Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penyusunan tesis ini adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu apakah penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri. Tesis ini juga akan membahas sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia atas masalah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji aspek yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan dan sikap Mahkamah Agung adalah menghormati kompetensi absolute arbitrase dengan membatalkan putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Demikian juga bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial) dan sikap Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (Lex Arbiiri).Hasil penelitian ini menyarankan agar memperjelas aturan hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terjadi pencampuradukan diantara keduanya.

---

The background of this study is the existence of difference opinion regarding annulment o f domestic arbitral award whether the application of annulment reason in the article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and related to annulment of foreign arbitral award is whether Central Jakarta district court has authority to annul the foreign arbitral award. This study shall also discuss the stand of Republic Indonesia Supreme Court to such issues.This research is juridical normative research with the qualitative analysis that discuss the juridical normative aspect and case approach. The result o f the research is that the application of annulment reason article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and the stand of Supreme Court is respecting the absolute competency of arbitration by annulling the district court decision which annulled the domestic arbitral award. It also that the annulment legal recourse as stipulated in Law No. 30 year of 1999 only applied to the arbitral award which is made in the Republic Indonesia jurisdiction (territorial principle) and stand of Republic Indonesia Supreme Court contend that the authority to annul the foreign arbitral award is the authority institution in the state where such arbitral award is made {Lex Arbitri).Result of the research suggests to make clear the applicable law for annulment either domestic or foreign arbitral award in order to avoid the mix both of it."

"ABSTRAKPutusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan padafakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakanhukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.Peneliti menulis pelaksaaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenaiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui halyang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958.Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapatdilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaanputusan arbitrase luar negeri. Yang pada akhirnya mempelajari sikap yang mendasariputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luarnegeri di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yuridisnormatif. Oleh karena itu, dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia yang menghasilkan saran untukkemajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehubungan dengan topik penelitianini, maka akan di tarik sample putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenaieksekusi putusan arbitrase luar negeri pasca diratifikasinya Konvensi New York 1958.Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturanpelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah untuk menghilangkan keragu-raguanmengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diadakan di luar negen. karenasebelumnya terdapat keragu-raguan putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakanatau tidak. Hal yang menjadi syarat agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakandi Indoensia adalah, putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelisarbitrase di suatu negara yang terikat pada peijanjian internasional mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dengan Indonesia. Putusan arbitrase tersebutdalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak betentangan dengan ketertibanumum di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka putusan tersebut dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.Keterlibatan pengadilan dalam hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemaksaan atasputusan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam untuk penetapan eksekusi.Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesiadapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia. Dalam pelaksanaan atas putusan arbitrase luar negen. Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memberikan putusan berupa, pengakuan dan eksekusi putusanarbitrase luar negeri, penolakan terhadap putusan arbitrase luar negen, dan pembatalanterhadap putusan arbitrase luar negeri. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa putusanarbitrase luar negeri senngkali gagal untuk mendapatkan eksekuatur dan yang dijadikanalasan untuk menolak pelaksanaan putsuan arbitrase luar negen adalah, putusanarbitrase luar negeri tersebut karena pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atausedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan bertentangandengan ketertiban umum di Indonesia."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip paeta sunt servanda yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase.

---

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (ex officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the principle of pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous contracts o f their business arbitration clause that the parties will resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration clause."

"Arbitrase pada saat ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling diminati oleh para pihak yang membuat kontrak. Namun karena banyaknya para pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase yang dihasilkan, maka pihak yang tidak puas tersebut meminta pembatalan atas putusan arbitrase yang sudah dihasilkan tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apakah pengadilan di Indonesia dapat menolak permohonan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional dan apakah pengadilan di Indonesia juga dapat membatalkan suatu Putusan arbitrase Internasional? Kedua hal tersebut akan dianalisa dan dibandingkan dengan peraturan arbitrase yang ada di negaraBelanda.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari ditolaknya suatu permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dan pembatalan suatu Putusan Arbitrase Internasional.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase yang ada di Indonesia dengan peraturan perundangundangan mengenai arbitrase yang ada di Belanda.Penelitian ini juga membahas kasus pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Karaha Bodas Company melawan Pertamina. Kasus Karaha Bodas Company melawan Pertamina tersebut berawal dari Joint Operation Contract (JOC) yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena pada tahun 1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang menangguhkan pelaksanaan proyek kerjasama tersebut. Hal ini menyebabkan Karaha Bodas Company tidak puas dan mengajukan gugatan melalui arbitrase UNCITRAL di Jenewa. Lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase Jenewa tersebut."

"ABSTRAKPengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri mempunyai hubungan yang erat dengan Penanaman Modal Asing dan Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya UU Penanaman Modal Asing dan UU mengenai berlakunya Konvensi Washington secara berturut-turut pada tahun 1961 dan 1968 merupakan alasan bagi Indonesia untuk ikut serta menjadi anggota pada Konvensi New York 1958 dengan aksesi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981. Aksesi ini didaftar di Sekretariat Jendral PBB pada tanggal 7 Oktober 1981.Dengan demikian kepada investor dan pedagang asing pada umumnya diberikan jaminan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah ditetapkan di luar negeri yang telah diperolehnya dengan mengeluarkan biaya yang tidak ringan dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.Dengan diberlakukan UU Penanaman Modal Asing, maka terjadilah banyak perubahan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk dapat mencapai suatu partisipasi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional. Tidak saja diusahakan penarikan modal asing ke Indonesia, baik dalam bentuk susunan joint venture atau lain akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga ikut serta masuk cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase luar negeri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi-transaksi internasional di bidang investasi dan perdagangan luar negeri.Pertimbangan utama untuk melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum yang memadai yang menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman modal.Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan diri dari peradilan negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri Selanjutnya ada keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan bersikap tidak objektif dalam memeriksa perkara yang melibatkan unsur asing, dan sebagai alasan ketiga pihak asing juga ragu apakah peradilan setempat ada kemampuan untuk memeriksa perkara perdagangan internasional dan alih teknologi yang demikian rumit.Melalui UU tentang Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal keinginan investor asing seperti tersebut di atas telah terpenuhi karena yang bersangkutan dapat melepaskan diri dari kekuasaan dan pengaruh pengadilan lokal untuk beracara di luar negeri di hadapan ICSID, yang merupakan suatu pusat arbitrase internasional. Dengan ikut sertanya Indonesia pada ktonvensi New York 1958, maka investor asing telah mendapat jaminan dan perlindungan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar negeri dapat dilaksanakan terhadap debitur yang assetnya berada di Indonesia?"

"[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak sekembalinya mereka ke Indonesia, bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Pasangan perkawinan campuran yang hendak melangsungkan perkawinan campuran di luar negeri juga dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah di Indonesia yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan menelusuri bahan hukum sekunder berupa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia namun tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut dan kemudian mereka membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-undang yaitu dibuat setelah perkawinan berlangsung.

---

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place. Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

;Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

, Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

]"