek keselamatan, keamanan serta pemenuhan kebutuhan dari anak selama dia dititipkan pada pengasuh.Masalah penelitian tersebut dijabarkan dalam permasalahan penelitian yang meliputi:1) Bagaimana taman penitipan anak dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai pada anak yang dititipkan,2) Bagaimana perbedaan yang ada di dalam penanaman nilai-nilai pada anak yang dititipkan pada pengasuh di taman penitipan anak dengan anak yang dititipkan pada pembantu rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai yang diberikan oleh para pengasuh anak di taman penitipan anak maupun di rumah, dan mengetahui bagaimana perbedaan dalam penanaman nilai-nilai antara anak yang dititpkan pada taman penitipan anak dengan anak yang dititipkan pada pembantu rumah tangga.Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan membagi informan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok ibu-ibu yang anaknya dititipkan pada pengasuh di lembaga penitipan anak dan kelompok ibu-ibu yang anaknya dititipkan pada pengasuh atau pembantu dirumah. Pada kedua kelompok ini dilihat bagaimana penanaman nilai-nilai pada anak yang dilakukan oleh pengasuh baik di lembaga penitipan anak (TPA) dan pengasuh atau pembantu rumah tangga dirumah. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi, sedangkan pemilihan informan secara purposive dengan theoretical sampling, informan penelitian dipilih sesuai dengan topik penelitian dan dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang.Adapun nilai-nilai yang dilihat dan digambarkan adalah nilai-nilai nurani yang terdiri dari nilai ketakwaan, nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai cinta damai, nilai keandalan diri dan potensi, nilai disiplin dan tahu batas. nilai kemurnian dan kesucian, serta nilai-nilai memberi yang terdiri dari nilai kesetiaan, nilai hormat, nilai cinta dan kasih sayang, nilai peka dan tidak egois, nilai baik hati dan ramah, dan nilai adil dan murah hati.Gambaran yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di dalam penanaman nilai yang dilakukan oleh para pengasuh baik di TPA dengan pengasuh atau pembantu rumah tangga di rumah. Perbedaan tersebut pada kelompok anak yang dititipkan pada pengasuh di TPA dengan anak yang diasuh oleh pengasuh di rumah dapat dilihat dalam hal penanaman nilai nurani yang terdiri dari nilai ketakwaan, nilai keberanian, nilai cinta damai, nilai keandalan diri dan potensi, nilai disiplin diri dan tahu batas, dan nilai kemurnian dan kesucian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam penanaman nilai-nilai yang dilakukan oleh pengasuh di taman penitipan anak maupun di rumah, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing."

"Dalam kehidupan masyarakat dapat kita temukan keadaan sorang suami beristeri lebih dari seorang pada waktu yang sama atau poligami. Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan berkaitan erat dengan masalah kewarisan. Dalam hubungan ini terutama bagaimana penerapan ketentuan pembagian warisan bagi anak dan isteri yang mewaris bersama orang tua dan saudara pewaris yang diatur dalam Q.IV 7, Q.IV : ll.a,b,c, Q.IV 12.d,e, Q.IV : 33, dan Q.IV : 176, karena dalam hal ini anak dan isteri mempunyai hubungan langsung yang sangat erat dengan pewaris (suami sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukannya dengan para isteri. Untuk itu dalam skripsi ini diuraikan kasus demi kasus yang berkaitan dengan ketentuan perolehan bagi anak dan isteri yang digabungkan dengan perolehan ahli waris yang lainnya dalam hal poligami, dan disertai pula beberapa contoh penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di bidang kewarisan dalam hal poligami. Disamping itu dalam hal poligami akan timbul masalah bagaimana cara pembagian harta bersama apabila suami meninggal dunia. Karena Al Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mengatur masalah tersebut, maka berdasarkan petunjuk Q.IV :59 penyelesaiannya dapat berpedoman kepada hasil ijtihad para ulilamri. Dalam hal ini kita menunjuk yurisprudensi Mahkamah Agung No. 393.K/sip/1959, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 392.K/sip/1969, dan yurisprudensi Mahkamah Agung no. 5 6.K/sip/1968. Selain itu pasal 94, 96 dan 190 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 65 ayat 1 sub (b) dan (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat dijadikan pedoman. Dari beberapa sumber tersebutlah kemudian dapat diterapkan suatu cara untuk menyelesikan masalah pembagian harta bersama apabila suami meninggal dunia."