Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan negatif antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal hanya terkonsentrasi pada perusahaan yang tidak memiliki hambatan keuangan (unconstrained firms). Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode ordinary least square (OLS) menggunakan data panel, dan didapatkan hasil bahwa hubungan negatif berlaku tidak hanya pada perusahaan yang memiliki financial unconstrained namun juga pada perusahaan yang memiliki financial constrained. Hubungan negatif tersebut mendukung berlakunya praktik pecking order theory pada perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia. Hubungan negatif tersebut juga mengindikasikan adanya asymmetric information dan biaya pendanaan eksternal yang tinggi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya substitusi antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Ukuran (total aset) dan umur (tahun IPO) perusahaan digunakan sebagai constraint criteria untuk mengidentifikasi hambatan keuangan yang dihadapi perusahaan. Hasil yang didapat menunjukan bahwa ukuran perusahaan menjadi dasar yang lebih jelas dan lebih konsisten dibandingkan dengan umur perusahaan dalam mengidentifikasi hambatan keuangan.

---

Recent studies find that the negative relation between internal and external financing is concentrated among unconstrained firms. This study shows a different result. This study use ordinary least square (OLS) method with panel data and find that a negative relation between internal and external financing is concentrated not only among unconstrained firms but also among constrained firms. This negative relation is interpreted as evidence supporting pecking order theory (POT) on non financial and non utilities firms in Indonesia. This negative relation also indicates asymmetric information and high external financing cost in Indonesia. Firm?s size (total asset) and age (year of IPO) are used as constraint criteria to identify financial constraint faced by firms. The result shows that firm's size is stronger and more consistent as constraint criteria compared to firm?s age. "

"Studi ini berangkat dari suatu ide bagaimana mendesain suatu kebijakan moneter yang efektif dalam mempengaruhi sektor riil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk itu, desain dari studi ini memiliki 3 tujuan utama: (i) melihat channel mekanisme transmisi yang paiing signifikan bekerja di Indonesia serta menentukan channel mekanisme transmisi yang paling terimbas oleh adanya krisis, (ii) melihat faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi suatu mekanisme transmisi jalur kredit, (ii) menunjukkan perfomance mekanisme transmisi kebijakan moneter antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan dua pendekatan utama, yaitu ekonometri time series (dengan Ordinary Least Square dan Polynomial Distributed Lag) untuk menjawab tujuan (i) dan (ii) serta ekonometri spasial unluk menjawab (iii). Dari hasil yang ditemukan dapai dijelaskan bahwa, credit channel dan money channel bekerja dengan tingkat efektifitas yang sama sebelum krisis meskipun setelah krisis, credit channel lebih volatile. Faktor permintaan dan penawaran bekerja dengan tingkat signifikansi yang sama dalam credit channel. Di level daerah, terdapat justifikasi signifikannya hubungan spasial antar daerah. Sementara itu credit channel terlihat lebih tercluster yang mengindikasikan jalur mekanisme ini harus lebih diprioritaskan karena Iebih manageable di level daerah yang memungkinkan kebijakan moneter terserap Iebih baik."

"ABSTRAKDeficit financing using debt has various risks to be faced, such as the risk of changes in exchange rates, interest rates, refinancing, and fiscal sustainability. To anticipate those risks, the Government of Indonesia formulates a debt management strategy in which there are risk indicator targets to be achieved. This study aimed to find out and understand the risks of debt management, which policies that have been conducted by the Government of Indonesia in order to manage those risks, and how the various achievements over the target risk indicators that have been determined. The method used is a qualitative descriptive describing each type of risk and explain the various factors that influence it. The data used consist of primary data sourced from in-depth interviews with some experts and secondary data obtained from the literature as well as other publications. The results showed that some of the risk indicators of fiscal sustainability are not achieved. In addition, there are some implementation of policies that have not been optimal, such as the hedging transaction has not been implemented yet, the Asset - Liability Management implementation which is still limited in liquidity aspect, and the differences in perspective between debt management unit and cash management unit in terms of debt issuance strategy in the beginning of the year (front loading)."

"ABSTRAKSaat ini, skema pensiun di Indonesia terus menghasilkan defisit keuanganyang terus meningkat. Dengan memproyeksikan tantangan yang ada, penelitianini bertujuan menganalisis peranan parametrical dan multipillar pension scheme reform dalam mengatasi defisit di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parametrical pension scheme reform dapat mengurangi defisit tetapi tidak berhasil mengatasi tren defisit yang meningkat. Sementara itu, multipillar pension scheme reform dapat mengurangi defisit dan juga membalikkan trennya yang meningkat bergantung pada performa investasi. Jika dibandingkan dengan reformasi pensiun di Chili pada tahun 1981, multipillar reform juga mempunyai keunggulan dikala ketiadaan transitional cost"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman dan pembayaran dividen, selain itu juga menguji reaksi pasar terhadap dividen yang meningkat dan menurun.Penelitian ini menggunakan data harga saham dan pasar (IHSG) perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Abnormal return dihitung menggunakan Market-adjusted Model. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat reaksi pasar yang statistik dan positif pada hari keempat setelah pengumuman (t+4), negatif pada hari tiga hari sebelum pembayaran (t-3), dan positif pada hari ketiga (t+3) dan hari keempat (t+4) setelah pembayaran. Kemudian pada sub-sampel dividen meningkat, terdapat reaksi pasar yang signifikan secara statistik dan positif pada hari kedua setelah pengumuman (t+2), hari keempat setelah pengumuman (t+4), hari kelima setelah pengumuman (t+5), satu hari setelah pembayaran (t+1), padatiga hari setelah pembayaran (t+3) dan empat hari setelah pembayaran (t+4). Terakhir, pada sub-sampel dividen menurun, terdapat reaksi pasar yang signifikan secara statistik dan negatif hanya pada satu hari setelah pengumuman dividen (t+1). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sesuai dengan dividend signaling theory (Bhattacharya,1979).

---

This study aims to discuss market reactions to announcements and dividend payments, while also discussing market reactions to dividends that increase and decrease. This study uses stock and market price data (IHSG) of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. Abnormal returns are calculated using the Market-Adjusted Model. The results showed howpositive market reactions on the fourth day after the announcement (t + 4), negative on the third day before payment (t-3), and positive on the third day (t + 3) and fourthday after payment(t+4). Then in the dividend sub-sample increases, there is a market reaction that is statistically significant and positive on the second day after the announcement (t + 2), fourth dayafter announcement (t + 4), fifth dayafter announced (t + 5), one day after payment (t + 1) on thirddays after payment (t + 3) and fourthdays after payment (t + 4). Finally, in the decreasingdividend sub-sample, there isa statistically significant and negative market reaction only one day after the dividend announcement (t + 1). Overall, the results of this study are consistent with dividend signaling theory (Bhattacharya, 1979)."

"Demi mempercepat produksi minyak dan gas nasional, pengembangan proyek gas di Indonesia memiliki peran yang penting untuk dijalankan. Peningkatan harga minyak dunia merupakan suatu beban bagi Negara dalam subsidi bahan bakar untuk kebutuhan konsumsi kendaraan bermotor dan pembangkitan listrik. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran menjadi perhatian yang signifikan bagi Pemerintah. Oleh karena itu, Blok C yang memiliki potensi cadangan Minyak dan Gas, dimana Operatornya adalah EFG (Perusahaan Minyak International) untuk eksploitasi minyak dan PT XYZ (Perusahaan Minyak Nasional) untuk eksploitasi gas, terutama untuk lapangan unitisasi Blok C dan Blok PQR haruslah dikembangkan dengan segera untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan energi nasional. Produksi gas akan mendukung industri kelistrikan dalam hal ini PT PLN dan juga mendukung perusahaan-perusahaan pupuk.Berdasarkan analisa, pengeluaran kapital (CAPEX) yang diperlukan dalam proyek pengembangan gas adalah sebesar US$ 3.065 juta dan pengeluaran operasional (OPEX) sebesar US$ 1.842 juta. Dengan model keekonomian yang dibangun berdasarkan aturan PSC Blok C, jika perhitungan keekonomian dilakukan dengan basis standalone maka hasilnya adalah proyek tidak layak untuk dijalankan. Namun dengan pendekatan basis total blok akan menghasilkan suatu proyek yang layak untuk dijalankan. PSC Blok C dibentuk dengan basis Blok bukan berdasarkan lapangan atau basis standalone. Kedua basis akan digunakan dalam perhitungan dan analisa. Analisa sensitivitas juga dilakukan untuk melihat dampak dari perubahan harga gas, angka CAPEX dan OPEX terhadap parameter keekonomian seperti NPV, IRR, PI dan PP. Analisa sensitivitas memperlihatkan bahwa perubahan harga gas akan memiliki dampak yang besar terhadap indikator keekonomian untuk NPV, IRR, PI dan PP.

---

In order to expedite the national Oil & Gas Production, the development of Gas Project in Indonesia has an important role to play. The increase of world oil price has become a burden to the State in the subsidy of fuel for vehicle consumption and also for electricity. On the other hand, economic growth and the reduction of unemployment give significant concern to the government. Therefore, the C Block which holds reserve not only of oil but also gas, of which the block is operated by EFG (an International Oil Company) for oil exploitation and PT XYZ (National Oil Company) for gas exploitation, particularly for the unitization of fields namely C Block and PQR block, has to be developed immediately in order to overcome the shortage in the national energy. The gas production will support the electricity industry in this case PT PLN and will also support fertilizer companies.Based on analysis, the capital expenditure needed for the Gas Development Project amounts to US$ 3,065 million and the operating expenditure amounts to US$ 1,842 million. With an economic model built based on C Block PSC term, if economic calculation is run on a standalone basis, the result would conclude not feasible and the project can not go further, but the total block approach would conclude that the project is feasible and can go further.The C Block PSC is constructed on a block basis rather than on field (Standalone) basis. Both basis will be used in the calculation and analysis. The sensitivity analysis is also being conducted to see the impact of change in Gas Price, CAPEX and OPEX value against economic parameters such as NPV, IRR, PI, PP The Sensitivity shows that the change in Gas Prices will mainly affect indicators for NPV, IRR, PI and PP as well."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai lima persen selama hampir dua dekade terakhir tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang terlihat dari koefisien Gini yang mengalami tren meningkat dan mencapai level 0,41 pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba melihat dampak pendalaman sektor keuangan dan akses sektor keuangan terhadap ketimpangan pada provinsi-provinsi Indonesia. Dengan melakukan studi empiris pada data provinsi-provinsi di Indonesia serta melihat karateristik pemilik tabungan di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014, ditemukan bahwa pendalaman sektor keuangan secara signifikan tidak mengurangi ketimpangan dan akses sektor keuangan tidak signifikan mengurangi ketimpangan. Temuan ini berlawanan dengan berbagai penelitian empiris lainnya yang dilakukan di level antar negara. Hal ini bisa terjadi karena akses sektor keuangan di Indonesia masih sangat didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, berpenghasilan tinggi, bekerja di sektor jasa formal, dan berpendidikan tinggi. Sementara hasil estimasi MPS hanya sebesar 0,1.

---

Indonesia's GDP annual growth of five percent on average in last two decades is not accompanied with the equalization of income distribution. Such circumstance is reflected by the increasing trend of Gini coefficient. The number is attained 0.41 in 2014. This research aims to examine the effects of financial deepening and financial access towards inter-provinces income inequality in Indonesia. By conducting an empirical study on some provincial data and observing the characteristics of savings account owners, it is revealed that financial deepening is positively correlated with income inequality and statistically significant; however, financial access is found to be statistically insignificant in affecting income inequality. The latter discovery is not corresponding with some empirical studies which analysis cover inter-countries observation. Micro data at household level show that the access to financial sector in Indonesia is highly dominated by urban citizen, high income population, work on formal sector, and high educated. While estimation result shows MPS at level 0,1."

"Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan Dana Perimbangan, yang di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil (baik bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dibagikan kepada daerah menurut persentase tertentu, dan didasarkan atas daerah penghasil (by origin). DAU dibagikan dengan formula tertentu, sementara DAK dibagikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific grant).DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut diterapkan melalui suatu formula, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tahun 2001 hingga sekarang, selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.Selain itu, ditetapkannya kebijakan berupa penyesuaian atau modifikasi terhadap alokasi DAU yang sudah ditetapkan berdasarkan formula celah fiskal berimplikasi tidak maksimalnya kemampuan DAU dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian perhitungan DAU dinilai kurang memberikan efek pemerataan dan keadilan. Berkenaan dengan itu muncul adanya pemikiran teoretik untuk memasukkan variabel-variabel ekonomi baru dalam formulasi DAU.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang formula dan kebijakan aplikasi DAU yang selama ini digunakan, kemudian merumuskan formula DAU sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999.Dari hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pembagian DAU pads periode-periode awal otonomi daerah kepada kabupaten/kota ternyata DAU cukup membantu untuk menutup celah fiskal guna membiayai pengeluaran total daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. DAU mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran, setelah pengeluaran tersebut juga dibiayai oleh PAD dan bagi hasii.Selain itu, DAU juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang diterapkan melalui suatu formula. Alokasi DAU 2004 untuk kabupaten/kota mampu memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang ditunjukkan dengan angka koefisien variasi sebesar 0,476382958.BHP dan BHSDA telah menimbulkan ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan fiskal akibat pengalokasian BHP dan BHSDA untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditunjukkan oleh angka koefisien variasi yang tinggi yaitu 2,08444245.Dalam tahun 2004 juga telah dialokasikan dana penyeimbang berupa hold harmless. Namun demikian, prosesnya telah merugikan daerah lain yang seharusnya mendapatkan DAU yang lebih besar dan harus dikurangi demi mengantisipasi adanya tekanan politik dari DPR maupun pemerintah daerah. Dana hold harmless ini membuat ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota semakin besar sebagaimana tercermin dari nilai koefisien variasi sebesar 2,15179564.Penghitungan PPAD secara regresi GLS (Generally Least Square) dengan panel data (data pool) ternyata memberikan hasil yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan diharapkan dapat membuat formulasi DAU juga menjadi lebih baik. Hasil perhitungan menyebutkan bahwa dari 370 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 280 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih tinggi dari PAD riil, dan 90 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih rendah dari PAD riil. Hal ini berartelah menjawab salah satu kekurangan dari metode perhitungan terdahulu adalah menghasilkan PAD estimasi yang lebih rendah dari PAD rill sehingga memberikan disinsentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD-nya.Perhitungan DAU 2004 estimasi dengan menginternalisasikan variabel-variabel yang baru berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 ke dalam persamaan regresi linear berganda DAU, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, PPAD, Bagi Hasil SDA, dan Bagi Hasil Pajak, ternyata lebih mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota lebih baik daripada DAU 2004 yang memakai perhitungan fiscal need dan variabel-variabel ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang lama. Hal ini terlihat dari koefisien variasi untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,457565444 jauh lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2004 sebesar 0,476382958. Perhitungan indeks Williamson juga menunjukkan bahwa indeks untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,69141 lebih kecil daripada DAU 2004 sebesar 0,72043.DAU berhasil memperbaiki pemerataan fiskal antar daerah akibat adanya dana bagi hasil yang cenderung sangat tidak merata. Alokasi DAU 2004 estimasi mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal untuk daerah kabupaten/kota di luar Jawa hingga menjadi 0,580655989 dari sebelumnya 2,189769838. Untuk kabupaten/kota di pulau Jawa pemerataan fiiskaf tercapal pada angka koefisien variasi 0,427639999 dari sebelumnya 1,221831509. Ketidakmerataan fiskal seluruh kabupaten/kota akibat bagi hasil pajak dan SDA di Indonesia itu mampu dinetralisir oleh DAU 2004 estimasi yang mampu mengurangi ketimpangan fiskal tersebut hingga angka koefisien variasinya menjadi 0,553190859 dari sebelumnya 2,08444245. Demikian pula, Indeks Williamson untuk DAU 2004 estimasi mampu meminimalkan ketimpangan fiskal akibat dana bagi hasil dari angka 2,78962 menjadi 0,88892."