Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasai diartikan sebagai masa kebebasan bagi perdagangan dan menanamkan modal serta mengambil manfaat darinya secara bebas ke beberapa negara lain. Tahun 2003 kita kenal juga sebagai awal tahun AFTA yaitu awal perdagangan bebas khusus untuk wilayah Asia. Dengan demikian negara yang tergabung dalam AFTA harus berbenah diri dan bersiap menghadapi persaingan yang semakin keras ini. Jika tidak, negara bersangkutan akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan perdagangan dunia. Konsekwensi dari kebebasan perdagangan ini, membawa para pengusaha untuk serius membenahi perusahaannya mengikuti ketentuan dalam perdagangan dunia. Sebab jika tidak, investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya jika perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan; yang dikenal sebagai etika berbisnis. Salah satu yang menjadi perhatian utama para investor adalah syarat good corporate governance, baik dalam kinerja finansial maupun menggabungkan potensi perusahaan, khususnya bagi negaranegara yang pasarnya berkembang. Investor cenderung menghindari pasar-pasar yang buruk atau rendah corporate governancenya. Hal ini menjadi salah satu sebab perlunya sosialisasi good corporate governance."

"PT X sebagai BUMN yang dibentuk dengan semangat profesionalisme yang tinggi serta mengemban misi untuk rneningkatkan kesejahteraan UKMK, menetapkan komitmen untuk mengelola perusahaan secara bersih, transparan dan profesional. Dari hasil analisa dan temuan yang diperoleh di lapangan disimpulkan bahwa PT X mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pada penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan.Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terutama disebabkan karena belum sempurnanya struktur organisasi, masih banyaknya kebijakan dan prosedur yang belum terbentuk dan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal dan seksi compliance. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance antara lain adalah mekanisme pemilihan Komisaris dan Direksi yang tidak transparan dan tertutup.Berdasarkan studi yang telah dilakukan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menerapkan good corporate governance pada perusahaan antara lain; perlunya Pemerintah ataupun Departemen Keuangan membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan wakil pemerintah yang menjadi anggota Komisaris BUMN baik untuk BUMN yang kepemilìkannya 100% dimiliki oleh Pemenntah maupun BUMN yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pernerintah, perlunya Komisaris independen untuk melindungi stakehokiers lainnya dari kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan Pemerintah dan pembentukan Komite Audit.Akhir kata, karya akhir ini diharapkan ada manfaatnya bagi manajemen PT X atau paling tidak bagi yang ingin menerapkan prinsip good corporate governance."

"Good corporate governance is now the key word for organizations as they expected to sed high standars in meeting the demands of their shareholders...."

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "

"Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik khususnya di Indonesia, merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat GCG berkaitan dengan perlindungan para pemegang saham, sehingga dengan adanya perkembangan ekonomi yang menyebabkan munculnya integrasi ekonomi khususnya dalam sektor Pasar Modal, maka GCG pada perusahaan publik adalah salah satu faktor yang perlu dijunjung tinggi demi keberlangsungan perusahaan publik tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Disamping itu, perlu adanya perbandingan penerapan pengaturan GCG di Indonesia dengan Singapura, Thailand, Malaysia yang merupakan negara-negara yang berpartisipasi dalam kebijakan adanya cross border offering yang merupakan kebijakan dalam integrasi pasar modal di wilayah ASEAN. Berdasarkan tinjauan dari beberapa segi, maka Indonesia masih perlu untuk memperbaiki sistem pengaturan GCG pada Perusahaan Publik.

---

Good Corporate Governance (GCG) of Public Company in Indonesia is an important issue, in relation to the economic development which leads to the emergence of economic integration, especially in the Capital Markets sector. Thus, corporate governance in public company is one of the factors that need to be upheld for the development of the public company performance. This thesis writing is conducted by the method of juridical-normative. In addition, the comparasion of GCG implementation in Indonesia with Singapore,Thailand,and Malaysia as the participants of ASEAN Capital Market Integration Policies which is cross border offering is needed. Based on a review of several aspects, Indonesia shall improve the system of implementation of GCG on Public Company."